EDISI I — SERIAL KHUSUS OPINI HUKUM DAN INVESTIGASI AGRARIA
Oleh: Akhwil, S.H. Praktisi Hukum/Advokat & Aktivis Tangerang Raya
WATCHNEWS.CO.ID | JAKARTA–TANGERANG | 12-10-2026
Di tengah derasnya arus investasi, ekspansi kawasan industri, pembangunan properti, dan pengembangan kawasan ekonomi berskala besar, persoalan penguasaan tanah di Indonesia kembali memasuki babak penting.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria membawa harapan baru terhadap penyelesaian ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat yang selama ini berhadapan dengan kekuatan modal dan kepentingan pembangunan.
Namun, di balik semangat pembaruan hukum tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan.
Apakah negara benar-benar mempunyai keberanian membatasi penguasaan tanah oleh korporasi besar, termasuk perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu jaringan kepemilikan dan pengendalian?
Ataukah undang-undang tersebut pada akhirnya hanya menjadi instrumen normatif yang terlihat kuat di atas kertas, tetapi kehilangan daya ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang memiliki pengaruh besar?
Pertanyaan itu bukan semata-mata lahir dari perdebatan teoritis mengenai hukum agraria.
Bagi penulis, persoalan tersebut mempunyai relevansi langsung dengan pengalaman memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang yang menghadapi konflik pertanahan dengan pihak pengembang kawasan PIK 2.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pertanahan tidak selalu berhenti pada siapa yang memegang sertifikat atau siapa yang tercatat sebagai pemilik tanah.
Di balik setiap konflik, sering kali terdapat persoalan yang jauh lebih kompleks: riwayat penguasaan tanah, ketimpangan posisi para pihak, keabsahan dokumen pertanahan, perubahan tata ruang, hingga akses masyarakat terhadap keadilan.
Pengalaman penulis dalam mengkaji dan menulis persoalan munculnya Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah perairan, yang kemudian dikenal luas sebagai Kasus Pagar Laut Tangerang, semakin memperkuat pandangan bahwa pengawasan terhadap administrasi pertanahan tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis belaka.
Kasus tersebut menjadi pengingat betapa pentingnya memastikan setiap hak atas tanah diterbitkan berdasarkan objek, prosedur, dan kewenangan yang sah.
Karena itu, kehadiran UU Reforma Agraria 2026 harus dipandang sebagai momentum untuk menguji kembali keseriusan negara dalam mewujudkan keadilan agraria.
Tanah Bukan Sekadar Komoditas Ekonomi
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Ketentuan konstitusional tersebut menempatkan tanah sebagai sumber daya yang penguasaan dan pemanfaatannya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masyarakat.
Negara memang mempunyai kewenangan mengatur penggunaan, peruntukan, dan hubungan hukum atas tanah.
Namun, kewenangan tersebut bukanlah hak yang dapat dijalankan tanpa batas.
Kewenangan negara harus diarahkan pada tujuan konstitusional, yakni sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Prinsip ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA.
- Pasal 2 UUPA mengatur hak menguasai negara.
- Pasal 6 menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
- Pasal 7 menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.
- Pasal 17 memberikan landasan pengaturan luas maksimum dan minimum tanah menurut ketentuan yang berlaku.
Dari konstruksi hukum tersebut dapat dipahami bahwa pembatasan penguasaan tanah bukanlah kebijakan yang bertentangan dengan sistem hukum Indonesia.
Justru pembatasan tersebut merupakan bagian dari prinsip dasar hukum agraria nasional.
Persoalannya, apabila sejak tahun 1960 hukum Indonesia telah mengenal larangan penguasaan tanah yang melampaui batas, mengapa ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria masih menjadi persoalan berkepanjangan?
Pertanyaan ini penting karena keberhasilan suatu undang-undang tidak cukup diukur dari kelengkapan norma, melainkan juga dari kemampuan pemerintah menjalankannya.
Gurita Korporasi dan Persoalan Penguasaan Tanah Melalui Perusahaan Terafiliasi
Salah satu persoalan yang perlu memperoleh perhatian dalam pelaksanaan UU Reforma Agraria 2026 adalah penguasaan tanah melalui sejumlah badan hukum yang mempunyai hubungan afiliasi.
Dalam dunia usaha, pembentukan perusahaan induk, anak perusahaan, dan perusahaan patungan merupakan praktik bisnis yang sah.
Setiap badan hukum mempunyai kedudukan dan tanggung jawabnya sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, persoalan dapat muncul apabila struktur korporasi dimanfaatkan untuk menghindari pembatasan penguasaan tanah.
Sebagai contoh, satu kelompok usaha dapat mempunyai beberapa perusahaan yang masing-masing menguasai bidang tanah pada lokasi berbeda.
Secara administratif, setiap bidang tanah tercatat atas nama perusahaan yang berlainan.
Akan tetapi, dari perspektif pengendalian usaha, perusahaan-perusahaan tersebut mungkin mempunyai hubungan kepemilikan atau pengendalian yang sama.
Dalam keadaan demikian, pengawasan pertanahan tidak cukup hanya memeriksa nama pemegang sertifikat.
Pemerintah perlu meneliti hubungan pengendalian korporasi, luas penguasaan tanah, jenis hak, perizinan, dan kesesuaiannya dengan ketentuan pembatasan yang berlaku.
Ketentuan mengenai penghitungan penguasaan tanah secara kumulatif dalam UU Reforma Agraria 2026 menjadi penting untuk dikaji dan diterapkan sesuai rumusan serta peraturan pelaksananya.
Namun, perlu ditegaskan bahwa hubungan afiliasi perusahaan bukanlah pelanggaran hukum dengan sendirinya.
Pelanggaran baru dapat disimpulkan apabila terdapat ketentuan yang dilanggar dan bukti yang memenuhi persyaratan hukum.
Negara tidak boleh hanya melihat siapa yang namanya tercantum dalam sertifikat. Negara juga harus mampu mengidentifikasi struktur penguasaan tanah secara menyeluruh sepanjang diperintahkan oleh undang-undang.
Tanpa kemampuan tersebut, kebijakan pembatasan penguasaan tanah berpotensi kehilangan efektivitasnya.
Sertifikat Tanah Bukan Jaminan bahwa Seluruh Proses Penerbitannya Bebas dari Cacat Hukum
Persoalan lain yang kerap muncul dalam konflik pertanahan adalah anggapan bahwa keberadaan sertifikat dengan sendirinya mengakhiri seluruh persoalan hukum.
Pandangan demikian perlu ditempatkan secara proporsional.
Sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Namun, kekuatan pembuktian sertifikat tidak dapat dilepaskan dari kebenaran data fisik dan data yuridis yang mendasari penerbitannya.
Perlindungan terhadap pemegang sertifikat yang memperoleh tanah secara sah dan beriktikad baik juga harus diperhatikan, termasuk ketentuan Pasal 32 ayat (2).
Karena itu, pemeriksaan terhadap suatu sertifikat tidak boleh dilakukan secara serampangan.
Akan tetapi, apabila terdapat dugaan cacat kewenangan, prosedur, substansi, atau ketidaksesuaian objek, hukum menyediakan mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian.
Persoalan ini menjadi sangat relevan apabila dikaitkan dengan pengalaman penulis mengikuti dan mengkaji konflik pertanahan di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang.
Dalam pengalaman memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang menghadapi konflik dengan pihak pengembang kawasan PIK 2, penulis menemukan pentingnya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen pertanahan, riwayat penguasaan tanah, kedudukan hukum para pihak, dan proses administrasi penerbitan hak.
Pengalaman tersebut tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa seluruh penguasaan tanah oleh pengembang mengandung pelanggaran.
Namun, pengalaman itu memberikan pelajaran penting bahwa kepastian hukum tidak boleh hanya dinilai dari kelengkapan dokumen formal tanpa pemeriksaan terhadap persoalan hukum yang dipersengketakan.
Kasus Pagar Laut: Ketika Sertifikat Muncul di Wilayah Perairan
Kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang merupakan salah satu peristiwa yang menimbulkan perhatian publik terhadap tata kelola administrasi pertanahan.
Persoalan tersebut berkembang ketika muncul informasi mengenai penerbitan sertifikat hak atas tanah pada wilayah yang dipersoalkan sebagai kawasan perairan.
Dalam berbagai tulisan dan kajian hukum sebelumnya, penulis menyoroti persoalan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas laut serta pertanyaan mengenai legalitas objek, proses administrasi, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.
Bagi penulis, persoalan yang harus dijawab tidak berhenti pada siapa yang tercantum sebagai pemegang sertifikat.
Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana suatu bidang yang berada di wilayah perairan dapat diproses dalam administrasi pertanahan, apa dasar penetapan objeknya, dan apakah seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi.
Persoalan demikian perlu diperiksa dengan menggunakan UUPA, peraturan pendaftaran tanah, peraturan tata ruang, serta ketentuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kasus pagar laut juga memperlihatkan bahwa persoalan agraria dapat melibatkan lebih dari satu rezim hukum.
Selain hukum pertanahan, terdapat aspek hukum administrasi pemerintahan, lingkungan hidup, tata ruang, kelautan, serta kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Oleh karena itu, penyelesaian kasus tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan administratif yang terpisah-pisah.
Diperlukan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap fakta, dokumen, kewenangan, serta hubungan hukum para pihak.
Kasus pagar laut seharusnya menjadi momentum evaluasi nasional terhadap sistem pengawasan penerbitan hak atas tanah, terutama pada kawasan pesisir yang menghadapi tekanan pembangunan dan perubahan pemanfaatan ruang.
Namun, perlu dibedakan bahwa UU Reforma Agraria 2026 tidak otomatis berlaku surut terhadap tindakan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku.
Legalitas tindakan terdahulu harus diuji berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat tindakan dilakukan.
Adapun konflik dan kewajiban hukum yang masih berlangsung dapat dinilai berdasarkan ketentuan baru sepanjang memenuhi ruang lingkup dan aturan peralihannya.
Pengalaman Pendampingan Masyarakat Pantura: Ketimpangan Posisi dalam Konflik Agraria
Pengalaman penulis memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pesisir Pantura Kabupaten Tangerang menjadi salah satu dasar penting dalam menyusun opini dan kajian hukum ini.
Dalam konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat dan pengembang kawasan berskala besar, terdapat persoalan yang tidak selalu terlihat dalam dokumen formal.
Masyarakat sering kali harus menghadapi proses administrasi, pembuktian, dan penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu, biaya, serta kemampuan memahami hukum.
Sementara itu, perusahaan pada umumnya mempunyai struktur organisasi, sumber daya, dan dukungan profesional untuk mengelola kepentingan hukumnya.
Perbedaan kapasitas tersebut tidak berarti bahwa perusahaan pasti melakukan pelanggaran atau masyarakat selalu mempunyai klaim yang benar.
Namun, ketimpangan kemampuan para pihak dapat memengaruhi akses terhadap proses penyelesaian sengketa.
Karena itu, negara harus menjamin agar setiap pihak memperoleh kesempatan yang adil untuk mengajukan bukti, mempertahankan hak, dan memperoleh penyelesaian sesuai hukum.
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) menjamin hak milik pribadi dan perlindungan terhadap pengambilalihan secara sewenang-wenang.
Dua ketentuan tersebut harus dibaca secara seimbang.
Perlindungan terhadap hak masyarakat tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan hak pihak lain yang diperoleh secara sah.
Sebaliknya, perlindungan terhadap investasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat yang mempunyai dasar hukum.
Investasi membutuhkan kepastian hukum. Masyarakat juga membutuhkan kepastian hukum. Negara berkewajiban melindungi keduanya secara adil.
ATR/BPN Harus Memperkuat Pengawasan, Bukan Sekadar Menunggu Konflik Masuk Pengadilan
Kehadiran UU Reforma Agraria 2026 semestinya mendorong evaluasi terhadap sistem administrasi pertanahan.
Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, serta lembaga terkait harus memperkuat koordinasi sesuai kewenangan masing-masing.
Pengawasan terhadap penerbitan hak atas tanah perlu mencakup keabsahan objek, ketepatan data fisik dan yuridis, riwayat tanah, kesesuaian tata ruang, serta penyelesaian keberatan masyarakat.
Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana mekanisme pembatasan penguasaan tanah korporasi akan dilaksanakan.
Beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab pemerintah:
- Apakah pemerintah mempunyai data yang cukup untuk mengetahui keseluruhan penguasaan tanah oleh perusahaan terafiliasi?
- Bagaimana pengawasan dilakukan terhadap perubahan pengendalian perusahaan?
- Bagaimana mekanisme pemeriksaan apabila ditemukan dugaan penguasaan tanah yang melampaui batas?
- Bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai status tanah yang menjadi objek konflik?
Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui kebijakan yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Keterbukaan informasi menjadi penting karena ketidakjelasan data pertanahan dapat memperpanjang konflik dan menghambat penyelesaian sengketa.
Tanggung Jawab Pejabat Pemerintah Tidak Boleh Diabaikan
Dalam persoalan pertanahan, tanggung jawab hukum tidak selalu berhenti pada pemegang hak atau pihak yang menguasai tanah secara fisik.
Proses penerbitan dan pengelolaan hak atas tanah juga melibatkan keputusan administrasi pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta perubahannya, memberikan kerangka hukum mengenai penggunaan kewenangan, larangan penyalahgunaan wewenang, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Apabila terdapat keputusan pertanahan yang diduga cacat hukum, mekanisme pemeriksaan administratif maupun peradilan dapat ditempuh sesuai ketentuan.
Dalam keadaan tertentu, apabila ditemukan bukti mengenai pemalsuan dokumen, suap, atau tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana dapat timbul berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Namun, harus ditegaskan bahwa kesalahan administratif tidak otomatis merupakan tindak pidana.
Penegakan hukum tetap harus membuktikan unsur delik dan pertanggungjawaban pihak yang diduga terlibat.
Penulis berpandangan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak akan efektif apabila pemeriksaan hanya berhenti pada akibat yang terlihat di lapangan, sementara proses pengambilan keputusan yang menjadi sumber persoalan tidak pernah dievaluasi secara menyeluruh.
Jika terdapat pelanggaran hukum, pemeriksaan harus menjangkau pihak yang secara hukum bertanggung jawab berdasarkan peran, kewenangan, perbuatan, dan alat bukti yang sah.
Prinsip tersebut penting untuk menjaga agar penegakan hukum tidak bersifat diskriminatif.
Reforma Agraria Tidak Boleh Berakhir sebagai Seremoni Politik
Lahirnya UU Nomor 10 Tahun 2026 merupakan perkembangan penting dalam politik hukum agraria nasional.
Namun, keberhasilan undang-undang tersebut akan ditentukan oleh pelaksanaannya.
Pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan pelaksana disusun secara jelas, pengawasan berjalan efektif, dan penyelesaian konflik dilakukan secara adil.
Reforma agraria tidak boleh hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan atau luas tanah yang didistribusikan.
Keberhasilannya juga harus dinilai dari berkurangnya konflik agraria, meningkatnya kepastian hukum, membaiknya akses masyarakat terhadap tanah, serta berkurangnya ketimpangan penguasaan sumber daya agraria.
Dalam konteks penguasaan tanah oleh korporasi, pemerintah harus mampu membedakan antara penguasaan yang sah dan penguasaan yang melanggar ketentuan.
Penguasaan tanah yang luas tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum.
Namun, besarnya investasi juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban hukum yang berlaku.
Inilah ujian utama pelaksanaan reforma agraria.
Negara tidak boleh lemah ketika berhadapan dengan kekuatan modal. Tetapi negara juga tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap pemegang hak yang sah.
Keadilan agraria harus ditegakkan melalui hukum, bukan melalui prasangka maupun tekanan politik.
Negara Harus Membuktikan Keberpihakan terhadap Keadilan
Bagi penulis, UU Reforma Agraria 2026 bukan sekadar perkembangan legislasi yang patut dicatat dalam sejarah hukum nasional.
Undang-undang tersebut merupakan kesempatan untuk memperbaiki persoalan struktural dalam tata kelola pertanahan Indonesia.
Pengalaman penulis memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pesisir Pantura Kabupaten Tangerang dalam menghadapi konflik pertanahan dengan pihak pengembang kawasan PIK 2, serta pengalaman menulis dan mengkaji persoalan munculnya SHM di wilayah perairan dalam kasus pagar laut, memperlihatkan pentingnya keberadaan negara sebagai penjamin kepastian hukum dan keadilan.
Pengalaman tersebut memperkuat keyakinan penulis bahwa konflik agraria tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan administratif semata.
Diperlukan keberanian mengevaluasi kebijakan, keterbukaan terhadap pemeriksaan dokumen, serta konsistensi menegakkan hukum terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Namun, keberanian negara harus tetap ditempatkan dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Negara harus melindungi masyarakat yang mempunyai hak sah, sekaligus menghormati hak perusahaan yang diperoleh sesuai hukum.
Karena itu, reforma agraria tidak boleh dimaknai sebagai gerakan yang mempertentangkan rakyat dengan dunia usaha.
Reforma agraria harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah berlangsung secara adil, proporsional, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Tanah bukan sekadar komoditas ekonomi. Di atas tanah terdapat sejarah, kehidupan, penghidupan, hak, dan masa depan masyarakat.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan lagi apakah Indonesia mempunyai undang-undang untuk membatasi penguasaan tanah.
Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah adalah:
- Apakah negara benar-benar berani menjalankan hukum secara konsisten ketika kepentingan masyarakat berhadapan dengan kekuatan ekonomi dan penguasaan tanah berskala besar?
Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah UU Reforma Agraria 2026 menjadi tonggak keadilan agraria atau hanya menambah panjang daftar peraturan yang belum mampu menyelesaikan persoalan rakyat.
Catatan tentang Penulis:
Akhwil, S.H. adalah Praktisi Hukum/ Advokat dan Aktivis Tangerang Raya yang aktif memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat, termasuk masyarakat pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang.
Penulis memiliki pengalaman memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Pantura dalam menghadapi konflik pertanahan dengan pihak pengembang kawasan PIK 2, serta menulis berbagai opini dan kajian hukum mengenai persoalan agraria, termasuk polemik munculnya Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah perairan yang dikenal luas sebagai Kasus Pagar Laut Tangerang.
Tulisan ini merupakan pandangan dan analisis hukum penulis yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, sumber resmi lembaga negara, serta pengalaman profesional dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.
Analisis yang disampaikan tidak dimaksudkan sebagai penetapan kesalahan terhadap pihak tertentu. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus didasarkan pada pemeriksaan fakta, alat bukti, dan mekanisme hukum yang berlaku.
Dasar Hukum dan Sumber Resmi Kajian
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 17.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.
- Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 32.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah, termasuk dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan ketentuan perubahan selanjutnya.
- JDIH Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai rujukan naskah peraturan.
- Publikasi resmi Kementerian ATR/BPN dan DPR RI mengenai kebijakan reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan.
