FAUZI BAHAR BICARA SOAL SERTIFIKAT DAN GANTI RUGI: “KALAU DIMASUKKAN KAWASAN HUTAN, NEGARA HARUS GANTI TANAH SAYA”

Bagikan

Usai menerima pemberitaan investigasi Watchnews.co.id, mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar merespons langsung melalui WhatsApp kepada Kepala Biro Watchnews Perwakilan Padang, Eka Budineta. Ia menegaskan tanahnya bersertifikat dan mempertanyakan koordinasi Dinas PUPR dengan ATR/BPN. Sementara itu, Dinas PUPR telah menyatakan dua titik observasi masuk Zona Pertanian, Sub-Zona Hortikultura. Jawaban resmi ATR/BPN Kota Padang, Dinas Kehutanan Sumbar, dan DLH Kota Padang masih ditunggu.

PADANG | 15-11-2026 | WATCHNEWS.CO.ID

Bacaan Lainnya

Polemik status lahan di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, memasuki babak baru. Kali ini, persoalan tidak lagi berhenti pada temuan bangunan kandang ayam yang belum beroperasi, jalan beton menanjak di kawasan perbukitan, ataupun penjelasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang mengenai peruntukan ruang.

Perdebatan mulai menyentuh persoalan yang lebih mendasar: bagaimana kedudukan sertifikat hak atas tanah apabila suatu bidang ternyata bersinggungan dengan kawasan hutan, dan bagaimana negara menyelesaikan persoalan tersebut menurut hukum?

Pertanyaan itu mengemuka setelah mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar memberikan respons langsung atas pemberitaan investigatif Watchnews.co.id yang telah dipublikasikan dan dikirimkan kepadanya.

Respons tersebut disampaikan Fauzi Bahar melalui pesan WhatsApp kepada Eka Budineta, Kepala Biro Perwakilan Watchnews.co.id Padang–Sumatera Barat.

Dalam pesan yang diterima redaksi, Fauzi Bahar menyatakan:

“Tanah tersebut bersertifikat, negara harus ganti tanah saya kalau dimasukkan kawasan hutan.. Apakah PUPR sdh koordinasi dengan ATR/BPN? Saya senang-senang saja tanah diambil oleh negara tapi negara harus ganti.”

Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting dalam rangkaian klarifikasi.

Fauzi Bahar tidak hanya kembali menegaskan klaim kepemilikan tanah. Ia juga mempertanyakan koordinasi antarlembaga pemerintah dan mengemukakan pandangannya mengenai kemungkinan ganti kerugian apabila tanah yang diakuinya sebagai milik pribadi diambil negara.

Namun, terdapat satu hal yang harus ditegaskan sejak awal.

Hingga pemberitaan ini disusun, belum ada dokumen resmi yang diperoleh redaksi yang menetapkan bahwa bidang tanah Fauzi Bahar yang ditinjau bersama tim Watchnews telah dimasukkan ke dalam kawasan hutan atau sedang diambil alih oleh negara.

Surat resmi Dinas PUPR Kota Padang yang telah diterima redaksi justru berbicara mengenai peruntukan ruang, bukan keputusan penetapan kawasan hutan ataupun pengambilalihan hak atas tanah.

Karena itu, pernyataan Fauzi Bahar mengenai ganti kerugian harus dibaca sebagai posisi dan pandangan hukumnya terhadap kemungkinan yang ia kemukakan, bukan sebagai bukti bahwa proses pengambilalihan telah berlangsung.

Pesan WhatsApp Fauzi Bahar: Sertifikat, Koordinasi, dan Hak atas Tanah

Respons Fauzi Bahar muncul setelah Watchnews.co.id menerbitkan laporan lanjutan mengenai hasil verifikasi lapangan dan jawaban resmi Dinas PUPR Kota Padang.

Pemberitaan tersebut kemudian dikirimkan langsung kepada Fauzi Bahar oleh Eka Budineta.

Melalui pesan balasannya, Fauzi Bahar menekankan tiga hal:

  1. Pertama, ia menyatakan tanah yang dimaksud telah bersertifikat.
  2. Kedua, ia mempertanyakan apakah Dinas PUPR Kota Padang telah berkoordinasi dengan ATR/BPN.
  3. Ketiga, ia menyampaikan pandangan bahwa apabila negara mengambil tanah tersebut, negara harus memberikan ganti kerugian.

Pernyataan itu relevan bagi kepentingan publik karena memperlihatkan adanya pertanyaan mengenai hubungan antara administrasi pertanahan, penataan ruang, dan kehutanan.

Namun, ketiga persoalan tersebut memiliki dasar hukum dan kewenangan yang berbeda.

Sertifikat tanah, peruntukan ruang, dan status kawasan hutan tidak dapat diperlakukan sebagai satu dokumen yang saling menggantikan.

Masing-masing harus diperiksa berdasarkan objek dan dasar hukum yang tepat.

PUPR Padang Sudah Menjawab: Dua Titik Masuk Zona Hortikultura

Dalam surat Nomor 600.3/716/DPUPR-PDG/XI/2026, tertanggal 9 November 2026, Dinas PUPR Kota Padangmemberikan penjelasan resmi atas permintaan konfirmasi Watchnews.co.id.

Surat berperihal Penjelasan Informasi Tata Ruang Kawasan Lubuk Minturun itu merupakan tindak lanjut surat redaksi Nomor 070/WN/KONF/XI/2026, tanggal 3 November 2026.

Dokumen tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, S.T., M.Si.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023–2043, dinas menyatakan:

  • Titik A — -0.8234420, 100.4035030: Zona Pertanian, Sub-Zona Hortikultura.
  • Titik B — -0.8216950, 100.3968280: Zona Pertanian, Sub-Zona Hortikultura.

Kedua koordinat tersebut diperoleh tim Watchnews.co.id dalam rangkaian peninjauan lapangan bersama Fauzi Baharpada 30 Oktober 2026.

Titik-titik tersebut bukan titik yang ditetapkan redaksi sebagai lokasi dugaan pembangunan lapangan golf.

Pembedaan ini penting agar persoalan tanah yang kepemilikannya dibantah Fauzi Bahar tidak dicampuradukkan dengan tanah lain yang diakuinya sebagai milik pribadi.

Surat Dinas PUPR menjelaskan zonasi pada dua titik observasi.

Namun, surat tersebut tidak menyatakan bahwa tanah Fauzi Bahar masuk kawasan hutan lindung, tidak menyatakan sertifikatnya bermasalah, dan tidak memerintahkan pengambilalihan tanah oleh negara.

Dengan demikian, respons Fauzi Bahar mengenai kemungkinan tanah dimasukkan kawasan hutan merupakan persoalan yang memerlukan pemeriksaan tersendiri melalui instansi kehutanan dan pertanahan.

Sertifikat Tanah: Bukti Hak yang Kuat, Bukan Jawaban atas Semua Persoalan

Pernyataan Fauzi Bahar bahwa tanahnya bersertifikat perlu ditempatkan dalam kerangka hukum pertanahan nasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi landasan utama pengaturan hak atas tanah.

Dalam sistem pendaftaran tanah, sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, sepanjang sesuai dengan data yang sah menurut ketentuan hukum.

Namun, terdapat beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab hanya melalui pernyataan bahwa tanah telah bersertifikat:

  • Sertifikat atas bidang yang mana?
  • Apa jenis haknya?
  • Bagaimana batas dan luas bidang yang tercatat?
  • Apakah koordinat observasi redaksi benar-benar berada di dalam bidang yang sama?
  • Dan bagaimana hubungan antara bidang tersebut dengan peta tata ruang serta peta kawasan hutan yang berlaku?

Pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk meragukan hak Fauzi Bahar tanpa dasar.

Sebaliknya, pemeriksaan identitas bidang merupakan cara untuk memastikan bahwa hak seseorang tidak dinilai berdasarkan lokasi yang keliru.

Kepastian hukum bagi pemilik tanah justru menuntut kecocokan antara sertifikat, batas bidang, dan dokumen pemerintah yang digunakan untuk menilai status lahan.

Redaksi belum memperoleh salinan sertifikat atau hasil verifikasi administrasi yang memungkinkan penilaian independen terhadap bidang yang dimaksud Fauzi Bahar.

Karena itu, pernyataan bahwa tanah telah bersertifikat tetap diberitakan sebagai keterangan Fauzi Bahar, bukan sebagai hasil pemeriksaan dokumen oleh redaksi.

“Negara Harus Ganti”: Apakah Setiap Persoalan Kawasan Hutan Menimbulkan Hak Ganti Rugi?

Bagian paling menonjol dari pesan Fauzi Bahar adalah pandangannya mengenai ganti kerugian.

Ia menyatakan bahwa apabila tanahnya dimasukkan kawasan hutan, negara harus mengganti tanah tersebut.

Secara hukum, persoalan ini tidak dapat dijawab dengan satu kesimpulan untuk semua keadaan.

Penetapan atau penegasan status kawasan hutan tidak sama dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Begitu pula, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan tidak selalu identik dengan pengambilalihan hak atas tanah oleh negara.

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terdapat kerangka hukum tersendiri mengenai tahapan pengadaan, pihak yang berhak, penilaian, dan pemberian ganti kerugian.

Sementara itu, apabila muncul persoalan tumpang tindih antara klaim hak atas tanah dan kawasan hutan, penyelesaiannya bergantung pada riwayat penguasaan, status hukum bidang, keputusan kawasan yang berlaku, serta mekanisme penyelesaian yang relevan.

Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa setiap bidang tanah bersertifikat yang dinyatakan bersinggungan dengan kawasan hutan otomatis wajib dibeli atau diganti oleh negara.

Namun, juga tidak tepat mengabaikan hak seseorang hanya karena terdapat persoalan administrasi atau perbedaan data antarlembaga.

Hak dan kepentingan hukum para pihak harus diperiksa berdasarkan dokumen, prosedur, dan mekanisme penyelesaian yang berlaku.

Dalam konteks ini, pandangan Fauzi Bahar mengenai ganti kerugian merupakan posisi yang berhak ia sampaikan.

Tetapi apakah terdapat dasar hukum untuk ganti kerugian pada bidang tertentu baru dapat dinilai setelah status tanah, riwayat hak, serta tindakan pemerintah yang sebenarnya dipastikan.

Hingga kini, redaksi belum memperoleh informasi bahwa negara sedang melaksanakan pengadaan tanah atau pengambilalihan hak atas bidang yang dimaksud Fauzi Bahar.

Pertanyaan Fauzi Bahar kepada PUPR: Sudahkah Berkoordinasi dengan ATR/BPN?

Pertanyaan Fauzi Bahar mengenai koordinasi Dinas PUPR dengan ATR/BPN merupakan salah satu aspek yang patut ditindaklanjuti.

Dalam pesan WhatsApp-nya, ia bertanya:

“Apakah PUPR sdh koordinasi dengan ATR/BPN?”

Pertanyaan tersebut menyentuh persoalan penting dalam tata kelola pertanahan dan penataan ruang.

Dinas PUPR Kota Padang memiliki kewenangan terkait informasi dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai tugasnya.

Sementara itu, Kantor Pertanahan Kota Padang berada dalam lingkungan ATR/BPN dan memiliki kewenangan administrasi pertanahan.

Data yang dikelola kedua instansi dapat saling berkaitan, tetapi tidak selalu memiliki fungsi yang sama.

  • Peta RDTR menjelaskan peruntukan ruang.
  • Data pendaftaran tanah menjelaskan informasi mengenai bidang dan hak atas tanah sesuai kewenangan serta ketentuan aksesnya.

Untuk memastikan kesesuaian suatu kegiatan pada bidang tertentu, pencocokan data dapat menjadi penting.

Namun, belum ada dasar bagi redaksi untuk menyatakan bahwa Dinas PUPR tidak berkoordinasi dengan ATR/BPN.

Surat PUPR tertanggal 9 November 2026 tidak menjelaskan secara spesifik apakah terdapat koordinasi mengenai bidang tanah yang ditunjukkan Fauzi Bahar.

Ketiadaan uraian tersebut dalam surat tidak otomatis membuktikan koordinasi tidak pernah dilakukan.

Karena itu, Watchnews.co.id memandang perlu meminta penjelasan lanjutan mengenai apakah penetapan informasi zonasi pada kedua titik membutuhkan pencocokan data bidang tanah, serta bagaimana mekanisme koordinasi dilakukan apabila terdapat persoalan hak atau batas bidang.

Pertanyaan koordinasi antarlembaga layak dijawab dengan penjelasan administratif, bukan dengan saling menduga.

ATR/BPN Kota Padang Belum Memberikan Klarifikasi Resmi

Kantor Pertanahan Kota Padang menjadi salah satu instansi yang telah dimintai konfirmasi dalam rangkaian investigasi Watchnews.co.id.

Tim redaksi juga melakukan kunjungan langsung pada 4 November 2026 sebagai bagian dari tindak lanjut konfirmasi kepada instansi terkait.

Namun, berdasarkan catatan redaksi hingga 14 November 2026, Kantor Pertanahan Kota Padang belum memberikan klarifikasi substantif secara resmi atas permohonan konfirmasi yang diajukan.

Belum adanya jawaban tersebut tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai penolakan memberikan informasi, pelanggaran tenggat, atau maladministrasi.

Surat konfirmasi jurnalistik dan permohonan informasi publik formal melalui PPID memiliki prosedur yang berbeda.

Meski demikian, penjelasan dari Kantor Pertanahan tetap penting untuk menjawab pertanyaan mengenai mekanisme verifikasi bidang dan kedudukan administrasi pertanahan ketika terdapat perbedaan informasi atau klaim mengenai status lahan.

Redaksi juga menghormati bahwa tidak semua dokumen pertanahan pihak ketiga dapat dibuka kepada publik tanpa dasar hukum.

Karena itu, permintaan penjelasan diarahkan pada informasi dan prosedur yang dapat diberikan secara sah.

Dinas Kehutanan Sumbar Belum Menjelaskan Status Kawasan Secara Tertulis

Selain ATR/BPN, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga belum memberikan klarifikasi substantif tertulis kepada redaksi hingga batas pencatatan pemberitaan ini.

Padahal, pertanyaan mengenai status kawasan hutan merupakan salah satu inti persoalan Lubuk Minturun.

Jawaban PUPR mengenai Sub-Zona Hortikultura tidak dapat dijadikan pengganti keputusan atau peta resmi kawasan hutan.

Untuk memastikan apakah suatu bidang berada di dalam atau di luar kawasan hutan, diperlukan pemeriksaan terhadap keputusan penetapan, peta, dan informasi batas kawasan yang berlaku.

Pemeriksaan juga harus merujuk pada objek yang tepat.

Dua titik observasi yang dicatat tim Watchnews.co.id bukan batas resmi bidang tanah.

Karena itu, status keseluruhan bidang yang diakui Fauzi Bahar tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan kedua koordinat tersebut.

Tanpa data kehutanan yang dapat dicocokkan dengan lokasi dan batas bidang, perdebatan mengenai kemungkinan tanah masuk kawasan hutan akan terus bergerak di wilayah klaim.

Penjelasan dari instansi kehutanan diperlukan untuk mengubah perdebatan tersebut menjadi pemeriksaan berbasis dokumen.

DLH Kota Padang Juga Belum Memberikan Klarifikasi Resmi

Aspek lingkungan hidup menjadi bagian lain yang masih memerlukan penjelasan.

Berdasarkan catatan redaksi hingga 14 November 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang juga belum memberikan klarifikasi substantif resmi atas permohonan konfirmasi Watchnews.co.id.

Pertanyaan lingkungan muncul setelah tim redaksi melakukan peninjauan lapangan bersama Fauzi Bahar pada 30 Oktober 2026.

Dalam peninjauan tersebut, tim mendapati bangunan kandang ayam berukuran fisik cukup besar pada lahan yang ditunjukkan Fauzi Bahar.

Fauzi Bahar mengakui bangunan tersebut merupakan miliknya.

Namun, kandang ayam itu belum beroperasi saat tim melakukan peninjauan.

Fakta tersebut harus dibedakan dari kegiatan peternakan yang telah berjalan.

Redaksi belum menetapkan kapasitas bangunan, jumlah ternak yang direncanakan, jenis kegiatan usaha, maupun dokumen lingkungan yang mungkin diwajibkan.

Karena itu, tidak ada dasar untuk menyatakan telah terjadi pencemaran atau pelanggaran lingkungan.

Namun, keberadaan bangunan yang direncanakan untuk peternakan tetap menimbulkan pertanyaan mengenai persyaratan lingkungan yang berlaku sebelum kegiatan dijalankan.

Jawaban DLH diperlukan untuk menjelaskan mekanisme pemeriksaan dan kewajiban yang relevan berdasarkan jenis serta skala kegiatan.

Pengawasan lingkungan seharusnya memberikan kepastian sebelum risiko muncul, tanpa lebih dahulu menyimpulkan bahwa suatu pihak telah melanggar hukum.

Kandang Ayam Belum Beroperasi, Tetapi Ketentuan Zonasi Tetap Perlu Diperiksa

Temuan kandang ayam menjadi salah satu bagian penting dari penelusuran lapangan.

Namun, fokus pemeriksaannya harus tepat.

Bangunan tersebut belum beroperasi pada saat peninjauan.

Karena itu, tidak tepat menyebut telah berlangsung usaha peternakan ayam aktif berdasarkan pengamatan tersebut.

Di sisi lain, belum beroperasinya suatu bangunan tidak otomatis menjawab pertanyaan mengenai kesesuaian rencana pemanfaatan ruang.

Dinas PUPR dalam suratnya merujuk Pasal 46 dan Lampiran XVII Perwali Padang Nomor 5 Tahun 2023 sebagai dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan.

Ketentuan tersebut perlu diperiksa untuk mengetahui bagaimana kegiatan peternakan ayam diperlakukan dalam Sub-Zona Hortikultura.

  • Apakah kegiatan tersebut diperbolehkan?
  • Apakah terdapat pembatasan atau persyaratan tertentu?
  • Apakah bangunan dan rencana kegiatan memerlukan pemenuhan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau persetujuan lain?

Pertanyaan tersebut belum dijawab secara khusus dalam surat PUPR.

Perbedaan antara hortikultura dan peternakan bukan dengan sendirinya bukti pelanggaran. Penilaian harus merujuk pada klasifikasi kegiatan dalam peraturan yang berlaku.

Jalan Beton Menanjak dan Keterangan Fauzi Bahar tentang Perubahan Lahan di Perbukitan

Dalam peninjauan lapangan bersama Fauzi Bahar, tim Watchnews.co.id juga melintasi jalan beton dengan tanjakan tajam menuju lokasi tanah yang ditunjukkannya.

Ketika ditanya mengenai pembangunan jalan tersebut, Fauzi Bahar menyampaikan bahwa jalan dibangun melalui swadaya masyarakat.

Keterangan itu merupakan pernyataan Fauzi Bahar yang belum diverifikasi secara independen melalui dokumen pembangunan atau informasi dari pihak terkait.

Fauzi Bahar juga menyampaikan bahwa sekitar empat kilometer lebih jauh ke arah atas terdapat banyak lahan yang menurut keterangannya dahulu berupa hutan, tetapi kini telah berubah bentuk dan penggunaan.

Pernyataan tersebut membuka kebutuhan penelusuran baru.

Namun, jarak empat kilometer merupakan perkiraan Fauzi Bahar, bukan hasil pengukuran redaksi.

Lokasi yang dimaksud juga belum diidentifikasi secara pasti melalui koordinat.

Lebih penting lagi, istilah “dahulu berupa hutan” tidak otomatis membuktikan bahwa lahan tersebut pernah berstatus kawasan hutan menurut keputusan pemerintah.

Perubahan tutupan vegetasi, perubahan penggunaan tanah, dan perubahan status hukum kawasan merupakan tiga hal yang harus dibedakan.

Karena itu, redaksi tidak menyatakan telah terjadi pembukaan kawasan hutan secara ilegal di lokasi yang disebut Fauzi Bahar.

Pemeriksaan lanjutan membutuhkan observasi tersendiri, data perubahan tutupan lahan, peta resmi, dan penjelasan instansi berwenang.

Risiko Galodo: PUPR Tegaskan Tidak Bisa Dipastikan dari Dua Titik

Polemik Lubuk Minturun juga bersinggungan dengan perhatian masyarakat terhadap risiko banjir bandang atau galododi wilayah DAS Air Dingin.

Dalam suratnya, Dinas PUPR Kota Padang menjelaskan bahwa ketentuan khusus mengenai kawasan rawan bencana dirujuk dalam Lampiran XXII Perwali Padang Nomor 5 Tahun 2023.

Penerapannya pada dua titik observasi masih memerlukan pemeriksaan spasial terhadap peta ketentuan khusus.

Dinas juga menyatakan bahwa klasifikasi risiko banjir pada bidang yang ditanyakan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan dua koordinat.

Penilaian risiko harus merujuk pada kajian dan data instansi berwenang, termasuk BPBD serta instansi pengelola sumber daya air.

Dengan demikian, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa kandang ayam, jalan beton, atau tanah yang ditunjukkan Fauzi Bahar merupakan penyebab galodo.

Namun, informasi mengenai perubahan penggunaan lahan di wilayah perbukitan tetap dapat menjadi bahan penelusuran lingkungan dan kebencanaan apabila lokasi serta faktanya dapat diverifikasi.

Keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian, tetapi tuduhan mengenai penyebab bencana harus tetap tunduk pada pembuktian ilmiah.

Tiga Instansi Belum Menjawab: Apa Langkah Hukum Informasinya?

Hingga 14 November 2026, berdasarkan catatan redaksi, permohonan konfirmasi kepada tiga instansi belum memperoleh klarifikasi substantif resmi.

Ketiganya adalah:

  1. Kantor Pertanahan Kota Padang (ATR/BPN), terkait aspek administrasi dan verifikasi pertanahan.
  2. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, terkait status kawasan hutan dan data kehutanan.
  3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, terkait aspek pengawasan serta kewajiban lingkungan sesuai kewenangannya.

Sementara itu, Dinas PUPR Kota Padang telah memberikan jawaban resmi tertanggal 9 November 2026 mengenai tata ruang.

Perbedaan status respons tersebut harus dicatat secara adil.

Belum adanya klarifikasi substantif dari tiga instansi tidak otomatis berarti mereka melanggar hukum.

Namun, redaksi tetap dapat menindaklanjuti kebutuhan dokumen melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Permohonan informasi formal melalui PPID dapat digunakan untuk meminta dokumen yang dikuasai badan publik, sepanjang termasuk informasi yang dapat diakses menurut hukum.

Mekanisme tersebut memiliki ketentuan mengenai tanggapan, keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi.

Dengan prosedur yang tepat, permintaan redaksi tidak hanya menjadi bagian dari proses jurnalistik, tetapi juga memiliki jejak administratif yang dapat diperiksa.

Pertanyaan yang Kini Harus Dijawab dengan Dokumen

Perkembangan investigasi Lubuk Minturun telah menghasilkan beberapa fakta dan keterangan yang harus ditempatkan secara terpisah.

Dinas PUPR Kota Padang telah menjelaskan bahwa dua titik observasi berada dalam Zona Pertanian, Sub-Zona Hortikultura.

Fauzi Bahar menyatakan tanah yang ditunjukkannya bersertifikat.

Fauzi Bahar juga mengakui kepemilikan bangunan kandang ayam yang belum beroperasi ketika ditinjau tim.

Melalui WhatsApp, Fauzi Bahar mempertanyakan koordinasi PUPR dengan ATR/BPN dan menyampaikan pandangannya mengenai ganti kerugian apabila tanah diambil negara.

Sementara itu, status kawasan hutan, verifikasi administrasi bidang, dan aspek lingkungan belum memperoleh penjelasan substantif resmi dari instansi yang dimintai konfirmasi.

Dari perkembangan tersebut, terdapat pertanyaan yang semakin spesifik:

  • Apakah bidang tanah yang dimaksud Fauzi Bahar dapat diidentifikasi secara tepat berdasarkan dokumen pertanahan?
  • Bagaimana hubungan bidang tersebut dengan peta kawasan hutan yang berlaku?
  • Apakah Dinas PUPR dan ATR/BPN telah melakukan pencocokan data yang diperlukan dalam lingkup kewenangan masing-masing?
  • Bagaimana ketentuan pembangunan dan rencana penggunaan kandang ayam pada Sub-Zona Hortikultura?
  • Dan apabila kelak muncul persoalan tumpang tindih hak atas tanah dengan kawasan hutan, mekanisme penyelesaian apa yang secara hukum berlaku terhadap bidang tersebut?

Jawaban atas pertanyaan itu membutuhkan dokumen, bukan dugaan.

Watchnews.co.id: Sertifikat Harus Dihormati, Status Kawasan Harus Dibuktikan

Redaksi Watchnews.co.id menegaskan bahwa hak atas tanah yang sah harus dihormati.

Pada saat yang sama, status kawasan hutan dan ketentuan tata ruang harus ditentukan berdasarkan dokumen serta kewenangan pemerintah yang berlaku.

Keduanya tidak boleh dipertentangkan melalui kesimpulan yang belum diperiksa.

Respons Fauzi Bahar melalui WhatsApp menjadi bagian penting dari proses keberimbangan jurnalistik.

Pernyataannya mengenai sertifikat dan ganti kerugian telah dicatat serta disampaikan dalam konteks yang tepat.

Namun, redaksi tidak menyimpulkan bahwa negara telah mengambil tanah Fauzi Bahar, bahwa sertifikatnya bermasalah, ataupun bahwa terdapat kewajiban ganti kerugian yang telah timbul.

Redaksi juga tidak menyatakan bahwa Fauzi Bahar telah melakukan pelanggaran tata ruang, kehutanan, atau lingkungan.

Watchnews.co.id tetap membuka kesempatan bagi Fauzi Bahar, Dinas PUPR Kota Padang, Kantor Pertanahan Kota Padang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, dan instansi terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi, dokumen pendukung, hak jawab, serta koreksi.

Polemik Lubuk Minturun tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyatakan tanah bersertifikat. Namun, polemik itu juga tidak dapat diselesaikan dengan mengabaikan hak atas tanah yang secara sah dimiliki seseorang.

Negara harus menjelaskan data yang dikuasainya.

Pemilik tanah berhak menyampaikan dasar klaimnya.

Pers berhak menguji keterangan kedua pihak melalui verifikasi yang akurat dan berimbang.

Di tengah perdebatan sertifikat, kawasan hutan, dan kemungkinan ganti kerugian, satu pertanyaan tetap belum terjawab:

Apakah seluruh instansi sedang membicarakan bidang tanah yang sama, dengan dasar peta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan?

Sebelum pertanyaan itu dijawab, kesimpulan hukum apa pun berisiko mendahului fakta.

Sertifikat bukan alasan untuk menutup pemeriksaan. Dugaan kawasan hutan bukan alasan untuk mengabaikan hak. Dan kewenangan negara bukan alasan untuk membiarkan masyarakat berada dalam ketidakpastian.

Lubuk Minturun kini menunggu bukan sekadar pernyataan, melainkan kepastian hukum yang dapat dibuktikan.

Penulis:

Akhwil, S.H.

  • Praktisi Hukum, Advokat Aktif, Aktivis, dan Pimpinan Umum Media Online Watchnews.co.id

Liputan, Konfirmasi, dan Dokumentasi:

Eka Budineta

  • Kepala Biro Perwakilan Watchnews.co.id Padang–Sumatera Barat

Dokumen dan Sumber Informasi

  1. Pesan WhatsApp Fauzi Bahar kepada Eka Budineta sebagai respons atas pemberitaan Watchnews.co.id yang telah dikirimkan kepadanya; arsip percakapan disimpan redaksi.
  2. Surat Dinas PUPR Kota Padang Nomor 600.3/716/DPUPR-PDG/XI/2026, tertanggal 9 November 2026, perihal Penjelasan Informasi Tata Ruang Kawasan Lubuk Minturun.
  3. Surat konfirmasi Watchnews.co.id Nomor 070/WN/KONF/XI/2026, tanggal 3 November 2026.
  4. Dokumentasi verifikasi lapangan bersama Fauzi Bahar, 30 Oktober 2026.
  5. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 tentang RDTR Kota Padang Tahun 2023–2043, khususnya ketentuan yang dirujuk dalam surat Dinas PUPR.
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahan yang berlaku.
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta perubahan yang berlaku.
  9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahan yang berlaku.
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan yang berlaku.
  11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
  12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Catatan Redaksi: Kutipan WhatsApp Fauzi Bahar ditampilkan sesuai substansi pesan yang diterima redaksi. Pernyataan mengenai sertifikat dan ganti kerugian merupakan keterangan serta pandangan Fauzi Bahar, bukan hasil penetapan status hukum tanah oleh redaksi. Dinas PUPR Kota Padang telah memberikan jawaban resmi mengenai zonasi dua titik observasi. Hingga batas pencatatan 14 November 2026, redaksi menyatakan belum menerima klarifikasi substantif resmi dari Kantor Pertanahan Kota Padang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Seluruh persoalan status hak, kawasan hutan, perizinan, dan lingkungan tetap memerlukan verifikasi sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *