Dengan belanja daerah sekitar Rp5,53 triliun, tantangan Kota Tangerang bukan lagi kekurangan program, melainkan memastikan setiap rupiah APBD menghasilkan perubahan nyata bagi warga.
Oleh: Akhwil, S.H. (Praktisi Hukum & Aktivis Tangerang Raya serta Pimpinan Umum Media Online Watchnews.co.id)
Kota Tangerang, 03-10-2026, Watchnews.co.id
Kota Tangerang memiliki modal pembangunan yang kuat: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kawasan industri dan perdagangan, jaringan jalan metropolitan, layanan digital, perusahaan daerah, serta posisi strategis di Jabodetabek.
Pada 2026, belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp5,53 triliun, dengan pendapatan daerah sekitar Rp5,13 triliun dan Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp3,20 triliun. Indeks Pembangunan Manusia 2025 mencapai 82,41, meningkat dari 81,53 pada tahun sebelumnya, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka dilaporkan turun menjadi 5,88 persen.
Angka-angka tersebut menunjukkan adanya kemajuan sekaligus tanggung jawab yang lebih besar. Publik tidak cukup hanya mengetahui jumlah program, panjang jalan yang dibangun, kegiatan yang dilaksanakan, bantuan yang disalurkan, atau persentase serapan anggaran.
Pertanyaan utamanya adalah:
- Apa yang benar-benar berubah setelah Rp5,53 triliun uang daerah dibelanjakan?
Di sinilah kepemimpinan Wali Kota Sachrudin diuji: bukan sekadar menjalankan pemerintahan, tetapi mengubah cara pemerintah menyelesaikan masalah.
Dari Rutinitas Menuju Dampak
Birokrasi cenderung mengulang program yang dianggap berhasil. Anggaran dialokasikan, kegiatan dilaksanakan, laporan disusun, dan realisasi dihitung. Siklus tersebut sah secara administratif, tetapi belum tentu menghasilkan dampak.
Job fair dapat digelar setiap tahun, tetapi pengangguran tetap tinggi. Sampah dapat diangkut setiap hari, tetapi volume di TPA terus meningkat. Drainase dapat diperbaiki, tetapi genangan berpindah. Pengaduan dapat dijawab melalui aplikasi, tetapi masalah yang sama kembali muncul.
Pemerintah perlu membedakan antara menyelesaikan kegiatan dan menyelesaikan masalah.
Pemerintahan aktif menghasilkan banyak aktivitas. Pemerintahan inovatif menghasilkan perubahan yang terukur.
3G Harus Diukur dari Hasil
Gampang Sekolah, Gampang Kerja, dan Gampang Sembako merupakan identitas penting kebijakan Sachrudin-Maryono. Namun keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau penerima manfaat.
Pada program Gampang Kerja, misalnya, data lowongan dan penempatan kerja perlu dilengkapi dengan:
- tingkat keberlanjutan kerja setelah enam dan dua belas bulan;
- rata-rata penghasilan pekerja;
- kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi;
- tingkat penyerapan lulusan BLK;
- kebutuhan tenaga kerja industri;
- kesenjangan keterampilan di Kota Tangerang.
Tanpa data tersebut, job fair berisiko menjadi agenda rutin tanpa penyelesaian terhadap persoalan utama, yaitu ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri.
Kota Tangerang membutuhkan sistem permanen yang menghubungkan sekolah, SMK, perguruan tinggi, BLK, pemerintah dan perusahaan. Gagasan seperti Tangerang Talent Exchange dapat menjadi platform pemetaan kebutuhan kompetensi, pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja.
Pemerintah tidak cukup membantu warga mencari pekerjaan. Pemerintah harus menyiapkan warga untuk pekerjaan masa depan.
Gampang Sekolah: Dari Akses ke Mutu
Sekolah gratis dan bantuan pendidikan penting bagi keluarga berpenghasilan rendah. Namun setelah akses diperluas, ukuran keberhasilan harus bergeser ke mutu dan dampak jangka panjang.
Indikator yang perlu dibuka antara lain:
- angka kelulusan siswa dari keluarga miskin;
- kemampuan literasi dan numerasi;
- kesenjangan mutu antarsekolah dan antarkecamatan;
- keberlanjutan pendidikan ke perguruan tinggi;
transisi lulusan ke dunia kerja.
Keberhasilan pendidikan bukan hanya jumlah siswa penerima bantuan, melainkan perubahan peluang hidup mereka lima hingga sepuluh tahun kemudian.
Gampang Sembako: Dari Reaksi ke Antisipasi
Pasar murah membantu menjaga daya beli, tetapi tidak boleh menjadi respons permanen terhadap masalah harga pangan.
Pemerintah perlu memantau stok, distribusi, biaya logistik, ketergantungan pasokan dan rantai perdagangan. Sistem pemantauan harga dan pasokan secara real-time dapat memberikan peringatan dini sebelum kenaikan harga menjadi krisis.
Pemerintahan rutin bertindak setelah masalah terjadi. Pemerintahan inovatif berusaha mendeteksi masalah sebelum membesar.
Aerotropolis Harus Menghasilkan Nilai Ekonomi
Bandara Soekarno-Hatta merupakan keunggulan strategis Kota Tangerang. Arus penumpang, barang, logistik, hotel, perdagangan dan jasa menciptakan peluang ekonomi besar.
Namun Aerotropolis tidak boleh berhenti sebagai proyek jalan, simpang, konektivitas dan beton.
Ukuran keberhasilannya harus mencakup:
- jumlah pekerjaan baru bagi warga Tangerang;
- keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok bandara;
- peningkatan investasi dan PAD;
- konektivitas transportasi publik;
- pertumbuhan usaha lokal;
- distribusi manfaat kenaikan nilai tanah.
Pertanyaan utamanya:
- Berapa besar nilai ekonomi bandara yang berhasil dikonversi menjadi kesejahteraan warga Kota Tangerang?
Aerotropolis harus diposisikan sebagai strategi transformasi ekonomi, bukan sekadar pembangunan infrastruktur.
Ketahanan Air Cisadane dan Kinerja Tirta Benteng
Penurunan debit Cisadane dan perubahan kualitas air menunjukkan pentingnya kebijakan ketahanan air. Respons teknis seperti pemantauan, flushing dan penyesuaian pengolahan memang diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi pola tahunan.
Kota Tangerang membutuhkan Water Security Plan jangka panjang yang memuat:
- proyeksi kebutuhan air 2035 dan 2045;
- tingkat ketergantungan terhadap Cisadane;
- risiko pencemaran dan penurunan debit;
- sumber air alternatif;
- kapasitas reservoir;
- tingkat kehilangan air;
- rencana penguatan jaringan distribusi.
Perumda Tirta Benteng juga perlu dinilai bukan hanya dari pendapatan, laba dan jumlah sambungan. Indikator pelayanan publik harus mencakup kontinuitas aliran, kualitas air, tekanan jaringan, frekuensi gangguan, waktu penyelesaian keluhan dan tingkat kehilangan air.
Pemkot membutuhkan dua neraca: neraca keuangan perusahaan dan neraca kualitas pelayanan publik.
Rawa Kucing: Ukur Sampah yang Dicegah, Bukan Hanya Diangkut
Menurut keterangan DPRD Kota Tangerang pada 2026, TPA Rawa Kucing menerima sekitar 1.600 ton sampah per hari. Angka ini menunjukkan bahwa keberhasilan persampahan tidak dapat hanya diukur dari kemampuan armada mengangkut sampah dari lingkungan.
Sampah tidak hilang; hanya berpindah ke TPA.
Indikator utama harus diubah menjadi:
- Berapa ton sampah yang berhasil dicegah masuk Rawa Kucing?
Pasar, restoran, hotel, mal, industri, perumahan dan kantor pemerintah perlu memiliki target pengurangan. Sampah organik diolah sedekat mungkin dengan sumber, material bernilai ekonomi masuk rantai daur ulang, dan TPA hanya menerima residu.
Jika volume sampah yang masuk Rawa Kucing menurun secara konsisten, barulah kebijakan persampahan menunjukkan transformasi.
Pasar Anyar: Revitalisasi Pedagang, Bukan Hanya Gedung
Revitalisasi Pasar Anyar tidak cukup dinilai dari bangunan yang lebih bersih dan modern. Ukuran keberhasilannya harus terlihat pada:
- peningkatan jumlah pengunjung;
- kenaikan omzet pedagang;
- jumlah kios aktif;
- perlindungan pedagang lama;
- pengelolaan parkir dan distribusi barang;
- kemampuan bersaing dengan ritel modern dan perdagangan daring.
Pasar Anyar dapat dikembangkan sebagai pusat perdagangan rakyat berbasis digital melalui pembayaran elektronik, pemesanan daring, informasi harga dan logistik bersama.
Gedung baru harus diikuti ekosistem ekonomi yang lebih kuat.
Tangerang LIVE dan LAKSA Harus Menjadi Mesin Pembelajaran
Tangerang memiliki modal digital melalui Tangerang LIVE dan LAKSA. Tantangan berikutnya bukan menambah aplikasi, melainkan memanfaatkan data untuk memperbaiki kebijakan.
Data pengaduan dapat digunakan untuk:
- memetakan prioritas jalan rusak;
- mengidentifikasi pola gangguan air;
- mengoptimalkan rute armada sampah;
- menghubungkan laporan banjir dengan curah hujan, elevasi dan kapasitas drainase;
- menemukan akar masalah pelayanan.
LAKSA tidak boleh berhenti pada pola:
- warga mengadu → OPD menjawab → tiket ditutup.
Sistem harus berkembang menjadi:
- aduan → data → pola → akar masalah → perubahan kebijakan.
Dengan demikian, Kota Tangerang bergerak dari digital government menuju data-driven government.
APBD Harus Berbasis Outcome
APBD perlu dibaca melalui tiga lapis:
- uang → output → outcome.
Program tenaga kerja tidak cukup diukur dari jumlah peserta pelatihan, tetapi dari jumlah yang bekerja secara berkelanjutan.
Drainase tidak cukup diukur dari panjang saluran, tetapi dari berkurangnya titik banjir.
Persampahan tidak cukup diukur dari jumlah armada, tetapi dari penurunan sampah yang masuk TPA.
Pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah penerima bantuan, tetapi dari hasil belajar dan mobilitas sosial.
Air tidak cukup diukur dari jumlah sambungan, tetapi dari kontinuitas dan kualitas layanan.
Inilah prinsip outcome-based budgeting.APBD bukan sekadar laporan tentang uang yang dibelanjakan, melainkan instrumen untuk menjawab berapa banyak masalah masyarakat yang berhasil diselesaikan.
WTP Bukan Ukuran Tunggal Keberhasilan
Opini Wajar Tanpa Pengecualian penting bagi akuntabilitas laporan keuangan, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh kebijakan efektif atau setiap program memberikan manfaat maksimal.
Pemerintahan perlu bergerak dari compliance menuju value for money.
Pertanyaannya bukan hanya:
- “Apakah anggaran dibelanjakan sesuai aturan?”
Melainkan:
- “Apakah anggaran tersebut digunakan dengan cara yang paling efektif bagi masyarakat?”
Musrenbang Harus Berbasis Masalah
Musrenbang selama ini sering dimulai dengan pertanyaan:
- “Apa yang ingin dibangun?”
Jawabannya biasanya berupa jalan, drainase, PJU, gedung atau fasilitas umum.
Semua penting, tetapi pendekatan yang lebih strategis adalah bertanya:
- “Apa masalah terbesar di lingkungan Anda?”
Jika masalahnya pengangguran pemuda, solusinya belum tentu membangun BLK. Bisa jadi persoalannya adalah keterampilan, sertifikasi, transportasi, informasi lowongan atau ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri.
Dengan pendekatan tersebut, Musrenbang berubah dari daftar belanja pembangunan menjadi forum pemecahan masalah.
Bangun Laboratorium Inovasi Kota
Kota Tangerang memiliki perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, organisasi masyarakat, media dan warga yang memahami persoalan kota. Pemkot dapat membentuk Tangerang Urban Innovation Lab untuk menguji solusi terhadap masalah prioritas seperti banjir, sampah, air, pengangguran, kemacetan, pendidikan, UMKM dan kesehatan.
Solusi diuji dalam skala terbatas, diukur selama tiga hingga enam bulan, lalu diperbaiki atau diperluas berdasarkan hasil.
Budaya birokrasi perlu bergerak dari:
- rencanakan → anggarkan → belanjakan → pertanggungjawabkan → ulangi
menjadi:
- uji → ukur → pelajari → perbaiki → perluas.
Kegagalan dalam eksperimen kecil lebih murah daripada mempertahankan program besar yang tidak efektif tanpa evaluasi.
Buka Kinerja kepada Publik
Sachrudin dapat meninggalkan inovasi penting melalui dashboard kinerja publik Kota Tangerang. Dashboard tersebut harus menampilkan target dan realisasi indikator utama, antara lain:
- pengangguran;
- kemiskinan;
- investasi;
- pendidikan;
- harga pangan;
- volume sampah ke Rawa Kucing;
- kehilangan air;
- gangguan layanan air;
- banjir;
- pengaduan masyarakat;
- realisasi APBD.
Transparansi tidak cukup dengan membuka dokumen. Pemerintah perlu membuka hasil kerja dan menjelaskan ketika target tidak tercapai.
Penilaian Harus Berbasis Data
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan pemerintahan Sachrudin berhasil atau gagal. Ada capaian yang patut diapresiasi, program yang perlu diteruskan, serta kebijakan yang harus diuji dan diperbaiki.
Publik membutuhkan ukuran objektif hingga 2029, antara lain:
- apakah pengangguran turun secara berkelanjutan;
- apakah mutu pendidikan meningkat;
- apakah sampah ke Rawa Kucing berkurang;
- apakah gangguan air menurun;
- apakah banjir berkurang;
- apakah Pasar Anyar meningkatkan omzet pedagang;
- apakah Aerotropolis menciptakan pekerjaan dan PAD;
- apakah kenaikan belanja diikuti peningkatan kualitas hidup.
Data harus menjadi dasar penilaian, bukan sekadar klaim politik.
Wariskan Sistem, Bukan Sekadar Program
Program dapat berubah ketika pemerintahan berganti. Jalan dapat rusak, gedung dapat berganti fungsi, dan nama program dapat hilang. Namun sistem pemerintahan yang mampu membaca masalah, mengukur dampak, menguji gagasan dan memperbaiki kebijakan dapat bertahan lebih lama.
Kota Tangerang telah memiliki modal fiskal, ekonomi, geografis dan digital untuk melakukan lompatan. Tantangannya bukan membuat sebanyak mungkin program, melainkan memastikan program yang ada benar-benar bekerja.
Ukuran kepemimpinan Sachrudin kelak bukan hanya jumlah program yang diwariskan, tetapi jawaban atas pertanyaan:
- “Setelah lima tahun, apakah persoalan yang sama masih harus diselesaikan dengan cara yang sama?”
Jika tidak, inovasi telah bekerja. Jika masih, maka sebesar apa pun APBD dan sebanyak apa pun program, Kota Tangerang masih berada dalam rutinitas.
Sumber Kajian
Tulisan ini dikembangkan berdasarkan dokumen dan publikasi resmi Pemerintah Kota Tangerang, DPRD Kota Tangerang, Bappeda Kota Tangerang, perangkat daerah, RPJMD Kota Tangerang 2025–2029, informasi APBD Kota Tangerang 2026, LKPJ Pemerintah Kota Tangerang, data pembangunan manusia dan ketenagakerjaan, serta publikasi resmi mengenai program 3G, Aerotropolis, Cisadane, Perumda Tirta Benteng, Rawa Kucing, Pasar Anyar dan sistem pelayanan digital Kota Tangerang.
Catatan Penulis
Tulisan ini merupakan opini dan kajian kebijakan publik untuk edukasi publik serta menjalankan fungsi kontrol sosial masyarakat. Kritik dan pertanyaan yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk menafikan capaian Pemerintah Kota Tangerang atau memberikan penilaian politik terhadap Wali Kota, melainkan sebagai masukan konstruktif agar perencanaan, penggunaan APBD dan pelayanan publik semakin berorientasi pada inovasi, efektivitas, transparansi dan dampak yang terukur.
Akhwil, S.H. (Praktisi Hukum & Aktivis Tangerang Raya serta Pimpinan Umum Media Online Watchnews.co.id)
