Verifikasi langsung bersama mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar mengungkap keberadaan bangunan kandang ayam yang menurut pengakuannya merupakan milik pribadi, tetapi belum beroperasi saat peninjauan. Fauzi juga menyebut jalan beton menuju lokasi dibangun secara swadaya masyarakat dan mengungkap dugaan perubahan kondisi lahan di kawasan perbukitan lebih jauh ke arah hulu. Jawaban resmi Dinas PUPR Kota Padang membuka pertanyaan mengenai kesesuaian tata ruang dan pengawasan pemanfaatan lahan.
PADANG | 12-11-2026 | WATCHNEWS.CO.ID
Penelusuran Watchnews.co.id mengenai status dan pemanfaatan lahan di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, memperoleh perkembangan baru setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang memberikan penjelasan tertulis mengenai peruntukan ruang pada dua titik koordinat hasil verifikasi lapangan redaksi.
Melalui Surat Nomor 600.3/716/DPUPR-PDG/XI/2026, tertanggal 9 November 2026, Dinas PUPR Kota Padang menyatakan kedua titik tersebut berada dalam Zona Pertanian, Sub-Zona Hortikultura, berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang Tahun 2023–2043.
Namun, terdapat fakta penting yang harus dibedakan dari isu lain yang sebelumnya berkembang di kawasan tersebut.
Dua titik koordinat yang diajukan Watchnews.co.id kepada Dinas PUPR bukanlah lokasi yang ditetapkan redaksi sebagai dugaan pembangunan lapangan golf.
Koordinat itu diperoleh saat tim Watchnews.co.id melakukan peninjauan langsung pada Jumat, 30 Oktober 2026, dengan didampingi mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar, yang menunjukkan lahan yang menurut keterangannya merupakan milik pribadi.
Di lokasi tersebut, tim menemukan bangunan kandang ayam dengan ukuran fisik yang cukup besar.
Fauzi mengakui bahwa bangunan kandang tersebut merupakan miliknya.
Namun, berdasarkan pengamatan langsung tim pada saat peninjauan, kandang ayam tersebut belum beroperasi.
Temuan ini menjadi penting karena keberadaan bangunan yang belum digunakan untuk kegiatan peternakan perlu dibedakan dari usaha peternakan yang sudah berjalan.
Pertanyaan hukumnya bukan apakah telah terjadi pelanggaran, melainkan bagaimana ketentuan tata ruang mengatur pembangunan atau rencana penggunaan kandang ayam pada lokasi yang menurut RDTR termasuk Sub-Zona Hortikultura.
Fauzi Bahar Dampingi Langsung Tim Watchnews ke Lokasi
Peninjauan lapangan pada 30 Oktober 2026 merupakan bagian dari proses klarifikasi atas pemberitaan sebelumnya mengenai persoalan lahan di Lubuk Minturun.
Dalam pertemuan tersebut, Fauzi Bahar membantah memiliki bidang tanah tertentu yang sebelumnya dikaitkan dengan dugaan pembukaan lahan untuk lapangan golf.
Namun, Fauzi menjelaskan bahwa dirinya memiliki bidang tanah lain di sekitar kawasan tersebut.
Menurut keterangannya, tanah itu diperoleh melalui pembelian dari masyarakat sejak sekitar 2008 dan sebagian telah memiliki sertifikat.
Untuk memperjelas perbedaan objek tanah, Fauzi mendampingi langsung tim Watchnews.co.id menuju lokasi yang diakuinya sebagai milik pribadi.
Peninjauan dilakukan melalui akses jalan beton yang menanjak tajam mengikuti kontur kawasan perbukitan.
Setibanya di lokasi, tim redaksi mengamati keberadaan bangunan kandang ayam yang secara visual memiliki ukuran cukup besar.
Ketika dimintai penjelasan, Fauzi menyatakan bahwa bangunan tersebut merupakan miliknya sendiri.
Namun, saat kunjungan berlangsung, tim tidak mendapati kegiatan operasional peternakan ayam pada bangunan tersebut.
Fakta yang dapat dinyatakan redaksi adalah adanya bangunan kandang ayam yang belum beroperasi saat peninjauan, serta pengakuan Fauzi mengenai kepemilikannya.
Redaksi belum menetapkan luas bangunan secara teknis, kapasitas ternak, status perizinan, ataupun waktu rencana dimulainya kegiatan.
Keterangan Fauzi mengenai kepemilikan tetap memerlukan pencocokan dengan dokumen pertanahan apabila hendak digunakan untuk menentukan identitas bidang secara hukum.
Jalan Beton Menanjak, Fauzi Sebut Dibangun Swadaya Masyarakat
Selain meninjau bangunan kandang ayam, tim Watchnews.co.id juga meminta penjelasan kepada Fauzi Bahar mengenai akses jalan beton menuju lokasi.
Jalan tersebut berada pada medan perbukitan dengan tanjakan yang tajam.
Menurut keterangan Fauzi, jalan beton itu dibangun melalui swadaya masyarakat.
Keterangan tersebut dicatat redaksi sebagai penjelasan langsung dari Fauzi, bukan sebagai hasil audit terhadap sumber pembiayaan atau status pembangunan jalan.
Hingga pemberitaan ini disusun, redaksi belum memeriksa dokumen yang dapat memastikan riwayat pembangunan, sumber pembiayaan, status penguasaan lahan jalan, maupun kewenangan pemeliharaannya.
Karena itu, tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa jalan tersebut dibangun menggunakan dana pemerintah, dana pribadi pihak tertentu, ataupun melalui mekanisme yang melanggar hukum.
Namun, keberadaan akses jalan beton pada kawasan perbukitan menimbulkan pertanyaan yang relevan bagi kepentingan publik.
- Bagaimana riwayat pembangunannya?
- Apakah jalan tersebut merupakan akses masyarakat yang telah lama digunakan atau bagian dari pengembangan akses baru?
- Bagaimana ketentuan pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan yang berlaku terhadap pembangunan jalan di kawasan tersebut?
- Dan apabila diperlukan, instansi mana yang berwenang memberikan penjelasan mengenai status jalan serta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang?
Pertanyaan itu bukan tuduhan terhadap masyarakat yang disebut membangun jalan secara swadaya. Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari upaya memahami perkembangan akses dan pemanfaatan lahan di kawasan perbukitan.
Fauzi Sebut Sekitar Empat Kilometer ke Arah Atas Banyak Lahan Berubah Kondisi
Dalam perjalanan peninjauan, Fauzi Bahar juga menyampaikan keterangan mengenai kondisi kawasan perbukitan yang lebih jauh ke arah atas dari lokasi tanah yang ditunjukkannya.
Menurut Fauzi, sekitar empat kilometer lebih jauh ke arah atas, terdapat banyak lahan yang menurut pengamatannya dahulu berupa hutan, tetapi kini telah mengalami perubahan bentuk dan penggunaan.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting dalam penelusuran Watchnews.co.id.
Namun, redaksi menegaskan bahwa informasi tersebut masih berupa keterangan Fauzi Bahar dan belum diverifikasi secara independen melalui pemeriksaan lokasi, citra perubahan tutupan lahan, peta kawasan hutan, atau dokumen pemerintah.
Jarak sekitar empat kilometer juga merupakan perkiraan yang disampaikan Fauzi, bukan hasil pengukuran redaksi.
Lebih jauh, istilah “dahulu berupa hutan” perlu dibedakan dari istilah hukum “kawasan hutan”.
Lahan yang secara fisik dahulu ditumbuhi pepohonan belum tentu secara hukum berstatus kawasan hutan negara.
Sebaliknya, perubahan tutupan vegetasi pada suatu lokasi juga tidak otomatis mengubah status hukum kawasan hutan apabila penetapannya masih berlaku.
Karena itu, keterangan mengenai perubahan kondisi lahan di kawasan lebih atas perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi tersendiri.
Jika benar terdapat perubahan penggunaan lahan dalam skala luas, pertanyaan utamanya adalah:
- Di mana lokasi perubahan tersebut?
- Bagaimana status hukumnya?
- Kapan perubahan terjadi?
- Apakah kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
Tanpa pemeriksaan itu, tidak tepat menyebut telah terjadi pembukaan kawasan hutan secara ilegal.
Surat Resmi PUPR: Titik A dan Titik B Berada pada Sub-Zona Hortikultura
Jawaban resmi Dinas PUPR Kota Padang memberikan dasar awal untuk menguji informasi tata ruang pada lokasi yang telah ditinjau.
Surat tertanggal 9 November 2026 itu merupakan tanggapan atas Surat Watchnews.co.id Nomor 070/WN/KONF/XI/2026, tanggal 3 November 2026.
Surat ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, S.T., M.Si.
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 tentang RDTR Kota Padang Tahun 2023–2043, dinas menjelaskan:
Titik A
- Koordinat: -0.8234420, 100.4035030
- Zona: Zona Pertanian
- Sub-Zona: Hortikultura
Titik B
- Koordinat: -0.8216950, 100.3968280
- Zona: Zona Pertanian
- Sub-Zona: Hortikultura
Titik A merupakan salah satu titik observasi yang dicatat saat Fauzi menunjukkan lahan yang menurut keterangannya merupakan milik pribadi.
Titik B merupakan titik pengamatan lainnya dalam rangkaian penelusuran.
Kedua titik tersebut bukan hasil pengukuran resmi batas bidang tanah.
Karena itu, jawaban zonasi pada dua koordinat tidak boleh diperluas secara otomatis menjadi penetapan peruntukan seluruh bidang tanah maupun seluruh bangunan di sekitarnya.
Posisi bangunan kandang ayam terhadap batas bidang dan peta RDTR masih perlu dicocokkan secara teknis.
Dinas PUPR juga merujuk Pasal 46 dan Lampiran XVII Perwali Padang Nomor 5 Tahun 2023 sebagai dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan.
Jawaban resmi ini memperjelas peruntukan ruang dua titik. Namun, kesesuaian pembangunan kandang ayam belum dapat ditentukan hanya dari nama sub-zonanya.
Kandang Belum Beroperasi: Apa yang Perlu Diperiksa?
Temuan bahwa kandang ayam belum beroperasi pada 30 Oktober 2026 menjadi pembeda penting dalam penilaian hukum.
Bangunan yang telah berdiri tetapi belum digunakan untuk kegiatan peternakan tidak boleh langsung diperlakukan seolah-olah sudah menjalankan usaha peternakan aktif.
Pada saat yang sama, belum beroperasinya suatu bangunan tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai kesesuaian tata ruang, pembangunan, maupun persyaratan yang mungkin berlaku.
Pemeriksaan harus dilakukan secara bertahap:
- Memastikan posisi bangunan secara tepat terhadap peta RDTR.
- Mengetahui peruntukan bangunan dan jenis kegiatan yang direncanakan.
- Memeriksa ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, apakah diperbolehkan, dibatasi, diperbolehkan dengan persyaratan, atau tidak diperbolehkan menurut Lampiran XVII Perwali Padang Nomor 5 Tahun 2023.
- Memeriksa dokumen dan persyaratan terkait, termasuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, bangunan gedung, perizinan berusaha, atau lingkungan sesuai karakteristik dan waktu pelaksanaan kegiatan.
Dinas PUPR dalam suratnya menyatakan bahwa rencana kegiatan pemanfaatan ruang perlu dinilai melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan memperhatikan jenis kegiatan dan pengecualian yang berlaku.
Untuk kegiatan berusaha, proses pemenuhan KKPR dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai ketentuan.
Karena itu, redaksi memandang perlu meminta penjelasan lanjutan mengenai bagaimana kegiatan pembangunan atau rencana penggunaan kandang ayam dinilai dalam Sub-Zona Hortikultura.
Kandang yang belum beroperasi bukan bukti pelanggaran. Tetapi keberadaan bangunan tetap dapat menjadi alasan yang sah untuk meminta kejelasan mengenai ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku.
Apakah Jalan Beton dan Perubahan Lahan Perbukitan Masuk Pengawasan Tata Ruang?
Keterangan Fauzi mengenai jalan beton dan perubahan kondisi lahan lebih jauh ke arah atas memperluas cakupan pertanyaan investigasi.
Namun, dua hal tersebut harus diperiksa sebagai objek yang berbeda dari kandang ayam.
Jalan beton memiliki lokasi, riwayat pembangunan, dan fungsi akses tersendiri.
Sementara itu, lahan yang disebut Fauzi berada sekitar empat kilometer lebih jauh ke arah atas belum diidentifikasi secara pasti oleh redaksi.
Karena itu, jawaban Dinas PUPR mengenai Titik A dan Titik B tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa jalan beton sepanjang akses maupun seluruh lahan yang disebut Fauzi berada pada Sub-Zona Hortikultura.
Masing-masing lokasi membutuhkan identifikasi koordinat dan pemeriksaan peta tersendiri.
Apabila redaksi memperoleh titik observasi tambahan, informasi tersebut dapat diajukan kepada Dinas PUPR untuk mengetahui peruntukan ruang yang berlaku.
Jika ditemukan dugaan ketidaksesuaian kegiatan, mekanisme pengawasan dapat ditempuh sesuai prosedur.
Dalam bagian B suratnya, Dinas PUPR menjelaskan bahwa tindak lanjut dugaan ketidaksesuaian dilakukan melalui:
- Identifikasi lokasi dan kegiatan;
- Pemeriksaan dokumen tata ruang atau KKPR;
- Pemeriksaan perizinan terkait;
- Verifikasi lapangan bila diperlukan;
- Penilaian sesuai prosedur.
Hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar rekomendasi tindakan atau penerapan sanksi administratif oleh pejabat atau instansi yang berwenang.
Pengawasan yang baik harus dimulai dari lokasi yang tepat dan kegiatan yang teridentifikasi, bukan dari kesimpulan umum bahwa seluruh kawasan perbukitan telah berubah fungsi secara melawan hukum.
Dinas Kehutanan Sumbar: Status Kawasan Masih Memerlukan Data Resmi
Di luar jawaban tata ruang, status kawasan hutan tetap memerlukan pemeriksaan tersendiri.
Watchnews.co.id sebelumnya telah mengirimkan surat konfirmasi dan melakukan kunjungan langsung ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada 4 November 2026.
Kunjungan dilakukan oleh Kepala Biro Perwakilan Watchnews.co.id Padang–Sumatera Barat, Eka Budineta, didampingi Akhwil, S.H., Pimpinan Umum Media Online Watchnews.co.id.
Kegiatan tersebut didukung dokumentasi foto redaksi.
Dalam rangkaian tindak lanjut, tim memperoleh keterangan lisan mengenai perlunya pembahasan surat secara internal.
Hingga batas pencatatan redaksi pada 12 November 2026, penjelasan substantif tertulis mengenai status kawasan hutan pada lokasi yang ditanyakan belum tercatat diterima.
Redaksi tidak menyimpulkan bahwa kondisi tersebut merupakan bukti pelanggaran hukum oleh instansi.
Namun, data kehutanan tetap penting, terutama setelah adanya keterangan Fauzi mengenai perubahan kondisi lahan di kawasan perbukitan lebih jauh ke arah atas.
Perubahan tutupan lahan dan perubahan status hukum kawasan hutan adalah dua hal yang berbeda.
Untuk memastikan status suatu lokasi, diperlukan keputusan dan peta resmi kawasan hutan serta informasi batas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keterangan mengenai lahan yang dahulu tampak berhutan belum cukup untuk menetapkan adanya pelanggaran hukum kehutanan.
ATR/BPN Kota Padang: Hak Tanah dan Batas Bidang Harus Jelas
Aspek pertanahan juga menjadi bagian dari penelusuran.
Tim Watchnews.co.id telah mendatangi Kantor Pertanahan Kota Padang (ATR/BPN) pada 4 November 2026 untuk menindaklanjuti kebutuhan klarifikasi mengenai administrasi pertanahan.
Fauzi Bahar sebelumnya menyatakan bahwa tanah yang ditunjukkannya merupakan milik pribadi dan sebagian tanah yang dimilikinya telah bersertifikat.
Namun, pengakuan tersebut belum menggantikan kebutuhan pemeriksaan dokumen pertanahan apabila diperlukan untuk memastikan identitas bidang, batas, dan jenis hak.
Pemeriksaan harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dengan menghormati ketentuan akses terhadap data pertanahan pihak ketiga.
Hal itu penting karena titik koordinat observasi tidak otomatis menunjukkan batas resmi bidang tanah.
Demikian pula, status hak atas tanah tidak dengan sendirinya menentukan kesesuaian seluruh kegiatan di atasnya.
Hak atas tanah, status kawasan hutan, dan peruntukan ruang merupakan aspek hukum yang berkaitan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.
PUPR Tegaskan Risiko Banjir Memerlukan Kajian Teknis
Dalam bagian C suratnya, Dinas PUPR Kota Padang juga memberikan penjelasan mengenai pengendalian risiko bencana.
Dinas merujuk Lampiran XXII Perwali Padang Nomor 5 Tahun 2023 sebagai dasar ketentuan khusus terkait kawasan rawan bencana.
Namun, penerapan ketentuan tersebut pada Titik A dan Titik B memerlukan pemeriksaan spasial terhadap peta ketentuan khusus.
Dinas menyatakan bahwa tidak seluruh kawasan Lubuk Minturun atau DAS Air Dingin dapat serta-merta dianggap memiliki tingkat kerawanan yang sama.
Penilaian risiko banjir pada lokasi tertentu harus merujuk pada kajian dan data instansi berwenang, termasuk BPBD serta instansi pengelola sumber daya air.
Karena itu, klasifikasi risiko banjir pada bidang yang ditanyakan belum dapat ditentukan hanya dari dua koordinat.
Penjelasan tersebut juga berlaku dalam menilai keterangan mengenai perubahan kondisi lahan di perbukitan.
Perubahan penggunaan lahan dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diteliti dalam kajian lingkungan dan kebencanaan.
Namun, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa kandang ayam, jalan beton, ataupun lahan tertentu yang disebut dalam peninjauan merupakan penyebab galodo di DAS Air Dingin.
Penentuan hubungan sebab akibat memerlukan kajian ilmiah yang memadai.
Jawaban PUPR Sudah Ada, Pertanyaan Lanjutan Kini Lebih Terarah
Watchnews.co.id mencatat bahwa Dinas PUPR Kota Padang telah memberikan jawaban resmi yang substantif melalui surat tertanggal 9 November 2026.
Jawaban tersebut memberikan kepastian awal mengenai zonasi dua titik, dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, mekanisme KKPR, prosedur pengawasan, serta keterbatasan penilaian risiko bencana.
Karena itu, redaksi tidak lagi menyatakan bahwa seluruh instansi yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan.
Namun, perkembangan lapangan menghadirkan kebutuhan klarifikasi lanjutan yang lebih spesifik:
- Bagaimana ketentuan pembangunan dan rencana penggunaan kandang ayam pada Sub-Zona Hortikultura?
- Apakah bangunan yang diamati berada tepat pada bidang dan zona yang telah dipetakan, serta dokumen apa yang relevan untuk menilainya?
- Bagaimana status dan riwayat pembangunan jalan beton yang menurut Fauzi dibangun secara swadaya masyarakat?
- Di mana lokasi lahan yang menurut Fauzi telah mengalami perubahan kondisi sekitar empat kilometer lebih jauh ke arah atas, dan apa status hukumnya?
- Apakah terdapat data pengawasan lingkungan atau kebencanaan yang relevan terhadap perubahan pemanfaatan lahan di kawasan tersebut?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab berdasarkan dokumen dan pemeriksaan lapangan yang sah.
Ketajaman investigasi tidak diukur dari seberapa keras tuduhan disampaikan, melainkan dari seberapa tepat pertanyaan diajukan kepada instansi yang berwenang.
Watchnews.co.id: Temuan Lapangan Harus Diuji, Bukan Dijadikan Vonis
Redaksi Watchnews.co.id Perwakilan Padang menegaskan akan melanjutkan investigasi mengenai pemanfaatan lahan di Lubuk Minturun secara bertahap.
Redaksi menghargai kesediaan Fauzi Bahar memberikan klarifikasi dan mendampingi langsung peninjauan lapangan pada 30 Oktober 2026.
Redaksi juga menghargai jawaban tertulis Dinas PUPR Kota Padang yang telah menjelaskan peruntukan ruang dua titik observasi.
Fakta bahwa kandang ayam belum beroperasi pada saat peninjauan menjadi bagian penting dari pemberitaan yang harus disampaikan secara utuh.
Demikian pula, keterangan Fauzi mengenai jalan beton swadaya masyarakat dan perubahan kondisi lahan di kawasan lebih atas harus ditempatkan sebagai informasi yang masih memerlukan verifikasi.
Watchnews.co.id tetap membuka ruang klarifikasi, hak jawab, dan koreksi kepada Fauzi Bahar, Dinas PUPR Kota Padang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Pertanahan Kota Padang, serta instansi dan pihak lain yang relevan.
Jika pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan dan rencana kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan, fakta itu harus diberitakan secara adil.
Jika terdapat ketidaksesuaian yang terbukti, tindak lanjut harus dilakukan oleh instansi berwenang melalui prosedur hukum.
Watchnews.co.id tidak menyatakan Fauzi Bahar telah melakukan pelanggaran hukum.
Namun, pertanyaan mengenai kesesuaian pemanfaatan lahan tetap merupakan kepentingan publik yang sah untuk ditelusuri.
Dua titik observasi telah memperoleh penjelasan zonasi. Kandang ayam telah diamati langsung dan diketahui belum beroperasi saat peninjauan. Jalan beton serta keterangan perubahan lahan di kawasan lebih atas membuka kebutuhan verifikasi berikutnya.
Kini, yang dibutuhkan bukan spekulasi baru, melainkan pemeriksaan yang menghubungkan fakta lapangan, batas bidang, peta kawasan, ketentuan tata ruang, dan dokumen yang berlaku.
Sebab, kepastian hukum atas lahan tidak lahir dari pengakuan semata, tetapi dari kesesuaian antara fakta, dokumen, dan aturan negara.
Penulis:
Akhwil, S.H.
- Praktisi Hukum, Advokat Aktif, Aktivis, dan Pimpinan Umum Media Online Watchnews.co.id
Liputan dan Dokumentasi Lapangan:
Eka Budineta
- Kepala Biro Perwakilan Watchnews.co.id Padang–Sumatera Barat
Dokumen dan Dasar Hukum
- Surat Dinas PUPR Kota Padang Nomor 600.3/716/DPUPR-PDG/XI/2026, tertanggal 9 November 2026, perihal Penjelasan Informasi Tata Ruang Kawasan Lubuk Minturun.
- Surat konfirmasi Watchnews.co.id Nomor 070/WN/KONF/XI/2026, tanggal 3 November 2026.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 tentang RDTR Kota Padang Tahun 2023–2043, khususnya Pasal 46, Lampiran XVII, dan Lampiran XXII sebagaimana dirujuk Dinas PUPR.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahan yang berlaku.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta perubahan yang berlaku.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan yang berlaku.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
CATATAN REDAKSI:
Dua koordinat yang dijawab Dinas PUPR merupakan titik observasi dalam rangkaian verifikasi bersama Fauzi Bahar, bukan titik yang ditetapkan redaksi sebagai lokasi dugaan lapangan golf.
Kandang ayam diamati dalam kondisi belum beroperasi pada 30 Oktober 2026. Kepemilikan kandang, asal pembangunan jalan beton, dan perubahan kondisi lahan sekitar empat kilometer lebih jauh ke arah atas merupakan keterangan Fauzi Bahar.
Status administrasi, perizinan, batas bidang, dan kesesuaian pemanfaatan ruang masih memerlukan pemeriksaan.
Redaksi menjunjung asas praduga tak bersalah, akurasi, keberimbangan, serta hak jawab dan hak koreksi.
