REFORMA AGRARIA DIUJI DI PIK 2: 1.601 HEKTARE HUTAN LINDUNG KEMBALI KE NEGARA, BAGAIMANA DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUMNYA?

Bagikan

Dari pagar laut, sertifikat di atas perairan hingga penguasaan kawasan hutan lindung, negara dituntut tidak sekadar menertibkan lahan, tetapi juga membongkar akar persoalan penguasaan agraria dan memastikan tegaknya keadilan hukum bagi masyarakat.

Oleh: Akhwil, S.H.(Praktisi Hukum/Advokat & Aktivis Tangerang Raya)

Bacaan Lainnya

TANGERANG, WATCHNEWS.CO.ID | 21 November 2026

Penguasaan kembali sekitar 1.601 hektare kawasan yang disebut sebagai hutan lindung di wilayah pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merupakan perkembangan penting dalam perjalanan penegakan hukum agraria di Indonesia.

Peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan pemasangan plang penguasaan negara atau penertiban kawasan hutan yang sebelumnya diberitakan berada dalam penguasaan sebuah perusahaan. Lebih dari itu, peristiwa tersebut membuka ruang bagi evaluasi mendasar terhadap sistem tata kelola pertanahan, kehutanan, perizinan, investasi dan pengawasan pemerintah.

Terlebih, Indonesia kini telah memiliki Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, yang membawa semangat pembatasan penguasaan tanah, pemerataan sumber daya agraria, penyelesaian konflik pertanahan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media pada 18–19 November 2026, kawasan seluas sekitar 1.600 hektare tersebut sebelumnya disebut berada dalam penguasaan PT Mutiara Intan Permai, perusahaan yang diberitakan memiliki hubungan afiliasi dengan Agung Sedayu Group.

Kawasan tersebut sebelumnya direncanakan menjadi bagian dari pengembangan Tropical Coastland, sebuah proyek yang pernah memperoleh status Proyek Strategis Nasional (PSN), sebelum status tersebut kemudian dicabut pemerintah.

Tindakan awal penguasaan kembali kawasan oleh Satgas PKH diberitakan telah dilakukan pada 13 Maret 2026. Adapun perkembangan pemberitaan pada November 2026 kembali membawa persoalan tersebut ke ruang perhatian publik.

Terlepas dari perkembangan positif tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan hukum yang tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja.

  • Bagaimana kawasan dengan status hutan lindung dalam skala demikian luas dapat berada dalam penguasaan suatu perusahaan?
  • Apa dasar hukum penguasaannya?
  • Bagaimana proses perizinannya?
  • Sejauh mana pemerintah menjalankan fungsi pengawasan?
  • Apakah penguasaan kembali kawasan tersebut sudah cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan hukumnya?

Pertanyaan tersebut bukan merupakan penghakiman terhadap perusahaan ataupun pejabat tertentu, melainkan bagian dari kontrol sosial dan tuntutan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan negara.

NEGARA JANGAN HANYA MEMASANG PLANG, TETAPI HARUS MEMBUKA RIWAYAT PENGUASAAN LAHAN

Luas 1.601 hektare bukanlah angka yang kecil. Kawasan tersebut setara dengan 16,01 juta meter persegi atau sekitar 16 kilometer persegi.

Penguasaan kawasan dalam skala demikian besar pada umumnya melibatkan proses administrasi, pemetaan, perencanaan, hubungan hukum pertanahan, perizinan dan koordinasi berbagai instansi pemerintahan.

Karena itu, persoalan yang perlu dijawab bukan hanya bagaimana negara mengambil kembali kawasan tersebut, tetapi juga bagaimana proses penguasaan kawasan itu berlangsung sebelumnya.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan resmi ditemukan adanya penguasaan atau pemanfaatan kawasan yang bertentangan dengan hukum, pemerintah berkewajiban menelusuri seluruh rangkaian perbuatan yang melatarbelakanginya.

Pemeriksaan harus mencakup riwayat penguasaan lahan, dokumen perizinan, status kawasan hutan, kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, serta keputusan atau rekomendasi pejabat yang berkaitan dengan pengembangan kawasan tersebut.

Publik juga berhak mengetahui apakah penguasaan kawasan itu terjadi karena:

  • Pelanggaran oleh pelaku usaha;
  • Kelemahan pengawasan pemerintah;
  • Ketidaksinkronan regulasi;
  • Kesalahan administrasi; atau
  • Terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Jawaban atas persoalan tersebut harus didasarkan pada dokumen dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi.

Negara tidak boleh puas hanya karena berhasil mengambil kembali kawasan yang sebelumnya dikuasai pihak swasta.

Penguasaan kembali kawasan merupakan langkah awal penegakan hukum, bukan dengan sendirinya merupakan akhir dari pertanggungjawaban hukum.

HUTAN LINDUNG BUKAN SEKADAR CADANGAN LAHAN INVESTASI

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketentuan konstitusional tersebut menempatkan negara sebagai pemegang mandat untuk mengatur, mengelola dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat.

Mandat tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pasal 6 UUPA menentukan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Sementara Pasal 7 UUPAmenegaskan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan apabila merugikan kepentingan umum.

Dalam perspektif kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya menempatkan hutan lindung sebagai kawasan yang mempunyai fungsi strategis bagi perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Fungsi tersebut mencakup:

  • Pengaturan tata air;
  • Pencegahan banjir;
  • Pengendalian erosi;
  • Pencegahan intrusi air laut; dan
  • Pemeliharaan kesuburan tanah.

Bagi masyarakat pesisir Pantai Utara Kabupaten Tangerang, keberadaan kawasan dengan fungsi lindung mempunyai arti yang sangat penting.

Masyarakat pesisir menghadapi berbagai risiko ekologis, mulai dari abrasi, banjir rob, perubahan bentang alam, hingga ancaman terhadap keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan petani tambak.

Oleh karena itu, setiap rencana pemanfaatan kawasan hutan lindung harus tunduk pada persyaratan hukum kehutanan, lingkungan hidup dan penataan ruang.

Pembangunan ekonomi dan investasi memang diperlukan. Namun, investasi tidak dapat ditempatkan sebagai alasan untuk mengesampingkan fungsi ekologis suatu kawasan maupun hak masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang.

Negara harus mampu memastikan bahwa pembangunan tidak menghasilkan keuntungan ekonomi bagi sebagian pihak dengan mengalihkan beban sosial dan ekologis kepada masyarakat.

STATUS PROYEK STRATEGIS NASIONAL BUKAN KEKEBALAN HUKUM

Salah satu aspek yang menarik perhatian dalam persoalan ini adalah status Tropical Coastland yang sebelumnya masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Proyek tersebut kemudian dikeluarkan dari daftar PSN melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.

Perubahan status tersebut semestinya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan suatu proyek sebagai PSN.

Pertanyaan mendasarnya adalah:

  • Bagaimana proses verifikasi pertanahan, kehutanan, tata ruang dan lingkungan dilakukan sebelum sebuah proyek memperoleh status strategis nasional?
  • Apakah seluruh aspek legalitas kawasan telah diperiksa secara memadai?
  • Apakah potensi konflik agraria telah diantisipasi?
  • Apakah masyarakat yang berpotensi terdampak telah memperoleh ruang partisipasi yang layak?

Secara hukum, status PSN bukan merupakan hak atas tanah. Status tersebut juga bukan izin untuk memanfaatkan kawasan hutan tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Percepatan pembangunan tidak berarti menghapus kewajiban hukum.

Begitu pula pencabutan status PSN tidak serta-merta membatalkan seluruh hak atas tanah dan izin yang berkaitan dengan suatu proyek. Legalitas setiap dokumen tetap harus diperiksa berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Evaluasi terhadap Tropical Coastland karenanya tidak cukup berhenti pada pencabutan status PSN, tetapi perlu mencakup keseluruhan proses yang mendahului penetapan tersebut.

Hal ini penting agar kebijakan strategis pemerintah tidak menjadi pintu masuk bagi munculnya konflik agraria maupun ketidakpastian hukum pada masa mendatang.

Tidak boleh ada proyek yang ditempatkan lebih tinggi daripada hukum, sekalipun proyek tersebut pernah menyandang predikat strategis nasional.

UU REFORMA AGRARIA: SAATNYA NEGARA MENGAUDIT PENGUASAAN LAHAN KORPORASI TERAFILIASI

Dalam tulisan penulis sebelumnya mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah konsentrasi penguasaan tanah dalam skala besar oleh korporasi.

Undang-undang yang diundangkan pada 30 September 2026 tersebut membawa perubahan penting dalam kerangka penataan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia.

Salah satu ketentuan strategis terdapat dalam Pasal 37 ayat (4), yang mengatur pembatasan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah secara kumulatif terhadap satu badan usaha maupun badan usaha yang terafiliasi, baik melalui hak atas tanah maupun perizinan berusaha.

Ketentuan ini mempunyai arti penting karena penguasaan tanah dalam skala besar tidak selalu dilakukan melalui satu badan hukum.

Dalam praktik bisnis, satu kelompok usaha dapat mempunyai sejumlah perusahaan dengan struktur pemegang saham, kegiatan usaha dan penguasaan aset yang berbeda-beda.

Penggunaan sejumlah badan hukum pada dasarnya merupakan bagian yang sah dalam kegiatan korporasi. Namun, struktur tersebut tidak semestinya digunakan untuk menghindari pembatasan penguasaan tanah yang ditetapkan negara.

Sebagai ilustrasi, apabila tiga perusahaan yang berada dalam satu kelompok pengendali masing-masing menguasai 2.000 hektare, 3.000 hektare dan 5.000 hektare, maka keseluruhan penguasaan tanah kelompok tersebut mencapai 10.000 hektare.

Dengan pendekatan kumulatif yang diamanatkan UU Reforma Agraria, pemerintah perlu melihat substansi penguasaan tanah dan hubungan afiliasi, bukan semata-mata nama perusahaan yang tercantum dalam sertifikat atau dokumen perizinan.

Dalam konteks pembangunan kawasan PIK 2, ketentuan tersebut memberikan dasar kebijakan bagi pemerintah untuk melakukan inventarisasi dan audit secara komprehensif terhadap penguasaan tanah perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi.

Audit tersebut setidaknya perlu mencakup:

  • Luas keseluruhan tanah yang dikuasai masing-masing perusahaan;
  • Jenis dan status hak atas tanah;
  • Riwayat perolehan serta pengalihan hak atas tanah;
  • Struktur pemegang saham dan pengendali perusahaan;
  • Identitas pemilik manfaat atau beneficial owner;
  • Kesesuaian penguasaan tanah dengan tata ruang dan fungsi lingkungan;
  • Potensi tumpang tindih dengan hak masyarakat, kawasan hutan maupun aset negara.

Tentunya, audit tersebut harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh serta-merta menyimpulkan bahwa setiap perusahaan terafiliasi telah melakukan pelanggaran hukum.

Penentuan batas maksimum penguasaan tanah juga harus memperhatikan peraturan pelaksana, pengecualian yang ditentukan undang-undang, serta ketentuan peralihan yang berlaku.

Perlu pula ditegaskan bahwa penguasaan kembali kawasan pada Maret 2026 mendahului berlakunya UU Reforma Agraria pada September 2026. Oleh karena itu, tindakan awal penertiban tersebut tidak tepat diklaim sebagai pelaksanaan langsung undang-undang baru.

Namun, tindak lanjut penataan penguasaan tanah dan penyelesaian konflik agraria dapat diarahkan sesuai kerangka hukum Reforma Agraria yang kini berlaku.

Kasus ini pada akhirnya menjadi ujian bagi pemerintah dalam menerjemahkan semangat pembatasan penguasaan tanah ke dalam kebijakan yang nyata.

Jangan sampai pembatasan penguasaan tanah hanya menjadi norma yang tertulis dalam undang-undang, tetapi kehilangan daya ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi berskala besar.

DARI PAGAR LAUT HINGGA HUTAN LINDUNG: ADAKAH PERSOALAN STRUKTURAL TATA KELOLA AGRARIA?

Pengalaman penulis dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang dalam menghadapi konflik pertanahan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan PIK 2 memberikan perspektif tersendiri mengenai kompleksitas persoalan agraria di wilayah tersebut.

Demikian pula sejumlah tulisan penulis sebelumnya mengenai munculnya sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di atas wilayah perairan, yang kemudian dikenal luas melalui kasus pagar laut.

Kasus pagar laut telah membuka perhatian publik terhadap persoalan mendasar mengenai penerbitan hak atas tanah, pemanfaatan ruang laut, perlindungan nelayan serta efektivitas pengawasan pemerintah.

Kini muncul perkembangan mengenai penguasaan kembali sekitar 1.601 hektare kawasan hutan lindung.

Kedua kasus tersebut mempunyai objek, karakteristik hukum dan mekanisme penyelesaian yang berbeda.

Namun, dalam perspektif tata kelola pemerintahan, keduanya menghadirkan pertanyaan yang hampir serupa:

  • Bagaimana proses administrasi negara dapat membuka ruang bagi penguasaan sumber daya agraria yang kemudian dipersoalkan legalitasnya?
  • Mengapa persoalan tersebut baru memperoleh perhatian luas setelah muncul protes masyarakat, pemberitaan media dan tindakan penertiban pemerintah?
  • Di mana fungsi pengawasan preventif ketika proses penguasaan dan pemanfaatan kawasan tersebut berlangsung?

Pertanyaan ini bukan untuk menyimpulkan bahwa kedua peristiwa tersebut merupakan satu rangkaian tindak pidana. Kesimpulan demikian membutuhkan pembuktian yang sah.

Akan tetapi, kedua kasus tersebut memberikan alasan yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi lintas sektor terhadap tata kelola agraria di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang.

Pemeriksaan tidak semestinya dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi antara:

  • Kementerian ATR/BPN;
  • Kementerian Kehutanan;
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  • Instansi lingkungan hidup; dan
  • Pemerintah daerah.

Tanpa pendekatan yang terintegrasi, penyelesaian satu persoalan berpotensi hanya menyentuh gejalanya, sementara akar masalah tetap tidak terselesaikan.

PENGUASAAN KEMBALI KAWASAN TIDAK OTOMATIS MENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan memberikan dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan penertiban melalui mekanisme penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan dan pemulihan aset.

Namun, penguasaan kembali kawasan oleh negara harus dibedakan dari penyelesaian seluruh konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari kegiatan sebelumnya.

Dalam perspektif hukum, terdapat beberapa dimensi pertanggungjawaban yang perlu diperiksa berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan resmi.

A. Pertanggungjawaban administratif

Apabila ditemukan kegiatan pemanfaatan kawasan tanpa memenuhi persyaratan perizinan atau bertentangan dengan ketentuan kehutanan, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai karakteristik pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan beserta perubahannya memberikan sejumlah mekanisme penanganan terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan kehutanan.

Penerapan Pasal 110A maupun Pasal 110B harus memperhatikan waktu dimulainya kegiatan, jenis usaha, status perizinan dan persyaratan masing-masing ketentuan.

Pemerintah perlu menjelaskan:

  • Apakah telah dilakukan pemeriksaan administratif terhadap kawasan tersebut?
  • Apakah terdapat kewajiban pembayaran denda?
  • Bagaimana pelaksanaan kewajiban pemulihan kawasan?

B. Pertanggungjawaban perdata dan lingkungan hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya memberikan landasan hukum bagi pertanggungjawaban terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 54 mengatur kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup bagi pihak yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan.

Sementara Pasal 87 memberikan dasar bagi tuntutan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu apabila unsur pertanggungjawaban hukum terpenuhi.

Apabila hasil audit membuktikan adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan tertentu, pihak yang bertanggung jawab tidak semestinya terbebas dari kewajiban pemulihan hanya karena kawasan tersebut telah dikembalikan kepada negara.

Karena itu, audit ekologis secara independen menjadi kebutuhan yang sangat penting.

Jangan sampai biaya pemulihan lingkungan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak penyebab kerusakan justru seluruhnya dibebankan kepada anggaran negara dan masyarakat.

C. Pertanggungjawaban pidana korporasi

KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mempertegas kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Pasal 45 hingga Pasal 50 memberikan kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk terhadap pihak-pihak yang mempunyai peran dalam pengendalian atau pelaksanaan suatu tindak pidana sesuai unsur yang ditentukan undang-undang.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan pedoman dalam penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.

Apabila hasil penyelidikan menemukan adanya tindak pidana, pemeriksaan dapat diarahkan kepada pihak yang melakukan, memerintahkan, mengendalikan maupun memperoleh manfaat dari suatu perbuatan, sepanjang terdapat dasar hukum dan alat bukti yang memadai.

Namun, kepemilikan saham, hubungan bisnis maupun afiliasi perusahaan tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pidana seseorang atau suatu badan usaha.

Hukum harus ditegakkan berdasarkan pembuktian, bukan berdasarkan besarnya perusahaan atau kuatnya persepsi publik.

BAGAIMANA DENGAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT YANG MEMBERIKAN IZIN DAN MELAKUKAN PENGAWASAN?

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah pertanggungjawaban pejabat pemerintahan.

Penguasaan atau pemanfaatan kawasan dalam skala besar pada umumnya bersentuhan dengan sistem administrasi pemerintahan yang melibatkan sejumlah kewenangan.

Oleh sebab itu, evaluasi tidak cukup hanya diarahkan kepada pihak perusahaan.

Negara juga perlu memeriksa bagaimana kewenangan pemerintahan dijalankan dalam proses perencanaan, pemberian persetujuan, penerbitan izin dan pengawasan kegiatan.

Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan batasan terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang.

Apabila terdapat indikasi bahwa suatu keputusan diterbitkan dengan melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan atau bertindak sewenang-wenang, maka keputusan tersebut perlu diperiksa melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Tidak setiap kesalahan administratif merupakan tindak pidana korupsi.

Namun, apabila ditemukan bukti mengenai suap, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana, aparat penegak hukum berkewajiban menindaklanjutinya.

Pemeriksaan harus dilakukan secara profesional dan tidak diskriminatif.

Apabila ditemukan pelanggaran, jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh pihak yang berada di lapangan, sementara pihak yang terbukti memberikan perintah, fasilitas atau persetujuan secara melawan hukum justru luput dari pertanggungjawaban.

PEMERINTAH HARUS MENJELASKAN NASIB 1.601 HEKTARE KAWASAN TERSEBUT

Setelah penguasaan kembali kawasan oleh negara, muncul pertanyaan berikutnya:

Untuk kepentingan siapa kawasan tersebut akan dikelola?

Pertanyaan ini sangat relevan dengan semangat Reforma Agraria.

Penguasaan kembali kawasan tidak boleh berujung pada sekadar pergantian pihak yang mendapatkan manfaat ekonomi, sementara masyarakat di sekitar kawasan tetap menghadapi ketidakpastian penghidupan dan persoalan lingkungan.

Meskipun demikian, kawasan berstatus hutan lindung tidak otomatis dapat dibagikan kepada masyarakat melalui redistribusi tanah.

Penataan kawasan harus tetap menghormati status hukumnya, fungsi lindung dan ketentuan kehutanan.

Pemerintah perlu menyusun rencana pengelolaan yang menjamin perlindungan lingkungan, rehabilitasi apabila ditemukan kerusakan, serta pemberian akses kepada masyarakat melalui mekanisme yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks wilayah Pantura Kabupaten Tangerang yang selama ini menghadapi berbagai persoalan pertanahan, pemerintah juga patut mempertimbangkan pengusulan wilayah konflik yang memenuhi persyaratan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).

Pasal 16 UU Nomor 10 Tahun 2026 memberikan kerangka bagi penetapan wilayah prioritas berdasarkan kondisi konflik dan ketimpangan agraria serta berbagai kriteria lainnya.

Pemerintah perlu melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap:

  • Konflik pertanahan;
  • Status penguasaan tanah;
  • Kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta
  • Daya dukung lingkungan di wilayah pesisir.

Langkah ini penting agar Reforma Agraria tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.

SEPULUH PERTANYAAN YANG PATUT DIJAWAB PEMERINTAH SECARA TERBUKA

Sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara, terdapat sepuluh pertanyaan yang patut mendapatkan penjelasan resmi dari instansi terkait.

  1. Pertama, apa dasar keputusan dan berita acara penguasaan kembali kawasan seluas 1.601 hektare tersebut?
  2. Kedua, bagaimana status hukum kawasan sejak sebelum direncanakan menjadi bagian dari proyek Tropical Coastland?
  3. Ketiga, bagaimana riwayat penguasaan kawasan dan dokumen yang mendasari penguasaan atau pemanfaatannya?
  4. Keempat, instansi mana saja yang pernah menerbitkan izin, persetujuan atau rekomendasi berkaitan dengan kawasan tersebut?
  5. Kelima, bagaimana proses verifikasi legalitas pertanahan dan kehutanan sebelum Tropical Coastland memperoleh status PSN?
  6. Keenam, apakah telah ditemukan pelanggaran administratif dan apakah pemerintah telah menetapkan kewajiban pembayaran denda?
  7. Ketujuh, apakah telah dilakukan audit lingkungan hidup dan penilaian terhadap kemungkinan timbulnya kerugian ekologis maupun kerugian negara?
  8. Kedelapan, apakah diperlukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pihak perusahaan maupun pejabat pemerintahan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan?
  9. Kesembilan, apakah pemerintah akan melakukan audit kumulatif terhadap penguasaan tanah perusahaan-perusahaan terafiliasi sebagaimana diamanatkan UU Reforma Agraria?
  10. Kesepuluh, bagaimana rencana pengelolaan kawasan tersebut setelah kembali berada dalam penguasaan negara, khususnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat pesisir?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan negara sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tetap menghormati ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

Keterbukaan pemerintah akan membantu mencegah berkembangnya spekulasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

REFORMA AGRARIA JANGAN KALAH OLEH BESARNYA KEPENTINGAN INVESTASI

Indonesia tidak sedang dihadapkan pada pilihan antara investasi dan kesejahteraan masyarakat.

Keduanya seharusnya dapat berjalan bersama dalam kerangka pembangunan yang adil, berkelanjutan dan berlandaskan hukum.

Persoalan muncul apabila kepentingan investasi ditempatkan sedemikian dominan sehingga fungsi sosial tanah, perlindungan lingkungan dan hak masyarakat kehilangan tempat dalam proses pengambilan kebijakan.

Undang-Undang Reforma Agraria hadir untuk menjawab persoalan ketimpangan penguasaan sumber daya agraria yang selama ini menjadi tantangan pembangunan nasional.

Namun, keberhasilan undang-undang tersebut tidak akan ditentukan oleh banyaknya pasal yang tersedia, melainkan oleh konsistensi negara dalam melaksanakannya.

Kasus penguasaan kembali kawasan hutan lindung di wilayah PIK 2 menjadi momentum untuk menguji konsistensi tersebut.

  • Apakah pemerintah berani melakukan audit secara menyeluruh terhadap penguasaan tanah korporasi terafiliasi?
  • Apakah pemerintah mampu memastikan bahwa pelanggaran hukum, jika terbukti, ditindak tanpa membedakan kekuatan ekonomi maupun kedudukan pihak yang terlibat?
  • Apakah negara akan mengutamakan penyelesaian konflik agraria dan perlindungan masyarakat sebagaimana dijanjikan dalam semangat Reforma Agraria?

Publik tentu berharap jawabannya tidak berhenti pada pernyataan dan seremoni penertiban.

KEMBALINYA HUTAN LINDUNG HARUS MENJADI AWAL PEMBENAHAN HUKUM

Penguasaan kembali sekitar 1.601 hektare kawasan di wilayah pengembangan PIK 2 patut diapresiasi sebagai langkah pemerintah dalam menertibkan penguasaan sumber daya agraria.

Namun, apresiasi tersebut harus diiringi pengawasan publik agar tindakan penertiban benar-benar menghasilkan kepastian hukum, pemulihan lingkungan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Pemerintah harus membuka riwayat penguasaan kawasan, menjelaskan hasil pemeriksaan, memastikan pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran serta mencegah terulangnya persoalan serupa.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria memberikan momentum bagi negara untuk melakukan pembenahan yang lebih mendasar.

Dari kasus pagar laut, kontroversi penerbitan sertifikat hak atas tanah di wilayah perairan, hingga penguasaan kembali kawasan hutan lindung, terdapat pelajaran penting yang tidak boleh diabaikan.

Bahwa pengawasan terhadap penguasaan sumber daya agraria tidak boleh hanya dilakukan setelah persoalan berkembang menjadi konflik sosial yang luas.

Bahwa investasi harus berjalan dalam koridor hukum.

Bahwa pejabat pemerintah harus menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.

Dan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang menanggung akibat dari kebijakan pembangunan yang terbukti mengabaikan hak-haknya.

Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu mengambil kembali kawasan yang dikuasai secara tidak sah, tetapi juga negara yang mampu mencegah terjadinya penguasaan yang bertentangan dengan hukum sejak awal.

Jika Reforma Agraria hanya berhasil mengembalikan tanah kepada negara tanpa menyelesaikan akar ketimpangan, tanpa memulihkan hak masyarakat dan tanpa menegakkan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terbukti, maka Reforma Agraria belum mencapai tujuan konstitusionalnya.

Hutan lindung boleh kembali dalam penguasaan negara. Namun, keadilan hukum tidak boleh berhenti pada plang yang dipasang di atasnya.

REFERENSI DAN LANDASAN HUKUM

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3).
  2. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya.
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan beserta perubahannya.
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya.
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.
  10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
  12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.
  13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

SUMBER INFORMASI

  • JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
  • JDIH Kementerian Sekretariat Negara.
  • JDIH Kementerian ATR/BPN.
  • Pemberitaan Monitor Indonesia, 16 Maret dan 19 November 2026.
  • Pemberitaan Keadilan.id, 18 November 2026.
  • Pemberitaan ANTARA, 5 November 2026, mengenai keterangan pers Satgas PKH.

CATATAN REDAKSIONAL

Tulisan ini merupakan opini dan kajian hukum untuk kepentingan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemberitaan yang tersedia serta pengalaman penulis dalam pendampingan hukum masyarakat pesisir Pantura Kabupaten Tangerang.

Penyebutan badan usaha maupun instansi pemerintahan dimaksudkan untuk kepentingan analisis, evaluasi kebijakan dan kontrol sosial, bukan untuk menyatakan kesalahan pidana pihak tertentu.

Dokumen primer penguasaan kembali kawasan, peta definitif, hasil audit lingkungan dan dokumen pemeriksaan perusahaan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Watchnews.co.id menghormati asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang klarifikasi, hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *