Kota Tangerang | 12 November 2026 | Watchnews.co.id
Oleh: Akhwil, S.H.
Redaksi Watchnews.co.id | Praktisi Hukum dan Aktivis Pengamat Kebijakan Publik.
Penguatan tata kelola belanja hibah menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, serta memiliki kepastian hukum.
Langkah tersebut sekaligus mencerminkan pentingnya upaya pencegahan terhadap risiko administrasi, ketidaksesuaian prosedur, dan potensi persoalan hukum dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Komitmen itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman, saat membuka kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah sekaligus Sosialisasi Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, yang diikuti para pengelola hibah dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (10/11/2026).
Dalam arahannya, Herman menekankan bahwa peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan hibah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Melalui kegiatan ini, saya mendorong penguatan kapasitas dan kompetensi para pengelola hibah di masing-masing OPD. Pastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai koridor hukum, sehingga pengelolaannya transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Herman, sebagaimana disampaikan dalam bahan informasi kegiatan.
Penguatan Tata Kelola sebagai Instrumen Pencegahan Risiko Hukum
Pengelolaan dana hibah daerah memiliki dimensi hukum yang perlu dipahami secara menyeluruh oleh setiap perangkat daerah, mengingat penggunaannya berkaitan langsung dengan tanggung jawab pengelolaan keuangan publik.
Secara normatif, pengelolaan belanja hibah berpedoman pada kerangka peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan ketentuan perubahan yang berlaku.
Dalam Pasal 62 PP Nomor 12 Tahun 2019, belanja hibah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hibah juga memiliki karakteristik tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberian hibah harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang objektif, persyaratan yang jelas, serta mekanisme administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, penguatan kapasitas pengelola hibah menjadi langkah preventif untuk meminimalkan kesalahan prosedural sejak tahap perencanaan, penganggaran, evaluasi calon penerima, penyaluran, hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban.
Kepastian Hukum dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola
Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, setiap keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya memberikan landasan mengenai penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan, termasuk larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18.
Prinsip tersebut menjadi relevan dalam pengelolaan hibah, terutama untuk memastikan bahwa proses evaluasi, pemberian rekomendasi, penetapan penerima, dan penyaluran bantuan dilaksanakan secara objektif serta terhindar dari konflik kepentingan.
Penguatan administrasi juga memberikan perlindungan hukum bagi aparatur yang menjalankan tugas sesuai kewenangan dan prosedur.
Perlu dipahami bahwa tidak setiap kekurangan administrasi secara otomatis merupakan tindak pidana. Penilaian terhadap suatu pelanggaran harus dilakukan berdasarkan fakta, unsur hukum, dan mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah memiliki arti penting dalam membangun kesamaan pemahaman, mengurangi perbedaan penafsiran regulasi, dan memperkuat kehati-hatian aparatur dalam mengambil keputusan.
Penyesuaian Regulasi Menjadi Perhatian Pemerintah Daerah
Selain peningkatan kompetensi aparatur, Sekda Herman juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh OPD dalam menghadapi perkembangan dan perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, penyesuaian terhadap ketentuan terbaru perlu dilakukan secara tepat waktu agar tidak menimbulkan hambatan administratif maupun kendala dalam pelaksanaan APBD pada periode berikutnya.
“Jangan sampai ketidaktahuan atau keterlambatan penyesuaian terhadap regulasi justru menimbulkan persoalan di kemudian hari. Saya minta seluruh OPD terkait segera mengambil langkah konkret agar tata kelola hibah berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Arahan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi tidak cukup hanya dipahami secara normatif, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme kerja yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten.
Penyesuaian dapat mencakup pemutakhiran standar operasional prosedur, penyelarasan dokumen administrasi, peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, serta penguatan mekanisme verifikasi dan pengawasan.
Dalam pelaksanaannya, kepastian mengenai dasar hukum dan ketentuan teknis yang berlaku menjadi faktor penting untuk memberikan pedoman yang seragam bagi seluruh pengelola hibah.
Pertanggungjawaban Hibah dan Pentingnya Ketertiban Dokumen
Salah satu aspek mendasar dalam pengelolaan hibah adalah tersedianya dokumen administrasi yang lengkap, sah, dan dapat ditelusuri.
Dokumen tersebut meliputi persyaratan penerima, proposal atau permohonan sesuai ketentuan, hasil evaluasi, keputusan pemberian hibah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) apabila dipersyaratkan, dokumen penyaluran, serta laporan pertanggungjawaban.
NPHD memiliki fungsi penting sebagai instrumen yang memperjelas hak dan kewajiban para pihak, termasuk tujuan pemberian hibah, nilai bantuan, penggunaan, dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Ketertiban dokumen tidak hanya diperlukan untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepastian hukum dan memudahkan proses pengawasan.
Karena itu, peningkatan kemampuan pengelola hibah dalam memahami substansi dokumen, melakukan pemeriksaan kelengkapan, dan memastikan kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi merupakan langkah yang relevan untuk terus diperkuat.
Pengawasan Internal dan Transparansi Keuangan Daerah
Pengelolaan hibah yang akuntabel juga membutuhkan sistem pengawasan internal yang efektif.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi salah satu landasan penting dalam memperkuat pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kerangka tersebut, koordinasi antara OPD pengelola hibah, perangkat pengelola keuangan daerah, bagian hukum, dan Inspektorat memiliki peran strategis sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Pengawasan yang dilakukan secara terencana dan berbasis risiko dapat membantu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian sejak dini, sehingga langkah perbaikan dapat dilaksanakan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih kompleks.
Di sisi lain, transparansi juga merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kerangka bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi pengelolaan anggaran yang terbuka menurut ketentuan hukum.
Dalam konteks hibah daerah, keterbukaan informasi mengenai mekanisme pengajuan, persyaratan penerima, alokasi bantuan, dan pelaksanaan program dapat mendukung partisipasi serta pengawasan masyarakat secara konstruktif, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan pengecualian informasi yang sah.
Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan sarana memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Pengelolaan Hibah Harus Berorientasi pada Manfaat Publik
Lebih jauh, pengelolaan hibah yang baik tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap prosedur.
Efektivitas bantuan juga perlu dilihat dari kesesuaiannya dengan tujuan pemberian hibah serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang menekankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban.
Setiap tahapan pengelolaan hibah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, idealnya dapat menunjukkan keterkaitan antara penggunaan anggaran dan hasil yang ingin dicapai.
Dalam arahannya, Herman kembali mengingatkan bahwa tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
“Setiap anggaran yang dikelola harus memiliki dasar yang jelas dan pertanggungjawaban yang dapat diuji. Pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel harus bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya.
Pesan tersebut menegaskan pentingnya menempatkan kepatuhan hukum dan kebermanfaatan program sebagai dua aspek yang saling melengkapi dalam pengelolaan dana hibah.
Membangun Budaya Kepatuhan dan Akuntabilitas Berkelanjutan
Dari perspektif hukum dan pengamatan kebijakan publik, pembinaan penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tangerang dapat dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Penguatan tersebut menjadi semakin penting mengingat dinamika regulasi, kompleksitas administrasi, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi penggunaan anggaran.
Keberhasilan pembinaan pada akhirnya akan tercermin dari kemampuan setiap OPD menerapkan prosedur yang konsisten, melakukan verifikasi secara cermat, menyusun pertanggungjawaban yang dapat diuji, serta menjalankan pengawasan sesuai kewenangannya.
Langkah preventif melalui peningkatan kompetensi aparatur juga memiliki nilai strategis dalam memberikan kepastian bagi pemerintah daerah maupun penerima hibah.
Dengan pengelolaan yang semakin tertib, potensi kesalahan administrasi dapat diminimalkan, efektivitas pengawasan dapat ditingkatkan, dan manfaat belanja hibah diharapkan semakin optimal.
Komitmen yang disampaikan Sekda Herman sekaligus menjadi pengingat bahwa kualitas tata kelola keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap ketentuan formal, tetapi juga oleh integritas, profesionalisme, dan konsistensi seluruh unsur pelaksana.
Pada akhirnya, penguatan tata kelola hibah merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga keuangan daerah, memberikan kepastian hukum, dan memastikan setiap kebijakan anggaran berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Tangerang.
Akhwil, S.H.
Redaksi Watchnews.co.id
Praktisi Hukum dan Aktivis Pengamat Kebijakan Publik
