Tuntutan pemberhentian Wali Kota tidak boleh berhenti sebagai slogan jalanan. Pemerintah pun tak cukup menjawabnya dengan bantahan. Jika pangkal persoalannya aset daerah, buka dokumennya. Jika yang dipersoalkan penyalahgunaan wewenang, tunjuk keputusan dan pejabatnya. Jika yang diduga korupsi, biarkan unsur pidananya diuji melalui proses hukum.
Oleh: Akhwil, S.H. (Praktisi Hukum/Advokat & Aktivis Tangerang Raya)
Kora Tangerang, 30-09-2026, Watchnews.co.id
Ada pertanyaan yang seharusnya tidak ikut bubar ketika demonstrasi selesai di depan Kantor Wali Kota Tangerang: apa sesungguhnya yang terjadi dengan aset daerah sejak Kota Tangerang dibentuk lebih dari tiga dasawarsa lalu?
Pertanyaan itu mengemuka setelah Saudara Ibnu Jandi, S.Sos., M.M., melalui surat pemberitahuan tertanggal 29 September 2026, menyampaikan rencana penyampaian aspirasi di Kantor Wali Kota Tangerang dan DPRD Kota Tangerang pada 30 September 2026.
Ada tiga isu yang dibawa: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, persoalan aset, dan tuntutan yang disebut sebagai “pemakzulan Wali Kota Tangerang”, yang dalam aspirasi tersebut dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi.
Tiga isu itu tidak boleh dicampur menjadi satu kesimpulan.
Surat pemberitahuan demonstrasi bukan alat bukti tindak pidana. Dugaan penyalahgunaan wewenang belum tentu merupakan tindak pidana korupsi. Persoalan administrasi aset tidak otomatis menjadi kerugian keuangan negara. Dan tuntutan pemberhentian Wali Kota bukan putusan yang serta-merta dapat mengakhiri masa jabatan kepala daerah.
Tetapi pemerintah juga tidak cukup mengatakan: tuduhan itu belum terbukti.
Sebab di balik tuntutan tersebut terdapat pertanyaan tentang aset publik.
Dan pertanyaan itu layak dijawab.
PASAL 13 YANG TAK BOLEH MENJADI ARSIP MATI
UU Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang sampai sekarang tercatat berstatus berlaku dalam JDIH Kota Tangerang.
Salah satu ketentuan pentingnya adalah Pasal 13.
Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kotamadya Tangerang, ketentuan tersebut memerintahkan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Tangerang mengatur penyerahan sejumlah unsur kepada Pemerintah Kotamadya Tangerang.
Penyerahan itu mencakup pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kotamadya Tangerang. Namun cakupannya jauh lebih luas: tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang memenuhi kriteria undang-undang; BUMD tertentu; utang-piutang Pemerintah Kabupaten Tangerang yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Tangerang; serta perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan kota baru tersebut.
Di sinilah persoalan hukumnya menjadi menarik.
Khusus tanah dan bangunan, Pasal 13 tidak mengatakan seluruh aset Pemerintah Kabupaten Tangerang atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada di wilayah Kota Tangerang otomatis berpindah kepemilikan.
Undang-undang memberikan kualifikasi: aset tersebut berada di wilayah Kotamadya Tangerang dan dianggap perlu untuk diserahkan.
Artinya, lokasi geografis saja tidak cukup.
Harus ditelusuri dokumen pelaksanaan penyerahannya.
Pertanyaan yang harus dijawab:
- Apa saja aset yang akhirnya ditetapkan untuk diserahkan?
- Di mana Berita Acara Serah Terimanya?
- Apa daftar inventaris yang menyertainya?
- Berapa luas tanahnya?
- Apa bukti kepemilikannya?
- Kapan dicatat sebagai aset Pemerintah Kota Tangerang?
- Dan setelah lebih dari tiga dekade berlalu, bagaimana status setiap aset tersebut sekarang?
Pertanyaan itulah yang mestinya menjadi pusat perdebatan.
JANGAN BERDEBAT TENTANG JUMLAH SEBELUM MEMBUKA BAST
Apabila berkembang klaim mengenai puluhan aset yang dipersoalkan, pemerintah maupun pihak yang mengkritik sebaiknya tidak terjebak dalam perang angka.
Buka dokumen sumbernya.
Terutama Berita Acara Serah Terima dan dokumen inventaris yang menjadi pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 1993.
Satu aset harus mempunyai satu riwayat hukum.
Rekonstruksinya dapat dibuat sederhana tetapi tegas:
asal-usul aset → dasar penyerahan → BAST → pencatatan BMD → bukti kepemilikan/sertifikat → penggunaan → pemanfaatan → pemindahtanganan apabila pernah terjadi → status pada 2026.
Dari sana publik dapat mengetahui apakah sebuah tanah memang BMD Kota Tangerang, apakah masih berada dalam penguasaan pemerintah, apakah digunakan pihak ketiga, apakah pernah dipindahtangankan, atau justru sejak awal tidak termasuk aset yang diserahkan berdasarkan UU No. 2 Tahun 1993.
Tanpa dokumen, tuduhan bahwa “aset hilang” akan mudah berubah menjadi spekulasi.
Tetapi tanpa keterbukaan data, jawaban pemerintah bahwa “tidak ada masalah” juga sulit diuji.
Keduanya harus bertemu pada dokumen.
ASET DAERAH BUKAN MILIK WALI KOTA
Ini prinsip yang tidak boleh kabur.
Barang Milik Daerah bukan milik pribadi Wali Kota, DPRD, ataupun birokrasi.
Kekuasaan kepala daerah atas BMD adalah kewenangan jabatan yang harus dipertanggungjawabkan menurut hukum.
Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tetap menjadi bagian dari kerangka hukum BMD dan telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Regulasi terbaru itu antara lain mengatur kewenangan dan tanggung jawab gubernur/bupati/wali kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.
Ruang lingkupnya tidak sederhana.
Ia menyangkut dokumen kepemilikan, pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, penjualan, hibah, penyertaan modal, hingga penghapusan BMD.
Maka audit aset tidak cukup menjawab:
- “Apakah tanahnya masih ada?”
Pertanyaan hukumnya jauh lebih luas.
- Apakah aset tersebut tercatat?
- Apakah bukti kepemilikannya lengkap?
- Siapa yang menguasai fisiknya?
- Apakah digunakan oleh pihak ketiga?
- Atas dasar hukum apa?
- Apakah pernah disewakan, dikerjasamakan, dihibahkan, ditukar, dijual, atau dijadikan penyertaan modal?
- Siapa yang memberikan persetujuan?
- Berapa nilai aset ketika tindakan hukum dilakukan?
- Apakah dilakukan penilaian sebagaimana diwajibkan?
- Apakah persetujuan DPRD diperlukan?
- Jika diperlukan, apakah persetujuan itu pernah diberikan?
- Dan pertanyaan paling sensitif: siapa yang memperoleh manfaat dari keputusan tersebut dan apakah kepentingan daerah terlindungi?
Di titik itulah pemeriksaan administratif dapat berkembang menjadi pemeriksaan hukum.
JANGAN BEBANKAN PERBUATAN PEMERINTAHAN LAMA KEPADA WALI KOTA SEKARANG
Ketajaman kritik tidak boleh menghilangkan keadilan.
Jika sebuah aset dipindahtangankan pada masa pemerintahan sebelumnya, tidak tepat secara hukum tindakan tersebut otomatis dilekatkan sebagai perbuatan pribadi Wali Kota yang sekarang menjabat.
Pertanggungjawaban harus mempunyai alamat.
Harus diketahui:
- siapa melakukan apa;
- kapan dilakukan;
- berdasarkan kewenangan apa;
- dengan keputusan apa;
- kepada siapa aset berpindah;
- dan peraturan apa yang berlaku ketika tindakan tersebut dilakukan.
Hukum pidana terlebih lagi tidak mengenal pertanggungjawaban pribadi semata-mata karena seseorang kemudian menduduki jabatan yang sama.
Namun ada sisi lain yang sama pentingnya.
Perbuatan masa lalu boleh mempunyai pelaku masa lalu, tetapi persoalan aset yang masih berlangsung hari ini tetap menjadi persoalan pemerintahan hari ini.
Inilah garis yang harus dipisahkan secara tegas:
pertanggungjawaban personal atas perbuatan terdahulu berbeda dengan tanggung jawab institusional kepala daerah saat ini untuk mengamankan dan menertibkan BMD.
Karena itu, Wali Kota saat ini tidak seharusnya dibebani kesalahan pendahulunya tanpa bukti.
Tetapi pemerintah sekarang juga tidak cukup menjawab:
“Itu bukan terjadi pada masa kami.”
Jika aset daerah masih bermasalah, kewajiban untuk menertibkannya tidak ikut berakhir ketika pejabat sebelumnya meninggalkan jabatan.
PENYALAHGUNAAN WEWENANG: SEBUT KEPUTUSAN DAN TINDAKANNYA
Dugaan penyalahgunaan wewenang yang dibawa dalam aspirasi publik juga harus diuji dengan disiplin hukum.
Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas melarang badan dan/atau pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang.
Larangan tersebut mencakup tiga kategori: melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Pasal 18 selanjutnya memberikan parameter untuk menilai kategori tersebut.
Dengan demikian, “penyalahgunaan wewenang” bukan sekadar istilah politik untuk menggambarkan kebijakan yang tidak disukai.
Ia merupakan konsep hukum yang harus dibuktikan.
Maka siapa pun yang mendalilkan adanya penyalahgunaan wewenang seharusnya dapat menjawab:
- Keputusan apa yang dipersoalkan?
- Tindakan apa yang dilakukan?
- Siapa pejabat yang mengambil keputusan?
- Dari mana sumber kewenangannya?
- Apa batas kewenangannya?
- Bagian mana yang diduga dilampaui, dicampuradukkan, atau digunakan secara sewenang-wenang?
- Apa akibat hukumnya?
- Apakah menimbulkan kerugian keuangan daerah?
- Siapa yang memperoleh manfaat?
UU Administrasi Pemerintahan menempatkan penggunaan wewenang pejabat dalam kerangka peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. UU tersebut tetap berlaku dan telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU No. 6 Tahun 2023.
Karena itu, jika tuduhan penyalahgunaan wewenang hendak dinaikkan dari bahasa demonstrasi menjadi argumentasi hukum, objek keputusan dan tindakannya harus ditunjuk secara presisi.
ASET BERMASALAH TIDAK OTOMATIS BERARTI KORUPSI
Ini bagian yang harus dijelaskan secara jernih kepada publik.
Jangan membuat persamaan hukum yang keliru:
aset bermasalah = penyalahgunaan wewenang = kerugian negara = korupsi.
Tidak sesederhana itu.
Kesalahan administrasi dapat berakhir pada pertanggungjawaban administratif.
Pelanggaran prosedur mempunyai akibat hukum tersendiri.
Penyalahgunaan wewenang mempunyai parameter tersendiri.
Kerugian keuangan negara/daerah harus dibuktikan menurut mekanisme hukum.
Sedangkan tindak pidana korupsi mensyaratkan pembuktian unsur tindak pidana berdasarkan peraturan yang berlaku terhadap perbuatan tersebut.
Bahkan perkembangan hukum terbaru memperlihatkan pentingnya pembedaan itu.
Basis resmi JDIH BPK mencatat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 mengenai Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan. Putusan tersebut antara lain menegaskan konstruksi berbeda mengenai pembebanan pengembalian kerugian keuangan negara ketika kesalahan administratif terjadi dengan atau tanpa unsur penyalahgunaan wewenang.
Pesannya terang:
hukum sendiri membedakan kesalahan administrasi dari penyalahgunaan wewenang.
Maka masyarakat jangan terlalu cepat mengubah persoalan administratif menjadi vonis pidana.
Sebaliknya, pemerintah juga jangan buru-buru berlindung di balik istilah “kesalahan administrasi” apabila pemeriksaan kemudian menemukan fakta yang lebih serius.
Yang menentukan bukan label.
Yang menentukan adalah bukti.
KALAU DISEBUT KORUPSI, TENTUKAN DULU KAPAN PERBUATANNYA TERJADI
Ada persoalan yang kerap luput dalam polemik aset puluhan tahun: waktu terjadinya perbuatan.
Ini sangat penting.
Transaksi aset pada 1995, 2005, 2015, 2025 dan 2026 tidak boleh dianalisis secara serampangan seolah-olah seluruhnya terjadi pada waktu yang sama dan berada di bawah rezim hukum yang persis sama.
Setiap tindakan harus dibuat dalam sebuah timeline hukum:
kapan tindakan dilakukan → siapa pejabatnya → aturan apa yang berlaku → keputusan apa yang diterbitkan → siapa penerima manfaat → apa akibat hukumnya.
Prinsip legalitas mengharuskan pertanggungjawaban pidana dinilai berdasarkan hukum yang relevan terhadap waktu perbuatan, dengan memperhatikan ketentuan hukum pidana mengenai perubahan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, jika persoalan aset 1993–2026 hendak dibawa ke ranah pidana, audit historis saja tidak cukup.
Diperlukan audit hukum berdasarkan tempus perbuatan.
LALU, BISAKAH WALI KOTA DIBERHENTIKAN?
Di sinilah slogan politik harus berhenti dan hukum positif mulai berbicara.
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenal mekanisme pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
Pasal 78 menyatakan kepala daerah/wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Undang-undang kemudian menentukan sejumlah alasan pemberhentian, termasuk dalam kondisi tertentu karena dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban tertentu, melanggar larangan tertentu, atau melakukan perbuatan tercela.
Jadi pemberhentian kepala daerah memang dikenal oleh hukum.
Tetapi prosesnya bukan:
demonstrasi → tuntutan → DPRD menyetujui → Wali Kota otomatis berhenti.
Untuk kategori pelanggaran tertentu, UU Pemerintahan Daerah menyediakan mekanisme tersendiri yang melibatkan DPRD dan pemeriksaan Mahkamah Agung, sebelum proses pemberhentian dilanjutkan menurut ketentuan undang-undang.
Artinya:
- demonstrasi adalah aspirasi, bukan putusan;
- tuntutan adalah tuntutan, bukan pembuktian;
- dugaan pelanggaran bukan pernyataan bersalah;
- dan pemberhentian kepala daerah tidak dapat dilakukan dengan melompati prosedur yang telah ditentukan undang-undang.
Namun kesimpulan tersebut jangan digunakan sebagai alasan untuk menutup pintu pengawasan.
Tuntutan pemberhentian boleh jadi belum mempunyai dasar pembuktian yang memadai.
Tetapi persoalan aset yang menjadi latar belakang tuntutan tetap harus diperiksa.
DPRD JANGAN HANYA MENJADI ALAMAT DEMONSTRASI
DPRD Kota Tangerang menjadi salah satu tujuan penyampaian aspirasi.
Karena itu DPRD mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menerima perwakilan massa.
Jika substansi tuntutannya menyangkut aset daerah, ubah tuntutan politik menjadi agenda pengawasan berbasis dokumen.
Minta:
- BAST pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 1993;
- daftar aset yang diterima Pemkot;
- register BMD;
- data bukti kepemilikan;
- daftar aset yang pernah dimanfaatkan atau dipindahtangankan;
- dokumen penilaian;
- keputusan hibah, penjualan, tukar-menukar atau bentuk pemindahtanganan lainnya apabila memang ada;
- periksa apakah persetujuan DPRD pernah diwajibkan dan dipenuhi;
- periksa pula hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya apabila aset tersebut pernah menjadi objek audit.
DPRD tidak perlu terlebih dahulu memutuskan siapa benar dan siapa salah.
Buka dokumennya terlebih dahulu.
Itulah fungsi pengawasan yang jauh lebih substantif daripada sekadar merespons slogan “pemakzulan”.
PEMERINTAH JANGAN MENJAWAB DOKUMEN DENGAN RETORIKA
Pemerintah mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki sebagian besar masyarakat: arsip pemerintahan berada di tangan birokrasi.
Karena itu beban transparansi pemerintah memang lebih besar.
Jika kritik Saudara Ibnu Jandi dianggap keliru, bantahlah dengan dokumen.
Jika jumlah aset yang disebut tidak benar, tunjukkan data yang benar.
Jika aset telah dialihkan secara sah, jelaskan dasar hukumnya.
Jika bukti kepemilikan belum tertib, jelaskan persoalannya dan langkah penyelesaiannya.
Jika aset berada dalam sengketa, jelaskan status hukumnya.
Jika terdapat aset yang memang belum tertib, jangan disembunyikan.
Akui, tertibkan, lalu selesaikan.
Pemerintah yang transparan tidak kehilangan kewibawaan karena mengakui persoalan.
Sebaliknya, keterbukaan dapat menjadi cara paling efektif untuk menghentikan spekulasi.
SAATNYA AUDIT HUKUM ASET 1993–2026
Saya berpandangan Wali Kota Tangerang perlu mempertimbangkan satu langkah yang lebih substantif: audit hukum dan rekonsiliasi terhadap aset yang mempunyai hubungan dengan pembentukan Kota Tangerang sejak 1993.
Bukan audit untuk mencari tersangka.
Bukan audit untuk membenarkan pemerintah.
Tetapi audit untuk menemukan keadaan hukum yang sebenarnya.
Setiap aset diperiksa setidaknya melalui empat lapisan.
PERTAMA, LEGALITAS ASAL-USUL
- Apakah aset tersebut benar termasuk objek yang diserahkan dalam pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1993?
- Apa dokumen penyerahannya?
KEDUA, LEGALITAS KEPEMILIKAN
- Apakah bukti kepemilikannya lengkap?
- Atas nama siapa?
- Apakah sesuai dengan register BMD?
KETIGA, LEGALITAS PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN
- Siapa yang menguasai secara fisik?
- Apakah terdapat pihak ketiga?
- Apa dasar hukumnya?
KEEMPAT, LEGALITAS PEMINDAHTANGANAN
- Jika aset pernah berpindah, kapan?
- Kepada siapa?
- Melalui instrumen apa?
- Siapa yang menyetujui?
- Berapa nilainya?
- Dan apakah prosedurnya sesuai hukum yang berlaku pada saat itu?
Setelah pemeriksaan itu barulah setiap aset dapat dipetakan secara objektif:
- tertib dan tidak bermasalah;
- bermasalah secara administratif;
- bermasalah dalam bukti kepemilikan;
- dikuasai pihak ketiga;
- sedang disengketakan;
- memerlukan pemulihan;
- atau menunjukkan indikasi yang layak disampaikan kepada aparat penegak hukum.
FOLLOW THE ASSET, FOLLOW THE DOCUMENT, FOLLOW THE DECISION
Investigasi yang serius jangan dimulai dari pertanyaan:
“Siapa yang akan kita salahkan?”
Mulailah dari:
FOLLOW THE ASSET
Ke mana aset bergerak dan siapa yang menguasainya?
Lalu:
FOLLOW THE DOCUMENT
Dokumen apa yang menjadi dasar setiap perubahan statusnya?
Kemudian:
FOLLOW THE DECISION
Siapa yang mengambil keputusan, dalam kapasitas apa, dan berdasarkan kewenangan apa?
Setelah itu:
FOLLOW THE BENEFIT
Siapa memperoleh manfaat ekonominya dan apakah daerah memperoleh hak yang semestinya?
Empat jalur tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang jauh lebih kuat daripada memulai investigasi dengan asumsi seseorang pasti bersalah.
WALI KOTA TAK PERLU TAKUT PADA KRITIK, TETAPI HARUS MENJAWAB DATA YANG DIPERSOALKAN
Ada satu pesan yang menurut saya penting bagi Wali Kota Tangerang.
Jangan defensif menghadapi demonstrasi.
Hak masyarakat menyampaikan pendapat harus dihormati.
Tetapi jangan pula membiarkan isu aset berkembang tanpa jawaban substantif.
Pemerintah mempunyai instrumen yang tidak dimiliki demonstran: BAST, register aset, bukti kepemilikan, keputusan, arsip, laporan keuangan dan aparatur pengawasan internal.
Gunakan itu.
Jika semuanya tertib, tunjukkan sejauh hukum memperbolehkan.
- Jika ada kekurangan, perbaiki.
- Jika aset dikuasai pihak lain tanpa dasar yang sah, pulihkan.
- Jika ditemukan pelanggaran administratif, koreksi.
- Jika terdapat kerugian daerah, tindak lanjuti sesuai mekanisme hukum.
Dan apabila bukti mengarah kepada dugaan tindak pidana, jangan gunakan kekuasaan untuk menghalangi aparat penegak hukum.
Standar yang sama berlaku bagi pihak yang mengkritik.
- Bawa data.
- Sebut asetnya.
- Tunjukkan dokumennya.
- Sebut keputusan yang dipersoalkan.
- Jelaskan dasar dugaan penyalahgunaan wewenangnya.
Karena kontrol sosial menjadi kuat bukan ketika tuduhannya paling keras, tetapi ketika buktinya paling sulit dibantah.
PERTANYAAN YANG LEBIH PENTING DARIPADA “SIAPA YANG DIMAKZULKAN?”
Pada akhirnya, kata “pemakzulan” memang mudah menjadi judul berita.
Tetapi terdapat pertanyaan yang jauh lebih penting:
- Apakah seluruh aset yang menjadi hak Pemerintah Kota Tangerang sejak daerah ini dibentuk telah tercatat, diamankan, dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan sesuai hukum?
Jika jawabannya ya, buktikan.
Jika ada yang belum jelas, telusuri.
Jika aset telah dipindahtangankan secara sah, buka dasar hukumnya.
Jika dikuasai pihak lain tanpa hak, pulihkan.
Jika ada kesalahan administrasi, perbaiki.
Jika terdapat pelanggaran hukum, tindak sesuai kewenangan.
Dan apabila terdapat bukti permulaan tindak pidana, serahkan kepada proses hukum.
Itulah esensi social control.
Bukan menjatuhkan vonis di ruang publik.
Tetapi memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.
JANGAN WARISKAN PERSOALAN 1993 KEPADA GENERASI BERIKUTNYA
Lebih dari tiga dasawarsa adalah waktu yang terlalu panjang untuk membiarkan pertanyaan mengenai aset terus berulang.
Momentum ini semestinya digunakan Pemerintah Kota Tangerang dan DPRD untuk melakukan penataan menyeluruh.
Bukan karena takut terhadap demonstrasi.
Bukan pula semata-mata karena muncul tuntutan pemberhentian Wali Kota.
Tetapi karena aset daerah merupakan kekayaan publik yang pengelolaannya dipercayakan kepada pemerintah.
Pejabat datang dan pergi.
Wali Kota berganti.
Anggota DPRD berganti.
Kepala perangkat daerah berganti.
Tetapi aset publik tidak kehilangan statusnya hanya karena kekuasaan berpindah tangan.
Demonstrasi 30 September pada akhirnya selesai.
Pengeras suara dimatikan.
Spanduk dilipat.
Massa pulang.
Tetapi arsip tidak boleh ikut ditutup.
Buka BAST-nya. Cocokkan register asetnya. Telusuri bukti kepemilikannya. Periksa keputusan pemanfaatan dan pemindahtanganannya. Periksa nilainya. Identifikasi siapa yang menguasainya.
Setelah itu biarkan fakta dan hukum berbicara.
Jika pemerintah benar, dokumen merupakan pembelaan terbaik.
Jika kritik masyarakat mempunyai dasar, dokumen pula yang akan menunjukkannya.
Dan jika ternyata ditemukan perbuatan melawan hukum, tidak boleh ada kekuasaan yang digunakan untuk menutupinya.
Karena itu, sebelum terburu-buru memperdebatkan siapa yang harus diberhentikan, ada pekerjaan yang jauh lebih mendesak:
telusuri ke mana aset publik itu bergerak, bagaimana ia dikelola, siapa yang mengambil keputusan, atas dasar kewenangan apa keputusan dibuat, dan apakah setiap meter persegi serta setiap rupiah kekayaan daerah dapat dipertanggungjawabkan.
Di situlah ujian sesungguhnya bagi pemerintahan yang bersih.
Bukan pada seberapa keras pemerintah membantah kritik.
Tetapi pada seberapa berani pemerintah membuka dokumen ketika publik bertanya.
SUMBER KAJIAN RESMI
Tulisan ini menggunakan sumber resmi JDIH Kota Tangerang, khususnya UU Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; JDIH BPK RI, khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perkembangan perubahannya, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah.
“UU Nomor 2 Tahun 1993 – JDIH Kota Tangerang”
“UU Nomor 30 Tahun 2014 – JDIH BPK RI”
“Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 – JDIH BPK RI”
CATATAN HUKUM
Penyebutan dugaan penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, serta tuntutan pemberhentian Wali Kota dalam tulisan ini merupakan pembahasan kritis terhadap aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah dan bukan kesimpulan bahwa Wali Kota Tangerang ataupun pihak tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum.
Pertanggungjawaban hukum harus ditentukan berdasarkan fakta, alat bukti, kewenangan lembaga yang berwenang, dan proses hukum dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
