UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Babak Baru Pemberantasan Korupsi: Negara Harus Tegas Merampas Hasil Kejahatan, Bukan Hak Rakyat

Bagikan

Disusun oleh: Tim Hukum Redaksi Watchnews.co.id

Pandangan dan Analisis Hukum:

Bacaan Lainnya
  • Akhwil, S.H. (Praktisi Hukum/Advokat & Aktivis, Anggota Tim Hukum Redaksi Watchnews)

JAKARTA, 19-11-2026, WATCHNEWS.CO.ID

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026, menandai momentum penting dalam reformasi hukum nasional, khususnya dalam memperkuat pemberantasan korupsi, kejahatan ekonomi, dan upaya pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Langkah legislasi tersebut menjadi perhatian luas karena membawa harapan baru bagi masyarakat agar penegakan hukum tidak hanya berakhir pada penghukuman pelaku kejahatan, tetapi juga mampu menelusuri, mengamankan, dan mengembalikan hasil kejahatan kepada negara maupun korban yang berhak.

Namun, penguatan kewenangan negara untuk merampas aset juga memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar mengenai kepastian hukum, mekanisme pembuktian, perlindungan hak milik, serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Tim Hukum Redaksi Watchnews.co.id menilai bahwa kehadiran UU Perampasan Aset perlu ditempatkan dalam dua kepentingan besar yang harus berjalan beriringan, yakni efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kajian awal ini disusun sebagai bagian dari komitmen Watchnews.co.id untuk menghadirkan pemberitaan yang tidak hanya informatif, tetapi juga memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, khususnya praktisi hukum, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, serta para pegiat antikorupsi.

Perampasan Aset: Mengubah Orientasi Pemberantasan Korupsi

Selama ini, perhatian publik terhadap pemberantasan korupsi sering kali terpusat pada proses penangkapan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku.

Padahal, salah satu persoalan penting dalam pemberantasan kejahatan ekonomi adalah bagaimana memastikan hasil kejahatan tidak tetap dikuasai atau dinikmati oleh pihak yang tidak berhak.

Dalam praktik penegakan hukum, terdapat kemungkinan seseorang telah menjalani proses pidana, tetapi aset yang diduga berasal dari kejahatan belum sepenuhnya ditemukan atau dipulihkan.

Sebaliknya, terdapat pula keadaan ketika aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dapat ditelusuri, tetapi proses pemidanaan terhadap pelakunya mengalami hambatan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pengembangan mekanisme perampasan aset yang lebih efektif.

Salah satu konsep yang mendapat perhatian dalam pembahasan regulasi ini adalah non-conviction based asset forfeiture, yakni mekanisme perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pemidanaan terhadap seseorang.

Secara konseptual, mekanisme tersebut berfokus pada pembuktian hubungan antara aset dengan tindak pidana melalui proses hukum yang ditentukan undang-undang.

Namun, Tim Hukum Redaksi Watchnews menekankan bahwa mekanisme ini tidak boleh dipahami sebagai pemberian kewenangan tanpa batas kepada negara.

Perampasan aset tanpa putusan pidana tidak boleh berubah menjadi perampasan tanpa bukti, tanpa pengawasan pengadilan, atau tanpa kesempatan bagi pemilik yang sah untuk mempertahankan haknya.

Pandangan Hukum Akhwil, S.H.: Pemberantasan Korupsi Harus Tetap Berlandaskan Konstitusi

Dalam kajian yang disusun Tim Hukum Redaksi Watchnews, Akhwil, S.H., selaku praktisi hukum, advokat, aktivis, sekaligus anggota Tim Hukum Redaksi Watchnews, memberikan pandangan hukum mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak masyarakat.

Menurut analisis hukum Akhwil, penguatan instrumen perampasan aset merupakan langkah yang relevan untuk mendukung pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Akan tetapi, setiap perluasan kewenangan penegakan hukum harus disertai batasan yang jelas, prosedur yang transparan, dan pengawasan yang efektif.

Dalam perspektif negara hukum, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Hal ini berkaitan erat dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menegaskan perlindungan terhadap hak milik pribadi dari pengambilalihan secara sewenang-wenang.

Berdasarkan prinsip tersebut, Akhwil memandang bahwa perampasan aset harus dilaksanakan dengan dasar hukum yang tegas, pembuktian yang dapat diuji, serta mekanisme keberatan dan perlindungan bagi pihak yang mempunyai hak sah atas aset.

Menurut analisisnya, negara memang harus memiliki instrumen yang kuat untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan. Namun, kekuatan tersebut harus dibatasi oleh hukum agar tidak menimbulkan persoalan baru berupa pelanggaran hak masyarakat.

Penegakan hukum yang berkeadilan tidak cukup hanya berhasil menghukum pelaku atau merampas aset, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa orang yang tidak bersalah tidak menjadi korban dari penggunaan kewenangan negara.

Pandangan tersebut menjadi salah satu dasar kajian Tim Hukum Redaksi Watchnews dalam menelaah implikasi hukum dari pengesahan UU Perampasan Aset.

Perlindungan Pihak Ketiga Menjadi Persoalan Penting

Tim Hukum Redaksi Watchnews juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset secara sah dan beriktikad baik.

Dalam praktiknya, aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dapat mengalami perpindahan kepemilikan melalui berbagai transaksi.

Aset tersebut dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, saham, rekening, maupun kekayaan lainnya yang telah berpindah kepada individu atau badan usaha.

Persoalan hukum muncul apabila aset yang menjadi objek perampasan ternyata telah dimiliki oleh pihak yang tidak mengetahui adanya dugaan hubungan aset tersebut dengan tindak pidana.

Dalam keadaan demikian, proses penegakan hukum tidak cukup hanya menelusuri riwayat kepemilikan aset.

Aparat juga perlu memperhatikan bukti perolehan, hubungan hukum antarpihak, itikad baik, serta hak-hak yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

Hal ini menjadi semakin penting apabila aset yang dipersoalkan berkaitan dengan kegiatan usaha, kepentingan pekerja, kreditur, atau pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Dalam publikasi resmi DPR RI mengenai pembahasan RUU Perampasan Aset, aspek keadilan dan perlindungan masyarakat juga menjadi salah satu perhatian legislator.

Oleh karena itu, Tim Hukum Redaksi Watchnews memandang bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset harus mencakup perlindungan hak pihak ketiga, bukan hanya pengujian terhadap dugaan tindak pidana yang menjadi dasar permohonan.

Pemulihan Kerugian Negara dan Hak Korban Harus Diutamakan

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan dan pemanfaatan aset setelah memperoleh putusan perampasan yang sah.

Dalam konteks korupsi, pemulihan kerugian negara menjadi salah satu tujuan penting.

Namun, pada tindak pidana yang menimbulkan kerugian langsung kepada masyarakat, seperti penipuan investasi dan kejahatan ekonomi lainnya, kepentingan korban juga harus memperoleh perhatian.

Tim Hukum Redaksi Watchnews menilai bahwa keberhasilan perampasan aset harus diikuti dengan kejelasan mengenai pengelolaan, penilaian, pengamanan, dan pengembalian aset kepada pihak yang berhak.

Jangan sampai proses penegakan hukum berhasil mengamankan aset bernilai besar, tetapi masyarakat yang menjadi korban justru menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh kembali haknya.

Karena itu, transparansi pengelolaan aset, akuntabilitas lembaga yang berwenang, serta pengawasan terhadap distribusi hasil pemulihan perlu menjadi bagian penting dalam implementasi regulasi ini.

Bagi masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi, pengawasan tidak seharusnya berhenti pada proses penyitaan atau putusan perampasan.

Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap nilai aset yang berhasil dipulihkan, pengelolaannya, dan manfaat nyata yang diterima negara maupun korban.

Pengesahan UU Perampasan Aset Bukan Akhir Reformasi Hukum

Tim Hukum Redaksi Watchnews memandang bahwa persetujuan DPR terhadap RUU Perampasan Aset merupakan langkah legislasi penting, tetapi bukan akhir dari agenda pembaruan hukum.

Perhatian selanjutnya perlu diarahkan pada naskah final undang-undang, proses pengundangan, ketentuan mulai berlaku, penyusunan peraturan pelaksanaan, serta kesiapan lembaga penegak hukum.

Secara khusus, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, standar pembuktian, kewenangan aparat, perlindungan pihak ketiga, serta hak korban perlu dikaji secara lebih mendalam berdasarkan rumusan pasal yang berlaku.

Dalam pandangan hukum Akhwil, S.H., efektivitas sebuah undang-undang tidak hanya ditentukan oleh ketegasan norma yang tertulis, tetapi juga oleh integritas aparat, independensi peradilan, dan konsistensi pelaksanaannya.

Instrumen hukum yang kuat dapat menjadi sarana penting dalam pemberantasan korupsi apabila digunakan secara profesional dan akuntabel.

Sebaliknya, kewenangan yang tidak disertai pengawasan memadai berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.

Karena itu, masyarakat dan organisasi antikorupsi mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan UU Perampasan Aset tetap berada dalam koridor konstitusi.

Watchnews Siapkan Kajian Hukum Lanjutan

Sebagai bagian dari fungsi edukasi publik, Tim Hukum Redaksi Watchnews.co.id akan mengembangkan pembahasan ini melalui rangkaian kajian hukum lanjutan yang lebih mendalam, terstruktur, dan komprehensif.

Kajian tersebut akan diarahkan pada analisis ketentuan perampasan aset tanpa putusan pidana, batas kewenangan aparat penegak hukum, standar pembuktian, perlindungan hak konstitusional, mekanisme pengembalian aset kepada korban, serta implikasi terhadap kegiatan usaha dan sistem pemberantasan korupsi nasional.

Analisis juga akan memperhatikan hubungan UU Perampasan Aset dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya ketentuan mengenai tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan hukum acara pidana.

Pendalaman pasal demi pasal akan dilakukan dengan merujuk pada naskah resmi undang-undang yang telah diundangkan agar pembaca memperoleh pemahaman yang tepat mengenai ketentuan yang benar-benar berlaku.

Melalui pemberitaan dan kajian tersebut, Watchnews.co.id berharap dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendorong pengawasan publik yang konstruktif terhadap kebijakan pemberantasan korupsi.

Pada akhirnya, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai kekayaan yang berhasil dirampas negara, melainkan juga dari kemampuannya memulihkan kerugian, melindungi korban, menjamin hak warga negara, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Negara harus tegas merampas hasil kejahatan, tetapi tidak boleh merampas keadilan dan hak rakyat.

TIM HUKUM REDAKSI WATCHNEWS.CO.ID

Pandangan dan Analisis Hukum:

  • Akhwil, S.H. (Praktisi Hukum/Advokat & Aktivis, Anggota Tim Hukum Redaksi Watchnews.co.id)

Sumber Kajian dan Rujukan Resmi

  1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dokumentasi resmi pembahasan dan persetujuan RUU Perampasan Aset, 19 November 2026.
    https://jdih.dpr.go.id/
  2. DPR RI, Komisi III. RUU Perampasan Aset Harus Utamakan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat.
    https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/RUU-Perampasan-Aset-Harus-Utamakan-Rasa-Keadilan-Bagi-Masyarakat-66940
  3. DPR RI. Laporan Komisi III dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 19 November 2026 mengenai pembahasan RUU Perampasan Aset.
    https://berkas2.dpr.go.id/akd/dokumen/paripurna-RJ-20261119-011012-3416.pdf
  4. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum RI. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.
  5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2).
    Portal dokumentasi hukum resmi DPR RI: https://jdih.dpr.go.id/

Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan kajian hukum awal yang disusun oleh Tim Hukum Redaksi Watchnews.co.iddengan memuat pandangan hukum Akhwil, S.H., sebagai bagian dari tim tersebut. Analisis mengenai mekanisme dan implikasi perampasan aset perlu dibaca bersama naskah final undang-undang. Nomor UU, tanggal pengundangan, dan ketentuan mulai berlakunya belum dicantumkan karena belum diverifikasi melalui dokumen pengundangan resmi. Pendapat hukum dalam tulisan ini merupakan analisis, bukan kutipan wawancara langsung.

Pos terkait