Hampir dua pekan setelah surat konfirmasi resmi diterima Bapenda, BPKAD, dan anggota DPRD Sumbar Nofrizon, redaksi Watchnews.co.id belum memperoleh tanggapan. Persoalan tunggakan pajak kendaraan pemerintah kini berkembang menjadi ujian keterbukaan informasi, akuntabilitas aset, dan keseriusan pengawasan legislatif.
PADANG, 09-11-2026, WATCHNEWS.CO.ID
Ribuan kendaraan berpelat merah di Sumatera Barat pernah menjadi sorotan karena diduga belum memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Persoalan itu mencuat di ruang sidang DPRD, menjadi perhatian media, dan memunculkan penjelasan berbeda dari pemerintah daerah.
Namun, kini muncul pertanyaan baru yang tidak kalah penting: mengapa tiga surat konfirmasi resmi yang dikirimkan Watchnews.co.id kepada pihak-pihak terkait belum memperoleh tanggapan setelah hampir dua pekan?
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, serta anggota DPRD Sumbar, Nofrizon, telah menjadi tujuan konfirmasi redaksi.
Berdasarkan catatan administrasi Biro Perwakilan Watchnews.co.id Padang–Sumatera Barat, ketiga surat tersebut telah diterima secara resmi oleh masing-masing pihak.
Akan tetapi, hingga penutupan naskah ini, redaksi belum memperoleh jawaban tertulis ataupun klarifikasi langsung atas pertanyaan yang disampaikan.
Keadaan tersebut menimbulkan persoalan jurnalistik yang patut menjadi perhatian publik.
Ketika persoalan sudah disampaikan kepada masyarakat, tetapi permintaan klarifikasi mengenai dasar data dan pertanggungjawabannya belum dijawab, bagaimana publik dapat menilai apakah persoalan itu telah diselesaikan atau justru masih menyisakan masalah?
Ketiadaan tanggapan tidak membuktikan adanya pelanggaran hukum. Namun, keadaan tersebut memperkuat alasan bagi redaksi untuk melanjutkan penelusuran dan meminta keterbukaan yang lebih konkret.
Berawal dari Sorotan DPRD: 2.002 Kendaraan Dipersoalkan
Polemik ini bermula dari pernyataan Nofrizon, Sekretaris Komisi III DPRD Sumatera Barat, yang menyoroti data kendaraan dinas pemerintah yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.
Dalam pemberitaan pada September 2026, Nofrizon menyebut sebanyak 2.002 kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tercatat belum membayar pajak hingga akhir Agustus 2026.
Ia juga menyoroti kendaraan pribadi aparatur sipil negara yang belum melunasi kewajiban perpajakannya.
Sorotan tersebut relevan karena Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
Pemerintah secara rutin mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Karena itu, kepatuhan kendaraan pemerintah sendiri menjadi ukuran penting keteladanan aparatur negara.
Namun, pernyataan Nofrizon kemudian memperoleh tanggapan berbeda dari Bapenda.
Kepala Bapenda Sumbar, Al Amin, sebagaimana diberitakan pada 10 September 2026, menyampaikan bahwa hingga 7 September 2026 terdapat 988 kendaraan dinas Pemprov yang belum melunasi pajak.
Dari jumlah tersebut, 561 unit disebut merupakan kendaraan yang telah dihibahkan kepada masyarakat melalui sejumlah OPD.
Penjelasan itu menunjukkan adanya perbedaan angka dan kemungkinan perbedaan klasifikasi kendaraan.
Persoalannya, apakah 2.002 kendaraan yang semula disoroti mencerminkan seluruh data kendaraan belum daftar ulang, sedangkan 988 kendaraan merupakan hasil pemilahan berdasarkan kepemilikan dan status administrasi?
Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya melalui perbandingan angka.
Diperlukan dokumen resmi yang menunjukkan tanggal pendataan, kategori kepemilikan, status penggunaan, dan kewajiban perpajakan masing-masing kelompok kendaraan.
Bapenda dan BPKAD: Dua Instansi, Satu Persoalan yang Harus Dijelaskan
Bapenda mempunyai fungsi yang berkaitan dengan administrasi penerimaan dan pemungutan pajak daerah.
Sementara itu, BPKAD mempunyai peran dalam pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset daerah sesuai kewenangannya.
Kedua instansi tersebut memiliki keterkaitan langsung dalam upaya memastikan bahwa kendaraan pemerintah tercatat dengan benar dan kewajiban perpajakannya dapat diselesaikan.
Apabila kendaraan masih merupakan aset pemerintah provinsi, harus jelas OPD yang menggunakan dan mengelolanya.
Apabila kendaraan telah dihibahkan, harus jelas kapan penyerahan dilakukan dan bagaimana penyelesaian administrasi peralihan kepemilikannya.
Apabila kendaraan digunakan instansi lain melalui pinjam pakai, harus jelas dasar perjanjian dan pembagian kewajiban para pihak.
Karena itu, Watchnews.co.id telah menyampaikan permohonan konfirmasi dan data kepada Bapenda serta BPKAD.
Pertanyaan yang diajukan mencakup:
- Keakuratan data;
- Jumlah dan nilai tunggakan;
- Kendaraan hibah;
- Kendaraan pinjam pakai;
- Penganggaran pajak kendaraan;
- Tanggung jawab OPD.
Namun, hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan yang diterima redaksi atas surat tersebut.
Padahal, inti persoalan bukan semata jumlah kendaraan yang belum membayar pajak. Yang harus dijelaskan adalah siapa pemiliknya, siapa penggunanya, siapa yang wajib menganggarkan pembayarannya, dan bagaimana pemerintah menyelesaikan kewajiban yang masih tercatat.
Surat kepada Anggota DPRD Juga Belum Dijawab
Watchnews.co.id tidak hanya meminta penjelasan kepada pemerintah daerah.
Redaksi juga menyampaikan surat konfirmasi kepada Nofrizon sebagai anggota DPRD yang sebelumnya mengangkat persoalan tersebut ke ruang publik.
Permohonan konfirmasi diarahkan untuk memperoleh dasar angka 2.002 kendaraan, sumber data, periode pendataan, serta tindak lanjut fungsi pengawasan DPRD.
Redaksi juga meminta penjelasan apakah telah dilakukan:
- Rapat dengar pendapat;
- Permintaan dokumen;
- Rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah.
Namun, surat yang telah diterima tersebut juga belum memperoleh tanggapan hingga penutupan naskah.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tindak lanjut persoalan yang sebelumnya menjadi sorotan legislatif.
- Apakah persoalan tersebut telah dibahas secara resmi bersama Bapenda dan BPKAD?
- Apakah telah ada rekomendasi DPRD?
- Apakah pemerintah telah menyampaikan perkembangan penyelesaiannya?
- Apakah data yang sebelumnya menjadi dasar kritik telah direkonsiliasi dengan penjelasan pemerintah?
Pertanyaan tersebut penting karena fungsi pengawasan DPRD tidak berhenti pada penyampaian kritik.
Pernyataan dalam forum parlemen dapat menjadi pintu masuk pengawasan. Namun, efektivitas pengawasan baru dapat dinilai dari tindak lanjut, rekomendasi, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, belum dijawabnya permintaan wawancara kepada seorang anggota DPRD tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran hukum. Permintaan dokumen kelembagaan dapat ditempuh melalui Sekretariat DPRD atau PPID yang berwenang.
Keterbukaan Informasi Bukan Sekadar Slogan
Dalam negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan.
Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi hak memperoleh informasi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) selanjutnya mengatur kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi sesuai ketentuan hukum.
Pasal 7 UU KIP mengatur kewajiban badan publik menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan hukum.
Sementara itu, Pasal 22 mengatur tata cara pelayanan permintaan informasi, termasuk pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang.
Ketentuan ini penting karena permintaan informasi mengenai pengelolaan kendaraan pemerintah, penggunaan APBD, serta penatausahaan aset berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, harus dibedakan antara permintaan konfirmasi jurnalistik dan permohonan informasi publik yang diproses melalui mekanisme PPID.
Tidak setiap surat wawancara otomatis menjadi sengketa informasi publik.
Karena itu, redaksi akan memastikan status administrasi permohonan informasi dan menempuh mekanisme yang tersedia apabila terdapat kewajiban pelayanan informasi yang tidak dipenuhi.
Keterbukaan informasi bukan berarti seluruh dokumen pemerintah harus dibuka tanpa batas. Akan tetapi, setiap pembatasan informasi harus memiliki dasar hukum, bukan sekadar karena instansi tidak memberikan tanggapan.
Kepala OPD dan Risiko Pertanggungjawaban Administratif
Persoalan kendaraan pemerintah yang menunggak pajak juga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pengelolaan barang milik daerah.
PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 mengatur pengelolaan barang milik negara dan daerah.
Ketentuan teknis pengelolaan barang milik daerah diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Dalam kerangka tersebut, kepala OPD selaku Pengguna Barang mempunyai kewajiban pengelolaan aset sesuai kewenangannya.
Apabila kendaraan masih aktif digunakan suatu OPD, perlu ditelusuri apakah kebutuhan pembayaran pajaknya telah diusulkan, dianggarkan, dan dilaksanakan.
Jika anggaran tersedia tetapi pembayaran tidak dilakukan, penyebabnya harus diperiksa.
Jika kendaraan telah dihibahkan tetapi belum selesai administrasinya, perlu diketahui siapa yang bertanggung jawab atas penyelesaian pemindahtanganan dan pembaruan data.
Apabila terdapat kelalaian administratif yang terbukti, mekanisme pemeriksaan dan pembinaan aparatur dapat diterapkan sesuai ketentuan.
Namun, tanggung jawab pribadi pejabat tidak dapat ditetapkan semata-mata berdasarkan keberadaan tunggakan pajak.
Harus ada kejelasan kewenangan, kewajiban jabatan, tindakan atau kelalaian, serta hasil pemeriksaan yang mendukungnya.
Jangan Sampai Perbedaan Data Menutupi Masalah Sesungguhnya
Perbedaan angka 2.002 kendaraan dan 988 kendaraan seharusnya menjadi alasan untuk memperkuat rekonsiliasi data, bukan mempertajam polemik tanpa kepastian.
Jika sebagian kendaraan telah dihibahkan, pemerintah perlu menunjukkan bahwa proses administrasi telah dilaksanakan sesuai prosedur.
Jika masih terdapat kendaraan aktif yang menunggak pajak, perlu dijelaskan rencana pembayarannya.
Jika kendaraan digunakan oleh instansi lain, dokumen pinjam pakai dan pembagian tanggung jawab harus diperiksa.
Demikian pula apabila terdapat kendaraan yang sudah tidak digunakan, rusak berat, atau sedang dalam proses penghapusan.
Satu kendaraan yang tercatat dalam kategori yang salah dapat menimbulkan persoalan penagihan. Ribuan kendaraan dengan status yang belum jelas dapat menunjukkan kebutuhan pembenahan sistem administrasi secara menyeluruh.
Namun, besarnya skala persoalan baru dapat dipastikan setelah dokumen yang relevan diperoleh dan diverifikasi.
Risiko Hukum: Dari Administrasi hingga Pemeriksaan Keuangan
UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahmemberikan dasar pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor.
Sementara itu, PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur prinsip pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Apabila kewajiban pajak kendaraan tidak diselesaikan, dapat timbul konsekuensi perpajakan dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang tersedia dan realisasi pembayaran, keadaan tersebut dapat menjadi objek evaluasi atau pemeriksaan.
Apabila ditemukan ketidaktertiban pengelolaan aset, instansi pengawasan internal dapat meminta perbaikan dan pertanggungjawaban sesuai kewenangannya.
Namun, tunggakan pajak, perbedaan data, maupun tidak dijawabnya surat konfirmasi tidak otomatis membuktikan korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kerugian keuangan negara.
Kesimpulan mengenai pelanggaran tertentu harus didasarkan pada bukti dan pemeriksaan menurut hukum.
Ketegasan pengawasan justru menuntut ketelitian agar persoalan yang nyata tidak tertutup oleh tuduhan yang belum dapat dibuktikan.
Watchnews.co.id Akan Melanjutkan Penelusuran Dokumen dan Pengawasan
Watchnews.co.id melalui Biro Perwakilan Padang–Sumatera Barat akan melanjutkan pendalaman terhadap persoalan kendaraan berpelat merah tersebut.
Eka Budineta selaku Kepala Biro Perwakilan bersama Darmansyah selaku Wakil Kepala Biro akan mengoordinasikan penelusuran dokumen, komunikasi dengan instansi terkait, dan permintaan klarifikasi lanjutan.
Redaksi akan memprioritaskan kejelasan mengenai:
- Jumlah kendaraan yang masih menunggak;
- Status kepemilikannya;
- Tanggung jawab OPD;
- Penganggaran pembayaran pajak;
- Tindak lanjut pengawasan DPRD.
Apabila diperlukan, permintaan dokumen akan ditempuh melalui mekanisme keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan hukum.
Redaksi juga akan meminta penjelasan kepada pihak yang berwenang melakukan pengawasan internal apabila ditemukan dasar faktual yang memerlukan evaluasi administrasi atau pengelolaan keuangan daerah.
Seluruh langkah tersebut dilakukan dalam kerangka fungsi pers, bukan untuk mendahului kewenangan lembaga pemeriksa atau penegak hukum.
Yang Dipertanyakan Bukan Hanya Pajak, tetapi Akuntabilitas
Polemik kendaraan berpelat merah di Sumatera Barat kini telah memasuki tahap yang lebih penting.
Masyarakat tidak hanya memerlukan angka jumlah kendaraan yang menunggak.
Masyarakat memerlukan penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab, apa yang telah dilakukan pemerintah, dan bagaimana pengawasan DPRD memastikan persoalan itu diselesaikan.
Bapenda mempunyai kesempatan menjelaskan data perpajakan.
BPKAD mempunyai kesempatan menjelaskan status aset dan pengelolaannya.
Nofrizon mempunyai kesempatan menjelaskan dasar pernyataan serta tindak lanjut pengawasan yang telah dilakukan.
Ketiga pihak telah menerima surat konfirmasi resmi Watchnews.co.id, tetapi hingga penutupan naskah belum memberikan tanggapan kepada redaksi.
Pertanyaannya kini sederhana: kapan data yang dipersoalkan dapat dibuka dan dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat?
Pemerintah tidak cukup hanya meminta rakyat disiplin membayar pajak.
Pemerintah juga harus menunjukkan bahwa aset yang dikelolanya tercatat secara tertib dan kewajibannya diselesaikan menurut hukum.
DPRD pun tidak cukup hanya mengungkap persoalan. Fungsi pengawasannya harus menghasilkan tindak lanjut yang dapat dinilai publik.
Sebab, transparansi tidak diukur dari banyaknya pernyataan tentang keterbukaan, melainkan dari kesediaan menjelaskan fakta ketika masyarakat meminta pertanggungjawaban.
Dan dalam persoalan ribuan kendaraan berpelat merah Sumatera Barat, pertanggungjawaban itulah yang masih ditunggu.
Penulis: Akhwil, S.H. (Praktisi Hukum/Advokat, Aktivis, dan Pimpinan Umum Watchnews.co.id)
Eka Budineta — Kepala Biro Perwakilan Watchnews.co.id Padang–Sumatera Barat
Darmansyah — Wakil Kepala Biro Perwakilan Watchnews.co.id Padang–Sumatera Barat
Catatan Redaksi: Tiga surat konfirmasi telah diterima secara resmi oleh pihak yang dituju berdasarkan catatan dan bukti penerimaan redaksi. Hingga penutupan naskah, redaksi belum menerima tanggapan atas surat tersebut. Penjelasan Bapenda dan pemerintah daerah yang sebelumnya telah dipublikasikan tetap menjadi bagian dari konteks pemberitaan. Watchnews.co.id membuka kesempatan klarifikasi, koreksi, dan hak jawab sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
