Aksi di Jalan Raya Muncung,Kecamatan Kronjo,Kabupaten Tangerang
Watchnews.co.id,Tangerang- Ribuan warga Banten dari berbagai elemen masyarakat berkumpul di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, dalam sebuah aksi demonstrasi menolak keberlanjutan proyek PIK 2 yang berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Aksi ini dihadiri oleh berbagai kelompok, termasuk tokoh masyarakat, jawara, organisasi masyarakat (ormas), serta perwakilan padepokan persilatan dari Banten.
Dalam tuntutannya, massa aksi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut status PSN PIK 2 serta memulihkan kondisi lingkungan dan hak-hak masyarakat yang terdampak. Mereka menyoroti dugaan dampak negatif proyek tersebut, seperti pengurugan pantai, pemagaran laut, pengkavlingan kawasan perairan, serta potensi kerusakan lingkungan akibat hilangnya mangrove dan rawa-rawa tandon air.
Aksi demonstrasi ini sempat diwarnai ketegangan, namun dapat dikendalikan sehingga tetap berlangsung dengan tertib. Beberapa tokoh masyarakat yang hadir dalam aksi tersebut menyuarakan kekecewaan mereka terhadap proyek yang dinilai tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar.
Memahami Dinamika Aksi: Antara Kepentingan Masyarakat dan Faktor Lain.
Aksi protes besar seperti ini tentu mencerminkan kegelisahan masyarakat yang perlu didengar oleh pemerintah dan pihak pengembang. Namun, dalam setiap gerakan massa, tak dapat dipungkiri adanya berbagai kepentingan yang saling bertaut, baik kepentingan asli warga terdampak maupun kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu yang mungkin memiliki agenda lain.
Dalam situasi seperti ini, penting untuk memilah aspirasi murni masyarakat dari kepentingan kelompok yang bisa jadi ikut menunggangi momentum. Dialog dan keterbukaan antara semua pihak menjadi kunci agar persoalan ini tidak hanya berujung pada aksi demonstrasi, tetapi menghasilkan solusi konkret yang adil bagi semua pihak.
Menuju Solusi: Membangun Dialog dan Menjaga Keberimbangan
Untuk menghindari eskalasi ketegangan, langkah-langkah solutif perlu segera diambil, antara lain:
* Pembentukan Tim Independen
Pemerintah dapat membentuk tim independen yang terdiri dari akademisi, aktivis lingkungan, perwakilan warga, dan instansi terkait untuk meninjau kembali dampak proyek ini secara objektif.
* Forum Dialog Terbuka
Pemerintah, pengembang, dan masyarakat perlu duduk bersama dalam forum resmi untuk membahas solusi terbaik, termasuk peluang kompensasi yang adil bagi masyarakat yang merasa terdampak.
* Evaluasi Kembali Dampak Lingkungan
Jika ada pelanggaran terhadap aturan lingkungan hidup, perlu ada evaluasi ulang dan langkah-langkah pemulihan sesuai regulasi yang berlaku.
* Penyelesaian Konflik Tanah Secara Transparan
Jika ada klaim kehilangan tanah atau sertifikat laut, penyelesaiannya harus dilakukan dengan transparan melalui jalur hukum dan administratif yang sah.
* Pembangunan yang Berorientasi Keberlanjutan
Pengembangan kawasan harus mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial, bukan hanya kepentingan ekonomi semata.
Dengan pendekatan yang bijak dan solutif, situasi dapat diredakan, serta harapan masyarakat untuk perubahan ke arah yang lebih baik dapat terwujud tanpa mengorbankan stabilitas sosial dan ekonomi wilayah. Pembangunan seharusnya tidak menjadi pemicu konflik, tetapi justru menjadi jembatan bagi kesejahteraan bersama.
Penulis: Akhwil.SH ( Praktisi Hukum & Aktivis serta Pimpinan Umum media online Watchnews.co.id )
Informasi : YouTube TV Gakorpan News