Putusan MK dan MA Menyisakan Pertanyaan Konstitusional: Pengunduran Diri Dapat Mengakhiri Jabatan, tetapi Tidak Otomatis Menghapus Kewajiban Negara Menuntaskan Persoalan Administrasi dan Akuntabilitas Pemilu
Oleh: Akhwil, S.H. (Praktisi Hukum, Advokat, dan Aktivis Tangerang Raya)
JAKARTA | 12-11-2026 | WATCHNEWS.CO.ID
Kamis, 12 November 2026. Panggung politik nasional memasuki babak baru. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Perkembangan ini bukan lagi sekadar wacana politik mengenai kemungkinan pengunduran diri sebagaimana berkembang beberapa hari sebelumnya.
Publikasi resmi DPR RI pada 12 November 2026 mengonfirmasi penyerahan surat pengunduran diri tersebut.
Peristiwa itu berlangsung ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mempersiapkan pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden.
Sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa 120 anggota DPR dari delapan fraksitelah menandatangani usulan penggunaan HMP berdasarkan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Agenda paripurna yang direncanakan berlangsung pada 12 November kemudian dibatalkan.
Dua perkembangan yang terjadi dalam waktu berdekatan tersebut memunculkan persoalan hukum dan politik yang jauh lebih luas daripada sekadar pergantian pejabat negara.
- Apakah pengunduran diri Gibran mengakhiri seluruh persoalan konstitusional yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya?
- Apakah pembatalan agenda HMP berarti DPR tidak lagi mempunyai kewajiban melakukan pengawasan terhadap proses administrasi pemilu?
- Apakah putusan pengadilan yang membatalkan dokumen penyetaraan pendidikan dapat ditindaklanjuti secara efektif tanpa menimbulkan ketidakpastian terhadap kewenangan lembaga negara?
Bagi penulis, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan konstitusi, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata melalui kompromi politik.
Pengunduran Diri Gibran: Peristiwa Politik atau Perbuatan Hukum Konstitusional?
Pengunduran diri seorang Wakil Presiden tidak dapat diperlakukan sama dengan pengunduran diri pejabat administrasi biasa.
Jabatan Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional yang diperoleh melalui pemilihan umum bersama Presiden.
Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Karena itu, setiap perubahan terhadap kedudukan jabatan tersebut harus mengikuti mekanisme konstitusional.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur:
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi pengisian kekosongan jabatan.
Namun, terdapat persoalan yang perlu diperjelas: kapan tepatnya pengunduran diri dinyatakan efektif sehingga kekosongan jabatan secara hukum telah terjadi?
Penyerahan surat kepada Presiden dan pimpinan MPR merupakan tindakan formal yang penting. Akan tetapi, tindakan tersebut perlu diikuti kejelasan mengenai prosedur, dokumen, dan keputusan kelembagaan yang menjadi dasar penetapan status jabatan.
Penulis memandang MPR perlu memberikan penjelasan resmi mengenai tahapan yang akan ditempuh.
Hal ini penting karena Pasal 8 ayat (2) menetapkan tenggat waktu konstitusional setelah kekosongan jabatan terjadi.
Dengan demikian, kejelasan tanggal efektif pengunduran diri bukan persoalan administratif semata, melainkan menentukan awal penghitungan batas waktu pengisian jabatan Wakil Presiden.
Putusan MK: Permohonan Tidak Diterima, tetapi Persoalan Pembuktian Pendidikan Tetap Menjadi Perhatian
Sebelum pengunduran diri Gibran, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memeriksa perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.
Mahkamah juga menilai bahwa sengketa tersebut tidak lagi tepat ditempatkan dalam mekanisme perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah pasangan terpilih dilantik.
Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
Pertimbangan tersebut berkaitan dengan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Secara hukum, terdapat perbedaan mendasar antara amar putusan dan pertimbangan hukum.
Amar putusan MK tidak menyatakan Gibran diberhentikan atau didiskualifikasi dari jabatan Wakil Presiden.
Akan tetapi, pertimbangan mengenai pembuktian pendidikan menjadi fakta persidangan yang relevan untuk memahami persoalan administrasi pencalonan.
Pertimbangan tersebut tidak dapat secara otomatis diubah menjadi kesimpulan bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen.
Sebaliknya, pertimbangan itu juga tidak seharusnya diabaikan ketika lembaga yang berwenang mengevaluasi kualitas proses verifikasi administrasi pemilu.
Dalam negara hukum, suatu putusan harus dipahami sesuai objek perkara, kewenangan pengadilan, dan akibat hukum yang benar-benar ditetapkan.
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026: Pembatalan Dokumen Pendidikan dan Kewajiban Administrasi Negara
Persoalan berikutnya berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026.
Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung, perkara tersebut diajukan oleh H.M. Subhan, S.H., M.H., terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui pejabat terkait.
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Perkara ini berkaitan dengan keputusan administrasi mengenai penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, terdapat tiga prinsip utama.
Pertama, asas legalitas.
Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur penggunaan kewenangan dan dasar hukum keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan.
Pejabat tidak cukup hanya memiliki kewenangan formal. Keputusan yang diterbitkan juga harus memenuhi persyaratan hukum.
Kedua, keabsahan keputusan administrasi.
Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur syarat sah keputusan, antara lain ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansinya sesuai dengan objek keputusan.
Apabila keputusan administrasi dibatalkan melalui putusan pengadilan, akibat hukumnya harus dilihat berdasarkan amar putusan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga, kewajiban pelaksanaan putusan pengadilan.
Pasal 115 dan Pasal 116 UU Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Instansi yang menjadi pihak dalam perkara wajib menindaklanjuti putusan sesuai amar dan prosedur yang ditentukan hukum.
Di sinilah persoalan pertanggungjawaban administrasi menjadi penting.
Pembatalan keputusan penyetaraan pendidikan tidak otomatis berarti penerbitnya melakukan tindak pidana.
Namun, pembatalan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi prosedur penerbitan, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian substansi keputusan dengan ketentuan yang berlaku.
KPU dan Persyaratan Pencalonan: Siapa yang Memastikan Keabsahan Dokumen?
Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 227 huruf l mengatur dokumen yang digunakan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan tersebut.
Dalam proses pencalonan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan kewenangan administratif berdasarkan UU Pemilu dan peraturan teknis yang berlaku.
Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya apakah dokumen telah diserahkan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana dokumen tersebut diperiksa.
- Apakah verifikasi dilakukan sesuai prosedur?
- Apakah dokumen penyetaraan diterima berdasarkan pemeriksaan yang memenuhi persyaratan?
- Apakah terdapat mekanisme konfirmasi kepada instansi penerbit?
- Apakah KPU memiliki dokumentasi yang cukup untuk menjelaskan setiap tahapan verifikasi?
Pertanyaan tersebut penting karena hasil verifikasi administrasi menjadi salah satu dasar penetapan pasangan calon dalam pemilihan umum.
Namun, penilaian terhadap tanggung jawab KPU harus mempertimbangkan kewajiban hukum yang benar-benar berlaku pada saat pencalonan.
Tidak setiap kesalahan pada dokumen yang diterbitkan instansi lain otomatis menjadi kesalahan KPU.
Untuk menyimpulkan adanya pelanggaran, harus dibuktikan terlebih dahulu kewajiban verifikasi yang berlaku, tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan, serta hubungan antara tindakan tersebut dan pelanggaran yang didalilkan.
Dalam pandangan penulis, evaluasi terhadap proses verifikasi pencalonan tetap relevan meskipun Gibran telah mengajukan pengunduran diri.
Sebab objek evaluasi bukan lagi semata-mata kedudukan pribadi Gibran, melainkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemilu.
DPR Membatalkan Agenda HMP: Apakah Fungsi Pengawasan Juga Berakhir?
Perkembangan 12 November 2026 menimbulkan persoalan konstitusional yang perlu dibedakan secara cermat.
Sebelum pengunduran diri Gibran, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 memberikan DPR hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 mengatur penggunaan hak menyatakan pendapat mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Usulan HMP tersebut berkaitan dengan mekanisme konstitusional yang dapat mengarah pada pemeriksaan oleh MK berdasarkan Pasal 7B UUD 1945.
Akan tetapi, pengajuan usulan HMP belum sama dengan keputusan DPR yang secara konstitusional telah menyatakan pendapat untuk diteruskan kepada MK.
Dukungan 120 anggota DPR juga tidak dengan sendirinya memenuhi seluruh persyaratan pengambilan keputusan berdasarkan Pasal 7B.
Karena itu, pembatalan agenda paripurna perlu dipahami sebagai perubahan proses politik dan kelembagaan DPR, bukan sebagai pembatalan putusan pengadilan atau penghapusan seluruh persoalan hukum.
Apabila pengunduran diri Gibran telah efektif, proses pemberhentian terhadap dirinya dari jabatan yang sudah ditinggalkan tentu menghadapi persoalan hilangnya objek pemberhentian.
Namun, hal tersebut berbeda dengan fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
DPR tetap mempunyai kewenangan pengawasan berdasarkan Pasal 20A UUD 1945.
Dengan demikian, berakhirnya kebutuhan untuk memproses pemberhentian seorang Wakil Presiden tidak otomatis menghilangkan kewenangan DPR untuk mengevaluasi proses administrasi pencalonan dan tindak lanjut putusan pengadilan.
Pertanyaan yang patut diajukan kepada DPR adalah apakah pengawasan terhadap persoalan tersebut akan dilanjutkan melalui instrumen kelembagaan lain yang sesuai hukum.
Apakah Pengunduran Diri Menghapus Pertanggungjawaban Hukum?
Dalam sistem hukum Indonesia, pengunduran diri dari jabatan tidak dapat diperlakukan sebagai putusan yang membebaskan seseorang dari seluruh kemungkinan pertanggungjawaban hukum.
Namun, pengunduran diri juga tidak dapat dijadikan bukti bahwa seseorang mengakui telah melakukan pelanggaran.
Kedua prinsip tersebut harus dijaga secara bersamaan.
Pertanggungjawaban hukum dapat dibedakan dalam beberapa kategori.
Pertanggungjawaban administrasi berkaitan dengan keabsahan keputusan, kepatuhan prosedur, dan pelaksanaan kewenangan pejabat.
Pertanggungjawaban kelembagaan berkaitan dengan pengawasan, evaluasi, serta perbaikan tata kelola instansi yang menerbitkan atau menggunakan dokumen.
Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dibuktikan melalui proses hukum yang sah.
Oleh sebab itu, pembatalan surat penyetaraan pendidikan tidak boleh langsung disamakan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen.
Untuk menilai kemungkinan pidana, harus diperiksa apakah terdapat perbuatan membuat atau menggunakan dokumen palsu, unsur kesalahan, serta ketentuan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
Tanpa pembuktian tersebut, tuduhan pidana merupakan kesimpulan yang mendahului proses hukum.
Di sisi lain, apabila kelak ditemukan bukti pelanggaran hukum, berakhirnya jabatan politik tidak otomatis menghapus kewenangan aparat penegak hukum untuk memeriksa perkara sesuai ketentuan.
Perspektif Yusril Ihza Mahendra, Refly Harun, dan Mahfud MD
Perkembangan ini dapat dianalisis melalui tiga pendekatan hukum tata negara.
Yusril Ihza Mahendra — kepastian hukum dan akibat putusan administrasi.
Isu utamanya adalah bagaimana putusan MA yang membatalkan suatu keputusan administrasi dilaksanakan serta apakah akibat hukum pembatalan tersebut dapat menjangkau keputusan lain yang telah dibuat berdasarkan dokumen bersangkutan.
Dalam hal ini, perlu dibedakan akibat hukum pembatalan keputusan administrasi dengan mekanisme konstitusional pemberhentian Wakil Presiden.
Refly Harun — kedudukan hukum dan mekanisme pengujian konstitusional.
Refly Harun tercatat sebagai salah satu kuasa hukum pemohon dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Persoalan yang relevan dari perkara tersebut adalah batas kewenangan MK dalam sengketa hasil pemilu dan kemungkinan penggunaan mekanisme konstitusional lain setelah seorang calon telah dilantik menjadi pejabat negara.
Mahfud MD — supremasi konstitusi dan batas kewenangan lembaga negara.
Pendekatan hukum tata negara yang relevan adalah pentingnya memisahkan kewenangan Presiden, DPR, MK, MA, dan MPR.
Tidak satu pun lembaga dapat mengambil alih kewenangan lembaga lain hanya karena suatu persoalan mempunyai dampak politik yang besar.
Ketiga perspektif tersebut menjadi kerangka kajian penulis. Pernyataan langsung dari Yusril, Refly Harun, dan Mahfud MD mengenai pengunduran diri tanggal 12 November tetap memerlukan konfirmasi tersendiri sebelum dapat dimuat sebagai kutipan atau sikap pribadi mereka.
Korelasi dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
Polemik terbaru mengenai persyaratan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari perdebatan sebelumnya mengenai persyaratan usia pencalonan Gibran.
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan penafsiran persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden.
Sementara perkara tahun 2026 berkaitan dengan pembuktian persyaratan pendidikan dan keabsahan keputusan administrasi penyetaraan.
Kedua perkara memiliki objek hukum berbeda.
Namun, dalam konteks evaluasi penyelenggaraan pemilu, keduanya memperlihatkan pentingnya kepastian aturan, standar verifikasi, serta mekanisme pengujian keputusan yang berhubungan dengan persyaratan calon pejabat negara.
Persoalan yang patut dikaji lebih jauh adalah apakah sistem pencalonan telah memiliki mekanisme pemeriksaan yang cukup efektif untuk mencegah sengketa administratif berkembang setelah pejabat terpilih dilantik.
Hal tersebut menjadi penting karena ketidakpastian terhadap dokumen pencalonan dapat menimbulkan sengketa hukum yang berlarut-larut dan memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.
Dinamika Politik Prabowo–Gibran dan Masa Depan Jabatan Wakil Presiden
Pengunduran diri Gibran juga membawa konsekuensi politik terhadap hubungan antarlembaga negara.
Presiden Prabowo mempunyai peran konstitusional untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden apabila kekosongan jabatan telah terjadi.
MPR kemudian memilih Wakil Presiden berdasarkan mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Namun, proses tersebut tidak dapat dipahami sebagai kewenangan Presiden untuk menunjuk Wakil Presiden secara sepihak.
Demikian pula, keputusan mengenai calon pengganti tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan dukungan partai politik atau pernyataan tokoh tertentu.
Secara politik, perkembangan ini dapat memengaruhi pembahasan hubungan antara koalisi pemerintahan, partai-partai di parlemen, dan kelompok politik yang sebelumnya mendukung pasangan Prabowo–Gibran.
Akan tetapi, perubahan sikap politik tidak boleh diasumsikan tanpa bukti.
Pernyataan penghargaan Presiden terhadap Gibran, sebagaimana tercantum dalam transkrip pidato yang beredar, dapat dibaca sebagai pesan kesinambungan pemerintahan apabila keaslian pernyataan tersebut dikonfirmasi.
Sementara itu, alasan hukum pengunduran diri harus dibedakan dari kemungkinan pertimbangan politik yang belum terbukti.
Dalam konteks ini, kepastian prosedur pengisian jabatan jauh lebih penting daripada spekulasi mengenai nama calon pengganti.
Catatan Kritis Penulis: Pengunduran Diri Bukan Pengganti Akuntabilitas
Penulis memandang bahwa persoalan ini perlu ditempatkan sebagai momentum evaluasi sistem administrasi negara dan penyelenggaraan pemilu.
Pengunduran diri seorang pejabat merupakan keputusan yang mempunyai akibat terhadap kedudukan jabatan. Namun, keputusan pribadi tersebut tidak dengan sendirinya menyelesaikan pertanyaan mengenai prosedur penerbitan dokumen, standar verifikasi, dan pelaksanaan putusan pengadilan.
Dalam negara hukum, lembaga pemerintahan wajib mampu menjelaskan dasar kewenangan dan prosedur setiap keputusan yang dibuatnya.
Apabila suatu keputusan administrasi kemudian dibatalkan pengadilan, instansi terkait harus menindaklanjuti amar putusan dan memberikan penjelasan mengenai langkah perbaikannya.
Apabila proses verifikasi pencalonan dinilai telah dilakukan sesuai hukum, penjelasan tersebut perlu didukung dokumentasi yang dapat diperiksa.
Sebaliknya, apabila ditemukan kekurangan prosedur, perbaikannya harus dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang berlaku.
Penulis juga memandang DPR perlu membedakan antara penghentian agenda pemberhentian pejabat dan kelanjutan pengawasan terhadap persoalan administrasi yang telah menjadi perhatian publik.
Pengawasan yang sah tidak harus berujung pada kesimpulan adanya pelanggaran.
Tujuan utamanya adalah memperoleh fakta, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan mencegah persoalan serupa terulang.
Kepastian hukum tidak cukup diwujudkan melalui berakhirnya suatu jabatan. Kepastian hukum juga menuntut kejelasan mengenai keputusan negara yang telah dibuat, dasar penerbitannya, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang mengujinya.
Jabatan Dapat Berakhir, Kewajiban Negara Menegakkan Hukum Tetap Berjalan
Peristiwa 12 November 2026 menjadi salah satu perkembangan penting dalam dinamika hukum tata negara Indonesia.
Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri, sedangkan MPR harus menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan konstitusional yang berlaku.
Pada saat yang sama, perkembangan tersebut tidak boleh menimbulkan kesimpulan bahwa seluruh persoalan hukum yang berkaitan dengan administrasi pencalonannya otomatis telah selesai.
- Putusan MK harus dipahami sesuai amar dan pertimbangan hukumnya;
- Putusan MA harus dilaksanakan sesuai objek sengketa dan kewajiban hukum yang ditetapkannya;
- KPU dan instansi pendidikan mempunyai ruang pertanggungjawaban sesuai kewenangan masing-masing;
- DPR tetap memiliki fungsi pengawasan yang dapat dijalankan berdasarkan konstitusi;
- Proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan melalui mekanisme yang sah dan transparan.
Pada akhirnya, persoalan ini menghadirkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada siapa yang menduduki kursi Wakil Presiden.
Apakah sistem ketatanegaraan Indonesia mampu memastikan bahwa setiap persyaratan jabatan, keputusan administrasi, dan putusan pengadilan benar-benar dihormati oleh seluruh lembaga negara?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan ditentukan oleh tindakan kelembagaan yang dapat diperiksa secara hukum, bukan oleh kesimpulan politik semata.
Sebab dalam negara hukum, pergantian pejabat tidak boleh menggantikan kewajiban menegakkan hukum.
Akhwil, S.H. (Praktisi Hukum, Advokat, dan Aktivis Tangerang Raya)
