Oleh: Akhwil, S.H (Praktisi Hukum & Aktivis Tangerang Raya)
BERITA JURNALISTIK – INFORMATIF
Tangerang, 27-11-2025, Watchnews.co.id.
KETIKA ANGGARAN DAERAH MENJADI PERTANYAAN PUBLIK
Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun APBD sebagai dokumen resmi pengelolaan keuangan. Namun bagi warga, pertanyaan yang paling penting selalu sama:
Uang rakyat itu digunakan untuk apa? Siapa yang menikmatinya? Dan apakah benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat?
Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah Pemerintah Kota Tangerang dan DPRD secara resmi menyepakati APBD 2026, sebagaimana diumumkan melalui kanal resmi Pemerintah Kota Tangerang.
Dengan total belanja Rp5,53 triliun dan pendapatan Rp5,13 triliun, publik kini perlu mencermati ke mana arah alokasi dana sebesar ini, termasuk bagaimana pemerintah berencana memenuhi target PAD Rp3,20 triliun, yang menjadi salah satu target terbesar sepanjang sejarah Kota Tangerang.
Watchnews.co.id menyajikan kajian panjang ini untuk menjawab rasa ingin tahu masyarakat:
Benarkah APBD 2026 akan membawa perubahan? Ataukah sekadar dokumen teknis yang tidak membumi?
1. Angka Besar, Tanggung Jawab Besar: Potret APBD 2026
Berdasarkan informasi resmi Pemkot Tangerang, struktur APBD 2026 adalah sebagai berikut:
Pendapatan Daerah: Rp5,13 triliun
- PAD: Rp3,20 triliun
- Pendapatan Transfer: Rp1,92 triliun
- Belanja Daerah: Rp5,53 triliun
Artinya, terdapat defisit sekitar Rp400 miliar, yang rencananya ditutup dengan pembiayaan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Defisit bukan masalah jika dikelola dengan benar.
Namun defisit yang tidak disertai ketelitian fiskal bisa menjadi bom waktu yang memicu:
- Pemotongan belanja prioritas
- Pergeseran anggaran di tengah tahun
- Ketidakseimbangan pembangunan
Oleh sebab itu, memahami ke mana belanja diarahkan menjadi penting bagi warga.
2. Empat Prioritas Pemkot Tangerang: Bagus di Atas Kertas, Bagaimana di Lapangan?
Pemkot Tangerang, melalui publikasi resminya, menegaskan empat prioritas pembangunan dalam APBD 2026:
- Peningkatan daya saing SDM
- Pemerataan ekonomi dan penguatan pelaku usaha lokal
- Infrastruktur modern, aman, dan inklusif
- Pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas
Prioritas ini sangat sesuai dengan kebutuhan kota besar seperti Tangerang. Namun masyarakat pantas bertanya:
- Apa program spesifik untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kesehatan?
- Bagaimana UMKM akan diperkuat?
- Bagaimana pembangunan infrastruktur dipastikan bebas dari praktik mark-up?
- Seberapa transparan mekanisme pengawasan internal dan publik?
Ketika prioritas tidak dijelaskan secara rinci dalam bentuk output, warga akan kesulitan mengukur keberhasilan pemerintah.
3. Target PAD Rp3,20 Triliun: Ambisi Besar yang Harus Diikuti Reformasi
Bagian paling menarik dari APBD 2026 adalah target PAD Rp3,20 triliun. Untuk memahami apakah target ini realistis, mari lihat data resmi Pemkot Tangerang beberapa tahun terakhir:
- 2020 — Rp1,65 triliun
- 2021 — Rp1,87 triliun
- 2022 — Rp2,01 triliun
- 2023 — Rp2,27 triliun
- 2024 — trennya naik signifikan
- 2026 — target melonjak menjadi Rp3,20 triliun
Kenaikan menuju target 2026 menuntut pertumbuhan sekitar 12% per tahun. Secara matematis mungkin, tetapi secara operasional sangat menantang karena:
- PAD sangat bergantung pada Pajak Daerah (PBB, BPHTB) Artinya ekonomi properti harus tetap stabil.
- Retribusi daerah belum berkontribusi optimal Bahkan beberapa sektor retribusi masih harus dibenahi dari sisi akuntabilitas.
- Digitalisasi PAD belum sepenuhnya merata Masih ada titik rawan manipulasi dan kebocoran. Lebih dari itu, tantangan PAD bukan hanya menaikkan penerimaan, tetapi memastikan uang yang dibayarkan masyarakat benar-benar masuk kas daerah, bukan bocor di tengah jalan.
4. Belanja Rp5,53 Triliun: Publik Harus Tahu Ke Mana Arah Uang Rakyat
Belanja APBD 2026 mencakup beberapa kelompok utama:
- Urusan wajib pelayanan dasar
- Pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, air bersih.
- Urusan wajib non-pelayanan dasar
- Perencanaan, perizinan, penanggulangan risiko, keamanan.
Urusan pilihan
- Sektor pariwisata, perdagangan, ekonomi kreatif.
- Penunjang pemerintahan
- Operasional kantor, gaji pegawai, tata kelola.
Tetapi bagi masyarakat, pertanyaan paling penting tetap sama: Apa manfaat langsung dari Rp5,53 triliun ini?
Setidaknya publik berharap:
- Penurunan titik banjir yang konsisten
- Fasilitas kesehatan yang merata dan modern
- Ruang publik lebih banyak dan layak
- Jalan lingkungan diperbaiki
- Sampah dikelola lebih profesional
- Transportasi kota makin nyaman
Dengan belanja setinggi itu, kegagalan pelayanan publik tidak lagi bisa dibenarkan.
5. Pekerjaan Rumah: Membangun Integritas dan Transparansi Anggaran
Untuk memastikan APBD 2026 benar-benar efektif, beberapa reformasi mendesak dilakukan Pemkot Tangerang:
- Transparansi publik: Publikasikan rincian APBD dalam versi sederhana (infografis & versi publik).
- Reformasi PAD: Perkuat retribusi, tutup kebocoran, wajibkan e-payment.
- Management pengawasan internal: Penguatan APIP (inspektorat) secara independen dan berbasis teknologi.
- Partisipasi warga: Melibatkan masyarakat dalam memantau proyek fisik dan layanan publik.
- Menjaga integritas aparatur: Karena korupsi kecil dalam pengelolaan PAD pun memberi dampak besar. Integritas harus diposisikan sebagai program pembangunan, bukan sekadar etika birokrasi.
6. Watchnews.co.id dan Peran Media: Mengawal Transparansi, Membuka Mata Publik
Sebagai media yang dekat dengan isu-isu masyarakat, Watchnews.co.id bisa memainkan peran strategis melalui pemberitaan yang:
- Menjelaskan APBD dengan bahasa publik
- Hindari jargon teknis agar seluruh kalangan masyarakat bisa memahami.
- Menyajikan analisis yang tajam dan data-driven Agar pembaca tidak hanya “tahu”, tetapi “mengerti”.
- Mengangkat suara warga Agar APBD terasa relevan, bukan dokumen elit birokrasi.
- Melakukan jurnalisme pengawasan (watchdog journalism) Karena APBD adalah uang publik, bukan milik pejabat.
Dengan cara itu, Watchnews.co.id bukan hanya media, tetapi penjaga kepentingan publik.
APBD ADALAH KONTRAK KEPERCAYAAN
APBD 2026 Kota Tangerang merupakan kontrak besar antara pemerintah dan masyarakat. Uang rakyat sebesar Rp5,53 triliun harus kembali kepada rakyat dalam bentuk:
- layanan publik yang lebih baik
- infrastruktur yang lebih modern
- kesejahteraan yang lebih merata
- tata kelola yang lebih bersih dan transparan
Pertanyaannya kini bukan lagi “berapa anggaran Tangerang?”, melainkan: “apakah uang itu benar-benar dikelola untuk rakyat Tangerang?”
Dan di sinilah peran seluruh elemen, pemerintah, masyarakat, dan media seperti Watchnews.co.id menjadi sangat krusial untuk bersama-sama mengawal transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Redaksi Watchnews.co.id
Editor & Pewarta: HL/CHY
