SUMBAR SIAGA BENCANA, LUBUK MINTURUN JADI UJIAN TATA KELOLA HULU: PUPR BUKA DATA ZONA HORTIKULTURA, STATUS LAHAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN MASIH DIPERTANYAKAN

Bagikan

Di tengah ancaman cuaca ekstrem dan risiko banjir bandang, investigasi Watchnews.co.id menemukan persoalan yang menuntut kejelasan antarlembaga: dua titik observasi di lahan yang ditunjukkan Fauzi Bahar masuk Zona Pertanian, Sub-Zona Hortikultura; di lokasi terdapat kandang ayam yang belum beroperasi; sementara data kehutanan, pertanahan, dan lingkungan belum seluruhnya diperoleh redaksi. Fauzi menyatakan tanahnya bersertifikat dan mempertanyakan koordinasi PUPR dengan ATR/BPN.

PADANG | WATCHNEWS.CO.ID | 19 NOVEMBER 2026

Bacaan Lainnya

Ancaman bencana hidrometeorologi kembali menempatkan Sumatera Barat dalam situasi yang menuntut kesiapsiagaan serius. Hujan lebat, banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan perubahan kondisi aliran sungai menjadi persoalan yang tidak cukup dijawab melalui imbauan kewaspadaan.

Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan, sepanjang alur sungai, dan daerah yang pernah terdampak bencana, persoalannya jauh lebih mendasar: apakah pemerintah telah mengetahui sumber kerentanan, mengawasi pemanfaatan ruang, dan memastikan langkah pengurangan risiko benar-benar berjalan?

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang berada dalam lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Dingin.

Di kawasan inilah Watchnews.co.id melakukan serangkaian penelusuran mengenai status lahan, perubahan pemanfaatan ruang, administrasi pertanahan, dan persoalan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan masyarakat.

Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian pertanyaan telah memperoleh jawaban tertulis dari pemerintah. Namun, sejumlah persoalan lain masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang telah memastikan dua titik koordinat yang diajukan redaksi berada dalam Zona Pertanian, Sub-Zona Hortikultura.

Sementara itu, pada salah satu lokasi yang ditunjukkan mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar sebagai tanah miliknya, tim Watchnews.co.id mengamati keberadaan bangunan kandang ayam berukuran cukup besar yang belum beroperasi saat peninjauan.

Fauzi mengakui bangunan kandang tersebut miliknya. Ia juga menyatakan tanahnya bersertifikat dan mempertanyakan koordinasi Dinas PUPR dengan ATR/BPN.

Di sisi lain, penjelasan substantif resmi dari Kantor Pertanahan Kota Padang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang belum tercatat diterima redaksi hingga pembaruan konfirmasi terakhir pada 14 November 2026.

Fakta-fakta tersebut belum membuktikan adanya pelanggaran hukum ataupun hubungan dengan kejadian banjir bandang.

Namun, semuanya menghadirkan satu persoalan tata kelola yang layak diuji secara terbuka:

  • Apakah data pertanahan, peta kawasan hutan, rencana tata ruang, dan pengawasan lingkungan telah digunakan secara terpadu untuk memastikan kegiatan di kawasan perbukitan berlangsung sesuai ketentuan serta memperhatikan risiko bencana?

Sumbar menghadapi ancaman hidrometeorologi, pemerintah dituntut lebih dari sekadar peringatan

Dalam bahan informasi yang dihimpun redaksi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disebut menetapkan status Siaga Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-693-2026.

Informasi tersebut menyebut masa siaga berlangsung mulai 16 November 2026 hingga 18 Januari 2027, berkaitan dengan potensi cuaca ekstrem dan ancaman bencana hidrometeorologi.

Rincian keputusan, termasuk nomor, masa berlaku, dan cakupan kebijakannya, tetap perlu dicocokkan dengan dokumen resmi pemerintah provinsi.

Terlepas dari verifikasi administratif tersebut, kesiapsiagaan menghadapi ancaman hidrometeorologi merupakan kebutuhan nyata bagi daerah yang memiliki kawasan perbukitan, aliran sungai, dan permukiman dengan tingkat kerentanan berbeda.

Peringatan dini cuaca memiliki fungsi penting untuk membantu masyarakat dan pemerintah mengambil tindakan sebelum bahaya meningkat.

Namun, peringatan cuaca bukan pengganti pengawasan pemanfaatan ruang, pemeliharaan infrastruktur, maupun perlindungan daerah tangkapan air.

Curah hujan merupakan salah satu pemicu banjir dan longsor. Akan tetapi, besarnya dampak juga dapat dipengaruhi kondisi lereng, karakteristik tanah, alur sungai, tutupan vegetasi, perubahan penggunaan lahan, serta keberadaan permukiman dan infrastruktur.

Pengaruh masing-masing faktor harus dinilai berdasarkan kajian teknis.

Karena itu, ketika suatu daerah berulang kali menghadapi ancaman bencana, pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya bagaimana masyarakat harus menyelamatkan diri, tetapi juga apa yang telah dilakukan untuk mengurangi kerentanan sebelum bencana terjadi.

Lubuk Minturun: investigasi dimulai dari pertanyaan status lahan

Penelusuran Watchnews.co.id di Lubuk Minturun pada awalnya berkembang dari pertanyaan mengenai dugaan pembukaan lahan, status kawasan hutan, kepemilikan tanah, serta isu rencana pembangunan lapangan golf pada lokasi tertentu.

Dalam proses klarifikasi, redaksi memperoleh penjelasan langsung dari Fauzi Bahar pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Fauzi membantah memiliki bidang tanah tertentu yang dikaitkan dengan dugaan pembukaan lahan untuk lapangan golf.

Namun, ia mengakui mempunyai tanah lain di sekitar kawasan Lubuk Minturun.

Menurut keterangannya, tanah tersebut dibeli dari masyarakat sejak sekitar 2008 dan sebagian telah bersertifikat.

Fauzi Bahar kemudian mendampingi langsung tim Watchnews.co.id melakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi yang ditunjukkannya sebagai milik pribadi.

Kegiatan tersebut menjadi titik penting dalam investigasi karena memungkinkan redaksi membedakan objek tanah yang sebelumnya dipersoalkan dengan objek lain yang secara langsung diakui Fauzi Bahar.

Redaksi menegaskan: lokasi yang kepemilikannya dibantah Fauzi Bahar dalam isu dugaan lapangan golf tidak boleh disamakan dengan lokasi tanah lain yang ditunjukkannya saat verifikasi lapangan.

Kesalahan mencampuradukkan kedua objek berisiko menimbulkan kesimpulan keliru mengenai pemilik, kegiatan, dan status hukum tanah.

Di lahan yang ditunjukkan Fauzi, tim menemukan kandang ayam belum beroperasi

Saat melakukan verifikasi bersama Fauzi, tim Watchnews.co.id mengamati bangunan kandang ayam dengan ukuran fisik yang cukup besar.

Ketika dimintai keterangan, Fauzi menyatakan bangunan tersebut merupakan miliknya.

Namun, pada saat peninjauan 30 Oktober 2026, kandang itu belum beroperasi.

Fakta tersebut harus dicatat secara utuh.

Redaksi tidak menemukan dasar untuk menyebut kegiatan peternakan ayam telah berjalan pada saat kunjungan.

Redaksi juga belum menetapkan luas bangunan, kapasitas ternak, nilai investasi, atau klasifikasi skala usaha berdasarkan ketentuan resmi.

Meski demikian, keberadaan bangunan yang diperuntukkan bagi kegiatan peternakan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian rencana penggunaannya dengan tata ruang.

Pertanyaan itu kemudian diajukan kepada Dinas PUPR Kota Padang melalui surat konfirmasi.

Jawaban yang diperoleh memberikan informasi penting mengenai zonasi, tetapi belum secara khusus menilai bangunan kandang ayam yang diamati tim.

Kandang yang belum beroperasi bukan bukti pelanggaran. Namun, keberadaan bangunan tetap dapat menjadi objek pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku.

PUPR Padang buka data: dua titik masuk Zona Hortikultura

Melalui Surat Nomor 600.3/716/DPUPR-PDG/XI/2026, tertanggal 9 November 2026, Dinas PUPR Kota Padangmemberikan jawaban resmi kepada Watchnews.co.id.

Surat berperihal Penjelasan Informasi Tata Ruang Kawasan Lubuk Minturun tersebut merupakan tindak lanjut surat redaksi Nomor 070/WN/KONF/XI/2026, tanggal 3 November 2026.

Jawaban ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, S.T., M.Si.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023–2043, Dinas PUPR menjelaskan bahwa:

Titik A:

  • Koordinat: -0.8234420, 100.4035030.
  • Berada pada Zona Pertanian, Sub-Zona Hortikultura.

Titik B:

  • Koordinat: -0.8216950, 100.3968280.
  • Berada pada Zona Pertanian, Sub-Zona Hortikultura.

Kedua koordinat tersebut merupakan titik observasi yang dicatat dalam rangkaian peninjauan lapangan bersama Fauzi Bahar.

Titik A berada pada lokasi yang ditunjukkan Fauzi sebagai tanah miliknya, sedangkan Titik B merupakan titik observasi lain dalam penelusuran.

Namun, kedua titik bukan hasil pengukuran resmi batas bidang tanah.

Karena itu, jawaban Dinas PUPR mengenai zonasi tidak boleh langsung diperluas menjadi penetapan peruntukan seluruh bidang tanah di sekitarnya.

Posisi bangunan kandang ayam terhadap batas bidang dan peta RDTR masih memerlukan pencocokan teknis.

Dinas PUPR merujuk Pasal 46 dan Lampiran XVII Perwali Padang Nomor 5 Tahun 2023 sebagai dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan.

Penjelasan tersebut memberikan dasar bagi pertanyaan lanjutan yang lebih terarah.

  • Apakah pembangunan dan rencana penggunaan kandang ayam diperbolehkan pada Sub-Zona Hortikultura, diperbolehkan dengan persyaratan, dibatasi, atau termasuk kegiatan yang tidak diperbolehkan?

Jawabannya harus diperiksa berdasarkan klasifikasi kegiatan dalam Lampiran XVII, bukan hanya berdasarkan perbedaan istilah antara hortikultura dan peternakan.

Pengawasan tata ruang: prosedur ada, bagaimana penerapannya?

Dalam surat yang sama, Dinas PUPR Kota Padang menjelaskan mekanisme pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Menurut dinas tersebut, pengawasan dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pengendalian pemanfaatan ruang antara lain dilakukan melalui penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Apabila terdapat informasi masyarakat atau hasil pemantauan mengenai dugaan ketidaksesuaian, tindak lanjut dilakukan secara bertahap.

Tahapannya mencakup:

  1. Identifikasi lokasi dan kegiatan;
  2. Pemeriksaan dokumen tata ruang atau KKPR;
  3. Pemeriksaan perizinan terkait;
  4. Verifikasi lapangan apabila diperlukan;
  5. Penilaian sesuai prosedur.

Hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar rekomendasi tindakan atau penerapan sanksi administratif oleh pejabat atau instansi yang berwenang.

Penjelasan tersebut penting karena menunjukkan bahwa persoalan kesesuaian pemanfaatan ruang memiliki mekanisme pemeriksaan.

Namun, surat PUPR belum menyatakan bahwa kandang ayam yang diamati Watchnews.co.id telah diperiksa dan dinyatakan sesuai ataupun tidak sesuai.

Maka, pertanyaan yang patut diajukan bukan “siapa yang sudah melanggar”, melainkan:

  • Apakah kegiatan yang teridentifikasi telah dinilai menurut prosedur yang berlaku?

Pengawasan yang objektif akan melindungi kepentingan publik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan.

Jalan beton menanjak dan keterangan Fauzi Bahar tentang perubahan lahan di kawasan atas

Peninjauan lapangan bersama Fauzi Bahar juga menghadirkan informasi lain yang patut ditelusuri.

Untuk mencapai lokasi tanah yang ditunjukkannya, tim Watchnews.co.id melintasi jalan beton dengan tanjakan tajam mengikuti kontur perbukitan.

Ketika ditanya mengenai pembangunan jalan tersebut, Fauzi menyatakan jalan dibangun melalui swadaya masyarakat.

Keterangan itu dicatat sebagai pernyataan Fauzi Bahar.

Redaksi belum melakukan verifikasi independen mengenai riwayat pembangunan, sumber pembiayaan, status jalan, ataupun dokumen yang berkaitan dengan pembangunannya.

Karena itu, tidak ada dasar untuk menyimpulkan jalan tersebut dibangun menggunakan dana tertentu atau melalui proses yang melanggar hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Fauzi juga menyampaikan bahwa sekitar empat kilometer lebih jauh ke arah atas terdapat banyak lahan yang menurut keterangannya dahulu berupa hutan, tetapi kini telah berubah bentuk dan penggunaannya.

Pernyataan itu menarik perhatian redaksi karena berkaitan dengan kebutuhan pengawasan perubahan tutupan lahan di kawasan perbukitan.

Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi tersendiri.

Jarak sekitar empat kilometer merupakan perkiraan Fauzi Bahar, bukan hasil pengukuran redaksi.

Lokasi yang dimaksud belum ditetapkan melalui koordinat observasi tambahan.

Selain itu, istilah “dahulu berupa hutan” tidak otomatis membuktikan bahwa suatu lokasi pernah berstatus kawasan hutan menurut keputusan pemerintah.

Perubahan tutupan vegetasi, perubahan penggunaan lahan, dan perubahan status hukum kawasan hutan merupakan persoalan yang berbeda.

Karena itu, keterangan Fauzi Bahar tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan telah terjadi pembukaan kawasan hutan secara ilegal.

Tetapi keterangan tersebut cukup relevan untuk menjadi petunjuk awal penelusuran mengenai perubahan kondisi lahan, sepanjang lokasi dan faktanya kemudian diverifikasi.

Fauzi Bahar: “Tanah tersebut bersertifikat”

Perkembangan berikutnya muncul setelah Watchnews.co.id menerbitkan pemberitaan investigatif mengenai temuan lapangan dan jawaban resmi Dinas PUPR.

Pemberitaan tersebut dikirimkan kepada Fauzi Bahar oleh Eka Budineta, Kepala Biro Perwakilan Watchnews.co.id Padang–Sumatera Barat.

Fauzi Bahar kemudian memberikan respons langsung melalui WhatsApp.

Dalam pesan yang diterima redaksi, Fauzi menyatakan:

“Tanah tersebut bersertifikat, negara harus ganti tanah saya kalau dimasukkan kawasan hutan.. Apakah PUPR sdh koordinasi dengan ATR/BPN? Saya senang-senang saja tanah diambil oleh negara tapi negara harus ganti.”

Pernyataan itu memperlihatkan dua persoalan yang menurut Fauzi penting: kepastian hak atas tanah dan koordinasi antara instansi penataan ruang dengan pertanahan.

Namun, terdapat batas fakta yang harus dijaga.

Dinas PUPR Kota Padang tidak pernah menyatakan dalam suratnya bahwa tanah Fauzi telah dimasukkan ke dalam kawasan hutan.

Surat tersebut menjelaskan zonasi dua titik menurut RDTR.

Redaksi juga belum memperoleh dokumen yang menunjukkan negara sedang mengambil alih tanah Fauzi.

Karena itu, pernyataan mengenai kewajiban ganti kerugian harus ditempatkan sebagai pandangan Fauzi terhadap kemungkinan yang dikemukakannya, bukan sebagai kewajiban negara yang telah terbukti timbul.

Sertifikat dan kawasan hutan: mengapa tidak bisa diselesaikan dengan satu klaim?

Dalam hukum pertanahan, sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sesuai ketentuan pendaftaran tanah.

Namun, keberadaan sertifikat tidak otomatis menjawab seluruh persoalan mengenai batas bidang, status kawasan hutan, maupun kesesuaian pemanfaatan ruang.

Sebaliknya, munculnya pertanyaan tentang kawasan hutan juga tidak otomatis membuktikan bahwa suatu sertifikat tidak sah.

Pemeriksaan harus dimulai dengan memastikan objek yang sama.

  • Apa jenis hak atas tanahnya?
  • Bagaimana batas dan luas bidang menurut data resmi?
  • Apakah dua titik observasi berada di dalam bidang yang dimaksud?
  • Apakah terdapat keputusan kawasan hutan yang relevan dengan lokasi tersebut?
  • Dan apabila terdapat perbedaan data, bagaimana mekanisme penyelesaiannya menurut hukum?

Persoalan ganti kerugian juga tidak dapat disederhanakan.

Penetapan atau penegasan kawasan hutan tidak identik dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau pengambilalihan hak oleh negara.

Masing-masing memiliki mekanisme dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa setiap tanah bersertifikat yang bersinggungan dengan kawasan hutan otomatis wajib diganti oleh negara.

Namun, hak dan kepentingan hukum pemegang hak yang sah juga harus dihormati dan diselesaikan melalui prosedur yang berlaku.

Kepastian hukum menuntut pemeriksaan dokumen, bukan pertentangan klaim.

Pertanyaan Fauzi Bahar tentang koordinasi PUPR dan ATR/BPN patut dijawab

Salah satu bagian paling penting dari respons Fauzi Bahar adalah pertanyaannya:

“Apakah PUPR sdh koordinasi dengan ATR/BPN?”

Pertanyaan tersebut layak menjadi agenda konfirmasi lanjutan.

Dinas PUPR menguasai informasi tata ruang sesuai kewenangannya.

Kantor Pertanahan Kota Padang memiliki kewenangan administrasi pertanahan.

Sementara instansi kehutanan memiliki peran dalam informasi status kawasan hutan sesuai pembagian kewenangan yang berlaku.

Data dari ketiga ranah tersebut dapat saling berkaitan ketika digunakan untuk memeriksa satu lokasi tertentu.

Namun, surat PUPR yang diterima redaksi tidak menjelaskan secara spesifik apakah telah dilakukan koordinasi mengenai bidang tanah yang ditunjukkan Fauzi.

Ketiadaan penjelasan tersebut bukan bukti bahwa koordinasi tidak pernah dilakukan.

Karena itu, pertanyaan yang tepat adalah bagaimana mekanisme pencocokan data dilakukan jika muncul persoalan mengenai batas bidang, zonasi, dan status kawasan.

Jika pemerintah memiliki data yang berbeda fungsi dan dikelola oleh instansi berbeda, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai cara data tersebut dipertemukan.

Tiga instansi masih ditunggu: ATR/BPN, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup

Dalam rangkaian investigasi, Watchnews.co.id telah melakukan konfirmasi kepada sejumlah instansi.

Pada 4 November 2026, Kepala Biro Perwakilan Padang Eka Budineta, didampingi Akhwil, S.H., Pimpinan Umum Media Online Watchnews.co.id, melakukan kunjungan langsung ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Pertanahan Kota Padang, dan Dinas PUPR Kota Padang.

Kegiatan tersebut didukung dokumentasi foto redaksi.

Dinas PUPR Kota Padang kemudian memberikan jawaban resmi tertanggal 9 November 2026.

Sementara itu, berdasarkan pembaruan catatan redaksi hingga 14 November 2026, belum diterima klarifikasi substantif resmi dari:

  1. Kantor Pertanahan Kota Padang (ATR/BPN), mengenai aspek pertanahan yang dimintakan konfirmasi;
  2. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, mengenai status kawasan hutan dan data terkait sesuai kewenangannya;
  3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, mengenai aspek lingkungan yang menjadi objek permintaan konfirmasi.

Belum diterimanya jawaban substantif tersebut tidak otomatis berarti instansi melakukan pelanggaran hukum, menolak informasi, atau sengaja menghindari konfirmasi.

Surat konfirmasi jurnalistik berbeda dari permohonan informasi publik formal melalui PPID.

Namun, kebutuhan terhadap penjelasan resmi tetap relevan.

Pemeriksaan status lahan tidak dapat diselesaikan hanya melalui data zonasi apabila pertanyaannya juga mencakup hak atas tanah, kawasan hutan, dan persyaratan lingkungan.

Redaksi perlu memperbarui kembali status tanggapan ketiga instansi sebelum menyatakan kondisi tersebut masih berlangsung pada tanggal penerbitan berita ini.

DAS Air Dingin: risiko bencana harus diuji secara ilmiah

Persoalan Lubuk Minturun menjadi semakin penting ketika ditempatkan dalam konteks risiko hidrometeorologi.

Kawasan DAS merupakan satu kesatuan wilayah hidrologis yang berkaitan dengan proses penerimaan, penyimpanan, dan pengaliran air.

Namun, berada di wilayah DAS tidak otomatis berarti suatu bidang tanah merupakan kawasan hutan lindung.

Begitu pula, keberadaan bangunan di kawasan perbukitan tidak otomatis membuktikan bahwa bangunan tersebut menyebabkan banjir atau galodo.

Untuk menilai hubungan suatu kegiatan dengan risiko bencana, diperlukan kajian mengenai curah hujan, kondisi tanah dan batuan, kemiringan lereng, tutupan lahan, perubahan penggunaan tanah, karakteristik alur sungai, serta faktor hidrologis lainnya.

Dinas PUPR Kota Padang dalam suratnya juga memberikan batasan yang jelas.

Dinas menyatakan bahwa ketentuan khusus mengenai kawasan rawan bencana dirujuk dalam Lampiran XXII Perwali Padang Nomor 5 Tahun 2023.

Penerapannya pada Titik A dan Titik B memerlukan pemeriksaan spasial terhadap peta ketentuan khusus.

Dinas juga menegaskan bahwa klasifikasi tingkat risiko banjir pada bidang yang ditanyakan belum dapat ditentukan hanya berdasarkan dua koordinat tersebut.

Penilaian memerlukan kajian dan data instansi berwenang, antara lain BPBD serta instansi pengelola sumber daya air.

Pernyataan resmi itu harus menjadi batas dalam pemberitaan.

Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa kandang ayam yang belum beroperasi, jalan beton, atau tanah yang ditunjukkan Fauzi Bahar merupakan penyebab galodo di DAS Air Dingin.

Namun, tidak adanya pembuktian hubungan sebab akibat tersebut juga tidak menghapus kebutuhan pengawasan lingkungan dan pemanfaatan ruang.

Keduanya merupakan persoalan yang berbeda.

Galodo 2024: pelajaran tentang kompleksitas bencana

Sumatera Barat memiliki pengalaman menghadapi bencana besar pada 11 Mei 2024, ketika banjir bandang dan aliran material vulkanik melanda sejumlah wilayah sekitar Gunung Marapi, termasuk kawasan Kabupaten Agam dan Tanah Datar.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ancaman hidrometeorologi dapat berinteraksi dengan kondisi geologi dan material yang tersedia di suatu kawasan.

Namun, mekanisme bencana di sekitar Gunung Marapi tidak boleh disamakan begitu saja dengan ancaman atau kejadian di Lubuk Minturun.

Setiap daerah aliran sungai memiliki karakteristik tersendiri.

Kondisi geologi, sumber material, kemiringan lereng, pola hujan, dan karakteristik aliran harus diperiksa secara terpisah.

Pelajaran terpenting dari pengalaman bencana adalah kebutuhan mitigasi yang berbasis data.

  • Apakah peta risiko diperbarui?
  • Apakah sistem peringatan dini menjangkau masyarakat yang paling rentan?
  • Apakah rekomendasi teknis pascabencana ditindaklanjuti?
  • Apakah perubahan penggunaan lahan yang berpotensi meningkatkan kerentanan dipantau secara berkala?
  • Dan apakah hasil evaluasi dapat diketahui publik?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan dokumen dan capaian yang dapat diukur.

Jangan menyederhanakan semua persoalan menjadi faktor alam

Curah hujan ekstrem dapat menjadi pemicu bencana.

Namun, besarnya dampak suatu kejadian juga dipengaruhi tingkat kerentanan dan keterpaparan masyarakat.

Karena itu, kebijakan pengurangan risiko bencana tidak cukup hanya mengandalkan prakiraan cuaca.

Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi daerah tangkapan air, penggunaan ruang, pengelolaan sungai, pembangunan infrastruktur, serta kesiapan masyarakat.

Apabila terdapat perubahan penggunaan lahan di kawasan hulu, dampaknya terhadap aliran permukaan, erosi, dan kestabilan lereng harus dinilai secara ilmiah.

Jika ditemukan kegiatan yang tidak sesuai aturan, instansi berwenang perlu mengambil tindakan berdasarkan prosedur hukum.

Sebaliknya, jika pemeriksaan menunjukkan kegiatan telah sesuai ketentuan dan tidak berkaitan dengan risiko yang dipersoalkan, hasil itu juga harus disampaikan secara terbuka.

Bencana alam tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum. Tetapi istilah bencana alam juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban pengawasan dan mitigasi.

Tanggung jawab pemerintah: apa yang harus dapat dijelaskan kepada publik?

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menempatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai kewenangannya.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupbeserta perubahan yang berlaku memberikan kerangka mengenai pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan.

Ketentuan penataan ruang, kehutanan, pertanahan, dan sumber daya air juga dapat menjadi relevan bergantung pada objek serta fakta yang diperiksa.

Namun, pertanggungjawaban hukum tidak boleh disimpulkan hanya karena suatu bencana terjadi.

Pemeriksaan harus menunjukkan kewajiban hukum yang relevan, tindakan atau kelalaian yang dipersoalkan, serta unsur lain yang disyaratkan menurut jenis pertanggungjawabannya.

Dalam konteks Lubuk Minturun, langkah yang lebih mendesak adalah memastikan setiap instansi menjelaskan data yang berada dalam kewenangannya.

  • Dinas PUPR telah memberikan informasi awal mengenai zonasi.
  • Instansi kehutanan diperlukan untuk menjelaskan status kawasan berdasarkan keputusan dan peta resmi.
  • ATR/BPN diperlukan untuk menjelaskan mekanisme verifikasi administrasi dan batas bidang tanah yang dapat dilakukan secara sah.
  • DLH diperlukan untuk menjelaskan kewajiban serta mekanisme pengawasan lingkungan sesuai jenis kegiatan.
  • BPBD dan instansi pengelola sumber daya air diperlukan untuk menjelaskan data risiko bencana dan kondisi DAS.

Tanpa pembagian kewenangan yang jelas, masyarakat berisiko menghadapi persoalan yang sama: setiap instansi memiliki sebagian data, tetapi kepastian mengenai lokasi yang dipersoalkan belum terbentuk secara utuh.

Anggaran mitigasi: ukur hasil, bukan hanya kegiatan

Kesiapsiagaan menghadapi bencana juga menuntut evaluasi terhadap efektivitas anggaran.

Pemerintah perlu dapat menjelaskan program pengurangan risiko yang telah dilaksanakan, lokasi prioritas, indikator keberhasilan, dan hasil evaluasinya.

Apabila terdapat pembangunan infrastruktur pengendali banjir, publik berkepentingan mengetahui dasar kajian teknis dan bagaimana fungsi infrastruktur tersebut dinilai.

Jika terdapat program rehabilitasi lingkungan atau penguatan sistem peringatan dini, capaian program juga perlu dapat diperiksa.

Namun, Watchnews.co.id belum menyajikan hasil audit yang menunjukkan adanya penyimpangan anggaran atau kegagalan proyek tertentu di Lubuk Minturun.

Karena itu, pertanyaan mengenai efektivitas anggaran ditempatkan sebagai agenda pengawasan publik, bukan tuduhan korupsi atau penyalahgunaan kewenangan.

Ukuran keberhasilan mitigasi bukan semata-mata berapa banyak kegiatan dilaksanakan, melainkan apakah risiko dan kerentanan masyarakat benar-benar berkurang.

Empat agenda mendesak untuk pemerintah

Dari rangkaian investigasi dan konteks ancaman bencana, terdapat empat langkah yang layak menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, pencocokan data spasial. Instansi terkait perlu memastikan bahwa informasi tata ruang, batas bidang tanah, dan status kawasan hutan dapat diperiksa pada lokasi yang sama melalui mekanisme yang sah.

Kedua, kejelasan pengawasan kegiatan. Apabila terdapat bangunan atau rencana pemanfaatan lahan yang menimbulkan pertanyaan, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan klasifikasi kegiatan dan ketentuan zonasi yang berlaku, bukan asumsi.

Ketiga, evaluasi kawasan hulu. Informasi mengenai perubahan kondisi lahan di perbukitan perlu diuji dengan data tutupan lahan, peta resmi, serta pemeriksaan lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, transparansi mitigasi bencana. Pemerintah dan instansi teknis perlu menjelaskan peta risiko, langkah pengurangan kerentanan, kesiapan peringatan dini, dan tindak lanjut hasil evaluasi.

Keempat langkah tersebut tidak mensyaratkan adanya penetapan pelanggaran terlebih dahulu.

Justru pemeriksaan yang tepat dapat mencegah spekulasi, melindungi hak pemilik tanah, dan memperkuat keselamatan masyarakat.

Watchnews.co.id: negara harus menjelaskan data, pemilik tanah berhak mendapat kepastian

Watchnews.co.id menegaskan bahwa investigasi Lubuk Minturun tidak ditujukan untuk menyatakan Fauzi Bahar atau pihak lain telah melakukan pelanggaran hukum tanpa pembuktian.

Redaksi telah mencatat klarifikasi langsung Fauzi pada 30 Oktober 2026, termasuk penjelasan mengenai tanah yang diakuinya sebagai milik pribadi, kandang ayam yang belum beroperasi, serta keterangan mengenai jalan beton dan perubahan kondisi lahan di kawasan lebih atas.

Redaksi juga telah memuat respons Fauzi melalui WhatsApp mengenai sertifikat tanah, kemungkinan ganti kerugian, dan pertanyaannya tentang koordinasi Dinas PUPR dengan ATR/BPN.

Pada saat yang sama, redaksi telah memperoleh jawaban tertulis Dinas PUPR Kota Padang mengenai zonasi dua titik observasi.

Semua informasi tersebut memiliki nilai jurnalistik.

Namun, tidak satu pun dapat digunakan sendirian untuk menetapkan status hukum keseluruhan bidang tanah, membuktikan pelanggaran pemanfaatan ruang, atau menentukan penyebab banjir bandang.

Pemeriksaan harus terus dilakukan melalui dokumen yang sah dan instansi yang berwenang.

Redaksi tetap membuka ruang bagi Fauzi Bahar, Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, ATR/BPN, instansi kehutanan, DLH, BPBD, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, dokumen, hak jawab, serta koreksi.

Jika suatu kegiatan terbukti sesuai aturan, fakta tersebut harus diberitakan secara adil.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, penanganannya harus dilakukan melalui prosedur hukum.

Jika kajian menunjukkan adanya faktor lingkungan yang memperbesar risiko bencana, pemerintah perlu menjelaskan langkah korektif yang menjadi kewenangannya.

Dan jika tidak ditemukan hubungan antara kegiatan tertentu dengan kejadian bencana, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan yang jelas.

Siaga bencana tidak boleh berhenti pada surat keputusan

Sumatera Barat tidak kekurangan pengalaman menghadapi banjir, longsor, dan galodo.

Yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian bahwa pengalaman tersebut telah diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam pengawasan ruang, pengelolaan lingkungan, mitigasi, dan perlindungan masyarakat.

Lubuk Minturun memperlihatkan mengapa kepastian data menjadi penting.

  • Dua titik telah dinyatakan berada pada Zona Pertanian, Sub-Zona Hortikultura.
  • Bangunan kandang ayam telah diamati langsung dan belum beroperasi saat peninjauan.
  • Fauzi Bahar telah menyatakan tanahnya bersertifikat dan meminta kejelasan mengenai koordinasi antarlembaga.
  • Sementara itu, penjelasan kehutanan, pertanahan, dan lingkungan masih perlu dilengkapi melalui dokumen resmi.

Rangkaian fakta itu belum membuktikan adanya pelanggaran atau penyebab bencana.

Namun, rangkaian tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa kepastian status lahan dan pengawasan kawasan perbukitan tidak boleh hanya bergantung pada pernyataan satu pihak.

Pemerintah memiliki kewenangan dan data.

Pemilik tanah memiliki hak dan kepentingan hukum.

Masyarakat memiliki hak atas informasi serta perlindungan dari risiko bencana.

Pers memiliki tugas untuk menguji keterangan, memeriksa dokumen, dan menyampaikan hasilnya secara berimbang.

Jangan menunggu bencana berikutnya untuk mengetahui apakah data kawasan hulu telah diperiksa, apakah pengawasan berjalan, dan apakah rekomendasi mitigasi benar-benar dilaksanakan.

Sebab, hujan ekstrem mungkin tidak dapat dicegah.

Tetapi kepastian tata ruang, pengawasan lingkungan, kesiapan evakuasi, dan keterbukaan pemerintah merupakan tanggung jawab yang dapat diupayakan sebelum hujan berikutnya datang.

Pertanyaan paling penting bagi Sumatera Barat bukan hanya kapan bencana berikutnya mungkin terjadi, melainkan apa yang telah dilakukan hari ini untuk mengurangi dampaknya.

Dan bagi Lubuk Minturun, pertanyaan itu harus dimulai dari hal yang paling mendasar:

  • Di mana batas bidang tanah yang sebenarnya, apa status kawasan menurut dokumen negara, kegiatan apa yang diperbolehkan, dan siapa yang memastikan semua ketentuan tersebut dijalankan?

Jawaban atas pertanyaan itu tidak boleh terus berada di antara peta yang terpisah, kewenangan yang berbeda, dan ketidakpastian masyarakat.

Penulis:

Akhwil, S.H.
Praktisi Hukum, Advokat Aktif, Aktivis, dan Pimpinan Umum Media Online Watchnews.co.id

Liputan Lapangan, Konfirmasi, dan Dokumentasi:

Eka Budineta
Kepala Biro Perwakilan Watchnews.co.id Padang–Sumatera Barat

Darmansyah
Wakil Kabiro Watchnews.co.id

Rita Marina
Sekretaris Biro Perwakilan Watchnews.co.id

Dasar dokumentasi investigasi

  1. Peninjauan lapangan bersama Fauzi Bahar pada 30 Oktober 2026 dan dokumentasi kegiatan yang disimpan redaksi.
  2. Catatan dua titik observasi: -0.8234420, 100.4035030 dan -0.8216950, 100.3968280.
  3. Surat konfirmasi Watchnews.co.id Nomor 070/WN/KONF/XI/2026, tanggal 3 November 2026.
  4. Surat Dinas PUPR Kota Padang Nomor 600.3/716/DPUPR-PDG/XI/2026, tanggal 9 November 2026, perihal Penjelasan Informasi Tata Ruang Kawasan Lubuk Minturun.
  5. Dokumentasi kunjungan tim Watchnews.co.id kepada instansi terkait pada 4 November 2026.
  6. Pesan WhatsApp Fauzi Bahar kepada Eka Budineta sebagai tanggapan atas pemberitaan investigatif Watchnews.co.id.
  7. Catatan tindak lanjut konfirmasi kepada Kantor Pertanahan Kota Padang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, dengan pembaruan status terakhir yang disampaikan redaksi pada 14 November 2026.

Kerangka hukum

  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  • Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahan yang berlaku.
  • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta perubahan yang berlaku.
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan yang berlaku.
  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 tentang RDTR Kota Padang Tahun 2023–2043, sebagaimana dirujuk dalam surat Dinas PUPR Kota Padang.

Catatan Redaksi: Artikel ini menggabungkan hasil penelusuran lapangan, dokumen jawaban Dinas PUPR, klarifikasi Fauzi Bahar, serta analisis mengenai kebutuhan mitigasi bencana. Informasi tentang status siaga darurat dan rincian peringatan BMKG perlu dicocokkan dengan dokumen resmi yang berlaku pada tanggal penerbitan. Hingga pembaruan konfirmasi terakhir yang disampaikan redaksi pada 14 November 2026, belum tercatat klarifikasi substantif resmi dari ATR/BPN Kota Padang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dan DLH Kota Padang. Artikel ini tidak menetapkan adanya pelanggaran hukum, perubahan kawasan hutan secara ilegal, ataupun hubungan sebab-akibat antara kegiatan pada lahan yang ditinjau dengan peristiwa banjir bandang atau galodo.

Pos terkait