Ketika Dokumen Pendidikan Dibatalkan, Siapa Bertanggung Jawab atas Verifikasi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden?
JAKARTA, 11-11-2026, WATCHNEWS.CO.ID
Dinamika politik nasional kembali mengarah pada persoalan mendasar dalam penyelenggaraan negara: bagaimana konstitusi bekerja ketika keabsahan dokumen administrasi yang berkaitan dengan persyaratan seorang pejabat negara dipersoalkan melalui putusan pengadilan?
Pertanyaan itu semakin relevan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa, 10 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan mengenai niat tersebut. Presiden Prabowo disebut memberikan sejumlah saran, sedangkan Gibran menghendaki kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.
Peristiwa ini berlangsung setelah dua perkembangan penting dalam proses peradilan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026.
Kedua putusan tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai keputusan yang otomatis memberhentikan Wakil Presiden. Namun, keduanya menghadirkan persoalan serius mengenai keabsahan administrasi, standar pembuktian persyaratan pencalonan, dan kewajiban negara melaksanakan putusan pengadilan.
Bagi penulis, persoalan konstitusional yang perlu diperiksa tidak berhenti pada pertanyaan apakah Gibran akan mundur.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bagaimana dokumen penyetaraan pendidikan yang kemudian dibatalkan pengadilan dapat digunakan dalam proses administrasi pencalonan, bagaimana KPU melakukan verifikasi, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan bahwa persyaratan hukum benar-benar dipenuhi?
Jawabannya harus ditemukan melalui dokumen resmi, proses hukum, dan pertanggungjawaban lembaga yang berwenang.
Putusan MK: Tidak Ditemukannya Bukti Meyakinkan Bukan Sekadar Perdebatan Politik
Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menunjukkan pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
Pertimbangan itu berkaitan dengan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Akan tetapi, MK juga menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang diperlukan dan bahwa persoalan tersebut tidak lagi tepat diperiksa melalui mekanisme perselisihan hasil pemilihan umum setelah tahapan pemilu berakhir dan pasangan terpilih dilantik.
Dengan demikian, permohonan tidak dapat diterima.
Secara yuridis, harus dibedakan antara tiga keadaan:
- Pengadilan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai pemenuhan persyaratan tertentu;
- Pengadilan menyatakan suatu keputusan administrasi tidak sah;
- Pengadilan yang berwenang memutus pemberhentian pejabat melalui mekanisme konstitusional.
Ketiganya memiliki konsekuensi hukum berbeda.
Tidak ditemukannya bukti meyakinkan tidak identik dengan pembuktian bahwa dokumen tertentu dipalsukan. Namun, keadaan tersebut juga tidak boleh diabaikan dalam evaluasi terhadap sistem verifikasi persyaratan pencalonan.
Persoalan yang perlu dijawab negara adalah apakah verifikasi administratif selama proses pencalonan telah cukup untuk memastikan kebenaran materiil dokumen pendidikan.
Dalam konteks ini, kepastian hukum bukan sekadar persoalan apakah suatu formulir telah diterima, melainkan apakah keputusan administratif dihasilkan melalui prosedur dan dasar pembuktian yang sesuai hukum.
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026: Pembatalan Dokumen dan Akibat Hukumnya
Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026 ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dalam sengketa tata usaha negara mengenai Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut dan memerintahkan instansi terkait melakukan pencabutan.
Putusan ini penting karena objek sengketanya merupakan keputusan administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan dasar pembuktian persyaratan pendidikan.
Dalam perspektif hukum administrasi, terdapat beberapa prinsip yang relevan.
Pertama, asas legalitas.
Setiap keputusan pejabat administrasi harus didasarkan pada kewenangan dan prosedur yang sah.
Prinsip ini berkaitan dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur penggunaan kewenangan dan keharusan keputusan atau tindakan pemerintahan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Kedua, syarat sah keputusan administrasi.
Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 menempatkan kewenangan, prosedur, dan substansi sebagai unsur penting dalam keabsahan keputusan.
Artinya, keberadaan surat yang ditandatangani pejabat berwenang belum dengan sendirinya menjawab apakah substansi dan dasar penerbitannya memenuhi hukum.
Ketiga, kewajiban melaksanakan putusan pengadilan.
Pasal 115 dan Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah, mengatur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Karena itu, instansi penerbit keputusan tidak dapat memperlakukan putusan pengadilan yang mengikat sebagai sekadar rekomendasi administratif.
Namun, pembatalan surat penyetaraan pendidikan juga tidak boleh ditafsirkan melampaui objek yang diperiksa MA.
Putusan tersebut tidak otomatis membatalkan keputusan KPU mengenai hasil Pemilu 2024 dan tidak dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Masing-masing akibat hukum harus ditempatkan dalam rezim kewenangan yang tepat.
Pertanyaan untuk KPU: Apakah Verifikasi Administratif Telah Memenuhi Kewajiban Hukum?
Di sinilah salah satu persoalan terpenting dalam polemik tersebut.
Pasal 169 huruf r UU Pemilu menetapkan persyaratan pendidikan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 227 huruf l mengatur dokumen pembuktian persyaratan pendidikan yang harus disampaikan dalam proses pendaftaran.
Ketentuan tersebut harus dibaca bersama peraturan teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk PKPU Nomor 19 Tahun 2023 beserta ketentuan perubahan yang relevan.
Pertanyaan hukumnya bukan semata-mata apakah calon telah menyerahkan dokumen.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah dokumen tersebut telah diperiksa menurut standar verifikasi yang berlaku.
Dalam keterangan persidangan yang dipublikasikan Mahkamah Konstitusi, terdapat penjelasan mengenai praktik verifikasi dokumen pendidikan Gibran yang tidak dilakukan secara faktual karena tidak terdapat keraguan atau pengaduan dan dokumen serupa sebelumnya pernah digunakan dalam pemilihan kepala daerah.
Keterangan tersebut merupakan bagian dari materi persidangan yang perlu dibedakan dari kesimpulan hukum final mengenai kesalahan penyelenggara pemilu.
Akan tetapi, fakta persidangan itu tetap membuka pertanyaan yang sah untuk kepentingan publik.
- Apakah ketiadaan pengaduan cukup untuk mengesampingkan pemeriksaan terhadap keabsahan materiil dokumen?
- Apakah penggunaan dokumen dalam pemilihan sebelumnya secara otomatis menjamin keabsahannya dalam pencalonan berikutnya?
- Apakah terdapat mekanisme pemeriksaan silang dengan lembaga pendidikan atau instansi penerbit surat penyetaraan?
- Apakah KPU mempunyai dokumentasi lengkap mengenai prosedur yang telah dilakukan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan menyatakan bahwa tahapan pemilu telah selesai.
Selesainya tahapan pemilu dapat membatasi mekanisme sengketa hasil pemilu. Namun, hal itu tidak dengan sendirinya menutup evaluasi administrasi, pengawasan kelembagaan, atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran hukum yang berada dalam kewenangan lembaga lain.
Kepastian hukum hasil pemilu dan akuntabilitas administrasi pemilu harus ditempatkan sebagai dua kepentingan yang sama-sama dilindungi hukum.
Pasal 7A UUD 1945: Apakah Tidak Memenuhi Syarat Dapat Menjadi Dasar Pemberhentian?
Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan konstitusi, melakukan perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Frasa terakhir mempunyai relevansi terhadap perdebatan ini.
Akan tetapi, penafsirannya tidak boleh dilakukan secara serampangan.
Terdapat persoalan hukum mengenai apakah cacat pada dokumen yang digunakan dalam pencalonan dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pejabat yang telah dilantik tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 7A.
Persoalan itu memerlukan pengujian lebih lanjut mengenai sifat persyaratan jabatan, bukti pemenuhannya, akibat hukum pembatalan dokumen, serta kewenangan lembaga yang melakukan pemeriksaan.
Dalam pandangan penulis, putusan MA dapat menjadi salah satu bahan hukum penting bagi DPR untuk melakukan pemeriksaan dalam lingkup kewenangannya.
Namun, putusan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti seluruh proses pembuktian dalam mekanisme Pasal 7B UUD 1945.
Pasal 7B mewajibkan adanya tahapan konstitusional yang melibatkan:
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- Mahkamah Konstitusi (MK);
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
DPR tidak dapat memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak.
Presiden juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Wakil Presiden hanya melalui keputusan politik.
Bahkan ketika terjadi perbedaan pandangan politik yang tajam, mekanisme konstitusi tetap harus dihormati.
Di sinilah negara hukum diuji: apakah keputusan mengenai jabatan konstitusional didasarkan pada prosedur yang sah, bukan semata-mata kekuatan atau tekanan politik.
Hak Menyatakan Pendapat DPR: Instrumen Konstitusional, Bukan Vonis Politik
Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 memberikan DPR hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Dalam konteks dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden, hak menyatakan pendapat dapat berkaitan dengan proses sebagaimana diatur Pasal 7B.
Namun, penggunaannya harus memenuhi persyaratan konstitusional.
Pengajuan pendapat DPR kepada MK memerlukan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan kuorum sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota DPR.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 7B.
Karena itu, dukungan sejumlah anggota DPR atau pernyataan politik suatu fraksi tidak boleh langsung diperlakukan sebagai keputusan pemberhentian.
Persoalan ini relevan dengan polemik sebelumnya mengenai beredarnya usulan pemberhentian Gibran yang dikaitkan dengan anggota parlemen.
Keabsahan dokumen usulan, identitas penandatangan, keputusan fraksi, dan status proseduralnya harus diperiksa secara terpisah.
Bagi penulis, penggunaan hak konstitusional DPR seharusnya diarahkan untuk memperoleh kejelasan hukum dan pertanggungjawaban lembaga negara, bukan untuk menggantikan kewenangan pengadilan dalam menentukan fakta hukum.
Jika Gibran Mundur, Apakah Persoalan Hukumnya Selesai?
Jawabannya harus dibedakan berdasarkan objek persoalan.
Apabila Gibran mengundurkan diri secara sah dan jabatan Wakil Presiden menjadi kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Namun, pengunduran diri bukan putusan pengadilan mengenai benar atau salahnya penerbitan dokumen pendidikan.
Pengunduran diri juga tidak secara otomatis membuktikan bahwa persyaratan pencalonan pernah dilanggar.
Sebaliknya, pengunduran diri tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban instansi administrasi melaksanakan putusan pengadilan.
Dengan demikian, sekurang-kurangnya terdapat tiga persoalan yang tetap dapat dibedakan.
- Persoalan keberlanjutan jabatan Wakil Presiden;
- Persoalan keabsahan keputusan administrasi pendidikan dan pelaksanaan putusan MA;
- Persoalan evaluasi tanggung jawab kelembagaan dalam proses verifikasi persyaratan pencalonan.
Apabila terdapat dugaan tindak pidana, pemeriksaannya pun harus melalui mekanisme pembuktian tersendiri.
Pengunduran diri dapat menyelesaikan persoalan kekosongan atau keberlanjutan jabatan, tetapi tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan administrasi dan pertanggungjawaban hukum yang melatarbelakanginya.
Perspektif Yusril Ihza Mahendra, Refly Harun, dan Mahfud MD
Perdebatan ini juga penting ditinjau melalui pendekatan para ahli hukum tata negara.
Yusril Ihza Mahendra: Finalitas Putusan dan Kepastian Hukum
Yusril Ihza Mahendra, yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menyampaikan pandangan mengenai sifat final putusan MA dalam perkara penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam keterangan publiknya pada 10 November 2026, Yusril menjelaskan bahwa putusan pembatalan surat penyetaraan tersebut berlaku secara surut atau ex tunc, yakni berkaitan dengan keabsahan keputusan sejak diterbitkan pada 2019.
Pandangan mengenai akibat hukum ex tunc penting karena menyangkut keberlakuan keputusan administrasi sejak awal penerbitannya.
Namun, akibat hukum pembatalan surat tersebut tetap harus dibedakan dari mekanisme pemberhentian Wakil Presiden.
Dari sudut hukum tata negara, persoalan yang harus diperiksa lebih lanjut adalah bagaimana akibat pembatalan administratif itu berhubungan dengan persyaratan pencalonan dan ketentuan Pasal 7A UUD 1945.
Refly Harun: Pengujian Konstitusional dan Kedudukan Hukum Pemohon
Refly Harun merupakan salah satu kuasa hukum pihak pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diputus MK pada 6 Oktober 2026.
Keterlibatan tersebut tercatat dalam publikasi resmi Mahkamah Konstitusi.
Persoalan legal standing atau kedudukan hukum menjadi penting dalam perkara itu karena MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Secara hukum, putusan yang tidak menerima permohonan karena persoalan kedudukan hukum tidak dapat diperlakukan sebagai pemeriksaan yang menuntaskan seluruh persoalan substantif mengenai persyaratan pendidikan.
Namun, putusan tersebut juga tidak boleh diartikan sebagai pembatalan jabatan Wakil Presiden.
Persoalan yang masih terbuka untuk dikaji adalah jalur konstitusional dan administratif apa yang tersedia setelah mekanisme perselisihan hasil pemilu tidak lagi dapat digunakan.
Mahfud MD: Negara Hukum, Kewenangan Lembaga, dan Akuntabilitas
Mahfud MD dikenal sebagai akademisi hukum tata negara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pemikiran hukum tata negara mengenai pembatasan kekuasaan, supremasi konstitusi, dan kewenangan lembaga negara relevan sebagai kerangka untuk membaca perkara ini.
Akan tetapi, tanpa pernyataan Mahfud MD yang secara khusus telah diverifikasi mengenai putusan MK dan MA tahun 2026, tidak tepat mengatasnamakan dirinya untuk menyimpulkan bahwa Gibran harus mundur, tetap menjabat, atau diberhentikan.
Dalam kerangka analisis hukum, prinsip yang harus dijaga adalah bahwa tindakan setiap lembaga negara harus mempunyai dasar kewenangan, prosedur, dan akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, pandangan Mahfud MD mengenai perkara terbaru ini perlu dimintakan secara langsung agar dapat dimuat sebagai pendapat narasumber, bukan sebagai kesimpulan yang diatribusikan kepadanya tanpa konfirmasi.
Korelasi dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023: Dua Persoalan yang Berbeda
Polemik persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat dilepaskan dari sejarah perdebatan pencalonannya pada Pemilu 2024.
Sebelumnya, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan persyaratan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu.
Putusan tersebut membuka ketentuan mengenai pengalaman menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum sebagai alternatif terhadap batas usia.
Perdebatan mengenai putusan itu berbeda dari perkara dokumen pendidikan yang kini menjadi perhatian.
- Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan persyaratan usia;
- Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 berkaitan dengan persoalan pembuktian pendidikan dalam sengketa hasil pemilu;
- Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 berkaitan dengan keabsahan keputusan administrasi penyetaraan pendidikan.
Keduanya tidak boleh dicampuradukkan seolah-olah merupakan satu putusan yang sama.
Namun, secara kelembagaan, rangkaian tersebut memperlihatkan pentingnya evaluasi terhadap kualitas regulasi pencalonan, integritas prosedur, standar verifikasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu.
Negara tidak cukup hanya memastikan adanya aturan tertulis. Negara juga harus memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan secara konsisten, dapat diuji, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban.
Risiko Hukum: Dari Maladministrasi hingga Kemungkinan Pertanggungjawaban Pidana
Polemik dokumen pendidikan juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan tanggung jawab hukum pihak yang menerbitkan, menggunakan, atau memverifikasi dokumen.
Dalam hukum administrasi, keputusan yang tidak memenuhi syarat keabsahan dapat dibatalkan melalui mekanisme yang tersedia.
Dalam pengawasan pelayanan publik, penyimpangan prosedur dapat diperiksa sebagai dugaan maladministrasi apabila memenuhi unsur dan ruang lingkup kewenangan lembaga pengawas.
Sementara dalam hukum pidana, dugaan pemalsuan surat atau penggunaan dokumen palsu memerlukan pembuktian unsur delik berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan.
Tidak cukup hanya menunjukkan bahwa suatu surat telah dibatalkan oleh pengadilan.
Harus dibuktikan pula:
- Apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur pidana;
- Siapa pelakunya;
- Bagaimana unsur kesalahan dibuktikan;
- Apakah terdapat hubungan antara perbuatan dan akibat yang dipersyaratkan undang-undang.
Demikian pula, tidak setiap kesalahan verifikasi administratif merupakan tindak pidana.
Perbedaan antara kelalaian administratif, pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan, dan perbuatan pidana harus ditentukan melalui pemeriksaan yang sah.
Asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
Dalam konteks ini, pemeriksaan yang objektif justru diperlukan agar tidak terjadi dua keadaan yang sama-sama merugikan negara hukum: pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti atau tuduhan yang dijatuhkan tanpa pembuktian.
Dinamika Politik Prabowo–Gibran: Antara Stabilitas Pemerintahan dan Proses Konstitusional
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 10 November 2026 memperlihatkan bahwa persoalan yang semula berada dalam proses peradilan telah menjadi bagian dari pembahasan politik tingkat tertinggi.
Namun, belum terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa Presiden telah menerima pengunduran diri secara formal atau bahwa jabatan Wakil Presiden telah kosong.
Keterangan bahwa Presiden tidak menolak niat Gibran tidak identik dengan keputusan konstitusional mengenai pemberhentian.
Perkembangan tersebut juga tidak dapat langsung diperlakukan sebagai bukti adanya konflik politik tertentu antara Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Hubungan politik para tokoh dapat menjadi objek pengamatan jurnalistik, tetapi kesimpulan mengenai kesepakatan, tekanan, atau motif tersembunyi memerlukan bukti yang dapat diverifikasi.
Secara konstitusional, perhatian utama harus diarahkan pada:
- Kesinambungan pemerintahan;
- Pelaksanaan putusan pengadilan;
- Penghormatan terhadap mekanisme pengisian jabatan negara.
Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, proses pemilihannya harus dilaksanakan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa seorang tokoh politik otomatis berhak menggantikan Wakil Presiden tanpa melalui mekanisme tersebut.
Catatan Kritis Penulis: Jangan Sampai Persoalan Jabatan Menutupi Pertanggungjawaban Administrasi
Sebagai praktisi hukum, advokat, dan aktivis yang mengikuti berbagai persoalan kebijakan publik, penulis memandang polemik ini perlu ditempatkan dalam kerangka pertanggungjawaban penyelenggaraan negara.
Satu hal yang patut menjadi perhatian adalah hubungan antara keputusan administratif dan akibatnya terhadap kepentingan publik.
Ketika suatu dokumen diterbitkan oleh pejabat negara, digunakan dalam proses administrasi yang penting, kemudian dibatalkan melalui putusan pengadilan, publik mempunyai kepentingan untuk mengetahui bagaimana keputusan itu diterbitkan dan diverifikasi.
Beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab:
- Apakah prosedur penerbitannya telah benar?
- Apakah dasar dokumennya memenuhi ketentuan?
- Apakah pejabat penerbit menjalankan kewenangannya sesuai hukum?
- Apakah instansi pengguna telah melakukan pemeriksaan sebagaimana diwajibkan peraturan?
- Apakah putusan pengadilan telah dilaksanakan secara penuh?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap pemerintahan, bukan vonis terhadap individu.
Penulis berpandangan bahwa pembuktian hukum harus tetap menjadi dasar utama dalam menyelesaikan polemik ini.
Apabila terdapat kesalahan administratif, harus ditentukan bentuk dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum yang lebih serius, pemeriksaannya harus dilakukan melalui lembaga yang berwenang.
Sebaliknya, apabila suatu tuduhan tidak terbukti, hak pihak yang dituduh untuk memperoleh kepastian hukum dan pemulihan nama baik juga harus dihormati.
Negara hukum tidak boleh menggantikan pembuktian dengan tekanan politik, tetapi juga tidak boleh menggunakan berakhirnya suatu jabatan sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban melaksanakan putusan pengadilan.
Ujian bagi Kepastian Hukum dan Akuntabilitas Negara
Niat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka merupakan perkembangan politik yang penting.
Namun, sampai terdapat tindakan resmi yang menimbulkan kekosongan jabatan menurut konstitusi, status hukum Wakil Presiden tidak boleh dinyatakan telah berakhir.
Pada saat yang sama, Putusan MK dan MA memerlukan perhatian serius karena menyangkut persoalan pembuktian persyaratan pendidikan dan keabsahan keputusan administrasi.
DPR mempunyai kewenangan pengawasan dan mekanisme konstitusional yang dapat digunakan sesuai persyaratan UUD 1945.
KPU dan instansi pendidikan berkewajiban memberikan penjelasan mengenai tindakan administratif yang berada dalam kewenangannya.
Pemerintah wajib menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan yang mengikat.
Sementara masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar mengenai proses dan hasil penyelesaiannya.
Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya mengenai keberlanjutan jabatan seorang Wakil Presiden.
Perkara ini juga menyangkut pertanyaan yang lebih luas: seberapa jauh sistem hukum Indonesia mampu memastikan bahwa setiap keputusan negara, termasuk keputusan yang berhubungan dengan jabatan konstitusional tertinggi, dibuat berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang benar, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan?
Pengunduran diri, apabila benar-benar terjadi, merupakan satu peristiwa konstitusional.
Tetapi pelaksanaan putusan pengadilan, evaluasi administrasi pencalonan, dan pertanggungjawaban kelembagaan merupakan persoalan hukum tersendiri yang tetap memerlukan penyelesaian.
Sebab yang harus dijaga bukan hanya kesinambungan kekuasaan, melainkan juga kepastian hukum, integritas lembaga negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap konstitusi.
Penulis:
Akhwil, S.H.
- Praktisi Hukum, Advokat, Aktivis Tangerang Raya, dan Pimpinan Umum Watchnews.co.id
Tulisan ini merupakan opini dan kajian hukum berdasarkan dokumen resmi negara, peraturan perundang-undangan, serta perkembangan informasi publik hingga 10 November 2026. Penilaian mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban individu tetap menjadi kewenangan lembaga yang berwenang melalui proses hukum yang sah.
