Di tengah pemberitaan penguasaan kembali 1.601 hektare kawasan yang disebut sebagai hutan lindung di wilayah pengembangan PIK 2, investigasi Watchnews.co.id di Lubuk Minturun, Kota Padang, menghadirkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi tata kelola agraria nasional. Ketika sertifikat tanah, peta kawasan hutan, tata ruang dan kepentingan ekologis bersinggungan, negara tidak boleh membiarkan masyarakat hidup dalam ketidakpastian hukum dan ancaman bencana.
Oleh: Akhwil, S.H. (Praktisi Hukum, Advokat, Aktivis dan Pimpinan Umum Watchnews.co.id)
PADANG–TANGERANG | WATCHNEWS.CO.ID | 21 NOVEMBER 2026
Pemberitaan mengenai penguasaan kembali sekitar 1.601 hektare kawasan yang disebut sebagai hutan lindung di wilayah pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)kembali membuka perdebatan besar mengenai arah kebijakan agraria dan kehutanan Indonesia.
Persoalannya bukan semata-mata tentang kemampuan negara mengambil kembali kawasan yang sebelumnya diberitakan berada dalam penguasaan pihak swasta.
Lebih mendasar dari itu, publik membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana penguasaan tersebut berlangsung, bagaimana sistem administrasi pertanahan dan perizinan bekerja, sejauh mana pemerintah melakukan pengawasan, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum diterapkan apabila ditemukan pelanggaran.
Pertanyaan serupa kini menjadi bagian dari rangkaian investigasi Watchnews.co.id di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.
Di kawasan perbukitan yang berkaitan dengan sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Dingin tersebut, redaksi tengah menelusuri persoalan status kawasan hutan, administrasi pertanahan, perubahan pemanfaatan ruang, keberadaan bangunan kandang ayam, serta kebutuhan pengawasan lingkungan dalam konteks ancaman banjir bandang dan galodo.
Dua wilayah dengan karakter geografis berbeda.
PIK 2 berada di kawasan pesisir Pantai Utara Kabupaten Tangerang, sedangkan Lubuk Minturun berada dalam lingkungan perbukitan Kota Padang.
Keduanya juga mempunyai objek, riwayat penguasaan dan persoalan hukum yang berbeda.
Namun, dalam perspektif Reforma Agraria, terdapat satu benang merah yang layak diuji.
Sejauh mana negara mampu menjamin bahwa penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria berlangsung sesuai hukum, memperhatikan fungsi ekologis kawasan, serta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah dihadapkan pada kebutuhan melindungi masyarakat dari risiko bencana hidrometeorologi, menyelesaikan konflik pertanahan, dan memastikan investasi serta kegiatan ekonomi berjalan sesuai ketentuan hukum.
DARI PESISIR TANGERANG KE PERBUKITAN PADANG: UJIAN KONSISTENSI NEGARA
Dalam kajian hukum Watchnews.co.id sebelumnya mengenai Reforma Agraria di kawasan PIK 2, penulis menyoroti pentingnya menelusuri riwayat penguasaan kawasan hutan, penerbitan dokumen pertanahan, perizinan, serta tanggung jawab pejabat dan pelaku kegiatan apabila ditemukan pelanggaran.
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media pada November 2026, Satgas PKH disebut telah melakukan penguasaan kembali sekitar 1.601 hektare kawasan yang diberitakan berstatus hutan lindung di wilayah pengembangan PIK 2.
Dokumen primer penguasaan kembali, peta definitif kawasan, riwayat penguasaan, serta hasil pemeriksaan pemerintah masih diperlukan untuk memastikan keseluruhan kedudukan hukumnya.
Terlepas dari kebutuhan verifikasi tersebut, perkembangan penertiban kawasan hutan menghadirkan pelajaran penting bagi tata kelola agraria nasional.
Negara tidak boleh hanya hadir setelah muncul konflik agraria, kerusakan lingkungan, atau penguasaan kawasan yang kemudian dipersoalkan legalitasnya.
Negara harus mampu menjalankan fungsi pencegahan melalui sistem administrasi, pengawasan, pemetaan, penataan ruang dan penegakan hukum yang konsisten.
Prinsip yang sama berlaku di Sumatera Barat.
Apabila terdapat informasi mengenai perubahan penggunaan lahan di kawasan perbukitan, pertanyaan mengenai status kawasan hutan, atau kegiatan pembangunan yang belum diketahui kesesuaiannya dengan tata ruang, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Pemeriksaan tersebut bukan untuk menyatakan setiap pemilik tanah atau pelaku kegiatan telah melakukan pelanggaran.
Sebaliknya, pemeriksaan diperlukan untuk memberikan kepastian kepada pemilik tanah, masyarakat dan pemerintah sendiri.
Penegakan hukum kehutanan tidak boleh menjadi kebijakan yang kuat di satu wilayah, tetapi kehilangan kepastian pelaksanaannya di wilayah lain.
REFORMA AGRARIA BUKAN SEKADAR PEMBAGIAN TANAH, MELAINKAN KOREKSI TATA KELOLA PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Ketentuan konstitusional tersebut memberikan mandat kepada negara untuk mengatur, mengurus, mengelola dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan rakyat.
Mandat itu tidak berarti seluruh tanah merupakan milik negara dalam pengertian hak milik privat.
Negara wajib menghormati hak atas tanah yang sah, sekaligus memastikan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kepentingan umum.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA, terdapat sejumlah prinsip fundamental.
- Pasal 6 menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
- Pasal 7 melarang pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas agar tidak merugikan kepentingan umum.
- Pasal 15 mengatur kewajiban memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya.
Sementara itu, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menempatkan keadilan, keberlanjutan, penghormatan hak masyarakat dan penyelesaian konflik sebagai bagian penting pembaruan agraria.
Kerangka kebijakan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Dengan demikian, Reforma Agraria tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pembagian sertifikat atau redistribusi tanah.
Reforma Agraria juga berkaitan dengan pembenahan struktur penguasaan tanah, penyelesaian ketidaksesuaian administrasi, perlindungan hak masyarakat, serta pengelolaan sumber daya agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam konteks Lubuk Minturun, prinsip tersebut menjadi relevan ketika kepemilikan tanah, peruntukan ruang, dugaan perubahan tutupan lahan dan kepentingan perlindungan lingkungan membutuhkan pemeriksaan secara terpadu.
Hak atas tanah harus dihormati. Namun, penggunaan tanah tetap harus memperhatikan hukum, fungsi sosial dan kepentingan lingkungan.
INVESTIGASI LUBUK MINTURUN: WATCHNEWS TURUN LANGSUNG, BUKAN SEKADAR MEMBANGUN ASUMSI
Penelusuran Watchnews.co.id di Lubuk Minturun tidak hanya bertumpu pada informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Redaksi telah melakukan kunjungan lapangan, meminta klarifikasi kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan, mengumpulkan titik koordinat observasi, serta mengajukan permintaan penjelasan kepada sejumlah instansi pemerintah.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, tim Watchnews.co.id bertemu langsung dengan mantan Wali Kota Padang, Fauzi Bahar.
Dalam pertemuan tersebut, Fauzi membantah kepemilikan bidang tanah tertentu yang sebelumnya dikaitkan dengan dugaan pembukaan lahan untuk pembangunan lapangan golf.
Namun, Fauzi mengakui memiliki tanah lain di sekitar kawasan Lubuk Minturun.
Menurut keterangannya, tanah tersebut diperoleh melalui pembelian dari masyarakat sejak sekitar 2008 dan sebagian telah bersertifikat.
Untuk memberikan penjelasan langsung, Fauzi kemudian mendampingi tim Watchnews.co.id menuju lokasi tanah yang ditunjukkannya sebagai milik pribadi.
Peninjauan tersebut memberikan kesempatan kepada redaksi untuk mengamati kondisi fisik kawasan dan memperoleh informasi langsung dari pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah.
Redaksi menegaskan bahwa lokasi tanah yang ditunjukkan Fauzi dalam peninjauan tersebut berbeda dari objek tanah yang kepemilikannya ia bantah dalam persoalan dugaan pembangunan lapangan golf.
Pembedaan ini penting agar investigasi tidak menghasilkan kesimpulan berdasarkan objek tanah yang keliru.
KANDANG AYAM DI PERBUKITAN: APAKAH RENCANA PEMANFAATANNYA SESUAI TATA RUANG?
Dalam peninjauan lapangan bersama Fauzi Bahar, tim Watchnews.co.id mengamati keberadaan bangunan kandang ayam dengan ukuran fisik cukup besar.
Fauzi mengakui bahwa bangunan kandang tersebut merupakan miliknya.
Namun, ketika tim melakukan peninjauan, kandang ayam itu belum beroperasi.
Redaksi belum memperoleh data mengenai kapasitas ternak yang direncanakan, klasifikasi skala usaha, persyaratan perizinan, dokumen lingkungan, maupun dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang yang mungkin berlaku terhadap kegiatan tersebut.
Keberadaan bangunan itu kemudian menjadi bagian dari penelusuran redaksi mengenai peruntukan ruang kawasan Lubuk Minturun.
Dalam perspektif hukum, keberadaan sertifikat tanah dan keberadaan bangunan merupakan dua persoalan yang berbeda.
Sertifikat menjelaskan kedudukan hak atas tanah berdasarkan data pertanahan.
Sementara legalitas suatu kegiatan atau bangunan harus dinilai berdasarkan ketentuan tata ruang, bangunan gedung, lingkungan hidup dan perizinan yang relevan.
Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab bukan sekadar apakah pemilik memiliki sertifikat.
Pemeriksaan juga perlu menjawab apakah jenis kegiatan yang direncanakan sesuai dengan peruntukan ruang dan apakah kewajiban hukum yang berlaku telah dipenuhi.
Kepemilikan tanah tidak identik dengan kebebasan untuk mengubah setiap bentuk penggunaannya tanpa memperhatikan ketentuan hukum.
Namun, redaksi juga tidak menyimpulkan bahwa pembangunan kandang ayam tersebut telah melanggar aturan.
Kesimpulan demikian membutuhkan pemeriksaan dokumen dan penilaian resmi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
DOKUMEN RESMI PUPR: DUA TITIK BERADA DALAM SUB-ZONA HORTIKULTURA
Salah satu perkembangan penting investigasi Lubuk Minturun adalah diterimanya jawaban resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.
Melalui surat Nomor 600.3/716/DPUPR-PDG/XI/2026, tertanggal 9 November 2026, Dinas PUPR memberikan penjelasan mengenai informasi tata ruang kawasan Lubuk Minturun.
Surat tersebut merupakan jawaban atas surat konfirmasi Watchnews.co.id Nomor 070/WN/KONF/XI/2026, tanggal 3 November 2026.
Dokumen ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, S.T., M.Si.
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023–2043, Dinas PUPR menyampaikan informasi sebagai berikut:
Titik A
- Koordinat: -0.8234420; 100.4035030.
- Peruntukan ruang: Zona Pertanian, Sub-Zona Hortikultura.
Titik B
- Koordinat: -0.8216950; 100.3968280.
- Peruntukan ruang: Zona Pertanian, Sub-Zona Hortikultura.
Kedua titik tersebut diperoleh dalam rangkaian observasi lapangan bersama Fauzi Bahar.
Titik A berada pada lokasi yang ditunjukkan Fauzi sebagai tanah miliknya, sementara Titik B merupakan titik observasi lainnya.
Kedua koordinat bukan hasil pengukuran resmi batas bidang tanah dan bukan titik yang ditetapkan redaksi sebagai lokasi pembangunan lapangan golf.
Dinas PUPR juga menjelaskan bahwa ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada lokasi dimaksud diatur dalam Pasal 46 dan Lampiran XVII Perwali Padang Nomor 5 Tahun 2023.
Dokumen resmi tersebut memperjelas peruntukan ruang pada dua titik yang diajukan redaksi.
Namun, jawaban tersebut belum menyelesaikan seluruh persoalan yang sedang ditelusuri.
- Apakah kegiatan peternakan ayam diperbolehkan dalam Sub-Zona Hortikultura?
- Apakah kegiatan tersebut diperbolehkan secara terbatas atau bersyarat?
- Apakah terdapat kewajiban pemenuhan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)?
- Bagaimana posisi bangunan terhadap ketentuan khusus mengenai kawasan rawan bencana, sempadan sungai atau fungsi perlindungan lainnya, apabila ketentuan tersebut berlaku pada lokasinya?
Pertanyaan itu harus diperiksa berdasarkan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan serta dokumen spasial yang relevan.
Jawaban PUPR telah membuka satu lapisan data. Kini diperlukan pemeriksaan terhadap lapisan hukum lainnya.
ZONA HORTIKULTURA BUKAN PENETAPAN STATUS KAWASAN HUTAN
Salah satu persoalan yang harus dipahami dalam investigasi Lubuk Minturun adalah perbedaan antara peruntukan ruang dan status kawasan hutan.
Rencana Detail Tata Ruang memberikan informasi mengenai peruntukan ruang, kegiatan yang diperbolehkan, pembatasan penggunaan lahan dan ketentuan pemanfaatannya.
Sementara status kawasan hutan ditentukan melalui kerangka hukum kehutanan, keputusan pemerintah yang berwenang, peta kawasan serta proses pengukuhan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, penjelasan bahwa dua titik observasi berada pada Sub-Zona Hortikultura tidak otomatis menjadi bukti bahwa seluruh bidang tanah berada di luar kawasan hutan.
Sebaliknya, posisi suatu lokasi di kawasan perbukitan atau di dalam suatu DAS juga tidak otomatis membuktikan bahwa lokasi tersebut merupakan hutan lindung.
Perbedaan tersebut menjadi sangat penting ketika pemerintah melakukan penertiban kawasan hutan.
Negara harus dapat menunjukkan dasar keputusan, identitas lokasi, status kawasan dan riwayat penguasaan yang jelas.
Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen pertanahan, tata ruang dan peta kawasan hutan, ketidaksesuaian tersebut harus diperiksa melalui mekanisme hukum.
Dalam konteks Lubuk Minturun, redaksi belum memperoleh dokumen resmi kehutanan yang menunjukkan apakah bidang tanah yang ditunjukkan Fauzi Bahar berada di dalam atau di luar kawasan hutan lindung.
Karena itu, tidak tepat mendahului hasil pemeriksaan dengan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang telah dikuasai secara tidak sah.
Namun, ketidaklengkapan data tersebut justru memperkuat kebutuhan terhadap keterbukaan dan koordinasi pemerintah.
FAUZI BAHAR MENEGASKAN TANAHNYA BERSERTIFIKAT DAN MEMPERTANYAKAN KOORDINASI PEMERINTAH
Setelah laporan investigasi Watchnews.co.id dipublikasikan, pemberitaan tersebut dikirimkan kepada Fauzi Bahar oleh Eka Budineta, Kepala Biro Perwakilan Watchnews.co.id Padang–Sumatera Barat.
Fauzi kemudian memberikan tanggapan langsung melalui WhatsApp.
Ia menyampaikan:
“Tanah tersebut bersertifikat, negara harus ganti tanah saya kalau dimasukkan kawasan hutan.. Apakah PUPR sdh koordinasi dengan ATR/BPN? Saya senang-senang saja tanah diambil oleh negara tapi negara harus ganti.”
Respons tersebut menjadi bagian penting dalam kajian Reforma Agraria di Lubuk Minturun.
Fauzi menyatakan tanahnya bersertifikat, mempertanyakan koordinasi pemerintah dan mengemukakan pandangannya mengenai ganti kerugian apabila tanahnya diambil negara.
Pernyataan itu menghadirkan persoalan hukum yang juga relevan dalam berbagai konflik agraria di Indonesia.
- Bagaimana kedudukan sertifikat apabila muncul perbedaan dengan peta kawasan hutan?
- Bagaimana negara memastikan hak masyarakat dan pemegang hak atas tanah yang sah tidak dirugikan oleh ketidaksesuaian administrasi?
- Apakah setiap penetapan atau penegasan kawasan hutan otomatis menimbulkan kewajiban negara memberikan ganti kerugian?
Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya melalui satu dokumen.
Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai ketentuan pendaftaran tanah.
Namun, apabila muncul persoalan mengenai batas bidang, riwayat hak atau status kawasan, diperlukan pemeriksaan administrasi dan hukum lebih lanjut.
Redaksi juga belum memperoleh salinan sertifikat atau hasil verifikasi resmi ATR/BPN atas bidang tanah yang dimaksud Fauzi.
Dengan demikian, pernyataan mengenai keberadaan sertifikat masih ditempatkan sebagai keterangan Fauzi yang harus dihormati sekaligus dapat diverifikasi melalui mekanisme yang sah.
NEGARA HARUS MENGGANTI TANAH? PERSOALAN HUKUMNYA TIDAK SEDERHANA
Pandangan Fauzi Bahar bahwa negara harus mengganti tanahnya apabila dimasukkan ke dalam kawasan hutan perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang tepat.
Pasal 18 UUPA mengatur bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur undang-undang.
Dalam konteks pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, terdapat pula Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya.
Namun, pengadaan tanah, pencabutan hak, pengukuhan kawasan hutan, penyelesaian ketidaksesuaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, serta penertiban pemanfaatan kawasan merupakan tindakan hukum yang berbeda.
Masing-masing memiliki prosedur, syarat dan konsekuensi hukum tersendiri.
Karena itu, keberadaan sertifikat tidak secara otomatis menimbulkan kewajiban negara memberikan ganti kerugian dalam setiap persoalan kawasan hutan.
Sebaliknya, pemerintah juga tidak dapat mengabaikan hak atas tanah yang sah tanpa dasar hukum dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeriksaan harus memperhatikan waktu terbitnya hak atas tanah, riwayat penguasaan, status kawasan pada waktu yang relevan, dasar penerbitan dokumen, serta bentuk tindakan pemerintah yang sebenarnya.
Dalam konteks Lubuk Minturun, perlu ditegaskan bahwa surat Dinas PUPR Kota Padang tidak menyatakan tanah Fauzi telah dimasukkan ke dalam kawasan hutan.
Redaksi juga belum memperoleh informasi bahwa negara sedang melakukan pengadaan tanah atau pengambilalihan hak atas tanah yang dimaksud.
Dengan demikian, wacana ganti kerugian masih merupakan pandangan Fauzi terhadap kemungkinan yang dikemukakannya.
Negara wajib menghormati hak yang sah, tetapi kewajiban memberikan ganti kerugian harus ditentukan berdasarkan dasar dan mekanisme hukum yang benar.
TIGA INSTANSI BELUM MEMBERIKAN PENJELASAN RESMI: DI MANA KEPASTIAN DATA?
Pada 4 November 2026, Kepala Biro Watchnews.co.id Perwakilan Padang, Eka Budineta, didampingi Pimpinan Umum Watchnews.co.id, Akhwil, S.H., melakukan kunjungan langsung kepada tiga instansi pemerintah.
Ketiga instansi tersebut adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Pertanahan Kota Padang dan Dinas PUPR Kota Padang.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut surat konfirmasi jurnalistik yang disampaikan redaksi.
Kegiatan tersebut juga didukung dokumentasi foto yang disimpan redaksi.
Dinas PUPR Kota Padang telah memberikan jawaban resmi melalui surat tertanggal 9 November 2026.
Namun, berdasarkan pembaruan status konfirmasi terakhir yang tercatat pada 14 November 2026, redaksi belum menerima klarifikasi substantif resmi dari tiga instansi berikut:
A. Kantor Pertanahan Kota Padang (ATR/BPN)
Penjelasan diperlukan mengenai mekanisme pemeriksaan administrasi pertanahan, identifikasi batas bidang, riwayat hak atas tanah dan penyelesaian apabila terdapat ketidaksesuaian data pertanahan dengan peta kawasan hutan.
Redaksi juga berkepentingan memperoleh penjelasan mengenai pertanyaan koordinasi yang disampaikan Fauzi Baharmelalui WhatsApp.
B. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Penjelasan diperlukan mengenai peta kawasan hutan yang berlaku di wilayah Lubuk Minturun, status titik observasi yang diajukan redaksi serta mekanisme pengawasan perubahan penggunaan lahan di kawasan perbukitan.
Apabila penetapan atau penegasan status kawasan merupakan kewenangan pemerintah pusat, redaksi membutuhkan kejelasan mengenai instansi yang berwenang memberikan informasi tersebut.
C. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
Penjelasan diperlukan mengenai persyaratan lingkungan yang berlaku terhadap rencana kegiatan peternakan sesuai jenis dan kapasitasnya, mekanisme pengawasan, serta langkah pencegahan dampak lingkungan di kawasan yang memiliki keterkaitan dengan sistem DAS.
Belum diterimanya jawaban substantif resmi tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum, maladministrasi ataupun kesengajaan menghindari konfirmasi.
Namun, kepentingan publik terhadap penjelasan ketiga instansi tersebut tidak dapat diabaikan.
Terlebih ketika Dinas PUPR telah memberikan informasi awal mengenai peruntukan ruang dan pemilik tanah sendiri mempertanyakan koordinasi antarlembaga.
Masyarakat tidak seharusnya menanggung ketidakpastian hanya karena dokumen pertanahan, kehutanan, tata ruang dan lingkungan dikelola melalui kewenangan yang berbeda.
JALAN BETON MENANJAK DAN INFORMASI PERUBAHAN LAHAN EMPAT KILOMETER KE ARAH ATAS
Dalam peninjauan bersama Fauzi Bahar, tim Watchnews.co.id juga melintasi jalan beton dengan tanjakan tajam di kawasan perbukitan menuju lokasi tanah yang ditunjukkannya.
Ketika dimintai keterangan, Fauzi menyampaikan bahwa jalan tersebut dibangun melalui swadaya masyarakat.
Fauzi juga menyebut terdapat banyak lahan sekitar empat kilometer lebih jauh ke arah atas yang menurut keterangannya dahulu berupa hutan, tetapi kini telah berubah bentuk dan penggunaannya.
Informasi tersebut menjadi petunjuk awal yang patut ditindaklanjuti.
Meski demikian, jarak empat kilometer merupakan perkiraan Fauzi Bahar, bukan hasil pengukuran redaksi.
Lokasi yang dimaksud masih perlu diidentifikasi melalui koordinat, pemeriksaan lapangan dan data spasial.
Pernyataan bahwa suatu lahan dahulu berupa hutan juga harus dibedakan dari status kawasan hutan secara hukum.
Dalam perspektif Reforma Agraria dan perlindungan lingkungan, perubahan penggunaan lahan di kawasan perbukitan merupakan persoalan yang penting untuk dipantau, terutama apabila berlangsung pada wilayah yang memiliki fungsi hidrologis.
- Apakah perubahan tutupan lahan tersebut benar-benar terjadi?
- Berapa luas perubahan yang berlangsung?
- Sejak kapan perubahan itu terjadi?
- Bagaimana status penguasaan masing-masing bidang?
- Apakah terdapat kegiatan pembangunan yang memerlukan persetujuan tertentu?
- Dan apakah perubahan tersebut berpengaruh terhadap limpasan air, erosi, sedimentasi atau kestabilan lereng?
Seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab melalui data, termasuk citra satelit multitemporal, peta tutupan lahan, peta kawasan hutan, dokumen pertanahan serta kajian hidrologi.
Jika informasi mengenai perubahan kawasan perbukitan telah muncul, pemerintah tidak perlu menunggu terjadinya pelanggaran atau bencana untuk menjalankan fungsi pemeriksaan dan pencegahan.
HUTAN LINDUNG BUKAN SEKADAR CADANGAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya menempatkan hutan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan.
Fungsi tersebut mencakup pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, pencegahan intrusi air laut dan pemeliharaan kesuburan tanah.
Bagi masyarakat pesisir Tangerang, fungsi perlindungan lingkungan berkaitan antara lain dengan risiko abrasi, intrusi air laut dan keberlangsungan penghidupan masyarakat pesisir.
Bagi masyarakat di kawasan perbukitan Kota Padang, perlindungan lingkungan berkaitan antara lain dengan pengelolaan tata air, kestabilan lereng, erosi dan risiko banjir.
Karakter ekologis kedua wilayah berbeda.
Namun, keduanya menunjukkan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah tidak hanya memiliki dimensi ekonomi.
Tanah juga memiliki fungsi sosial dan ekologis.
Apabila suatu kawasan secara sah berstatus hutan lindung, pemanfaatannya harus tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi fungsi lindung tersebut.
Apabila suatu bidang berada di luar kawasan hutan, penggunaannya tetap harus mengikuti ketentuan tata ruang, lingkungan hidup dan persyaratan lain yang relevan.
Dengan demikian, perlindungan lingkungan tidak hanya berlaku terhadap tanah yang secara administratif ditetapkan sebagai kawasan hutan.
Dalam konteks Lubuk Minturun, kepastian status kawasan merupakan hal yang penting, tetapi bukan satu-satunya persoalan yang harus diperiksa.
Sekalipun suatu bidang tanah berada di luar kawasan hutan, kewajiban menjaga lingkungan dan mematuhi tata ruang tetap berlaku.
GALODO DAN REFORMA AGRARIA: KETIKA PENGELOLAAN TANAH BERSINGGUNGAN DENGAN KESELAMATAN RAKYAT
Sumatera Barat memiliki pengalaman panjang menghadapi ancaman banjir bandang, tanah longsor dan galodo.
Bencana besar yang terjadi pada 11 Mei 2024 di sejumlah wilayah sekitar Gunung Marapi memperlihatkan betapa besarnya dampak yang dapat muncul ketika curah hujan tinggi berinteraksi dengan kondisi geologi, material vulkanik dan kerentanan kawasan.
Mekanisme bencana tersebut tidak dapat secara otomatis disamakan dengan kejadian atau ancaman bencana di Lubuk Minturun.
Masing-masing wilayah membutuhkan kajian hidrologi, geologi dan kebencanaan tersendiri.
Namun, terdapat pelajaran penting yang relevan bagi kebijakan agraria nasional.
Pengelolaan tanah dan perlindungan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pengurangan risiko bencana.
Curah hujan ekstrem memang dapat menjadi pemicu banjir bandang.
Akan tetapi, tingkat risiko dan besarnya dampak juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, tutupan lahan, kestabilan lereng, kapasitas alur sungai dan keterpaparan masyarakat.
Dalam surat jawaban kepada Watchnews.co.id, Dinas PUPR Kota Padang telah memberikan penjelasan mengenai aspek kebencanaan.
Dinas menyatakan bahwa ketentuan khusus kawasan rawan bencana dirujuk dalam Lampiran XXII Perwali Padang Nomor 5 Tahun 2023.
Penerapannya pada Titik A dan Titik B memerlukan pemeriksaan spasial terhadap peta ketentuan khusus.
Dinas juga menjelaskan bahwa klasifikasi tingkat risiko banjir pada bidang tanah yang ditanyakan belum dapat dinyatakan hanya berdasarkan dua koordinat.
Penilaian memerlukan data serta kajian dari instansi berwenang, termasuk BPBD dan instansi pengelola sumber daya air.
Karena itu, Watchnews.co.id belum memiliki dasar ilmiah untuk menyatakan bahwa kandang ayam, jalan beton atau tanah yang ditunjukkan Fauzi Bahar merupakan penyebab galodo.
Namun, keterbatasan data mengenai hubungan sebab-akibat tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah menjalankan pengawasan dan pengurangan risiko.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menempatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Pasal 35 undang-undang tersebut juga menempatkan pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan, serta pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagai bagian penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana.
Artinya, tanggung jawab pemerintah tidak baru muncul ketika banjir atau galodo telah terjadi.
Mitigasi harus dimulai ketika risiko telah dapat dikenali, bukan setelah masyarakat menjadi korban.
SATGAS PKH DAN LUBUK MINTURUN: APAKAH PEMERINTAH PERLU MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERPADU?
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan memberikan kerangka bagi pemerintah untuk menjalankan penertiban terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum di kawasan hutan melalui mekanisme yang ditentukan.
Perkembangan penertiban di berbagai daerah menunjukkan pentingnya identifikasi objek, pemeriksaan dokumen, penilaian legalitas kegiatan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terbukti.
Dalam konteks Lubuk Minturun, pertanyaan yang patut diajukan adalah apakah pemerintah telah melakukan inventarisasi dan pencocokan data yang memadai terhadap kawasan perbukitan yang menjadi perhatian masyarakat.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan penguasaan atau pemanfaatan kawasan hutan yang bertentangan dengan hukum, mekanisme penertiban dapat dipertimbangkan sesuai ruang lingkup kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Namun, keterlibatan Satgas PKH tidak dapat diasumsikan hanya karena suatu lokasi berada di kawasan perbukitan atau karena terdapat bangunan di atas tanah yang status kawasan hutannya masih dipertanyakan.
Diperlukan bukti dan identifikasi objek terlebih dahulu.
Watchnews.co.id belum memperoleh informasi resmi mengenai adanya pemeriksaan atau operasi Satgas PKH terhadap lokasi tanah yang ditunjukkan Fauzi Bahar.
Karena itu, korelasi antara PIK 2 dan Lubuk Minturun dalam kajian ini berada pada tingkat prinsip kebijakan penertiban dan konsistensi hukum.
Bukan pada kesimpulan bahwa kedua wilayah telah mengalami pelanggaran yang sama.
Jika terbukti ada penguasaan kawasan yang bertentangan dengan hukum, negara harus bertindak. Jika penguasaan tanah terbukti sah, negara wajib memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
REFORMA AGRARIA MENUNTUT INVENTARISASI PENGUASAAN TANAH SECARA MENYELURUH
Salah satu tantangan pembaruan agraria adalah tersedianya informasi yang memadai mengenai siapa yang menguasai tanah, berapa luas penguasaannya, bagaimana riwayat perolehannya dan untuk kegiatan apa tanah tersebut digunakan.
Persoalan ini tidak hanya relevan terhadap korporasi besar di kawasan pesisir Tangerang.
Inventarisasi juga dapat menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam memahami perubahan penguasaan dan penggunaan tanah di kawasan perbukitan Sumatera Barat.
Pemerintah perlu memastikan bahwa data pertanahan dapat dicocokkan secara sah dengan informasi mengenai kawasan hutan, tata ruang dan kebutuhan perlindungan lingkungan.
Apabila terdapat penguasaan melalui sejumlah badan usaha yang saling terafiliasi, pemeriksaan terhadap struktur penguasaan dan pengendalian dapat dilakukan sepanjang memiliki dasar hukum yang relevan.
Namun, keberadaan afiliasi atau penguasaan tanah dalam jumlah tertentu tidak otomatis merupakan pelanggaran.
Demikian pula terhadap pemilik tanah perseorangan.
Pemeriksaan harus didasarkan pada jenis hak, luas penguasaan, ketentuan pembatasan yang berlaku, karakteristik kegiatan dan riwayat perolehan tanah.
Dalam investigasi Lubuk Minturun, redaksi belum memiliki data lengkap mengenai keseluruhan luas tanah yang dikuasai Fauzi Bahar maupun pihak lain di kawasan perbukitan.
Karena itu, tidak ada dasar untuk menyatakan telah terjadi penguasaan tanah yang melampaui batas hukum.
Namun, inventarisasi kawasan secara objektif dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai pola perubahan penggunaan tanah dan potensi konflik yang membutuhkan penyelesaian.
Reforma Agraria harus mampu menjawab persoalan penguasaan tanah secara substantif, bukan hanya menghasilkan statistik penerbitan sertifikat.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM: PELAKU KEGIATAN DAN PEJABAT PEMERINTAH SAMA-SAMA DAPAT DIUJI
Dalam kajian sebelumnya mengenai PIK 2, Watchnews.co.id menegaskan bahwa penguasaan kembali kawasan hutan tidak dengan sendirinya menghapus seluruh konsekuensi hukum dari kegiatan yang sebelumnya berlangsung.
Prinsip tersebut berlaku secara umum.
Apabila ditemukan pelanggaran di Lubuk Minturun atau kawasan lainnya, pertanggungjawaban harus diperiksa sesuai karakteristik pelanggaran dan bukti yang tersedia.
Pertanggungjawaban administratif
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta perubahannya memberikan kerangka pengendalian pemanfaatan ruang dan penanganan ketidaksesuaian terhadap rencana tata ruang.
Ketentuan kehutanan, lingkungan hidup dan perizinan berusaha juga memberikan mekanisme pengawasan serta sanksi administratif sesuai kewenangan masing-masing.
Apabila ditemukan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan, memberikan tindakan korektif dan menerapkan sanksi apabila dasar hukumnya terpenuhi.
Pertanggungjawaban perdata dan pemulihan lingkungan
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupmengatur kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup bagi pihak yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan.
Pasal 87 memberikan dasar bagi tuntutan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu apabila unsur pertanggungjawaban hukum terpenuhi.
Jika melalui kajian ilmiah dan pemeriksaan hukum ditemukan bahwa suatu kegiatan menimbulkan kerusakan lingkungan, kewajiban pemulihan perlu diterapkan sesuai ketentuan.
Biaya pemulihan tidak semestinya seluruhnya dibebankan kepada masyarakat apabila terdapat pihak yang secara hukum terbukti bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
Pertanggungjawaban pidana
Apabila hasil penyelidikan menemukan dugaan tindak pidana kehutanan, lingkungan hidup atau tindak pidana lainnya, aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti berdasarkan unsur delik dan alat bukti.
Terjadinya banjir bandang, perubahan penggunaan lahan atau keberadaan bangunan tidak otomatis membuktikan terjadinya tindak pidana.
Pemeriksaan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan serta unsur pertanggungjawaban yang disyaratkan hukum.
Pertanggungjawaban pejabat pemerintahan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 17 dan Pasal 18, memberikan batasan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Apabila terdapat bukti bahwa suatu keputusan, persetujuan atau tindakan administratif dilakukan secara melawan hukum, pejabat yang berkaitan dengan tindakan tersebut dapat diperiksa melalui mekanisme yang tersedia.
Namun, tidak setiap kesalahan administrasi merupakan tindak pidana korupsi.
Penilaian harus dilakukan berdasarkan kewenangan, kewajiban hukum, fakta tindakan, bukti dan unsur pelanggaran yang relevan.
Penegakan hukum tidak boleh diskriminatif. Tetapi penegakan hukum juga tidak boleh dibangun melalui tuduhan yang mendahului pembuktian.
PEMERINTAH SUMATERA BARAT DAN KOTA PADANG PERLU MEMBUKA DATA, BUKAN SEKADAR MENYAMPAIKAN IMBAUAN
Di tengah ancaman bencana hidrometeorologi, pemerintah daerah perlu menempatkan evaluasi kondisi kawasan hulu sebagai bagian penting kebijakan pengurangan risiko.
Kesiapsiagaan tidak cukup hanya berupa peringatan cuaca, penyiapan logistik, pembentukan posko atau rapat koordinasi.
Semua langkah tersebut penting, tetapi harus berjalan bersama upaya pencegahan yang menyentuh sumber kerentanan.
Dalam konteks DAS Air Dingin, pemerintah bersama instansi teknis perlu menjelaskan apakah telah dilakukan pemeriksaan mengenai perubahan tutupan lahan, kondisi alur sungai, sedimentasi, kestabilan lereng serta pengaruh aktivitas pembangunan terhadap sistem hidrologi.
Apabila kajian tersebut telah tersedia, informasi yang dapat dibuka menurut hukum perlu disampaikan kepada publik.
Apabila kajian belum mencakup kawasan yang menjadi perhatian masyarakat, pemerintah perlu menjelaskan kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut.
Keterbukaan tersebut akan membantu masyarakat membedakan risiko yang muncul akibat faktor alam, kerentanan lingkungan dan kemungkinan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Redaksi juga dapat menindaklanjuti kebutuhan dokumen melalui mekanisme permohonan informasi kepada PPID.
Hal tersebut berbeda dari surat konfirmasi jurnalistik, termasuk dalam prosedur dan tenggat tanggapannya.
Keterbukaan data bukan ancaman bagi pemerintah. Keterbukaan justru merupakan instrumen untuk membangun kepercayaan dan memastikan kebijakan dapat diuji.
SEPULUH PERTANYAAN HUKUM WATCHNEWS.CO.ID UNTUK PEMERINTAH
Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, surat jawaban Dinas PUPR dan klarifikasi Fauzi Bahar, Watchnews.co.idmemandang terdapat sepuluh pertanyaan yang membutuhkan penjelasan berbasis dokumen.
- Pertama, bagaimana status kawasan hutan pada dua titik koordinat yang diajukan Watchnews.co.id, berdasarkan keputusan dan peta kawasan hutan resmi yang berlaku?
- Kedua, bagaimana riwayat penetapan atau perubahan kawasan hutan di wilayah Lubuk Minturun dan sekitarnya?
- Ketiga, bagaimana mekanisme pencocokan antara data bidang tanah ATR/BPN, peta kawasan hutan dan RDTR Kota Padang apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian?
- Keempat, apakah Dinas PUPR Kota Padang telah melakukan atau memerlukan koordinasi dengan ATR/BPN mengenai objek tanah yang menjadi perhatian redaksi, sebagaimana dipertanyakan Fauzi Bahar?
- Kelima, bagaimana ketentuan kegiatan peternakan ayam pada Sub-Zona Hortikultura berdasarkan Pasal 46 dan Lampiran XVII Perwali Padang Nomor 5 Tahun 2023?
- Keenam, apakah terhadap bangunan kandang ayam yang diamati redaksi telah dilakukan penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang dan pemeriksaan dokumen yang diwajibkan menurut jenis kegiatannya?
- Ketujuh, apakah pemerintah memiliki data mengenai perubahan tutupan lahan di kawasan perbukitan yang disebut Fauzi berada sekitar empat kilometer lebih jauh ke arah atas?
- Kedelapan, apakah telah dilakukan kajian komprehensif mengenai kondisi DAS Air Dingin, sumber material banjir bandang, perubahan limpasan air, erosi, sedimentasi dan risiko galodo?
- Kesembilan, apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi atau pelanggaran pemanfaatan kawasan, bagaimana mekanisme koreksi, penertiban, pemulihan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat yang akan diterapkan?
- Kesepuluh, apakah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang akan melakukan pemeriksaan lintas instansi terhadap kawasan Lubuk Minturun sebagai bagian dari pengawasan tata kelola agraria dan mitigasi bencana?
Kesepuluh pertanyaan tersebut bukan dakwaan terhadap Fauzi Bahar ataupun pihak tertentu.
Pertanyaan itu merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengujian informasi demi kepentingan publik.
LUBUK MINTURUN LAYAK MENJADI PERHATIAN DALAM EVALUASI REFORMA AGRARIA DAN PERLINDUNGAN DAS
Pengalaman konflik agraria di Pantura Kabupaten Tangerang memberikan pelajaran mengenai pentingnya penyelesaian persoalan penguasaan tanah sebelum berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
Lubuk Minturun menghadirkan kebutuhan pemeriksaan dengan karakter berbeda, terutama karena kaitannya dengan kawasan perbukitan, penggunaan lahan dan pengelolaan risiko hidrometeorologi.
Dalam kerangka Reforma Agraria, pemerintah dapat melakukan inventarisasi terhadap persoalan pertanahan, ketidaksesuaian administrasi, potensi konflik penguasaan tanah, akses masyarakat terhadap sumber daya agraria dan perlindungan lingkungan.
Apabila hasil inventarisasi memenuhi persyaratan penanganan konflik agraria atau penetapan prioritas Reforma Agraria, pemerintah dapat mempertimbangkan mekanisme penyelesaian yang tersedia.
Namun, kawasan hutan lindung tidak otomatis dapat menjadi objek redistribusi tanah.
Status kawasan, fungsi lindung dan ketentuan kehutanan harus tetap dihormati.
Akses masyarakat terhadap manfaat kawasan dapat dipertimbangkan melalui mekanisme yang dibenarkan hukum, termasuk skema pengelolaan yang sesuai dengan fungsi kawasan apabila persyaratannya terpenuhi.
Kebijakan tersebut harus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak yang sah, kepentingan masyarakat, keadilan agraria dan keberlanjutan lingkungan.
Reforma Agraria tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membenarkan perusakan lingkungan. Perlindungan lingkungan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat yang sah.
NEGARA JANGAN MENUNGGU GALODO BERIKUTNYA UNTUK MEMERIKSA KAWASAN HULU
Dari pemberitaan penguasaan kembali kawasan hutan di PIK 2 hingga penelusuran status lahan di Lubuk Minturun, terdapat pelajaran besar mengenai pentingnya konsistensi hukum agraria nasional.
Reforma Agraria harus mampu memastikan bahwa negara tidak hanya hadir ketika konflik telah terjadi.
Negara harus hadir sejak proses perolehan tanah, penerbitan dokumen, penataan ruang, pemberian persetujuan, pengawasan kegiatan hingga penyelesaian persoalan lingkungan.
Di Lubuk Minturun, Watchnews.co.id telah memperoleh sejumlah fakta dan dokumen yang menjadi dasar untuk melanjutkan pemeriksaan jurnalistik.
Tim telah turun langsung bersama Fauzi Bahar.
Bangunan kandang ayam telah diamati dalam kondisi belum beroperasi.
Dua titik koordinat telah memperoleh penjelasan resmi Dinas PUPR sebagai Zona Pertanian, Sub-Zona Hortikultura.
Fauzi telah menyatakan tanahnya bersertifikat, mempertanyakan koordinasi PUPR dengan ATR/BPN dan menyampaikan pandangannya mengenai ganti kerugian apabila tanahnya diambil negara.
Informasi mengenai perubahan penggunaan lahan di kawasan perbukitan yang lebih atas juga telah diperoleh langsung dari Fauzi, meskipun masih memerlukan verifikasi.
Sementara status kawasan hutan, verifikasi administrasi pertanahan, kesesuaian rencana kegiatan dan aspek lingkungan belum seluruhnya memperoleh penjelasan yang dibutuhkan redaksi.
Rangkaian fakta tersebut belum membuktikan terjadinya pelanggaran hukum.
Namun, fakta-fakta itu memberikan alasan yang cukup untuk meminta pemerintah melakukan pemeriksaan dan memberikan kepastian secara terbuka.
Apabila bidang tanah tersebut terbukti berada di luar kawasan hutan dan seluruh kegiatan memenuhi ketentuan hukum, pemerintah harus mampu menjelaskannya.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi, pemerintah harus menyelesaikannya melalui prosedur yang sah.
Apabila ditemukan pemanfaatan kawasan yang bertentangan dengan hukum, negara harus menerapkan mekanisme penertiban secara konsisten.
Dan apabila kajian ilmiah membuktikan adanya kegiatan yang memperbesar risiko bencana, langkah korektif serta pertanggungjawaban hukum harus dijalankan sesuai bukti yang tersedia.
Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah tanpa pembuktian.
Namun, tidak boleh pula kewajiban pengawasan diabaikan hanya karena pelanggaran belum terbukti.
Negara tidak boleh hanya sibuk menghitung hektare kawasan yang berhasil ditertibkan, tetapi mengabaikan kualitas pengawasan yang seharusnya mencegah persoalan sejak awal.
Masyarakat pesisir Tangerang membutuhkan keadilan agraria dan perlindungan lingkungan.
Masyarakat Kota Padang membutuhkan kepastian hukum, perlindungan kawasan hulu dan keselamatan dari ancaman banjir serta galodo.
Keduanya berhak memperoleh negara yang bekerja berdasarkan hukum, data dan kepentingan rakyat.
Hujan ekstrem mungkin tidak dapat dicegah.
Namun, pengawasan pemanfaatan ruang, pemeriksaan legalitas kegiatan, perlindungan lingkungan dan pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan.
Jangan sampai negara baru sibuk membuka peta kawasan hutan, memeriksa sertifikat tanah, menelusuri perizinan dan mencari pihak yang bertanggung jawab setelah bencana kembali merenggut keselamatan masyarakat.
Reforma Agraria harus hadir sebelum konflik membesar. Pengawasan lingkungan harus bekerja sebelum kerusakan terjadi. Dan penegakan hukum harus berjalan tanpa menunggu jatuhnya korban.
Dari PIK 2 hingga Lubuk Minturun, hukum harus tetap menjadi panglima.
Sebab, ukuran keberhasilan Reforma Agraria bukan hanya berapa luas tanah yang kembali dalam penguasaan negara, tetapi seberapa jauh negara mampu menghadirkan keadilan hukum, menjaga lingkungan dan melindungi keselamatan rakyat.
Akhwil, S.H. (Praktisi Hukum, Advokat, Aktivis dan Pimpinan Umum Watchnews.co.id.)
Investigasi Lapangan, Konfirmasi dan Dokumentasi Sumatera Barat:
Eka Budineta
Kepala Biro Perwakilan Watchnews.co.id Padang–Sumatera Barat.
Darmansyah (Wakabiro Perwakilan Watchnews.co.id)
Rita Marina (Sekretaris Perwakilan Watchnews.co.id)
DOKUMEN DAN SUMBER INVESTIGASI WATCHNEWS.CO.ID
- Hasil pertemuan dan klarifikasi langsung Fauzi Bahar pada 30 Oktober 2026.
- Dokumentasi peninjauan lapangan di kawasan Lubuk Minturun bersama Fauzi Bahar.
- Dokumentasi observasi bangunan kandang ayam yang belum beroperasi saat kunjungan.
- Koordinat observasi Titik A: -0.8234420; 100.4035030.
- Koordinat observasi Titik B: -0.8216950; 100.3968280.
- Surat konfirmasi Watchnews.co.id Nomor 070/WN/KONF/XI/2026, tanggal 3 November 2026.
- Dokumentasi kunjungan kepada Dinas Kehutanan Sumbar, ATR/BPN Kota Padang dan Dinas PUPR Kota Padang pada 4 November 2026.
- Surat resmi Dinas PUPR Kota Padang Nomor 600.3/716/DPUPR-PDG/XI/2026, tanggal 9 November 2026.
- Pesan WhatsApp Fauzi Bahar kepada Eka Budineta sebagai tanggapan terhadap pemberitaan Watchnews.co.id.
- Catatan tindak lanjut konfirmasi kepada Kantor Pertanahan Kota Padang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
- Kajian hukum Reforma Agraria Watchnews.co.id mengenai persoalan PIK 2, pagar laut dan tata kelola agraria Pantura Kabupaten Tangerang.
- Pemberitaan media mengenai penguasaan kembali kawasan yang disebut berstatus hutan lindung di wilayah pengembangan PIK 2, dengan dokumen primer masih memerlukan verifikasi.
REFERENSI DAN LANDASAN HUKUM
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3).
- TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya.
- UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta perubahannya.
- UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.
- UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya.
- UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan beserta perubahannya.
- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya.
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta ketentuan perubahan dan pelaksanaannya.
- PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelgaraan Kehutanan beserta perubahan yang berlaku.
- Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
- Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
- Perwali Padang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023–2043, sebagaimana dirujuk dalam surat Dinas PUPR Kota Padang.
CATATAN REDAKSIONAL
Tulisan ini merupakan kajian hukum yang dipadukan dengan laporan investigasi Watchnews.co.id untuk kepentingan publik.
Korelasi antara PIK 2 dan Lubuk Minturun dilakukan dalam perspektif kebijakan Reforma Agraria, tata kelola pertanahan, kehutanan, lingkungan hidup serta konsistensi pengawasan pemerintah, bukan untuk menyatakan bahwa kedua wilayah memiliki pelaku, pelanggaran maupun status hukum yang sama.
Redaksi belum menetapkan bahwa bidang tanah yang ditunjukkan Fauzi Bahar merupakan kawasan hutan lindung ataupun bahwa bangunan dan kegiatan pada lokasi tersebut melanggar ketentuan hukum.
Redaksi juga belum memiliki kajian ilmiah yang membuktikan hubungan sebab-akibat antara lokasi yang ditinjau dan kejadian galodo.
Surat resmi Dinas PUPR Kota Padang telah diterima dan menjadi salah satu dasar dokumentasi investigasi. Status tanggapan instansi lainnya perlu diperbarui berdasarkan catatan konfirmasi terakhir sebelum penerbitan.
Watchnews.co.id menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, keberimbangan pemberitaan, akurasi informasi, hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Investigasi akan terus dikembangkan berdasarkan dokumen resmi, hasil pemeriksaan lapangan, keterangan para pihak dan kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.








