Penulis: Akhwil, S.H. (Praktisi Hukum dan Aktivis Tangerang Raya)
Kota Tangerang, 04-02-2026, Watchnews.co.id
VIRAL, MENGGUNCANG, TAPI APAKAH TEPAT?
Sebuah video tentang pengungkapan narkotika senilai sekitar Rp1 triliun dalam waktu 21 hari mengguncang ruang digital Indonesia. Angka fantastis, narasi dramatis, dan kekhawatiran publik bercampur menjadi satu. Namun di balik viralitas itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting:
apakah publik sedang melihat fakta atau hanya potongan fakta yang telah bergeser konteksnya?
NARASI AWAL: ANGKA BESAR, DAMPAK BESAR
Video yang beredar luas, termasuk melalui kanal Akbar Faisal Uncensored, menyampaikan bahwa:
- pengungkapan narkotika dilakukan dalam kurun ±21 hari,
- nilai barang bukti diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun,
- dengan estimasi konsumsi hingga 1,4 juta orang,
- serta adanya indikasi keterlibatan jaringan lintas negara.
Angka-angka ini tidak hanya besar tetapi juga menakutkan. Ia memberi gambaran bahwa peredaran narkotika di Indonesia telah mencapai skala yang mengancam masa depan generasi bangsa.
Namun, narasi tersebut tidak berhenti sebagai informasi. Ia berkembang.
DARI INFORMASI KE TUDUHAN: KETIKA NARASI MELEBAR
Dalam waktu singkat, muncul berbagai interpretasi di ruang publik:
- dugaan jalur masuk narkotika melalui wilayah tertentu,
- pengaitan dengan kawasan seperti PIK 2,
- hingga spekulasi tentang adanya “beking kuat”.
Di titik ini, narasi tidak lagi sekadar menyampaikan fakta. Ia mulai membentuk persepsi kolektif, bahkan mengarah pada penilaian tanpa pembuktian.
KLARIFIKASI KUNCI: FAKTA BERADA DI BATAM
Di tengah derasnya spekulasi, dilakukan konfirmasi langsung kepada Ketua BNN Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Hasilnya:
Video tersebut benar, namun peristiwa yang dimaksud terjadi di Batam.
Klarifikasi ini mengubah seluruh arah pemahaman.
Artinya:
- fakta dalam video tidak salah,
- tetapi penarikan konteks oleh publik yang keliru.
Dalam dunia hukum dan jurnalistik, ini dikenal sebagai:
misleading by context informasi benar, tetapi ditempatkan dalam konteks yang salah.
PERSPEKTIF HUKUM PERS: VERIFIKASI ADALAH KEWAJIBAN
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan:
- Pasal 5 ayat (1): “Pers wajib memberitakan peristiwa dengan menghormati asas praduga tak bersalah.”
- Pasal 5 ayat (2) dan (3): “Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi.”»
Artinya:
- setiap informasi harus diverifikasi,
- setiap kesalahan harus dikoreksi,
- dan tidak boleh menghakimi tanpa dasar.
Tanpa itu, media termasuk media sosial berpotensi menjadi alat disinformasi.
HUKUM PIDANA: TIDAK ADA TUDUHAN TANPA BUKTI
Dalam sistem hukum Indonesia, kebenaran tidak ditentukan oleh:
- jumlah orang yang percaya,
- atau seberapa viral sebuah informasi.
Melainkan oleh alat bukti yang sah.
- Pasal 184 ayat (1) KUHAP: “Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.”
Tanpa itu, setiap tuduhan hanyalah’asumsi yang belum memiliki nilai hukum.
JIKA DUGAAN BENAR: NEGARA HARUS BERTINDAK KERAS
Namun demikian, tidak boleh diabaikan jika benar terdapat jaringan narkotika besar sebagaimana tersirat dalam narasi awal, maka konsekuensinya luar biasa.
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Pasal 114 ayat (2): “Peredaran narkotika dalam jumlah besar dapat dipidana mati, penjara seumur hidup, atau 6–20 tahun penjara.”
- Pasal 132 ayat (1): “Permufakatan jahat dipidana sama dengan pelaku.”
- Pasal 137: “Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.”
Ini berarti:
- jaringan,
- aktor intelektual,
- hingga entitas bisnis
dapat dijerat jika terbukti terlibat.
MENGIKUTI UANG: MEMBONGKAR JARINGAN DARI HULU
Kejahatan narkotika tidak berhenti pada barang, tetapi pada uang.
UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU
- Pasal 3: “Setiap orang yang menyamarkan asal usul harta hasil kejahatan dipidana
- Pasal 5: “Setiap orang yang menerima hasil kejahatan dipidana.”
Pendekatan ini dikenal sebagai:
follow the money
Artinya:
- properti,
- investasi,
- kawasan bisnis
dapat diperiksa jika ada bukti, bukan karena asumsi.
JIKA TIDAK TERBUKTI: NARASI BISA BERBALIK MENJADI DELIK
Sebaliknya, jika narasi yang berkembang tidak berbasis fakta, maka risiko hukum justru muncul bagi penyebarnya.
UU ITE
- Pasal 28 ayat (1): “Menyebarkan berita bohong dan menyesatkaN”
- Pasal 27A: “Menyerang kehormatan atau nama baik”
UU No. 1 Tahun 1946
- Pasal 14: “Menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran”
- Pasal 15: “Menyiarkan kabar yang belum pasti…”
KUHPerdata Pasal 1365 “Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian.”
Dengan demikian, narasi yang tidak akurat dapat berujung pada:
- pidana,
- sekaligus gugatan perdata.
BAHAYA YANG LEBIH BESAR: NARKOTIKA DAN MASA DEPAN BANGSA
Di tengah polemik informasi, ada ancaman yang jauh lebih nyatanarkotika itu sendiri.
Dengan estimasi jutaan pengguna:
- generasi muda terancam,
- bonus demografi bisa berubah menjadi bencana,
- negara kehilangan produktivitas.
Narkotika bukan hanya:
- kejahatan hukum,
tetapi juga: - ancaman sosial,
- ancaman ekonomi,
- ancaman masa depan bangsa.
REFLEKSI KRITIS: PUBLIK CEPAT PERCAYA, LAMBAT MENGUJI
Kasus ini menunjukkan satu hal yang mengkhawatirkan:
- informasi cepat dipercaya,
- tetapi lambat diverifikasi.
Padahal dalam negara hukum kebenaran tidak ditentukan oleh viralitas, tetapi oleh pembuktian.
DUA ANCAMAN DALAM SATU MOMENTUM
Peristiwa ini memperlihatkan dua realitas sekaligus:
- Narkotika sebagai ancaman nyata dan sistemik
- Disinformasi sebagai ancaman laten dan berbahaya
Keduanya harus dilawan dengan cara berbeda:
- hukum yang tegas untuk narkotika,
- literasi dan kehati-hatian untuk informasi.
DAFTAR SUMBER:
Sumber Berita
- Video viral yang beredar di media sosial dan kanal Akbar Faisal Uncensored
- Klarifikasi Ketua BNN Kota Tangerang Selatan (komunikasi langsung via WhatsApp)
Sumber Hukum
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU
- UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE
- UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)
- KUHPerdata Pasal 1365
Literatur
- Mardjono Reksodiputro – Sistem Peradilan Pidana
- Barda Nawawi Arief – Kebijakan Hukum Pidana
PENUTUP
Di era digital, kebenaran tidak hanya harus ditemukan tetapi juga dijaga. Karena ketika fakta dipelintir dari konteksnya, yang lahir bukan lagi kebenaran, melainkan persepsi yang bisa menyesatkan dan dalam hukum, itu bisa berbahaya.
Editor & Pewarta: CHY/ML
