EMPAT TAHUN SEJAK SANKSI LINGKUNGAN RAWA KUCING: MANTAN KADIS JADI TERSANGKA, TPA MASIH TERBAKAR—SIAPA BERTANGGUNG JAWAB?

OPINI HUKUM INVESTIGATIF — EDISI X

Membongkar Jejak Paksaan Pemerintah Tahun 2022, Temuan Air Lindi dan Penimbunan Terbuka, hingga Pertanyaan tentang Kepatuhan DLH Kota Tangerang: Jangan Sampai Penegakan Hukum Berhenti pada Seorang Pejabat, Sementara Persoalan Lingkungan Terus Berulang

Oleh: Akhwil, S.H. (Praktisi Hukum/Advokat & Aktivis Tangerang Raya)

TANGERANG, 14-11-2026, WATCHNEWS.CO.ID

Ada pertanyaan hukum yang jauh lebih serius daripada sekadar mengapa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing kembali terbakar pada Oktober 2026.

Mengapa persoalan pengelolaan TPA Rawa Kucing telah menjadi objek sanksi administratif pemerintah pusat sejak Februari 2022, bahkan berlanjut ke proses pidana pada Desember 2024, tetapi sampai November 2026 publik masih perlu mempertanyakan apakah seluruh kewajiban perbaikan lingkungannya telah benar-benar diselesaikan?

Pertanyaan tersebut tidak muncul tanpa dasar.

Pada 6 Desember 2024, Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan penetapan seorang mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang berinisial TS sebagai tersangka.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya kewajiban dalam keputusan sanksi administratif paksaan pemerintah terhadap pengelolaan TPA Rawa Kucing.

Pemerintah pusat mengaitkan perkara tersebut dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam penjelasan yang disampaikan kepada publik, pejabat penegakan hukum lingkungan mengungkap sejumlah persoalan yang ditemukan melalui pengawasan, antara lain pengelolaan air lindi, kondisi saluran drainase, penimbunan sampah secara terbuka, serta keterbatasan kapasitas landfill.

Temuan-temuan tersebut merupakan informasi mengenai hasil pengawasan pada periode sebelumnya. Temuan itu tidak boleh secara otomatis dianggap menggambarkan seluruh kondisi TPA pada November 2026 tanpa pemeriksaan terbaru.

Namun, ada persoalan yang tidak dapat dihindari.

Jika pemerintah pusat telah menemukan persoalan lingkungan dan menerbitkan perintah perbaikan sejak 2022, apa bukti bahwa seluruh perintah tersebut telah dilaksanakan?

• Apakah tersedia berita acara verifikasi?

• Apakah terdapat keputusan yang menyatakan kewajiban telah dipenuhi?

• Apakah hasil pengawasan terakhir menunjukkan perbaikan?

• Atau masih ada kewajiban yang belum terselesaikan?

Pertanyaan ini harus dijawab melalui dokumen resmi, bukan sekadar pernyataan bahwa pengelolaan sampah terus dibenahi.

Sebab, dalam negara hukum, kewajiban lingkungan tidak selesai hanya karena pejabat berganti, program baru diluncurkan, atau perhatian publik berpindah kepada persoalan lain.

Februari 2022: Ketika Pemerintah Pusat Menjatuhkan Paksaan Pemerintah

Berdasarkan keterangan yang dipublikasikan dalam konferensi pers penegakan hukum lingkungan pada Desember 2024, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Nomor SK.1537/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/2/2022 tanggal 24 Februari 2022.

Keputusan tersebut disebut sebagai dasar penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah terhadap pengelolaan TPA Rawa Kucing.

Menurut pemberitaan yang mengutip penjelasan kementerian, keputusan tersebut ditujukan kepada DLH Kota Tangerang selaku penanggung jawab pengelolaan TPA.

Paksaan pemerintah merupakan instrumen hukum administrasi untuk memerintahkan tindakan tertentu dalam rangka pemulihan kepatuhan.

Instrumen ini berbeda dari teguran biasa.

Paksaan pemerintah pada prinsipnya menuntut pelaksanaan tindakan korektif sesuai isi keputusan dan ketentuan hukum yang menjadi dasarnya.

Namun, untuk menentukan kewajiban yang sebenarnya, diperlukan salinan keputusan secara lengkap.

Harus diketahui tindakan apa saja yang diperintahkan, tenggat pelaksanaan, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana pemenuhannya dinilai.

Penulis belum memperoleh salinan lengkap keputusan tersebut.

Karena itu, tidak tepat menyusun daftar kewajiban seolah-olah seluruh butir keputusan telah diketahui.

Tetapi satu hal telah cukup jelas dari pengumuman penegakan hukum pada 2024: pemerintah pusat pernah menempatkan pengelolaan TPA Rawa Kucing sebagai persoalan kepatuhan lingkungan yang membutuhkan tindakan administratif.

Inilah titik awal pertanggungjawaban yang harus dibuka kembali.

Juni 2022 hingga Juni 2024: Pengawasan Berulang, Mengapa Kepatuhan Masih Dipersoalkan?

Dalam konferensi pers Desember 2024, pejabat penegakan hukum lingkungan menyampaikan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan atas sanksi administratif dilakukan pada 16 Juni 2022.

Pengawasan tersebut kemudian diikuti surat peringatan tertanggal 17 November 2023.

Pemeriksaan kembali dilakukan pada 7 Juni 2024.

Menurut keterangan yang dipublikasikan saat itu, hasil pengawasan menunjukkan bahwa kewajiban dalam sanksi administratif belum sepenuhnya dipenuhi.

Rangkaian tersebut penting karena memperlihatkan bahwa persoalan yang dipersoalkan kementerian bukan semata kejadian sesaat.

• Ada keputusan administratif;

• Ada pemeriksaan kepatuhan;

• Ada surat peringatan;

• Ada pemeriksaan lanjutan;

• Dan kemudian terdapat proses penyidikan.

Jika seluruh tahapan tersebut benar tercatat dalam dokumen resmi, pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi sekadar apakah pemerintah pernah mengetahui masalahnya, melainkan bagaimana setiap rekomendasi dan kewajiban ditindaklanjuti.

Namun, terdapat perbedaan penting antara temuan pada 2024 dan kondisi pada 2026.

Ketidakpatuhan yang dilaporkan pada 2024 tidak otomatis berarti ketidakpatuhan yang sama masih berlangsung sampai sekarang.

Pemerintah Kota Tangerang mungkin telah melaksanakan sejumlah perbaikan setelah pemeriksaan tersebut.

Apabila demikian, dokumen pelaksanaan dan verifikasi harus menjadi dasar penjelasan kepada masyarakat.

Sebaliknya, jika masih terdapat kewajiban yang belum selesai, pemerintah perlu menjelaskan hambatan dan rencana penyelesaiannya.

Yang diperlukan bukan mempertahankan tuduhan lama, tetapi memastikan apakah persoalan yang pernah diperintahkan untuk diperbaiki benar-benar telah diperbaiki.

Air Lindi, Drainase, dan Landfill: Temuan yang Tidak Boleh Dilupakan

Dalam pemberitaan mengenai konferensi pers kementerian pada 6 Desember 2024, terdapat sejumlah temuan pengawasan yang patut diperhatikan.

Di antaranya, air lindi yang dilaporkan terbuang ke media lingkungan, drainase yang tertutup sampah dan bercampur dengan limpasan air lindi, serta penimbunan terbuka di lokasi baru yang dikaitkan dengan keterbatasan kapasitas landfill.

Disebutkan pula persoalan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan kewajiban pengendalian pencemaran air.

Ini merupakan temuan yang serius apabila dilihat dari perspektif pengelolaan lingkungan hidup.

Air lindi merupakan cairan yang terbentuk dari proses penguraian sampah dan pergerakan air melalui timbunan sampah.

Karakteristiknya dapat mengandung bahan pencemar sehingga membutuhkan sistem pengumpulan dan pengolahan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Sistem drainase juga harus dikelola agar air hujan dan air lindi tidak bercampur tanpa pengendalian yang memadai.

Sementara itu, penimbunan sampah membutuhkan pengaturan zona, pemadatan, penutupan, pengendalian gas, serta pengelolaan risiko kestabilan timbunan.

Pertanyaannya: apakah seluruh persoalan yang pernah ditemukan tersebut telah diselesaikan melalui pekerjaan fisik, perubahan prosedur, dan verifikasi lingkungan?

• Apakah saluran drainase telah diperbaiki?

• Apakah sistem pengolahan air lindi telah memenuhi persyaratan yang berlaku?

• Apakah terdapat hasil pengujian kualitas efluen?

• Apakah zona penimbunan terbuka yang pernah dipersoalkan telah ditata?

• Apakah dokumen lingkungan dan persetujuan teknis yang relevan telah dipenuhi?

• Apakah hasil pemeriksaan terbaru dapat ditunjukkan?

Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan foto penataan TPA atau pengumuman penghijauan timbunan.

Penataan fisik merupakan langkah yang dapat diapresiasi.

Namun, kepatuhan lingkungan memerlukan pembuktian berdasarkan persyaratan yang berlaku dan hasil pemantauan.

Desember 2024: Mantan Kepala DLH Ditetapkan sebagai Tersangka

Pada 6 Desember 2024, Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan penetapan mantan Kepala DLH Kota Tangerang periode 2021 hingga Juni 2024 berinisial TS sebagai tersangka.

Penetapan tersebut dikaitkan dengan dugaan tidak dilaksanakannya paksaan pemerintah berdasarkan Pasal 114 UU Nomor 32 Tahun 2009.

Informasi itu penting secara hukum, tetapi harus ditempatkan secara tepat.

Penetapan tersangka bukan putusan pengadilan.

Tersangka tetap mempunyai hak atas praduga tidak bersalah, pembelaan, dan proses peradilan yang adil.

Sampai penyusunan tulisan ini, penulis belum memperoleh dokumen resmi terbaru yang memastikan apakah perkara telah dilimpahkan kepada penuntut umum, diajukan ke pengadilan, dihentikan, atau memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, penulis tidak menyatakan bahwa mantan pejabat tersebut telah terbukti bersalah.

Status perkara terbaru harus dikonfirmasi kepada instansi penegak hukum yang berwenang.

Namun, ada persoalan lain yang tidak boleh hilang di tengah perhatian terhadap status seorang pejabat.

Apakah tindakan penegakan hukum terhadap individu telah diikuti penyelesaian kewajiban lingkungan oleh institusi yang mengelola TPA?

Sebab, proses pidana terhadap seseorang dan kewajiban administratif untuk memperbaiki lingkungan merupakan dua hal yang tidak selalu berakhir bersamaan.

Putusan terhadap individu, apa pun hasilnya, tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa seluruh fasilitas dan prosedur pengelolaan TPA telah memenuhi persyaratan lingkungan.

Sebaliknya, perbaikan fasilitas juga tidak otomatis menentukan hasil perkara pidana yang harus diperiksa berdasarkan unsur dan bukti tersendiri.

Keduanya perlu dipisahkan secara tegas.

Pasal 114 UU Lingkungan Hidup: Ancaman Pidana atas Pengabaian Paksaan Pemerintah

Pasal 114 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Namun, penerapan ketentuan pidana terhadap perbuatan tertentu harus memperhatikan rumusan undang-undang yang berlaku pada waktu perbuatan, perubahan peraturan, serta ketentuan hukum pidana yang relevan.

Dalam konteks perkara Rawa Kucing, terdapat beberapa hal yang harus dibuktikan.

1. Pertama, adanya keputusan paksaan pemerintah yang sah dan berlaku.

2. Kedua, adanya kewajiban yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh subjek hukum yang dituju.

3. Ketiga, identitas serta kedudukan hukum penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

4. Keempat, keadaan pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.

5. Kelima, terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan pembuktian yang sah.

Dengan demikian, penegakan Pasal 114 tidak dapat didasarkan hanya pada kondisi TPA yang terlihat buruk.

Harus ada hubungan yang dapat dibuktikan antara keputusan administratif, kewajiban yang diperintahkan, subjek yang bertanggung jawab, dan tindakan atau kelalaian yang dipersoalkan.

Di sinilah pentingnya membuka keputusan paksaan pemerintah dan hasil verifikasi pelaksanaannya. Tanpa dokumen itu, publik hanya mengetahui bahwa pernah ada proses hukum, tetapi belum dapat menilai secara lengkap dasar kewajiban yang dipersoalkan.

Apakah Pergantian Kepala DLH Menghapus Kewajiban Lingkungan?

Jawabannya tidak secara otomatis.

Pergantian pejabat merupakan peristiwa administrasi pemerintahan.

Kewajiban yang secara sah dibebankan kepada suatu instansi atau penanggung jawab kegiatan tidak serta-merta hilang hanya karena kepala dinas berganti.

Namun, perlu dibedakan antara keberlanjutan kewajiban institusional dan pertanggungjawaban pribadi pejabat.

Kewajiban institusional harus dilihat dari subjek hukum yang dituju dalam keputusan serta peraturan yang mengaturnya.

Sementara pertanggungjawaban pribadi membutuhkan pemeriksaan terhadap kewenangan, masa jabatan, tindakan, pengetahuan, dan unsur hukum yang relevan.

Pejabat baru tidak otomatis bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pejabat sebelumnya.

Pejabat lama juga tidak otomatis bertanggung jawab atas seluruh kejadian setelah masa jabatannya berakhir.

Tetapi pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan daftar kewajiban perbaikan lingkungan.

Seharusnya terdapat kesinambungan administrasi berupa dokumen pengawasan, daftar kewajiban, laporan pelaksanaan, dan tindak lanjut.

Jika kewajiban belum selesai, pejabat yang berwenang saat ini perlu mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan bagaimana penyelesaiannya.

Pergantian kepala dinas boleh mengubah penanggung jawab jabatan. Tetapi kewajiban memperbaiki sistem pengelolaan sampah tidak boleh menghilang bersama berakhirnya masa jabatan seseorang.

Kebakaran Oktober 2026: Bukti Pelanggaran Lama atau Alarm Risiko Baru?

Pada Oktober 2026, TPA Rawa Kucing kembali mengalami kebakaran.

Berdasarkan pemberitaan dan keterangan BPBD, kebakaran pada 24 Oktober merupakan kejadian kedua sepanjang bulan tersebut.

Kejadian ini mengingatkan masyarakat pada kebakaran besar Oktober 2023.

Namun, harus ditegaskan bahwa kebakaran Oktober 2026 tidak otomatis membuktikan bahwa paksaan pemerintah tahun 2022 masih dilanggar.

Sebab, keputusan tahun 2022 mungkin memuat kewajiban yang berbeda dari penyebab kebakaran terbaru.

Kebakaran dapat dipengaruhi kondisi timbunan, gas landfill, cuaca, sumber penyalaan, aktivitas operasional, serta faktor lain.

Hubungan antara kebakaran dan ketidakpatuhan terhadap keputusan administratif hanya dapat ditetapkan apabila terdapat kesesuaian kewajiban, kondisi faktual, dan hasil pemeriksaan.

Meski demikian, kebakaran berulang mempunyai nilai penting sebagai alasan untuk melakukan evaluasi baru.

Apalagi pengelolaan TPA sebelumnya pernah menjadi objek pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Pertanyaannya adalah apakah pengelola TPA telah memperbarui analisis risiko setelah kebakaran besar 2023, melaksanakan rekomendasi teknis, serta menguji efektivitas mitigasi sebelum kebakaran Oktober 2026.

• Jika telah dilakukan, hasilnya perlu dijelaskan.

• Jika terdapat rekomendasi yang belum dilaksanakan, alasannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kebakaran baru tidak boleh dipaksakan menjadi bukti pidana lama. Tetapi kebakaran baru juga tidak boleh dijadikan alasan untuk melupakan riwayat pengawasan lingkungan yang belum jelas penyelesaiannya.

Larangan Open Dumping: Pemerintah Harus Membuktikan Sistem yang Dijalankan

UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur larangan penanganan sampah melalui pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.

Pasal 29 ayat (1) huruf f menjadi salah satu dasar hukumnya.

Undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban transisi terhadap TPA yang menggunakan sistem pembuangan terbuka.

Persoalannya bukan sekadar apakah pemerintah menyebut sistem yang digunakan sebagai controlled landfill atau sanitary landfill.

Yang harus diperiksa adalah pelaksanaan di lapangan.

• Apakah terdapat pengelolaan zona aktif?

• Apakah penutupan timbunan dilaksanakan sesuai standar?

• Apakah air lindi dikendalikan?

• Apakah gas landfill dipantau dan dikelola?

• Apakah fasilitas pendukung berfungsi?

• Apakah hasil pemantauan menunjukkan kepatuhan?

Tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh kegiatan Rawa Kucing merupakan open dumping hanya berdasarkan satu foto atau kejadian kebakaran.

Namun, jika pengawas pemerintah sebelumnya pernah menemukan penimbunan terbuka, pemerintah daerah perlu menjelaskan tindakan korektif dan status pemenuhannya.

Dalam pengelolaan lingkungan, perubahan istilah dalam laporan tidak cukup. Yang harus berubah adalah praktik operasional yang dapat dibuktikan.

Pasal 112 UU Lingkungan Hidup: Apakah Pejabat Pengawas Bisa Dimintai Pertanggungjawaban?

Pasal 112 UU Nomor 32 Tahun 2009 memuat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan, dengan syarat-syarat akibat yang ditentukan dalam pasal tersebut.

Ketentuan ini sering menarik perhatian ketika muncul persoalan lingkungan yang berlangsung lama.

Namun, pasal tersebut tidak boleh digunakan secara serampangan.

Rumusan Pasal 112 memuat unsur yang berat, termasuk kesengajaan tidak melakukan pengawasan dan akibat tertentu yang harus dibuktikan.

Karena itu, kebakaran TPA, adanya pengaduan warga, atau tidak optimalnya pelayanan tidak dengan sendirinya memenuhi unsur Pasal 112.

Penulis tidak memiliki dasar untuk menyatakan bahwa unsur pasal tersebut terpenuhi dalam persoalan Rawa Kucing.

Akan tetapi, dari perspektif administrasi pemerintahan, pertanyaan mengenai pengawasan tetap sah dan penting.

• Apakah pejabat yang berwenang telah melakukan pengawasan sesuai kewajibannya?

• Apakah laporan pengawasan ditindaklanjuti?

• Apakah rekomendasi teknis dilaksanakan?

• Apakah terdapat dokumentasi pemeriksaan?

• Jika tidak, apa alasan dan konsekuensi administratifnya?

Pemeriksaan administratif tidak harus menunggu terpenuhinya unsur tindak pidana.

Tidak semua kegagalan pengawasan merupakan tindak pidana. Tetapi pengawasan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya tetap dapat menjadi persoalan tata kelola yang wajib diperbaiki.

Wali Kota Tangerang: Jangan Sampai Pertanggungjawaban Berhenti pada Kepala Dinas

Pengelolaan sampah merupakan urusan pemerintahan yang melibatkan kebijakan, anggaran, kelembagaan, serta pelayanan publik.

UU Nomor 18 Tahun 2008 menegaskan tugas pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta pembagian urusan dan tanggung jawab sesuai kewenangan.

Dalam kerangka tersebut, persoalan TPA tidak dapat dipandang semata sebagai urusan teknis kepala UPT atau kepala dinas.

Keputusan mengenai kebutuhan anggaran, pembangunan fasilitas, kebijakan pengurangan sampah, dan rencana jangka panjang melibatkan proses pemerintahan yang lebih luas.

Namun, keterlibatan kelembagaan tidak otomatis membuktikan kesalahan pribadi Wali Kota atau pejabat tertentu.

Pertanggungjawaban harus diperiksa berdasarkan kewenangan, keputusan, tindakan, dan kewajiban masing-masing.

Yang dapat diminta secara objektif adalah langkah kepala daerah untuk memastikan adanya evaluasi terpadu terhadap kewajiban lingkungan yang pernah diperintahkan pemerintah pusat.

• Apakah Wali Kota telah menerima laporan lengkap mengenai status sanksi administratif tahun 2022?

• Apakah terdapat evaluasi mengenai kewajiban yang telah dan belum dilaksanakan?

• Apakah kebutuhan anggaran perbaikan telah dimasukkan dalam perencanaan daerah?

• Apakah hasil pengawasan kementerian telah ditindaklanjuti?

• Apakah ada tenggat penyelesaian?

Jika persoalan telah berlangsung lintas masa jabatan dan lintas kepala dinas, maka penyelesaiannya membutuhkan kepemimpinan kelembagaan yang tidak berhenti pada pergantian pejabat.

Klaim Perbaikan Harus Diuji terhadap Hasil Pengawasan

Pemerintah Kota Tangerang sebelumnya telah memublikasikan sejumlah langkah penataan TPA, termasuk perbaikan landfill, pengelolaan timbunan, penghijauan, serta upaya pengendalian risiko kebakaran.

Langkah tersebut perlu diakui sebagai bagian dari upaya perbaikan.

Tetapi ada perbedaan antara pelaksanaan pekerjaan dan terpenuhinya kewajiban hukum.

Suatu pekerjaan mungkin telah selesai secara fisik, tetapi masih memerlukan pengujian fungsi.

Suatu fasilitas mungkin telah dibangun, tetapi belum tentu beroperasi sesuai kapasitas.

Suatu saluran mungkin telah diperbaiki, tetapi masih perlu dibuktikan efektivitasnya dalam memisahkan aliran air hujan dan air lindi.

Suatu laporan mungkin menyebut kewajiban telah ditindaklanjuti, tetapi status akhirnya bergantung pada dokumen dan kewenangan verifikasi yang berlaku.

Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan apakah perbaikan yang diumumkan merupakan bagian dari pemenuhan keputusan paksaan pemerintah tahun 2022 atau merupakan program terpisah.

• Jika bagian dari pemenuhan keputusan, tunjukkan bukti pelaksanaan dan hasil verifikasinya.

• Jika merupakan program terpisah, jelaskan bagaimana program tersebut berkontribusi terhadap kepatuhan lingkungan secara keseluruhan.

Keberhasilan membangun fasilitas tidak identik dengan keberhasilan memenuhi seluruh kewajiban lingkungan.

Pasca-PSEL Oligo: Mengapa Beban TPA Harus Menjadi Bagian dari Pemeriksaan Kepatuhan?

Pada 22 Desember 2025, Pemerintah Kota Tangerang mengumumkan pengakhiran kerja sama PSEL dengan PT Oligo Infra Swarna Nusantara.

Proyek pengolahan sampah yang direncanakan dalam kerja sama tersebut belum menghasilkan fasilitas PSEL yang beroperasi.

Pengakhiran kontrak tersebut tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan pelanggaran lingkungan atau kebakaran Rawa Kucing.

Namun, terdapat persoalan kebijakan yang patut diuji.

Ketika fasilitas pengolahan yang direncanakan tidak terwujud, sistem persampahan yang sudah berjalan tetap harus menanggung beban pengelolaan.

Dalam Edisi IX, penulis mengangkat informasi awal dari warga mengenai dugaan peningkatan beban sampah dari sekitar 1.600 ton menjadi 1.800 ton per hari.

Angka tersebut belum diverifikasi melalui data resmi jembatan timbang.

Tetapi apabila benar, peningkatan beban harus diperhitungkan terhadap kapasitas landfill, pengendalian air lindi, sistem drainase, gas landfill, dan risiko kebakaran.

Karena itu, pemeriksaan kepatuhan tidak boleh hanya melihat apakah kewajiban tahun 2022 telah dilaksanakan pada satu waktu tertentu.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem pengelolaan tetap sesuai dengan beban aktual yang berkembang.

TPA yang pernah dinyatakan memerlukan perbaikan tidak boleh terus menerima peningkatan beban tanpa evaluasi apakah kapasitas dan pengendalian lingkungannya masih memadai.

Perda Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022: Tanggung Jawab Daerah Harus Diuji

Selain undang-undang nasional, pengelolaan sampah Kota Tangerang juga memiliki kerangka pengaturan daerah.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah menjadi salah satu rujukan penting untuk menilai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah.

Sebuah penelitian hukum yang diterbitkan dalam jurnal Reformasi Hukum Trisakti pada Februari 2025 mengkaji tanggung jawab Pemerintah Kota Tangerang dalam menangani kebakaran TPA Rawa Kucing berdasarkan peraturan daerah tersebut.

Penelitian itu menyimpulkan bahwa penanganan persoalan pengelolaan sampah masih menghadapi kendala, termasuk terkait metode pengelolaan dan respons terhadap kebakaran.

Hasil penelitian tersebut bukan keputusan pejabat pengawas dan bukan putusan pengadilan.

Namun, penelitian tersebut dapat menjadi bahan pembanding bagi evaluasi kebijakan pemerintah.

Penilaian hukum yang lebih mendalam tetap membutuhkan pemeriksaan naskah peraturan daerah, peraturan pelaksana, pembagian tugas perangkat daerah, serta dokumen operasional TPA.

Dengan demikian, kritik terhadap pemerintah daerah tidak berhenti pada kewajiban umum, tetapi diarahkan pada standar dan tanggung jawab yang benar-benar ditetapkan oleh peraturan.

DPRD Kota Tangerang: Mengapa Pengawasan atas Sanksi Lingkungan Tidak Menjadi Agenda Terbuka?

DPRD Kota Tangerang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Persoalan Rawa Kucing seharusnya dapat menjadi objek pengawasan kelembagaan, terutama karena menyangkut pelayanan publik, lingkungan hidup, serta penggunaan keuangan daerah.

DPRD perlu meminta penjelasan mengenai status paksaan pemerintah tahun 2022.

• Apakah DPRD pernah menerima laporan tentang keputusan tersebut?

• Apakah terdapat rapat kerja yang membahas kewajiban perbaikan?

• Apakah kebutuhan anggaran untuk memenuhi sanksi administratif pernah diajukan?

• Apakah ada evaluasi atas hasil pengawasan kementerian pada 2022 dan 2024?

• Apakah DPRD mengetahui status terkini perkara yang diumumkan pada Desember 2024?

Pertanyaan tersebut bukan pernyataan bahwa DPRD tidak pernah melakukan pengawasan.

Penulis belum memperoleh seluruh risalah rapat, laporan komisi, atau dokumen pengawasan DPRD yang memungkinkan kesimpulan demikian.

Tetapi jika pengawasan telah dilakukan, hasilnya patut dijelaskan kepada masyarakat sepanjang dapat dibuka menurut hukum.

Fungsi pengawasan tidak boleh hanya tampak ketika kebakaran menarik perhatian publik. Pengawasan harus mampu menelusuri kewajiban hukum yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Inspektorat Kota Tangerang: Audit Kepatuhan Lebih Mendesak daripada Saling Membela

Dalam persoalan yang melibatkan kewajiban administratif, pengawasan teknis, dan penggunaan anggaran, Inspektorat daerah mempunyai peran penting sebagai aparat pengawasan intern pemerintah sesuai kewenangannya.

Penulis memandang perlu adanya pemeriksaan atau evaluasi kepatuhan terhadap tindak lanjut kewajiban lingkungan TPA Rawa Kucing.

Pemeriksaan tersebut seharusnya berfokus pada dokumen dan kondisi aktual.

• Apakah terdapat daftar kewajiban berdasarkan keputusan tahun 2022?

• Siapa unit yang bertanggung jawab atas setiap kewajiban?

• Apakah pekerjaan telah dilaksanakan?

• Apakah terdapat bukti penerimaan dan pengujian fungsi?

• Apakah hasil pengawasan kementerian telah ditindaklanjuti?

• Apakah anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan perbaikan?

• Apakah terdapat rekomendasi yang belum selesai?

Pemeriksaan demikian tidak harus dimulai dari tuduhan korupsi.

• Jika ditemukan kekurangan administratif, rekomendasikan perbaikan.

• Jika ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan, periksa kontrak dan pelaksanaannya.

• Jika terdapat kerugian keuangan daerah, gunakan mekanisme pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang berlaku.

• Jika ditemukan indikasi tindak pidana, penanganannya harus diserahkan kepada aparat yang berwenang.

Pengawasan yang serius bukan mencari siapa yang paling mudah disalahkan, tetapi menemukan kewajiban apa yang belum dilaksanakan, mengapa belum dilaksanakan, dan bagaimana memastikan penyelesaiannya.

Keterbukaan Informasi: Keputusan Sanksi dan Hasil Verifikasi Tidak Boleh Dibiarkan Menjadi Misteri

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik sesuai ketentuan.

Informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah, dokumen lingkungan, pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan anggaran merupakan informasi yang relevan bagi kepentingan publik.

Namun, tidak seluruh dokumen otomatis terbuka tanpa batas.

Informasi tertentu dapat dikecualikan berdasarkan dasar hukum dan pengujian konsekuensi yang sah.

Karena itu, permintaan informasi harus diarahkan secara jelas.

Redaksi Watchnews.co.id telah menyiapkan jalur konfirmasi kepada DLH Kota Tangerang, BPBD, pemerintah provinsi, serta kementerian yang membidangi penegakan hukum lingkungan.

Selain itu, permohonan dokumen dapat diajukan melalui PPID.

Dokumen prioritas yang perlu diperoleh adalah:

1. Salinan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1537/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/2/2022 tanggal 24 Februari 2022.

2. Laporan pengawasan kepatuhan tanggal 16 Juni 2022.

3. Surat peringatan tanggal 17 November 2023.

4. Laporan pengawasan lanjutan tanggal 7 Juni 2024.

5. Daftar kewajiban perbaikan beserta bukti pelaksanaan dan hasil verifikasi.

6. Dokumen atau keterangan resmi mengenai status terakhir sanksi administratif.

7. Informasi resmi mengenai perkembangan perkara yang diumumkan pada 6 Desember 2024, sepanjang dapat disampaikan menurut hukum.

8. Dokumen lingkungan serta hasil pemantauan air lindi, drainase, dan pengelolaan landfill periode terbaru.

9. Laporan evaluasi kebakaran Oktober 2023 dan Oktober 2026.

10. Dokumen evaluasi atau audit kepatuhan yang telah dilakukan instansi pengawas, jika tersedia.

Permohonan melalui PPID mempunyai prosedur dan tenggat yang berbeda dari permintaan konfirmasi jurnalistik.

Apabila badan publik menolak atau tidak memberikan tanggapan sesuai prosedur, pemohon dapat menggunakan mekanisme keberatan dan sengketa informasi berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Namun, belum adanya jawaban terhadap surat konfirmasi jurnalistik tidak boleh secara otomatis disebut sebagai pelanggaran tenggat UU KIP apabila permohonan informasi formal belum diajukan dan diregistrasikan.

Pembedaan ini penting agar langkah hukum redaksi tetap tepat.

Jangan Jadikan Seorang Mantan Pejabat sebagai Akhir Cerita

Ada satu bahaya besar dalam melihat perkara Rawa Kucing hanya dari penetapan tersangka terhadap mantan Kepala DLH.

Perhatian publik dapat terpusat pada seseorang, sementara persoalan operasional yang melatarbelakangi pengawasan tidak lagi diperiksa.

Padahal, penegakan hukum lingkungan mempunyai tujuan yang lebih luas daripada penentuan pertanggungjawaban individu.

• Ada kepentingan untuk mencegah pencemaran;

• Ada kewajiban memperbaiki pengelolaan;

• Ada perlindungan masyarakat sekitar;

• Ada kebutuhan memastikan kegiatan pelayanan publik berjalan sesuai standar.

Karena itu, sekalipun proses hukum terhadap individu memperoleh penyelesaian, pemerintah tetap harus memastikan bahwa kewajiban lingkungan telah ditangani.

Sebaliknya, apabila seseorang pada akhirnya tidak terbukti bersalah, hasil tersebut juga harus dihormati.

Tidak boleh ada upaya mempertahankan stigma pidana tanpa dasar.

Tetapi status pidana seseorang dan status kepatuhan lingkungan TPA tetap merupakan dua persoalan yang harus diperiksa menurut ukuran masing-masing.

Penegakan hukum yang hanya dipahami sebagai perkara seorang pejabat berisiko kehilangan tujuan utamanya: memastikan persoalan lingkungan yang menjadi sumber perkara benar-benar diperbaiki.

Pertanyaan Terbuka kepada Pemerintah Kota Tangerang dan Kementerian Lingkungan Hidup

Menjelang akhir 2026, penulis memandang terdapat beberapa pertanyaan yang harus memperoleh jawaban resmi.

1. Pertama, apakah Keputusan Menteri LHK tanggal 24 Februari 2022 masih mempunyai kewajiban yang belum dipenuhi?

2. Kedua, apa hasil verifikasi terakhir terhadap tindakan perbaikan pengelolaan TPA Rawa Kucing?

3. Ketiga, apakah persoalan air lindi, drainase, penimbunan terbuka, dan kapasitas landfill yang pernah ditemukan telah dinyatakan selesai berdasarkan pemeriksaan teknis?

4. Keempat, bagaimana status terakhir perkara yang diumumkan pada 6 Desember 2024?

5. Kelima, apakah terdapat pemeriksaan kepatuhan terbaru setelah kebakaran Oktober 2026?

6. Keenam, apakah pemerintah daerah mempunyai rencana perbaikan dengan target, anggaran, dan penanggung jawab yang jelas?

7. Ketujuh, apakah DPRD dan Inspektorat telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut keputusan paksaan pemerintah?

8. Kedelapan, apakah masyarakat sekitar TPA memperoleh akses terhadap informasi pemantauan kualitas lingkungan dan mekanisme pengaduan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan arah pemberitaan selanjutnya.

Jika pemerintah menunjukkan bahwa seluruh kewajiban telah dipenuhi, hal itu harus diberitakan secara proporsional.

Jika masih terdapat kewajiban yang belum selesai, publik perlu mengetahui alasan dan jadwal penyelesaiannya.

Jika terdapat perbedaan antara keterangan pemerintah kota dan pemerintah pusat, dokumen pengawasan harus menjadi dasar rekonsiliasi.

Yang tidak boleh terjadi adalah masing-masing instansi menganggap persoalan telah menjadi tanggung jawab pihak lain, sementara status kepatuhan lingkungan tetap tidak jelas.

Sanksi Boleh Berakhir, Tetapi Kewajiban Melindungi Lingkungan Tidak Pernah Berakhir

TPA Rawa Kucing bukan persoalan yang baru muncul setelah kebakaran Oktober 2026.

Riwayat pengawasan pemerintah pusat menunjukkan bahwa pengelolaannya pernah menjadi objek sanksi administratif sejak Februari 2022.

Pada 2023, TPA mengalami kebakaran besar.

Pada 2024, kementerian mengumumkan proses penegakan hukum terhadap seorang mantan pejabat DLH.

Pada 2025, kerja sama PSEL dengan PT Oligo Infra Swarna Nusantara diakhiri tanpa fasilitas yang direncanakan beroperasi.

Pada 2026, kebakaran kembali dilaporkan terjadi.

Rangkaian tersebut tidak membuktikan bahwa seluruh peristiwa mempunyai penyebab yang sama.

Rangkaian tersebut juga tidak membuktikan adanya kesalahan pidana Wali Kota, pejabat DLH saat ini, atau pejabat lainnya.

Namun, rangkaian itu memperlihatkan satu persoalan kebijakan yang patut diuji secara serius.

Apakah sistem pengelolaan TPA Rawa Kucing telah diperbaiki secara mendasar, atau pemerintah masih bergerak dari satu tindakan penanganan menuju tindakan berikutnya tanpa pernah membuka hasil evaluasi menyeluruh?

Penulis tidak menuntut pemerintah memberikan jawaban yang menguntungkan kepentingan pemberitaan.

Yang dituntut adalah jawaban berdasarkan dokumen.

• Jika sanksi tahun 2022 telah selesai dilaksanakan, tunjukkan hasil verifikasinya.

• Jika sistem air lindi telah diperbaiki, tunjukkan hasil pengujian dan pemantauannya.

• Jika landfill telah memenuhi standar, jelaskan dasar pemeriksaannya.

• Jika kapasitas TPA masih mencukupi, buka kajian teknisnya.

• Jika kebakaran Oktober 2026 telah dievaluasi, jelaskan tindakan korektifnya.

• Jika perkara pidana telah memperoleh penyelesaian, sampaikan status resmi yang dapat dipublikasikan.

• Jika ada kekurangan, tetapkan rencana perbaikan yang dapat diawasi.

Jangan sampai penegakan hukum berhenti pada status seorang tersangka, sementara akar persoalan yang pernah ditemukan pemerintah pusat tidak pernah dipastikan penyelesaiannya di hadapan publik.

Sebab, bagi masyarakat sekitar Rawa Kucing, kepastian hukum bukan hanya persoalan apakah seseorang dipidana.

Kepastian hukum juga berarti mengetahui bahwa air lindi dikelola dengan benar, timbunan sampah dikendalikan, risiko kebakaran diperkecil, dan kewajiban lingkungan benar-benar dilaksanakan.

Empat tahun setelah keputusan paksaan pemerintah diterbitkan, pertanyaan yang paling mendesak bukan siapa yang paling keras menyatakan telah bekerja.

Pertanyaannya adalah: mana bukti resmi bahwa kewajiban perbaikan lingkungan TPA Rawa Kucing telah dipenuhi?

Dan jika bukti itu belum dapat ditunjukkan, siapa yang bertanggung jawab memastikan persoalan tersebut diselesaikan?

Penulis: Akhwil, S.H. (Praktisi Hukum/Advokat & Aktivis Tangerang Raya)

Dasar Hukum dan Sumber Kajian

1. UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28F.

2. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 5, 6, 9, dan 29–31.

3. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, khususnya ketentuan pengawasan, sanksi administratif, Pasal 65, Pasal 112, dan Pasal 114.

4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

5. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya.

6. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

7. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

8. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Perda Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.

10. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1537/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/2/2022 tanggal 24 Februari 2022, sebagaimana dirujuk dalam penjelasan penegakan hukum tahun 2024; salinan lengkap dan status terkininya masih perlu diperoleh.

11. Keterangan Kementerian Lingkungan Hidup dalam konferensi pers tanggal 6 Desember 2024, sebagaimana dilaporkan ANTARA dan Media Indonesia.

12. Pemberitaan RRI pada 10–11 Desember 2024 mengenai tanggapan Pemerintah Kota Tangerang terhadap proses hukum.

13. Penelitian Farhan Ramadhany Putra Suryana dan Eko Primananda, Tanggung Jawab Pemerintah Kota Tangerang dalam Mengatasi Kebakaran TPA Rawa Kucing Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022, Reformasi Hukum Trisakti, Februari 2025.

14. Publikasi resmi Pemkot Tangerang mengenai penataan TPA, mitigasi kebakaran, dan pengakhiran kerja sama PSEL tahun 2024–2026.

15. Rangkaian pemberitaan Watchnews.co.id Edisi I–IX mengenai PSEL Tangerang dan TPA Rawa Kucing.

Catatan Redaksi:

Tulisan ini merupakan opini hukum investigatif yang menguji kebijakan dan pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan. Status terakhir sanksi administratif tahun 2022, pemenuhan seluruh kewajiban, dan perkembangan perkara pidana tahun 2024 belum terverifikasi melalui dokumen resmi terbaru.

Tidak ada kesimpulan bahwa pejabat tertentu telah terbukti bersalah atau bahwa seluruh temuan pengawasan tahun 2024 masih berlangsung pada 2026.

Redaksi membuka ruang konfirmasi, hak jawab, dan hak koreksi bagi seluruh pihak terkait.