BERITA INFORMATIF
Salam Perjuangan
Oleh: Akhwil, S.H. (Praktisi Hukum & Kader Partai Gerakan Rakyat DPD Kota Tangerang)
TangerangKota, 01-02-2026, Watchnews.co.id.
KETIKA GERAKAN MEMILIH JALAN KELEMBAGAAN
Dalam sejarah demokrasi Indonesia, perubahan besar hampir selalu lahir dari gerakan rakyat. Dari Reformasi 1998 hingga berbagai gerakan sosial kontemporer, suara publik kerap menjadi pemicu koreksi arah bangsa. Namun, pengalaman panjang demokrasi juga mengajarkan satu pelajaran penting: gerakan tanpa kelembagaan politik yang kuat sering kali berhenti di jalan moral, tanpa mampu mengubah kebijakan secara struktural.
Transformasi Gerakan Rakyat dari organisasi masyarakat menjadi partai politik harus dibaca dalam kerangka tersebut. Ini bukan sekadar perubahan bentuk hukum, melainkan ikhtiar serius untuk membawa semangat perubahan ke ruang pengambilan keputusan negara, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2029. Langkah ini merupakan kesadaran kolektif bahwa perubahan tidak cukup hanya disuarakan, tetapi harus diperjuangkan secara konstitusional, sistematis, dan berkelanjutan.
DARI FIGUR KE INSTITUSI: MELAMPAUI POLITIK KETOKOHAN
Tidak dapat dimungkiri, Anies Baswedan telah menjadi simbol aspirasi perubahan bagi banyak rakyat Indonesia. Ia merepresentasikan harapan akan kepemimpinan yang rasional, berkeadilan, dan beradab. Namun, demokrasi yang sehat tidak boleh menggantungkan masa depannya pada figur semata.
Institusi politik adalah syarat mutlak keberlanjutan perubahan. Tanpa partai yang solid, visi akan terfragmentasi. Tanpa kader yang terorganisir, gagasan akan mudah dikalahkan oleh kekuatan modal dan oligarki.
Dalam konteks inilah Partai Gerakan Rakyat dimaknai sebagai alat kolektif, bukan kendaraan personal. Ia menjadi rumah bersama bagi gagasan, nilai, dan kerja politik jangka panjang. Dengan pelembagaan yang kuat, semangat perubahan tidak berhenti sebagai romantisme politik, melainkan menjelma menjadi kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.
DIMENSI HUKUM: JALAN KONSTITUSIONAL PERUBAHAN
Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan ruang konstitusional bagi warga negara untuk berserikat dan berpartisipasi dalam politik melalui partai. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjadi dasar hukum bagi transformasi ini.
Namun, hukum tidak boleh dipahami sebatas urusan administratif. Hukum adalah pagar moral dan etika dalam berpolitik.
Karena itu, perubahan dari ormas menjadi partai seharusnya juga membawa nilai:
- Kepatuhan terhadap konstitusi
- Transparansi dalam pengelolaan organisasi
- Akuntabilitas terhadap publik
Partai politik bukan hanya peserta pemilu, tetapi bagian dari sistem ketatanegaraan. Dengan latar belakang kader yang beragam, termasuk praktisi hukum dan profesional, Partai Gerakan Rakyat memiliki peluang untuk menjadi pelopor politik yang tertib hukum, etis, dan bertanggung jawab, bukan sekadar politik elektoral yang pragmatis.
PEMILU 2029: TANTANGAN NYATA DAN PELUANG DEMOKRASI
Menuju Pemilu 2029, partai-partai baru dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Mulai dari verifikasi faktual KPU, pemenuhan keterwakilan perempuan, pembangunan infrastruktur kepengurusan nasional, hingga persaingan dengan partai-partai mapan.
Namun, dinamika hukum dan wacana politik terkini, termasuk kemungkinan perubahan presidential threshold, membuka ruang demokrasi yang lebih adil. Jika ambang batas pencalonan presiden benar-benar dihapus, maka rakyat akan kembali menjadi pusat penentu, bukan semata elite koalisi.
Bagi Partai Gerakan Rakyat, situasi ini mengandung pesan tegas: kesiapan harus dibangun sejak sekarang, bukan menunggu momentum elektoral. Konsolidasi struktur, penguatan kader, dan kejelasan platform ideologis adalah modal utama menghadapi kontestasi politik yang semakin kompleks.
KONSOLIDASI INTERNAL: FONDASI YANG TIDAK BISA DITAWAR
Sebagai kader di tingkat daerah, khususnya di DPD Kota Tangerang, saya melihat bahwa kerja politik sesungguhnya dimulai dari bawah. Konsolidasi organisasi, perekrutan kader, dan penguatan basis sosial adalah pekerjaan yang kerap sunyi, tetapi menentukan arah dan masa depan partai.
Kader bukan sekadar alat elektoral. Mereka adalah:
- Agen pendidikan politik di tengah masyarakat
- Penjaga nilai dan ideologi partai
- Jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan publik
Tanpa konsolidasi internal yang kuat, partai hanya akan menjadi papan nama. Oleh karena itu, pendidikan politik kader, disiplin organisasi, dan penguatan ideologi harus menjadi agenda utama, bukan sekadar pelengkap kegiatan elektoral.
KOMUNIKASI POLITIK DI ERA DIGITAL: ANTARA NARASI DAN ETIKA
Era digital membuka peluang besar bagi partai politik untuk menjangkau publik secara luas dan cepat. Namun, di saat yang sama, era ini juga membawa risiko polarisasi, disinformasi, dan politik sensasi.
Partai politik modern dituntut untuk:
- Menyampaikan narasi yang jujur, konsisten, dan berbasis data
- Menghindari politik identitas yang memecah bela
- Hadir dalam isu nyata masyarakat, bukan sekadar mengikuti arus viral
Bagi kader, menulis di media, termasuk media online, harus diposisikan sebagai kontribusi intelektual dan edukasi publik, bukan sebagai klaim representasi resmi partai. Ruang opini kader yang sehat justru memperkaya demokrasi dan memperluas diskursus politik yang rasional.
POLITIK BERKEADABAN: AGENDA MORAL GERAKAN RAKYAT
Indonesia hari ini menghadapi krisis kepercayaan terhadap politik. Politik sering dipersepsikan sebagai arena transaksional, elitis, dan jauh dari nilai etika. Karena itu, partai politik baru seharusnya hadir bukan hanya membawa nama dan simbol baru, tetapi cara baru dalam berpolitik.
Politik berkeadaban berarti:
- Menolak politik uang dan praktik transaksional
- Menghormati perbedaan pandangan dan pilihan politik
- Mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan elektoral jangka pendek
Tanpa komitmen moral ini, partai baru hanya akan mengulang kesalahan lama dengan wajah yang berbeda.
PERUBAHAN MEMBUTUHKAN KESABARAN DAN KONSISTENSI
Transformasi dari gerakan ke partai politik adalah jalan panjang yang menuntut kesabaran, kedewasaan, dan konsistensi. Ia membutuhkan disiplin organisasi, kerja kolektif, serta kesediaan untuk berjuang di dalam sistem yang tidak selalu ideal.
Sebagai kader, saya meyakini bahwa perubahan tidak lahir dari euforia sesaat, melainkan dari konsistensi dalam memperjuangkan nilai. Partai Gerakan Rakyat memiliki peluang untuk menjadi kekuatan politik baru yang bermakna, apabila mampu menjaga integritas, membangun struktur yang kuat, dan merawat kepercayaan rakyat.
Tulisan ini adalah refleksi pribadi seorang kader yang percaya bahwa politik masih bisa menjadi jalan pengabdian, dan partai politik masih bisa menjadi alat perjuangan rakyat.
Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis sebagai kader dan tidak mewakili sikap resmi Partai Gerakan Rakyat maupun struktur kepengurusan di tingkat mana pun.
Redaksi Watchnews.co.id :
Editor & Pewarta: HL/CHY
