REFORMA AGRARIA DIUJI DI PIK 2 (II): PAGAR LAUT TELAH DIBONGKAR, MENGAPA PENUNTASAN HUKUM DAN PEMULIHAN HAK RAKYAT MASIH DIPERTANYAKAN?

Bagikan

Koalisi Masyarakat Sipil mendorong pengembangan penanganan perkara pagar laut. Negara dituntut menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat, menguji pertanggungjawaban korporasi dan pejabat, serta memulihkan hak masyarakat yang dirugikan.

Oleh: Akhwil, S.H. (Praktisi Hukum/Advokat & Aktivis Tangerang Raya)

Bacaan Lainnya

TANGERANG, WATCHNEWS.CO.ID | 23 November 2026

Pagar laut dapat dibongkar. Sertifikat hak atas tanah dapat diperiksa dan dibatalkan apabila terbukti cacat hukum. Kawasan hutan dapat dikuasai kembali oleh negara.

Namun, terdapat satu persoalan mendasar yang tidak boleh dianggap selesai hanya dengan tindakan administratif tersebut: bagaimana kelanjutan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang diduga terlibat dan bagaimana nasib masyarakat yang kehilangan hak atas tanah serta sumber penghidupannya?

Pertanyaan tersebut kembali memperoleh relevansi menyusul beredarnya rekaman konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil yang, berdasarkan informasi mengenai rekaman tersebut, memuat pernyataan Gufroni dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah mengenai rencana mendorong kembali penanganan hukum kasus pagar laut terhadap pihak-pihak yang dinilai belum tersentuh proses hukum.

Agenda advokasi tersebut mempunyai kesinambungan dengan pernyataan bersama sejumlah advokat, tokoh dan aktivis, antara lain Mayjen TNI (Purn.) Soenarko, Ahmad Khozinudin, S.H., dan aktivis petani serta nelayan Holid Miqdar, yang sebelumnya telah mendesak penuntasan perkara pagar laut dan pengembalian hak masyarakat.

Selain menyangkut kemungkinan keterlibatan pihak korporasi, pejabat pemerintahan dan pihak swasta, agenda advokasi tersebut juga menempatkan pemulihan hak masyarakat yang menghadapi dugaan kriminalisasi sebagai bagian penting dari penyelesaian konflik agraria.

Desakan masyarakat sipil tersebut patut memperoleh perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum, terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.

PAGAR LAUT: SEJAUH MANA PENEGAKAN HUKUM TELAH BERJALAN?

Kasus pagar laut sepanjang sekitar 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang bukan sekadar persoalan keberadaan ribuan batang bambu di wilayah perairan.

Peristiwa tersebut telah membuka perhatian publik terhadap tata kelola pemanfaatan ruang laut, penerbitan sertifikat hak atas tanah, perlindungan nelayan dan mekanisme pengawasan pemerintah.

Pada Februari 2025, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan empat tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan dokumen pertanahan di Desa Kohod.

Namun, penanganan perkara tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai perkembangan penelusuran pihak lain, aliran dana, proses penerbitan sertifikat dan kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya.

Bahkan, kepolisian sebelumnya telah menyampaikan bahwa dugaan pencucian uang merupakan bagian dari materi penyelidikan.

Oleh karena itu, masyarakat mempunyai alasan yang sah untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut secara transparan.

Penegakan hukum tidak semestinya berhenti pada pemeriksaan terhadap pihak yang secara fisik membuat dokumen atau melaksanakan kegiatan di lapangan apabila terdapat bukti keterlibatan pihak lain.

Siapa yang merencanakan kegiatan pemagaran? Siapa yang membiayainya? Siapa yang memberikan perintah? Bagaimana proses penerbitan sertifikat berlangsung? Dan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut?

  • Siapa yang merencanakan kegiatan pemagaran?
  • Siapa yang membiayainya?
  • Siapa yang memberikan perintah?
  • Bagaimana proses penerbitan sertifikat berlangsung?
  • Siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut?

Pertanyaan itu harus dijawab melalui penyelidikan dan pembuktian hukum.

PENEGAKAN HUKUM HARUS MENJANGKAU SELURUH PIHAK YANG TERBUKTI TERLIBAT

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya dapat dikenakan terhadap pelaku langsung, tetapi juga terhadap pihak yang mempunyai peran dalam penyertaan, pembantuan, pemberian perintah maupun pengendalian suatu tindak pidana, sesuai unsur yang ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, apabila terdapat bukti bahwa pemalsuan dokumen pertanahan atau kegiatan pemanfaatan ruang laut melibatkan pihak lain, aparat penegak hukum memiliki dasar untuk mengembangkan penanganan perkara tersebut.

Pemeriksaan terhadap korporasi, pengurus dan pengendalinya harus dilakukan secara objektif berdasarkan tindakan konkret serta alat bukti yang sah.

Demikian pula pemeriksaan terhadap pejabat pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam proses penerbitan keputusan maupun fungsi pengawasan.

Tidak setiap kesalahan administrasi merupakan tindak pidana. Tidak setiap perusahaan yang menerima hak atas tanah merupakan pelaku pemalsuan. Tidak pula setiap hubungan afiliasi perusahaan membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.

Namun, prinsip tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan pemeriksaan apabila terdapat indikasi yang layak ditindaklanjuti.

Pihak Agung Sedayu Group dan manajemen PIK 2 sebelumnya telah membantah keterlibatan dalam pemasangan pagar laut.

Bantahan tersebut harus dihormati sebagai bagian dari prinsip keberimbangan, sekaligus dapat diuji melalui proses pemeriksaan yang independen.

Hukum tidak boleh bekerja berdasarkan tekanan opini publik. Akan tetapi, hukum juga tidak boleh mengabaikan fakta dan alat bukti hanya karena pihak yang perlu diperiksa mempunyai kekuatan ekonomi atau kedudukan tertentu.

DARI HUTAN LINDUNG HINGGA PAGAR LAUT: NEGARA HARUS MENGAUDIT TATA KELOLA AGRARIA

Dalam edisi pertama kajian Reforma Agraria, penulis telah menguraikan persoalan penguasaan kembali sekitar 1.601 hektare kawasan yang diberitakan sebagai hutan lindung di wilayah pengembangan PIK 2/Tropical Coastlandoleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

Penguasaan kembali tersebut merupakan momentum penting untuk membenahi tata kelola pertanahan dan kehutanan.

Namun, kasus hutan lindung dan kasus pagar laut, meskipun mempunyai karakteristik hukum berbeda, sama-sama memperlihatkan pentingnya pemeriksaan terhadap sistem administrasi, perizinan dan pengawasan pemerintah.

Bagaimana proses penguasaan sumber daya agraria berlangsung? Bagaimana legalitas dokumennya? Sejauh mana pemerintah melaksanakan pengawasan? Apakah terdapat tumpang tindih kewenangan dan kepentingan?

  • Bagaimana proses penguasaan sumber daya agraria berlangsung?
  • Bagaimana legalitas dokumennya?
  • Sejauh mana pemerintah melaksanakan pengawasan?
  • Apakah terdapat tumpang tindih kewenangan dan kepentingan?

Kedua kasus tersebut tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai satu rangkaian tindak pidana.

Akan tetapi, pemerintah mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan audit lintas sektor terhadap tata kelola penguasaan sumber daya agraria di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang.

Pasal 37 UU Nomor 10 Tahun 2026 memberikan kerangka bagi pembatasan penguasaan tanah, termasuk penguasaan secara kumulatif oleh badan usaha yang terafiliasi.

Ketentuan tersebut semestinya menjadi momentum untuk membangun sistem pengawasan yang melihat keseluruhan penguasaan tanah, bukan semata-mata nama badan hukum yang tercantum dalam setiap sertifikat.

Pemerintah perlu memastikan agar struktur korporasi tidak menjadi sarana menghindari pembatasan penguasaan tanah yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

JANGAN SAMPAI NEGARA MENGAMBIL KEMBALI TANAH, TETAPI RAKYAT TETAP KEHILANGAN HAKNYA

Pengalaman penulis dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pesisir Pantai Utara Kabupaten Tangerangdalam menghadapi konflik pertanahan yang berkaitan dengan pengembangan PIK 2 memberikan gambaran bahwa persoalan agraria tidak hanya menyangkut legalitas dokumen.

Di balik konflik pertanahan terdapat kehidupan masyarakat, rumah tinggal, usaha pertanian, tambak, mata pencaharian nelayan dan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria tidak boleh hanya berorientasi pada pengembalian penguasaan kawasan kepada negara.

Pemulihan hak masyarakat yang terbukti telah dirugikan harus menjadi bagian dari agenda penyelesaian.

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan hak milik pribadi dari tindakan pengambilalihan secara sewenang-wenang.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan terhadap hak milik masyarakat.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat warga yang kehilangan hak atas tanah akibat tindakan melawan hukum, pemerintah wajib menyediakan mekanisme penyelesaian dan pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat proses hukum terhadap masyarakat yang diduga digunakan untuk membungkam perjuangan atas hak tanah dan lingkungan hidup, perkara tersebut harus diperiksa secara objektif.

Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar perlindungan bagi pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Reforma Agraria juga memberikan kerangka perlindungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian persoalan agraria.

Namun, seluruh mekanisme tersebut harus diterapkan berdasarkan hasil pemeriksaan setiap kasus, bukan melalui generalisasi bahwa semua proses pidana terhadap masyarakat merupakan kriminalisasi.

DENDA ADMINISTRATIF RP48 MILIAR: PUBLIK BERHAK MEMPEROLEH PENJELASAN

Salah satu persoalan lain yang membutuhkan keterbukaan pemerintah adalah perkembangan pengenaan denda administratif sekitar Rp48 miliar dalam kasus pagar laut.

Pada Februari 2025, Bareskrim Polri secara resmi telah menyampaikan bahwa pembayaran denda administratif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas dugaan pemalsuan dokumen pertanahan.

Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memberikan penjelasan mengenai status penagihan, pembayaran dan penyelesaian kewajiban administratif tersebut.

  • Apabila telah dilakukan pembayaran, siapa pihak yang membayarnya dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya?
  • Apakah pemerintah telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang secara hukum patut dimintai pertanggungjawaban atas kegiatan pemagaran?

Keterbukaan informasi mengenai persoalan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan administratif tidak menjadi pengganti penegakan hukum atas tindak pidana yang secara independen terbukti terjadi.

REFORMA AGRARIA HARUS MENJANGKAU MASYARAKAT PANTURA

Pemberlakuan UU Nomor 10 Tahun 2026 memberikan momentum bagi pemerintah untuk melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap konflik pertanahan di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang.

Pemerintah perlu mempertimbangkan pengusulan wilayah yang memenuhi persyaratan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria.

Penataan tersebut harus mencakup pemeriksaan legalitas penguasaan tanah, penyelesaian tumpang tindih hak, perlindungan kawasan lingkungan hidup dan pemulihan akses masyarakat terhadap sumber penghidupannya.

Reforma Agraria bukan kebijakan yang menentang investasi.

Sebaliknya, Reforma Agraria harus menjadi fondasi bagi investasi yang memiliki kepastian hukum, menghormati hak masyarakat dan tidak mengorbankan fungsi ekologis kawasan.

Investasi yang sehat membutuhkan kepastian hukum bagi perusahaan maupun masyarakat secara seimbang.

NEGARA JANGAN HANYA BERANI MENERTIBKAN, TETAPI JUGA HARUS BERANI MENUNTASKAN

Desakan Koalisi Masyarakat Sipil agar perkara pagar laut dikembangkan kembali patut ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan publik terhadap penegakan hukum.

Aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan mengenai:

  • Status perkara sebelumnya;
  • Perkembangan pemeriksaan pihak lain;
  • Penelusuran aliran dana;
  • Kemungkinan adanya tindak pidana yang belum ditangani.

Apabila terdapat bukti yang cukup, hukum harus ditegakkan tanpa membedakan jabatan, kedudukan sosial maupun kekuatan ekonomi.

Apabila tidak terdapat bukti keterlibatan terhadap pihak tertentu, kepastian hukum juga harus diberikan secara terbuka dan proporsional.

Pada saat yang sama, masyarakat yang terbukti kehilangan hak atas tanah, mengalami kerugian atau menghadapi proses hukum yang tidak sah harus memperoleh akses terhadap mekanisme pemulihan yang efektif.

Itulah ukuran keadilan yang sesungguhnya.

Jangan sampai keseriusan negara hanya terlihat ketika pagar laut dibongkar, sertifikat dibatalkan atau plang penguasaan kawasan dipasang, tetapi kemudian menghilang ketika masyarakat meminta kepastian mengenai pertanggungjawaban hukum dan pengembalian haknya.

Reforma Agraria tidak boleh berhenti pada pengembalian tanah kepada negara. Reforma Agraria harus memastikan bahwa pelanggaran yang terbukti mendapatkan pertanggungjawaban, hak rakyat yang dirampas secara melawan hukum dipulihkan dan ketimpangan penguasaan tanah tidak kembali diproduksi oleh kebijakan negara.

Pagar laut mungkin telah dibongkar. Namun, tembok ketidakadilan agraria hanya dapat diruntuhkan melalui penegakan hukum yang tuntas, transparan dan tidak diskriminatif.

CATATAN REDAKSIONAL

Tulisan ini merupakan opini dan kajian hukum untuk kepentingan publik, dengan mendasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan, keterangan resmi yang tersedia, pemberitaan sebelumnya dan materi mengenai pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil.

Rekaman lengkap konferensi pers terbaru belum diperoleh untuk diverifikasi secara langsung. Karena itu, tulisan ini tidak mencantumkan kutipan langsung dari rekaman tersebut.

Penyebutan korporasi, pejabat maupun pihak lainnya tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan mengenai kesalahan hukum seseorang atau badan usaha. Seluruh dugaan tetap harus diuji berdasarkan alat bukti yang sah.

Watchnews.co.id menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang klarifikasi, hak jawab serta hak koreksi kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *