Tiga ribu pelari memenuhi Kota Tangerang. Pemerintah menyebutnya momentum sport tourism dan penggerak ekonomi lokal. Klaim itu masuk akal sebagai potensi, tetapi belum cukup sebagai kesimpulan. Di tengah ribuan sarjana menganggur, tekanan daya beli dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa rupiah yang benar-benar tinggal di Tangerang, siapa yang menikmati manfaatnya, dan bagaimana sebuah event dikonversi menjadi ekonomi yang berkelanjutan?
Oleh: Akhwil, S.H. (Praktisi Hukum/Advokat & Aktivis Tangerang Raya)
3.000 PELARI, TETAPI PERTANYAANNYA BUKAN BERAPA YANG DATANG
Gelaran Tangerang 10K 2026, Minggu, 13 September 2026, menghadirkan sekitar 3.000 peserta, meningkat dibandingkan sekitar 2.500 peserta pada penyelenggaraan sebelumnya.
Secara kasatmata, angka tersebut merupakan perkembangan positif.
Semakin banyak peserta berarti semakin besar kemungkinan terjadinya transaksi: peserta membutuhkan transportasi, makanan, minuman, perlengkapan olahraga, mungkin hotel, oleh-oleh, hingga jasa pendukung lainnya.
Wali Kota Tangerang Sachrudin pun memandang kegiatan tersebut sebagai instrumen untuk mengembangkan olahraga, pariwisata, UMKM dan perekonomian lokal.
Secara konseptual, pandangan tersebut masuk akal.
Namun dalam kebijakan publik, potensi tidak sama dengan dampak yang sudah terbukti.
Karena itu keberhasilan Tangerang 10K tidak cukup dinilai dari satu angka 3.000 pelari, Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah Berapa nilai ekonomi yang benar-benar tercipta bagi warga Kota Tangerang?
SPORT TOURISM MEMANG BISA MENGGERAKKAN EKONOMI
Sport tourism bukan gagasan kosong.
Event olahraga yang mampu mendatangkan orang dari luar daerah memang dapat menciptakan efek ekonomi.
Seorang peserta dari luar Tangerang mungkin membayar hotel.
Ia menggunakan transportasi, Makan di restoran, Membeli kopi, Membeli produk UMKM, Mengajak keluarganya, Mengunjungi tempat wisata.
Jika peserta tinggal dua atau tiga hari, pengeluaran lokal semakin besar.
Di sinilah muncul apa yang dalam ekonomi disebut multiplier effect.
Belanja seorang peserta menjadi pendapatan pedagang. Pendapatan pedagang digunakan membayar pegawai atau membeli bahan. Pemasok kemudian melakukan transaksi dengan pelaku ekonomi lainnya.
Uang berputar.
Persoalannya adalah apakah hal tersebut benar-benar terjadi dalam Tangerang 10K dan seberapa besar?
Tanpa data, kita baru berbicara tentang kemungkinan.
Belum tentang hasil.
3.000 PESERTA BUKAN SAMA DENGAN 3.000 WISATAWAN
Inilah satu hal yang perlu diperjelas.
Tidak seluruh peserta event olahraga otomatis dapat dihitung sebagai wisatawan yang menghasilkan pengeluaran tambahan bagi Kota Tangerang.
Jika sebagian besar peserta adalah warga Tangerang atau masyarakat Jabodetabek yang datang pagi, mengikuti lomba, kemudian langsung pulang, efek ekonominya tentu berbeda dengan peserta dari Bandung, Surabaya, Yogyakarta atau luar Pulau Jawa yang menginap dua malam.
Karena itu pemerintah dan penyelenggara seharusnya mempunyai data:
- berapa peserta warga Kota Tangerang?
- Berapa berasal dari Tangerang Raya?
- Berapa dari Jakarta dan Jabodetabek?
- Berapa dari luar Banten?
- Berapa menginap?
- Berapa malam?
- Di hotel mana?
- Berapa rata-rata pengeluaran peserta?
- Berapa anggota keluarga yang ikut?
Tanpa data tersebut, istilah sport tourism lebih tepat disebut sebuah strategi atau aspirasi, bukan sebuah dampak ekonomi yang telah terverifikasi.
UJI KLAIM “MENDORONG EKONOMI LOKAL”
Ada cara sederhana untuk mengujinya.
Misalnya. ini ilustrasi, bukan data realisasi Tangerang 10K—jika 1.000 peserta dari luar wilayah mengeluarkan rata-rata Rp1 juta untuk hotel, makanan, transportasi dan belanja, maka tercipta belanja langsung sekitar Rp1 miliar.
Jika ternyata peserta luar daerah hanya 300 orang dengan pengeluaran Rp300 ribu, dampaknya tentu jauh berbeda.
Karena itu diperlukan economic impact assessment. Minimal pemerintah atau penyelenggara dapat mengukur:
- Jumlah peserta luar daerah × pengeluaran rata-rata × lama tinggal.
- Kemudian ditambah belanja pendamping atau keluarga.
- Tetapi penghitungan tidak boleh berhenti di sana.
- Harus dikurangi pula unsur economic leakage.
Misalnya pembayaran kepada vendor dari luar daerah, platform nasional, perusahaan penyelenggara luar Tangerang, perlengkapan produksi dari luar daerah atau pengeluaran lain yang uangnya tidak tinggal dalam ekonomi Kota Tangerang.
Inilah bedanya antara:
- omzet sebuah event
- manfaat ekonomi lokal.
UMKM DISEBUT MENDAPAT MANFAAT, MANA ANGKANYA?
Dalam narasi event, UMKM hampir selalu disebut.
Tetapi publik membutuhkan angka.
- Berapa UMKM Kota Tangerang terlibat dalam Tangerang 10K?
- Berapa omzet sebelum event?
- Berapa omzet ketika event berlangsung?
- Berapa transaksi menggunakan QRIS?
- Berapa UMKM yang mendapatkan peningkatan penjualan?
- Berapa omzet rata-rata per tenant?
- Berapa persen tenant berasal dari Kota Tangerang?
- Apakah UMKM membayar biaya sewa?
Jika iya, berapa?
Tanpa indikator tersebut, kalimat “mendorong UMKM” masih merupakan klaim programatik.
Padahal data semacam itu relatif mungkin dikumpulkan.
Dengan QRIS, survei transaksi dan pendataan tenant, penyelenggara dapat membuat laporan ekonomi event secara jauh lebih objektif.
LALU APA HUBUNGANNYA DENGAN 12.675 PENGANGGUR PENDIDIKAN TINGGI?
Di sinilah Tangerang 10K mulai bersentuhan dengan pembahasan sebelumnya.
Data BPS yang menjadi perhatian publik menunjukkan Kota Tangerang mempunyai 12.675 penganggur berpendidikan tinggi, atau sekitar 7,05 persen dari angkatan kerja kelompok pendidikan tersebut berdasarkan angka yang telah dibahas sebelumnya.
- Apakah Tangerang 10K dapat menyelesaikan pengangguran?
Tentu tidak.
Tidak adil pula menuntut sebuah event lari menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan struktural.
Tetapi sport tourism dapat menjadi salah satu instrumen penciptaan ekosistem pekerjaan, jika dirancang dengan benar.
Bukan hanya pekerjaan menjadi panitia selama satu atau dua hari.
Ekonomi olahraga dapat menciptakan kebutuhan:
- event organizer,
- sports marketing,
- fotografi dan videografi,
- hospitality,
- tour guide,
- transportasi,
- food and beverage,
- merchandise,
- digital content,
- sports medicine,
- physiotherapy,
- race management,
- timing system,
- security,
- logistics,
hingga industri perlengkapan olahraga, Pertanyaannya kemudian:
- berapa warga Kota Tangerang yang masuk dalam rantai ekonomi tersebut?
Jika vendor, tenaga profesional dan produk sebagian besar berasal dari luar daerah, dampak lokalnya mengecil.
Sebaliknya, jika event dijadikan laboratorium pembangunan ekonomi kreatif lokal, dampaknya dapat jauh lebih berkelanjutan.
HUBUNGKAN DENGAN “GAMPANG KERJA”
Di sinilah konsep Gampang Kerja seharusnya dapat masuk.
Mengapa penyelenggaraan Tangerang 10K tidak sekaligus dikaitkan dengan program peningkatan kompetensi warga?
Misalnya pemerintah dapat menyiapkan warga muda Tangerang sebagai:
event crew tersertifikasi, marshal, fotografer olahraga, race organizer, tenaga hospitality, digital marketer, tour guide, tenaga medis event dan pelaku sports business.
Mereka bukan hanya bekerja pada Tangerang 10K.
Kompetensinya dapat dijual untuk event lain di Jabodetabek.
Dengan demikian event berubah dari belanja kegiatan menjadi investasi sumber daya manusia.
Hubungannya menjadi jelas Tangerang 10K → pelatihan warga → pengalaman kerja → portofolio → kesempatan kerja baru.
Itu baru mendekati spirit Gampang Kerja.
Jika tidak, event selesai ketika garis finis dibongkar.
MASALAH KITA SELAMA INI: BANYAK ACARA, SEDIKIT PENGUKURAN OUTCOME
Ini sebenarnya persoalan yang lebih besar daripada Tangerang 10K.
Pemerintah daerah sering kali sangat mudah mengukur output.
- Berapa acara diselenggarakan.
- Berapa peserta hadir.
- Berapa tenant UMKM.
- Berapa paket dibagikan.
- Berapa orang dilatih.
- Berapa sekolah dibangun.
Angka-angka tersebut penting, Tetapi masyarakat sesungguhnya membutuhkan outcome.
- Setelah pelatihan, berapa orang bekerja?
- Setelah job fair, berapa orang diterima?
- Setelah event UMKM, berapa omzet meningkat?
- Setelah bantuan pangan, apakah daya beli kelompok rentan terjaga?
- Setelah pembangunan pelayanan publik, apakah keluhan masyarakat menurun?
Di sinilah persoalan kebijakan Kota Tangerang perlu dikaji lebih dalam.
Banyak program dapat terlihat progresif secara aktivitas, tetapi belum tentu progresif secara hasil.
DI TENGAH TEKANAN DAYA BELI, EVENT HARUS MEMBUKTIKAN MANFAAT
Tangerang 10K juga harus dibaca dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat.
Bagi warga yang pendapatannya stabil, event olahraga merupakan bagian dari gaya hidup kota yang sehat dan positif.
Tetapi bagi keluarga yang sedang menghadapi kehilangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok atau pendapatan yang stagnan, pertanyaan mereka tentu berbeda:
- apa manfaat kegiatan tersebut bagi ekonomi saya?
Pemerintah tidak perlu memilih secara ekstrem antara olahraga atau sembako.
Kota membutuhkan keduanya.
Persoalannya adalah proporsi, efektivitas dan keterhubungan kebijakan.
Event yang baik justru dapat digunakan untuk memperkuat daya beli jika benar-benar menciptakan transaksi bagi pedagang lokal dan kesempatan kerja.
Namun klaim tersebut harus dibuktikan.
PERSOALAN PERUMDA DAN PELAYANAN PUBLIK MEMBAWA KITA KEPADA PERTANYAAN PRIORITAS
Diskusi menjadi semakin sensitif ketika masyarakat pada saat yang sama menyampaikan berbagai tuntutan mengenai pelayanan publik.
Salah satu contoh yang Anda angkat adalah persoalan pelayanan PERUMDA Tirta Benteng di Kota Tangerang.
Air minum dan pelayanan dasar mempunyai karakter yang berbeda dari sport tourism.
Masyarakat dapat hidup tanpa mengikuti event lari.
Tetapi masyarakat tidak dapat hidup tanpa akses air yang layak.
Karena itu pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola persepsi prioritas pembangunan.
Jika masyarakat sedang mengeluhkan kualitas, kontinuitas, jangkauan, tarif atau pelayanan sebuah BUMD air minum, sementara pemerintah terlihat sangat aktif mempromosikan acara seremonial, dapat muncul kesenjangan persepsi antara:
- apa yang dianggap penting oleh pemerintah
- apa yang dirasakan mendesak oleh warga.
Namun secara analitis kita juga tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa anggaran Tangerang 10K seharusnya otomatis dialihkan kepada PERUMDA.
Itu membutuhkan pemeriksaan sumber pendanaan.
PERTANYAAN PENTING: SIAPA MEMBAYAR TANGERANG 10K?
Inilah titik investigasi yang sangat penting.
- Apakah Tangerang 10K dibiayai APBD?
- Berapa nilainya?
- Apakah menggunakan sponsorship?
- Berapa kontribusi Harian Kompas?
- Berapa kontribusi bank bjb?
- Apakah terdapat penggunaan fasilitas pemerintah?
- Apakah terdapat belanja pengamanan, kebersihan, kesehatan, lalu lintas atau promosi yang dibebankan pada APBD?
- Apakah terdapat penerimaan daerah dari kegiatan tersebut?
Tanpa jawaban tersebut, kita belum bisa melakukan analisis opportunity cost yang tepat.
Jika event sebagian besar didanai swasta dan sponsor, argumen bahwa uang event seharusnya langsung dipindahkan ke pelayanan air tentu menjadi lemah.
Tetapi apabila terdapat belanja APBD yang signifikan, publik sangat wajar bertanya berapa return sosial dan ekonominya?
Ini bukan berarti kegiatan olahraga tidak boleh dibiayai APBD, Persoalannya adalah apakah manfaatnya sebanding dengan uang publik yang digunakan.
SETIAP RUPIAH APBD MEMILIKI OPPORTUNITY COST
Dalam keuangan publik berlaku prinsip sederhana uang yang digunakan untuk satu program tidak dapat digunakan untuk program lain pada saat yang sama.
Itulah opportunity cost.
Misalnya Rp5 miliar—sekali lagi angka ilustratif—digunakan untuk sebuah event.
Pertanyaan kebijakannya:
- apakah Rp5 miliar tersebut menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi lebih besar dibandingkan jika digunakan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja, pelayanan dasar, pengendalian harga pangan, kesehatan atau infrastruktur?
Jawaban tidak selalu berarti acara harus dibatalkan.
Tetapi pemerintah harus mampu menunjukkan alasan dan hasil.
Semakin besar nilai anggaran publik, semakin tinggi standar pembuktiannya.
KEWAJIBAN HUKUM PEMERINTAH TIDAK HANYA MEMBUAT PROGRAM
Persoalan ini juga dapat dibaca dari kerangka hukum.
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pemerintah daerah dalam kerangka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
Kemudian UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan pentingnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Untuk aspek pengelolaan keuangan daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan kerangka bagaimana APBD dikelola dengan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara keterbukaan penggunaan anggaran dan informasi program berkaitan pula dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam konteks keolahragaan, terdapat UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, sedangkan pengembangan pariwisata berada dalam kerangka regulasi kepariwisataan.
Artinya, pengembangan olahraga dan pariwisata merupakan kebijakan yang sah.
Tetapi penyelenggaraannya tidak dapat dipisahkan dari prinsip efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan pelayanan kepentingan masyarakat.
JANGAN PERTENTANGKAN OLAHRAGA DENGAN AIR BERSIH
Kritik kebijakan akan kehilangan kekuatan apabila dibuat terlalu simplistis “Daripada untuk lari, lebih baik untuk air.”
Kalimat seperti itu mudah dibantah. Pemerintah kota memang mempunyai banyak urusan sekaligus.
- Kesehatan penting.
- Olahraga penting.
- Pariwisata penting.
- UMKM penting.
- Air minum penting.
- Pendidikan penting.
- Ketenagakerjaan juga penting.
Persoalan yang lebih substantif adalah:
- Apakah pemerintah mempunyai prioritas yang jelas dan apakah setiap program menghasilkan manfaat sesuai dengan biaya yang dikeluarkan?»
Dengan framing tersebut, kritik menjadi jauh lebih kuat.
TANGERANG 10K JUSTRU BISA MENJADI CONTOH TATA KELOLA BARU
Event ini sebenarnya dapat digunakan sebagai laboratorium pembangunan berbasis data.
Setelah kegiatan selesai, Pemerintah Kota Tangerang dan penyelenggara dapat mengeluarkan Tangerang 10K Economic Impact Report.
Isinya sederhana:
- jumlah peserta;
- asal peserta;
- jumlah peserta luar daerah;
- lama tinggal;
- hotel yang digunakan;
- pengeluaran rata-rata;
- jumlah UMKM;
- omzet UMKM;
- jumlah pekerja lokal;
- nilai pembayaran kepada vendor lokal;
- pajak atau pendapatan daerah yang timbul;
- nilai sponsorship;
- belanja APBD apabila ada;
- serta kepuasan warga dan peserta.
Kemudian dihitung setiap Rp1 belanja pemerintah menghasilkan berapa rupiah aktivitas ekonomi lokal?
Itu akan jauh lebih meyakinkan daripada sekadar mengatakan event “mendorong ekonomi daerah”.
UKUR DAMPAKNYA DENGAN LIMA LAPISAN
Evaluasi Tangerang 10K dapat dibuat dalam lima lapisan.
- Output
- 000 peserta.
- Event selesai.
- Rute berjalan.
- Itu level pertama.
- Economic Activity
- Berapa transaksi yang terjadi?
- Berapa hotel terisi?
- Berapa omzet restoran dan UMKM?
- Local Economic Capture
Dari seluruh uang yang berputar, berapa persen tinggal di Kota Tangerang?
- Employment Impact
Berapa pekerjaan sementara dan pekerjaan berkelanjutan yang tercipta bagi warga?
- Long-Term Impact
- Apakah orang yang datang pada Tangerang 10K kembali mengunjungi Tangerang?
- Apakah citra kota meningkat?
- Apakah muncul bisnis baru?
- Apakah event berikutnya menarik peserta lebih banyak?
Baru pada lapisan kelima kita dapat berbicara serius mengenai sport tourism berkelanjutan.
JANGAN SAMPAI KOTA HANYA MENJADI LINTASAN LARI
Ada risiko lain.
Peserta datang, Berlari 10 kilometer, Mendapat medali, Kemudian pulang.
Jika itu yang terjadi, Tangerang hanya menjadi venue, bukan destinasi. Sport tourism baru kuat apabila peserta mempunyai alasan untuk tinggal.
Karena itu event perlu dikaitkan dengan paket pengalaman kota:
- kuliner Tangerang;
- kawasan heritage;
- wisata Sungai Cisadane;
- kampung tematik;
- pusat UMKM;
- hotel;
- destinasi budaya;
- serta produk khas daerah.
Dengan begitu orang tidak hanya berlari di Tangerang.
Mereka membelanjakan uang di Tangerang.
TANGERANG 10K DAN 3G SEBENARNYA BISA SALING MENGUATKAN
Hubungannya dengan agenda 3G—Gampang Kerja, Gampang Sembako dan Gampang Sekolah—dapat dibuat konkret.
- Gampang Kerja: event menciptakan pelatihan, pengalaman dan peluang kerja.
- Gampang Sembako: UMKM pangan lokal memperoleh ruang transaksi dan tambahan pendapatan.
- Gampang Sekolah: siswa dan mahasiswa dapat dilibatkan dalam edukasi olahraga, volunteer, hospitality, digital content dan pengembangan kompetensi.
Tetapi sekali lagi semuanya harus dirancang.
Jika tidak, hubungan tersebut hanya menjadi narasi komunikasi.
PERSOALAN UTAMA KOTA TANGERANG MUNGKIN BUKAN KEKURANGAN PROGRAM
Dari berbagai isu yang muncul—pengangguran pendidikan tinggi, daya beli, pelayanan publik, BUMD hingga event—terlihat sebuah pertanyaan yang lebih fundamental.
Mungkin persoalan Kota Tangerang bukan kekurangan program.
- Programnya banyak.
- Kegiatannya banyak.
- Peluncurannya banyak.
Yang perlu diperkuat adalah hubungan antara program, anggaran dan hasil.
- Karena warga akhirnya tidak hidup dari jumlah program.
Mereka hidup dari hasilnya.
- Warga tidak bertanya berapa kali job fair dilaksanakan.
Mereka bertanya apakah mendapat pekerjaan.
- Warga tidak bertanya berapa kali pasar murah diselenggarakan.
Mereka bertanya apakah kebutuhan pokok terjangkau.
- Warga tidak bertanya berapa seremoni dilakukan.
Mereka bertanya apakah air mengalir, jalan terurus, sekolah terjangkau dan pelayanan pemerintah mudah.
DARI EVENT-ORIENTED GOVERNMENT KE OUTCOME-ORIENTED GOVERNMENT
Inilah tantangan yang lebih besar bagi pemerintahan Kota Tangerang.
Jangan sampai birokrasi terjebak pada:
- activity-based government.
- Ada acara.
- Ada foto.
- Ada peserta.
- Ada laporan.
- Ada realisasi anggaran.
Kemudian Selesai, Pemerintah modern harus bergerak menuju outcome-based government.
Setiap kegiatan dimulai dengan pertanyaan:
- masalah apa yang ingin diselesaikan?
Setelah itu:
- indikator apa yang berubah?
Dan terakhir:
- apakah perubahan sebanding dengan biaya?
DPRD JUGA PERLU MENGUJI DAMPAKNYA
Fungsi pengawasan DPRD tidak semestinya hanya memeriksa apakah suatu kegiatan mempunyai mata anggaran.
DPRD dapat bertanya:
- Berapa belanja pemerintah untuk Tangerang 10K?
- Berapa sponsorship swasta?
- Berapa omzet ekonomi lokal?
- Berapa UMKM warga Tangerang yang terlibat?
- Berapa tenaga lokal?
- Berapa peserta luar kota?
- Berapa okupansi hotel yang dihasilkan?
- Apakah terdapat peningkatan penerimaan daerah?
Data itu dapat menjadi dasar apakah event layak diperbesar, diperbaiki atau didesain ulang.
PERTANYAAN YANG PERLU DIJAWAB PEMKOT SECARA TERBUKA
Jika Tangerang 10K benar-benar hendak ditempatkan sebagai strategi ekonomi daerah, maka ada sederet pertanyaan publik yang pantas memperoleh jawaban:
- Pertama, berapa total biaya penyelenggaraan Tangerang 10K 2026?
- Kedua, dari mana sumber dananya?
- Ketiga, berapa kontribusi APBD, bila ada?
- Keempat, berapa nilai sponsorship?
- Kelima, berapa persen peserta berasal dari luar Kota Tangerang?
- Keenam, berapa orang menginap dan berapa lama?
- Ketujuh, berapa omzet UMKM?
- Kedelapan, berapa pelaku UMKM dan vendor lokal yang dilibatkan?
- Kesembilan, berapa tenaga kerja warga Kota Tangerang yang mendapat penghasilan dari event?
- Kesepuluh, berapa nilai ekonomi total yang diperkirakan tercipta dan bagaimana metodologi perhitungannya?
Jika data tersebut tersedia, klaim mengenai sport tourism dapat diuji secara objektif.
BUKAN MENOLAK EVENT, TETAPI MENUNTUT DAMPAK
Tangerang 10K tidak perlu diposisikan sebagai musuh pelayanan publik.
Olahraga massal mempunyai manfaat kesehatan, sosial dan citra kota.
Sport tourism juga mempunyai peluang ekonomi yang nyata.
Namun pada saat masyarakat menghadapi tekanan pekerjaan, daya beli dan berbagai tuntutan terhadap pelayanan dasar, standar akuntabilitas program publik harus semakin tinggi.
Semakin banyak kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, semakin penting memastikan tidak ada kegiatan pemerintah yang berhenti pada seremoni.
Tangerang 10K harus menghasilkan lebih daripada foto ribuan orang berlari.
- Ia harus menciptakan transaksi.
- Promosi kota.
- Peluang UMKM.
- Kunjungan ulang.
- jika menggunakan uang publik, nilai manfaat yang dapat dibuktikan.
SETELAH GARIS FINIS, APA YANG TERTINGGAL?
Tiga ribu peserta sudah berlari. Medali telah dibagikan, Panggung sudah dibongkar.
Lalu pertanyaan kebijakan publik yang sebenarnya dimulai apa yang tertinggal di Kota Tangerang setelah mereka pulang?
Jika yang tertinggal adalah peningkatan omzet UMKM, okupansi hotel, pekerjaan warga, promosi destinasi dan kunjungan lanjutan, Tangerang 10K dapat menjadi investasi kota.
Jika yang tertinggal hanya jumlah peserta, publikasi dan dokumentasi acara, pemerintah perlu mendesain ulang ukuran keberhasilannya.
Di tengah 12.675 penganggur pendidikan tinggi, tekanan terhadap daya beli dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik—termasuk persoalan yang disuarakan masyarakat mengenai pelayanan PERUMDA Tirta Benteng—pemerintah membutuhkan satu disiplin baru:
setiap program harus dapat menjelaskan masalah apa yang diselesaikannya, berapa uang yang digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, dan apa hasil akhirnya.
Karena kota yang maju bukan kota yang paling banyak mempunyai acara.
Kota yang maju adalah kota yang mampu mengubah setiap acara menjadi nilai tambah bagi masyarakatnya.
Dan bagi Tangerang 10K, lomba sesungguhnya mungkin baru dimulai setelah garis finis:
perlombaan membuktikan bahwa sport tourism benar-benar menghasilkan kesejahteraan lokal, bukan sekadar keramaian sesaat.
Editor & Pewarta: CHY/ML
