Hak Mengoreksi Penilaian Jangan Sampai Menjadi Hak yang Harus Dibayar Mahal — Sportivitas, Transparansi, dan Integritas Dewan Juri Harus Ditegakkan
Dibuat oleh:
- Indra Jaya, S.T., S.H., M.H.
Praktisi Hukum dan Pengamat Olahraga Menembak
TANGERANG SELATAN, BANTEN — 18 NOVEMBER 2026
Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten Tahun 2026 di Kota Tangerang Selatan seharusnya menjadi momentum pembuktian kualitas pembinaan olahraga, profesionalitas penyelenggara, dan kematangan sportivitas seluruh insan olahraga di Provinsi Banten.
Namun, muncul sebuah persoalan yang patut mendapatkan perhatian serius dalam penyelenggaraan cabang olahraga menembak, khususnya mengenai mekanisme penghitungan nilai, pengumuman hasil sementara, pengajuan keberatan, dan penetapan hasil akhir pertandingan.
Dalam mekanisme pertandingan yang dipersoalkan, dewan juri melakukan penghitungan nilai seluruh atlet, kemudian mengumumkan hasil sementara melalui papan pengumuman (score board). Pada masa yang ditentukan, para official diberikan kesempatan mengajukan keberatan atau koreksi apabila ditemukan kesalahan dalam penilaian. Setelah masa keberatan berakhir, hasil kemudian ditetapkan sebagai hasil resmi dan menjadi dasar penentuan peraih medali emas, perak, dan perunggu.
Sampai pada tahapan tersebut, mekanisme ini sesungguhnya merupakan bagian yang wajar dalam sebuah kompetisi olahraga.
Akan tetapi, persoalan menjadi berbeda ketika setiap pengajuan protes dikenakan biaya sebesar Rp1.500.000 untuk satu kali protes, dan apabila protes tidak diterima, uang tersebut menjadi milik panitia. Bahkan, biaya banding ditetapkan sebesar Rp3.000.000 dengan ketentuan serupa.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: apakah mekanisme tersebut sudah menjamin keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak setiap kontingen?
PROTES ADALAH MEKANISME KOREKSI, BUKAN HAK ISTIMEWA
Dalam setiap kompetisi olahraga, perangkat pertandingan merupakan manusia yang menjalankan tugas profesional. Karena itu, kemungkinan terjadinya kekeliruan teknis, kesalahan administrasi, kesalahan input, maupun kekeliruan penghitungan tetap harus diantisipasi.
Tidak ada sistem penilaian yang boleh menempatkan keputusan manusia sebagai sesuatu yang kebal terhadap koreksi.
Kita tentu menghormati kewenangan dan profesionalitas dewan juri. Namun, menghormati dewan juri bukan berarti meniadakan hak peserta untuk memperoleh penilaian yang benar.
Justru mekanisme protes diperlukan untuk menjaga agar keputusan pertandingan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa mengoreksi hasil penilaian merupakan sesuatu yang mahal, rumit, dan berisiko secara finansial bagi kontingen.
Apabila ditemukan kesalahan penilaian, yang harus dikedepankan adalah kebenaran hasil pertandingan, bukan semata-mata prosedur administratif.
ADA APA DENGAN BIAYA PROTES RP1,5 JUTA?
Persoalan ini semakin penting setelah mencermati Technical Handbook resmi PORPROV VII Banten 2026 Cabang Olahraga Menembak.
Dalam Bab III angka 7 halaman 19 tentang Protes dan Banding, secara eksplisit tercantum:
- Protes terhadap keputusan juri dikenakan biaya Rp1.500.000.
- Pengajuan protes harus dilakukan secara tertulis paling lambat 10 menit setelah hasil diumumkan di score board.
- Apabila protes diterima, biaya dikembalikan.
- Apabila protes tidak diterima, biaya menjadi milik panitia.
- Biaya banding ditetapkan sebesar Rp3.000.000 dengan ketentuan pengembalian yang sama.
Dengan demikian, persoalannya bukan lagi sekadar informasi lisan, melainkan ketentuan tertulis yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Kami mempertanyakan beberapa hal mendasar:
- Apa dasar pertimbangan penetapan biaya protes sebesar Rp1.500.000 dan biaya banding Rp3.000.000?
- Siapa yang menetapkan besaran biaya tersebut dan melalui keputusan organisasi atau forum apa?
- Apakah ketentuan tersebut telah disosialisasikan secara terbuka kepada seluruh kontingen sebelum pertandingan?
- Ke mana dana protes yang tidak diterima dialokasikan, siapa yang mengelola, dan bagaimana pertanggungjawabannya?
- Apakah tersedia mekanisme koreksi administratif terhadap kesalahan penghitungan tanpa harus terlebih dahulu membayar biaya protes?
- Siapa yang mengawasi independensi pihak yang memeriksa dan memutuskan protes tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan penyelenggara, melainkan untuk memastikan bahwa setiap keputusan pertandingan memiliki dasar, proses, dan pertanggungjawaban yang jelas.
JANGAN SAMPAI DEWAN JURI MENJADI PIHAK YANG TIDAK DAPAT DIKOREKSI
Ada sebuah ungkapan satir yang patut menjadi refleksi:
“Pasal pertama, juri tidak pernah salah. Apabila juri salah, kembali ke Pasal pertama.”
Ungkapan tersebut tentu bukan ketentuan hukum. Namun, ia menggambarkan bahaya ketika suatu sistem menempatkan pengambil keputusan sebagai pihak yang seolah-olah tidak mungkin melakukan kesalahan.
Dalam kompetisi yang menjunjung tinggi keadilan, tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap evaluasi, termasuk dewan juri.
Keputusan juri harus dihormati, tetapi tetap harus dapat diuji melalui mekanisme yang objektif, transparan, dan independen.
Apabila terdapat keberatan, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti teknis, lembar hasil tembakan, catatan pertandingan, rekaman yang tersedia, serta peraturan cabang olahraga yang berlaku.
Yang harus menjadi penentu adalah kebenaran hasil pertandingan, bukan siapa yang mengajukan keberatan dan bukan pula kemampuan finansial kontingen.
TUAN RUMAH HARUS MENJAMIN NETRALITAS, BUKAN MEMILIKI KEUNGGULAN DALAM KEPUTUSAN
Sebagai tuan rumah, Kota Tangerang Selatan memiliki tanggung jawab moral dan organisatoris yang besar untuk memastikan seluruh kontingen memperoleh perlakuan yang sama.
Keuntungan sebagai tuan rumah seharusnya hanya berkaitan dengan kesiapan fasilitas, pelayanan, dan dukungan penyelenggaraan, bukan akses khusus terhadap keputusan pertandingan.
Kami tidak sedang menyatakan bahwa telah terjadi pengaturan kemenangan, keberpihakan juri, atau adanya atlet titipan. Namun, ketika muncul pertanyaan mengenai objektivitas penilaian, penyelenggara wajib menjawabnya melalui transparansi dan pembuktian.
Jangan sampai berkembang dugaan bahwa medali hanya menjadi milik atlet yang diunggulkan oleh pihak tertentu, sementara atlet lain yang berjuang dengan kemampuan dan prestasinya justru kehilangan kesempatan memperoleh hasil yang adil.
Kemenangan harus ditentukan oleh kemampuan atlet di arena pertandingan, bukan oleh kedekatan, kepentingan, atau pengaruh pihak tertentu.
FILOSOFI OLAHRAGA: MEDALI BUKAN SEKADAR LOGAM, MELAINKAN KEHORMATAN
Olahraga bukan hanya tentang siapa yang paling cepat, paling kuat, atau paling tepat mengenai sasaran.
Olahraga merupakan pendidikan karakter, pembentukan integritas, kedisiplinan, kejujuran, dan penghormatan terhadap sesama.
Khusus cabang olahraga menembak, presisi merupakan inti dari pertandingan. Setiap tembakan harus dinilai berdasarkan fakta dan aturan. Tidak boleh ada ruang bagi manipulasi, intervensi, atau penilaian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Ada tiga nilai mendasar yang seharusnya menjadi fondasi pertandingan:
Pertama, kejujuran. Hasil pertandingan harus mencerminkan kemampuan dan prestasi atlet yang sesungguhnya.
Kedua, keadilan. Setiap atlet harus memperoleh kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi, tekanan, ataupun keberpihakan.
Ketiga, integritas. Setiap perangkat pertandingan harus menjalankan tugas secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.
Medali emas yang diperoleh melalui proses yang jujur jauh lebih terhormat daripada kemenangan yang diperoleh melalui proses yang menyisakan keraguan.
Jangan sampai kita sibuk mencetak juara, tetapi melupakan nilai-nilai yang seharusnya diajarkan oleh olahraga itu sendiri.
TUNTUTAN TRANSPARANSI DAN EVALUASI
Berdasarkan persoalan tersebut, kami meminta kepada PB PORPROV VII Banten 2026, KONI Provinsi Banten, Pengprov PERBAKIN Banten, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pertandingan untuk:
- Membuka dan menjelaskan dasar hukum serta dasar organisasi pemberlakuan biaya protes dan banding.
- Memastikan setiap kontingen memperoleh akses yang sama terhadap hasil sementara, lembar penilaian, dan mekanisme koreksi.
- Membuka mekanisme pemeriksaan ulang terhadap dugaan kesalahan penghitungan nilai berdasarkan bukti teknis yang dapat diverifikasi.
- Menjamin pemeriksaan protes dilakukan oleh pihak yang independen dan tidak memiliki konflik kepentingan.
- Memastikan setiap keberatan mendapatkan jawaban tertulis disertai alasan teknis dan dasar peraturan.
- Melakukan audit atau evaluasi terhadap seluruh proses penghitungan dan penetapan hasil apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur.
- Menjamin tidak ada intimidasi, diskriminasi, ataupun perlakuan berbeda terhadap atlet dan official yang menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan.
Apabila ditemukan bukti adanya manipulasi nilai, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau intervensi yang memengaruhi hasil pertandingan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi dan jalur hukum sesuai dengan bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENEGASAN: KAMI MEMBELA KEADILAN, BUKAN MEMPERJUANGKAN KEMENANGAN TERTENTU
Kami tidak sedang memperjuangkan agar atlet tertentu menjadi juara. Kami juga tidak sedang mempersoalkan siapa yang memperoleh medali.
Yang kami perjuangkan adalah agar setiap medali diperoleh melalui proses yang benar, jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Atlet telah mengorbankan waktu, tenaga, biaya, dan bertahun-tahun masa pembinaan untuk mencapai prestasi. Mereka berhak mendapatkan kepastian bahwa hasil perjuangannya dinilai secara objektif.
Jangan biarkan semangat pembinaan olahraga di Banten tercoreng oleh mekanisme yang menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan.
PORPROV seharusnya menjadi panggung kehormatan bagi atlet, bukan ruang bagi praktik yang mengundang pertanyaan.
Sebab, dalam olahraga, kemenangan memang diraih oleh mereka yang terbaik. Namun, kehormatan hanya dimiliki oleh mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.
Jika olahraga kehilangan sportivitas, maka medali kehilangan maknanya.
Salam Olahraga. Junjung Tinggi Sportivitas. Tegakkan Keadilan.
